Palm | Kelapa Sawit

Indonesia juga terpengaruh oleh ekstrimitas iklim. Sulit, bahkan hampir mustahil memerkirakan pola cuaca yang bakal terjadi di seluruh wilayah Indonesia yang memanjang dari Sabang sampai Merauke. Apalagi di tengah derita bumi yang digempur pemanasan global (global warning) kian lengkaplah perubahan iklim (climate change) di negeri ini.

Salah satu dampak nyata yang mengancam adalah ketahanan pangan. Di tengah ketidakpastian dan perubahan iklim membuat ketahanan pangan negeri ini kian rapuh dihantam oleh berbaga bencana alam yang sangat bergantung dengan perubahan cuaca yang terjadi.

Penurunan Produktivitas

Tahun 2010 lalu menjadi bukti tak terbantahkan ekstrimitas cuaca/iklim telah membuat kalang kabut dunia pertanian. Banjir yang merendam lahan pertanian yang berujung pada kerusakan tanaman dan meningkatnya risiko kekeringan (el nino) maupun kebanjiran (la nina) merupakan pengaruh langsung dari ekstrimitas iklim.

Perubahan iklim yang ekstrem, yang menurunkan hujan sepanjang tahun jelas mengkacaubalaukan prakiraan musim tanam dan panen, sistem distribusi pasokan benih dan hasil panen menjadi kacau balau, hingga menggerus sistem Ketahanan Pangan Nasional.

Seperti beberapa wilayah di Jawa, musim hujan yang ekstrem membuat areal padi menjadi puso (gagal panen). Pada wilayah pesisir perubahan iklim berpengaruh kepada nelayan, saat turun ke laut menjadi terbatas karena besarnya gelombang menyebabkan hasil tangkapan ikan dan hasil laut lain menjadi menyusut.

Sementara itu, di NTB dan NTT pengaruh musim kering yang berubah berpengaruh besar pada produksi pertanian yang ada. Akibat kekeringan membuat petani di daerah tersebut tak mampu menggarap lahannya, terpaksa mencari perkerjaan sampingan sebagai buruh kasar.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) membuktikan di tengah panjangnya musim hujan di tahun 2010, produksi padi hanya 66,68 juta ton gabah kering, jauh dibawah target perkiraan produksi. Produksi kedelai turun 7,13 persen atau turun 69.497 ton dari tahun lalu. Kondisi yang sama menimpa komoditas pertanian lainnya.

Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa peningkatan suhu udara di atmosfer sebesar 5ºC selalu diikuti oleh penurunan produksi jagung sebesar 40 persen dan kedelai sebesar 10-30 persen. Sementara itu, peningkatan suhu 1-3ºC dari kondisi saat ini menurunkan hasil padi sebesar 6,1-40,2 persen. Pengaruh ini juga terlihat pada tanaman kacang-kacangan yang mengindikasikan kaitan antara penurunan curah hujan sebesar 10-40 persen dari kondisi normal dengan penurunan produksi sebesar 2,5-15 persen. Data lainnya terkait dengan cekaman kekeringan memberikan informasi bahwa el nino yang terjadi pada tahun 1997 dan 2003 menyebabkan menurunnya hasil padi sebesar 2-3 persen. Penurunan tersebut dapat menjadi lebih ekstrem apabila el nino dibarengi dengan peningkatan suhu udara.

Perlu Strategi

Pepatah terkenal mengatakan bahwa "iklim tidak mengenal tapal batas". Hal itu berarti mengendalikan cuaca bukan pekerjaan mudah, hampir mustahil dilakukan. Sampai saat ini, kemampuan manusia mengendalikan iklim masih sangat minim. Iklim merupakan komponen ekosistem dan faktor produksi yang sangat dinamik dan sulit dikendalikan dan diduga. Manusia hanya mampu mengantisipasi dengan meminimalkan dampak buruk ketidakpastian iklim.

Padahal, keberhasilan ketahanan pangan sangat bergantung dari kondisi cuaca. Bagaimana mungkin panen terjadi kalau hujan terus menerus membombardir sawah. Kegagalan panen tidak melulu disebabkan oleh kealpaan petani, iklim yang tak bersahabat sering kali meluluhlantakkan jerih payah petani.

Oleh sebab itu, langkah-langkah strategis perlu dilakukan demi menyelamatkan ketahanan pangan.

Pertama, diversifikasi pangan merupakan aspek yang sangat penting dalam ketahanan pangan. Tidak menggantungkan diri kepada makanan pokok yang rentan terhadap pengaruh cuaca dapat dilakukan dengan melakukan penganekaragaman pangan (diversifikasi konsumsi pangan) merupakan salah satu aspek penting dalam ketahanan pangan.

Kita pasti menyepakati bahwa padi merupakan komoditas yang lekang di panas dan layu di hujan. Melakukan terobosan dengan beralih memakan makanan pokok yang tahan terhadap segala cuaca, seperti singkong, pisang, dan sagu harus segera dimulai.

Kedua, mengembangkan usaha tani komoditas unggulan sebagai "core of business" serta mengembangkan usaha tani komoditas lainnya sebagai usaha pelengkap untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam, modal, dan tenaga kerja keluarga serta memperkecil terjadinya resiko kegagalan usaha. Contoh bentuk komoditas unggulan ini adalah Jagung Agropolitan di Provinsi Gorontalo, Padi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara.

Ketiga, pemanfaatan air hujan secara efisien melalui pemanenan air hujan (rain water harvesting) dan air banjir (flood water harvesting). Alih teknologi pemanenan air, seperti pembuatan embung dan dam parit harus segera dilakukan kepada petani kita yang masih tradisionil.

Keempat, sadar lingkungan ketika bertani. Banyak tingkah laku petani kita yang tidak bersahabat dengan alam, seperti membenamkan jerami atau bahan organik mentah ke dalam tanah tergenang (emisi gas CH4) dan menempatkan pupuk urea dalam keadaan teroksidasi (emisi gas N2O) dan memilih varietas padi yang mempunyai emisi kimia tinggi. Kebiasaan buruk bertani tanpa pengetahuan malah menjadi penyebab penipisan ozon yang memicu perubahan iklim.

Kelima, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh petani, antara lain berupa perangkat lunak (software) Sistem Informasi Iklim yang berisi database iklim yang berkelanjutan. Database iklim harus selalu diperbaharui. Setiap perubahan iklim yang terjadi sepanjang waktu harus terdokumentasi agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai analisis iklim yang umumnya membutuhkan data seri dalam periode tertentu. Karenanya, pengayaan dan pemutakhiran data iklim yang didukung oleh sistem pengamatan harus berkelanjutan dilakukan.

Pembuatan Sistem Informasi Iklim tersebut juga harus mampu mengakomodasi interaksi antar unsur, kondisi iklim suatu lokasi yang saling berkorelasi dengan lokasi lainnya, baik skala lokal (meso) dan regional maupun global (makro). Untuk menghasilkan sistem informasi iklim dan analisis risiko iklim yang efektif dan akurat dibutuhkan data iklim dari berbagai stasiun pengamatan iklim yang saling melengkapi dan bersifat sinergis.

Agar dapat mengejawantahkan strategi tersebut dibutuhkan komitmen pemerintah mengalokasikan dana yang lebih besar kepada dunia pertanian. Dana tersebut, bukan saja digunakan untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang tak menentu, tapi juga digunakan untuk dana penelitian perubahan iklim. Bagaimanapun keberhasilan ketahanan pangan tak dapat dipisahkan dari kesuksesan lembaga penelitian membuat terobosan-terobosan baru yang mampu melepaskan berbagai persoalan yang mengancam kesuksesan program ketahanan pangan kita, terutama dari ancaman iklim yang ekstrem itu. Semoga.

Penulis Dosen Politeknik Negeri Medan

Hal itu dikatakan Rektor Universitas Quality Hasfin Hardi SE MSi kepada sejumlah wartawan di Medan, Kamis (28/7). Didampingi Ketua Panitia wisuda yang juga Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Quality, Drs Eduard MSi, dan Ketua Yayasan Bukit Barisan Simalem Drs Tiandi Lukman, Hasfin Hardi mengatakan, cita-cita itu telah ia sampaikan saat mewisuda sekitar 200 mahasiswa Universitas Quality Tanah Karo menjadi sarjana dalam acara wisuda sarjana di Hotel Sibayak Beratagi, Selasa (26/7) lalu.

Acara wisuda itu, ujar Hasfin, dihadiri oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Sumut - Aceh Prof Nawawiy Loebis yang diwakili oleh Syaiful Bahri, Wakil Bupati Karo, Dandim dan Kapolres. Selain wisudawan, ada juga orangtua wisudawan, dosen, mahasiswa, Menwa dan undangan lainnya.

Kata Hasfin, Kabupaten Karo merupakan kabupaten paling subur di Sumatera Utara, harus bisa dikelola dan diarahkan menjadi lumbung pangan, khususnya produk-produk hortikultura yang sangat dibutuhkan oleh daerah-daerah lain dan negara tetangga Indonesia.

"Meningkatkan posisi tawar petani di pasar juga bagian dari realisasi cita-cita tadi. Itu harus menjadi target utama melalui sejumlah perbaikan kualitas hasil dan pengolahan pertanian dengan baik. Universitas Quality melalui fakultas pertanian secara bertahap akan melakukan penyusupan dan turun langsung ke sentra-sentra produk unggulan," paparnya.

Sementara Ketua Yayasan Bukit Barisan Simalem Drs Tiandi Lukman menambahkan selain terkenal dengan tanahnya yang subur, Tanah Karo juga dikenal karena masyarakatnya memiliki kultur yang dinamis dan memiliki etos kerja pertanian yang sangat baik. Karena itu, ia menyebutkan hal ini perlu pemolesan dan pengelolaan berbagai pihak, termasuk para wisudawan dan wisudawati Universitas Quality, termasuk di antaranya dalam pengembangan sumberdaya manusia.

"Pengembangan SDM sangat erat kaitannya dengan pembangunan karakter. Itu sebabnya kita perlu berinvestasi jangka panjang dalam mendidik manusia yang pada akhirnya memberi manfaat bagi masyarakat," kata Tiandi Lukman. Lebih lanjut ia juga menyampaikan bahwa di masa depan Universitas Quality akan menambah fasilitas gedung, yang ditandai dengan pembangunan kampus baru Universitas Quality di Desa Lau Gumba, Kecamatan Berastagi. "Ini adalah salah satu bentuk komitmen yayasan dan universitas dalam membentuk SDM di Tanah Karo," ucapnya.

Ketua Panitia wisuda yang juga Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Quality, Drs Eduard MSi, menginformasikan bahwa jumlah wisudawan yang dilepas sebanyak 200 orang, terdiri dari tujuh orang dari Fakultas Pertanian, 35 orang Fakultas Ekonomi, 37 orang Fakultas Hukum, FKIP MM 40 orang, dan FKIP PPKN 81 orang.

BANYUMAS. Petani di Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) yang memasuki musim panen memilih untuk menyimpan hasil panenan ketimbang menjualnya ke pasar, meski harga melambung.

Mereka khawatir kalau hasil panenan dijual, justru tidak akan dapat membeli beras yang melambung hingga Rp7.500 per kilogram (kg) untuk jenis IR 64.

Salah seorang petani di Desa Sokawera, Kecamatan Patikraja, Banyumas, Suranto, 41, mengungkapkan ia memeroleh hasil panen sebanyak 2 kuintal dari lahan seluas 210 meter persegi (m2).

"Saya tidak akan menjual hasil panenan ini, meski harga gabah kering panen (GKP) mencapai Rp3.600 per kg. Lebih baik saya menyimpannya saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi beras di pasaran harganya telah mencapai Rp7.500 per kg," kata Suranto, Senin (18/7).

Pontianak. Luasnya kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat bisa memperkuat ketahanan pangan di provinsi itu kata, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Prof Dr Abdurrani Muin, MS.

"Untuk pencapaian ketahanan pangan dari hutan diperlukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendaliannya melalui pemanfaatan potensi sumber daya hutan bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di dalam dan sekitar kawasan hutan," kata Abdurrani Muin, di Pontianak, Senin.

Ia menjelaskan, tujuan dan sasaran pencapaian ketahanan pangan dari sektor kehutanan yakni memberikan informasi dan faktualisasi tentang kebijakan strategi serta implementasi kegiatan pembangunan kehutanan melalui penyuluhan berbasis pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Langkah itu dilakukan guna mendukung terciptanya pengelolaan sumber daya hutan yang lestari dan ketahanan pangan nasional, melalui identifikasi potensi dan permasalahan strategi sektor kehutanan terkait ketahanan pangan nasional, pengembangan strategi kontribusi sektor kehutanan terhadap ketahanan pangan nasional yang komprehensif dan menyamakan persepsi para pihak yang peduli dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Menurut Abdurrani Muin, dengan kondisi saat ini, yaitu tingkat konsumsi masih di bawah kecukupan energi minimal (2.200 kilo kalori/hari dan protein sebesar 57 gram/hari per kapita. Di mana kondisi tersebut belum memenuhi kaidah gizi, baik dari segi kualitas maupun keragamannya serta akses masyarakat dalam memperoleh sumber pangan masih terbatas akibat kemiskinan maka harus ada upaya pengembangan strategi kontribusi sektor kehutanan terhadap ketahanan pangan.

Ia menggambarkan, realita dan persepsi tentang pangan dari hutan bahwa masyarakat sudah melakukannya secara tradisional sejak lama dan turun temurun.

Pola pemanfaatan beragam, mulai dari memanen langsung jenis-jenis komoditas hutan hingga mengusahakan lahan hutan untuk memproduksi pangan.

Ia mengingatkan sejak dahulu fungsi hutan begitu penting sebagai penyangga sistem kehidupan di mana peran hutan sebagai pengatur tata air, pengatur iklim mikro dan penyerap karbon serta sumber plasma nutfah baik flora maupun fauna.(ant)

JAKARTA. Penambahan luas sawah baru dari 100 ribu hektare (ha) menjadi 200 ribu hektare tidak menjadi solusi peningkatan produksi beras.

Peningkatan produksi melalui penambahan cetak sawah baru tidak akan pernah berhasil selama tidak ada perlindungan lahan pertanian petani.

"Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memang harus melakukan pembenahan untuk peningkatan produksi. Namun, bukan melalui cetak sawah baru. Itu hanya kebijakan orde baru yang bersifat pragmatis," ujar pengamat agraria Gunawan Wiradi di Jakarta, Sabtu (16/7).

Permasalahan utama pertanian, lanjut Gunawan, adalah kepemilikan lahan pertanian yang sebagian besar dikuasai oleh perusahaan besar. Akibatnya, terus terjadi konversi lahan pertanian menjadi perumahan, dan pembangunan lainnya.

"Selama pemerintah tidak mampu mengendalikan laju konversi tersebut, usaha peningkatan produksi pertanian melalui cetak sawah baru akan sia-sia," tandasnya.

Kepala BKP Kota Medan Eka R Yanti Danil, mengatakan, pembuatan tepung mocaf sangatlah mudah dan tidak memerlukan biaya produksi yang mahal.

"Potensi pasar besar mengingat perbedaan harga antara tepung mocaf dengan terigu sekitar Rp1500 per kg, sehingga bisa membuat pedagang makanan ringan tertarik dan beralih dari terigu," ujarnya, Rabu (6/7).

Dikatakannya, tepung mocaf memiliki prospek pengembangan yang bagus dilihat dari ketersediaan singkong sebagai bahan baku yang berlimpah. Ini sangat memungkinkan terjadinya kelangkaan produk dapat dihindari.

Selain itu, harga tepung mocaf relatif lebih murah dibanding dengan harga tepung terigu maupun tepung beras, sehingga biaya pembuatan produk dapat lebih rendah. Harga Mocaf Rp5.500 per kg, sedangkan terigu Rp7.000 per kg.

"Pasar lokalnya sangat prospektif karena begitu banyak industri makanan yang menggunakan bahan baku tepung," ucapnya.

Hal ini tentunya, lanjut Eka, memberikan peluang bisnis yang besar bagi pengembang tepung mocaf, karena hal ini dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi industri pengolahan makanan nasional.

"Jenis dan karakteristik yang hampir sama dengan terigu, namun dengan harga yang jauh lebih murah membuat tepung mocaf menjadi pilihan yang sangat menarik," katanya.

Tim Teknis Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan, Prof Posman Sibuea, menyatakan tepung mocaf dikenal sebagai tepung singkong yang dimodifikasi sebagai alternatif pengganti terigu.

"Tepung mocaf memiliki karakter yang berbeda dengan tepung ubi kayu biasa dan tapioka, terutama dalam hal derajat viskositas, kemampuan gelasi, daya rehidrasi dan kemudahan melarut yang lebih baik," jelasnya.

Secara umum, lanjutnya, bahan baku singkong yang digunakan bisa dari varietas apa saja namun lebih baik gunakan yang berkadar asam sianida rendah. Atau bahan baku singkong yang didapat dari daerah dataran tinggi akan menghasilkan randemen yang bagus dibandingkan singkong dari dataran rendah.

Untuk membuat 1 kg mocaf diperlukan sekitar 3 kg singkong, dan ini tentunya dapat mengurangi kebutuhan tepung terigu oleh masyarakat, Medan harus mampu mengembangkan salah satu komoditas pangan yang patut dipertimbangkan seperti singkong atau ubi kayu.

Menurutnya, prinsip pembuatan tepung mocaf dengan memodifikasi sel ubi kayu atau singkong secara fermentatif, sehingga menyebabkan perubahan karakteristik yang lebih baik dari tepung yang dihasilkan berupa naiknya viskositas, kemampuan gelasi, daya rehidrasi, dan kemudahan melarut.

Secara umum proses pembuatan mocaf meliputi tahap-tahap penimbangan,
pengupasan, pemotongan, perendaman (permentasi), dan pengeringan. Selama proses fermentasi terjadi penghilangan komponen penimbul warna, seperti pigmen (khususnya pada ketela kuning), dan protein yang dapat menyebabkan warna coklat ketika pemanasan.

Dampaknya adalah warna MOCAF yang dihasilkan lebih putih jika dibandingkan dengan warna tepung ubi kayu biasa dan juga berbau netral atau tidak berbau apek khas singkong," tuturnya.

"Pemerintah harus menyediakan sekira 3,5 juta ton beras agar tidak lagi mengimpor beras, ternyata susah karena hanya bisa menyediakan 1,3 juta ton beras dan harus mengimpor beras sekira 1,5 juta ton. Petani keberatan, tetapi kami mencoba memahami alasan Bulog," ungkap Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir, di Jakarta, Selasa (5/7).

Ia juga melanjutkan, jika rencana impor beras jadi dilaksanakan, petani mewanti-wanti pemerintah untuk mengatur pengeluaran beras sehingga tidak menghancurkan harga beras petani. "Transaksi impornya harus diatur, jangan langsung dikeluarkan ke pasar semuanya, jadi harga beras petani tidak jatuh," lanjutnya.

Meski begitu, dengan adanya rencana impor beras, pemerintah kelihatan tidak serius dalam menangani masalah pangan yang terjadi di Indonesia. "Kalau serius, pemerintah harus konsen di bidang permodalan bagi petani, pendampingan ke petani seperti bagaimana mereka menaklukkan perubahan iklim, dan jangan membuat bea masuk bagi barang-barang impor menjadi nol persen, itu membuat kita kebanjiran impor," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan jika Bulog diberikan kewenangan untuk meningkatkan cadangannya demi menjaga ketahanan pangan.

Hal tersebut untuk mengantisipasi cadangan beras dalam negeri, dan jika memang diperlukan impor beras bisa saja dilakukan. "Kita akan meningkatkan stok Bulog, pengadaan maksimal dari dalam negeri. Tapi, dari mana pun kita ambil, kalau perlu dari luar," terang Hatta.

Lima Agenda

Pada kesempatan yang sama, Winarno Tohir juga mengungkapkan bahwa Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) yang diselenggarakan di Kutai Kartanegara akhir Juni lalu,dengan dihadiri ribuan petani dari seluruh Indonesia, telah merumuskan lima agenda penting untuk meningkatkan produk pertanian di Indonesia.

"Penas di Kutai Kartanegara kemarin, kita sepakat akan melakukan lima langkah untuk meningkatkan produktivitas pertanian seperti akses permodalan dan pembenahan pada distribusi pupuk," ungkap Winarno Tohir.

Ia melanjutkan, bahwa kelanjutan tataniaga hasil produksi pertanian, mengurangi kehilangan hasil panen dan terus berusaha meningkatkan potensi hasil pertanian adalah tiga resolusi KTNA selanjutnya. "Adaptasi terhadap perubahan iklim itu yang paling susah dan meresahkan petani," lanjutnya.

Menurutnya, Kementerian Pertanian (Kementan) juga telah menjanjikan pengefektifan beberapa program yang telah dilakukannya. "Asuransi gagal panen mencapai 70% dan pengintensifikasi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gubuktani) berupa pemberian hibah senilai Rp100 juta" tutupnya mengakhiri pembicaraan.

Jakarta. Anggota Komisi IV DPR RI Ma`mur Hasanuddin meminta pemerintah agar memperhatikan data base pangan dan pola transportasi dalam penyaluran pangan antar provinsi di Indonesia.

Dalam siaran pers Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, Ma`mur Hasanuddin yang juga anggota FPKS mengatakan, Prancis sebagai Ketua G20 untuk urusan pangan sudah mengajukan proposal untuk menerapkan data base pangan tiap negara guna memudahkan memetakan pola distribusi pangan global agar kondisi pangan dunia lebih terkendali.

Ia mengatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 33 provinsi dan jumlah penduduk sekitar 237.556.363 jiwa (berdasarkan sensus penduduk 2010), dapat diumpamakan sebagai miniatur dunia.

Karena itu, katanya, untuk mengelola Indonesia, perlu menerapkan pola pikir seperti mengelola dunia, khususnya dalam masalah pangan.

"Apabila kemampuan Indonesia dalam memetakan data pangan dan mampu mendistribusikan hingga ke pelosok di tiap wilayah negara ini, sesungguhnya Indonesia layak untuk mengatur pangan dunia," ungkap Ma`mur.

Namun pada kenyataannya, kata dia, pengelolaan pangan di dalam negeri ini masih sangat banyak yang perlu dibenahi, terutama pada data base maupun sarana transportasi.

Pada 2010, lanjut dia, sering terjadi distribusi pangan lambat akibat kemacetan, terutama di daerah pelabuhan. Kondisi jalan yang buruk dan pengendalian kemacetan menjadi faktor utama pada lambatnya distribusi pangan.

"Kondisi penanganan pangan yang buruk dalam negeri ini, kemungkinan Indonesia belum dipercaya untuk memimpin FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada pemilihan tiga pekan lalu, padahal Indonesia mengirimkan kandidat," keluhnya.

Ma`mur juga mengingatkan pemerintah, terutama menjelang lebaran, pelanggaran-pelanggaran distribusi pangan harap diantisipasi. Tahun lalu, terbukti 510 sarana distribusi pangan melakukan sejumlah pelanggaran. Pengawasan Badan POM di 30 provinsi di Indonesia, mengawasi 1.950 sarana distribusi dan 26,15 persen melanggar atau sebanyak 510 sarana.

Pemerintah juga diminta tidak terlalu percaya diri untuk membuat target-target pertumbuhan ekonomi yang mencapai enam hingga enam koma lima persen. Kenyataan yang terjadi adalah tingkat pertumbuhan yang ada didominasi oleh pola konsumsi masyarakat, bukan atas kestabilan ekonomi.

Ma`mur mengatakan, pangan sangat menyumbang inflasi cukup signifikan. Terbukti di bulan juni 2011, inflasi yang di awal-awal pekan hanya nol koma satu hingga nol koma dua persen, namun di akhir bulan merangkak hingga nol koma lima persen akibat gejolak pangan.

"Perbaikan di semua aspek untuk mengendalikan pangan perlu dilakukan sangat serius seperti mengelola dunia, terutama pada aspek data base dan transportasi, akan sangat membantu Indonesia dalam mengendalikan pangan dalam negeri, sehingga kedaulatan pangan yang dicita-citakan bukan hanya mimpi belaka," pungkas Ma`mur Hasanuddin. (ant)

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kota Medan, Eka R Yanti Danil, mengatakan, pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang (3B) dan aman harus dapat dinikmati oleh masyarakat dalam jangka panjang dan berkesinambungan. Sehingga tidak akan ada kekhawatiran jika terjadi naiknya harga sari salah jenis pangan khususnya beras.

"Peran pemerintah daerah, perguruan tinggi, mahasiswa dan media pers sangat dibutuhkan untuk mengubah pola pikir masyarakat agar pangan pokok bukanlah beras saja melainkan ada alternatif lainnya dengan potensi gizi yang sama," ujarnya kepada wartawan, Senin (27/6) di Medan.

Dikatakannya, dengan keadaan produksi beras 32 juta ton, singkong 19 juta ton, dan jagung 13 juta ton per tahunnya dapat membuat Indonesia surplus pangan. Sebab pangan non beras akan tercipta dan merangsang produksi pertanian sehingga dapat meningkatkan perekonomian pedesaan lokal.

Dicontohkannya, beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah, makanan pokok masyarakat adalah tiwul. Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Madura biasa makan jagung dan pisang. Penduduk di Papua dan Maluku, Maluku Utara makanan pokoknya sagu dan umbi-umbian lokal.

Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan, Prof Posman Sibuea menambahkan, sasaran percepatan peragaman konsumsi pangan adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang dicerminkan tercapainya skor pola pangan harapan (PPH) sekurang-kurangnya 93 pada 2015 (saat ini 83) dan mendekati ideal 100 pada 2020.

“Konsumsi umbi-umbian, sayuran, buah-buahan pangan hewani ditingkatkan dengan mengutamakan produksi lokal. Dengan begitu konsumsi beras turun sekitar satu persen per tahun,” ujarnya.

Jika pangan pokok masyarakat lokal diartikan secara sempit atau hanya beras maka terciptalah dikotomi beras dan non beras. “Bagi masyarakat yang daya belinya rendah terhadap beras menyebabkan mereka kekurangan kalori dan protein. Padahal masih ada alternatif lainnya untuk mengganti sumber gizi selain beras tersebut,” terangnya.

Untuk itu, lanjutnya, jika mau bebas dari rawan pangan atau kelaparan, lingkaran setan kemiskinan harus diputus yakni bisa dengan proses pemberdayaan untuk memandirikan masyarakat agar mampu mengatasi persoalannya dengan memberikan akses terhadap sumber daya produktif, terutama di pedesaan. "Bukan dengan derma yang menciptakan kemalasan," tuturnya.

Oleh : Mei Rosseliny Gultom

Kemiskinan Negara Indonesia seperti kisah klasik yang jika didengar bagaikan hembusan angin lalu, terpatri dalam benak masyarakat untuk menikmati kondisi tersebut bukan menyelesaikannya.

Kondisi kemiskinan seperti ini hanya berujung pada pemikiran "ini salah siapa?" jawaban pun kembali menyalahkan pemerintah. Atau pemikiran lain, "Dasar rakyatnya yang bodoh, malas, tidak mau bekerja keras, sehingga kondisinya miskin dan kelaparan". Pemikiran ini telah menjadi paradigma di masyarakat sehingga tidak ada solusi dan keyakinan bahwa masalah kemiskinan dan kelaparan ini dapat teratasi.

Kelaparan, kemiskinan, kekurangan pangan dan ketertinggalan sudah menjadi kondisi yang dianggap biasa terjadi di Indonesia. Dan benarlah pepatah yang mengatakan "bagaikan tikus mati di lumbung padi". Gambaran tikus mati di lumbung padi sesungguhnya sangatlah tragis. Ada tikus yang mati di tempat yang berlimpah makanan. Kondisi tersebut merupakan deskriptif dari kondisi masyarakat sekarang. Banyak masyarakatnya miskin, kelaparan dan menderita kekurangan pangan di negara subur yang berlimpah kekayaan alamnya.

Beras vs Singkong

Rakyat dan pemerintah sangat menyibukkan diri dengan konsumsi beras yang berlebih. Bahkan pemerintah sibuk sekali dengan impor beras dengan jumlah yang sangat besar, Padahal wilayah kita dikenal sebagai wilayah subur dan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani yang menanam padi. Kesuburan tanah kita juga telah membuahkan hasil yang baik sehingga beberapa tahun yang lalu, Negara Indonesia menjadi Negara swasembada beras. Namun, kini kita harus mengimpor beras dari negara lain agar kebutuhan akan beras terpenuhi. Alasan klasiknya adalah gagal panen yang disebabkan karena cuaca yang saat ini tidak dapat diprediksikan, serta maraknya hama tanaman padi. Selain itu, maraknya masyarakat mengubah lahan pertaniannya menjadi lahan tanaman produksi seperti kelapa sawit juga menjadi ancaman terbaru akan kekurangan beras.

Keadaan impor beras, bukanlah keadaan yang baik malah menjadi image yang buruk bagi Negara kita, mengingat tanah kita subur. Oleh karena itu, sudah seharusnya bahan pangan masyarakat beralih kemakanan alternatif yang setara kadar dan kegunaannya dengan beras (nasi). Kita juga telah tahu bahwa beberapa daerah di Negara ini bahan makanan pokoknya bukanlah beras tetapi sagu, jagung atau singkong. Beras (nasi) menjadi sumber karbohidrat utama bagi tubuh, sama halnya dengan sagu, jagung atau singkong. Sagu memang sangat jarang kita jumpai, demikian juga jagung yang perawatannya sedikit rumit. Namun, singkong dapat menjadi makanan alternatif pengganti beras.

Singkong juga sering menjadi tanaman yang ditanam diladang-ladang masyarakat. Perawatannya pun sederhana serta kecil kemungkinan terkena hama penyakit tanaman. Jika kita membandingkan singkong dan beras, sesungguhnya tidak terlalu banyak perbedaan yang didapat mengenai kelebihannya, justru singkong lebih banyak keuntungannya dilihat dari segi ekonomisnya. Untuk jenis-jenis kandungan yang ada didalamnya, beras dan singkong sama-sama sumber karbohidrat, air, fosfor, vitamin, protein walaupun hanya berbeda kadarnya saja. Jika beras harus dimasak dengan direbus, singkong juga bisa direbus ataupun dibakar.

Jika beras dapat dicampur dengan lauk pauk dalam penkonsumsiannya, seperti ikan dan sayur, singkong juga dapat dicampur dengan ikan, sayur, atau lauk pauk lainnya. Malah keunggulan singkong dari beras yaitu harganya yang cukup murah yaitu kurang lebih seperempat dari harga beras. Sehingga sejumlah uang yang seharusnya dibelikan beras dapat dialihkan menjadi membeli lauk pauk yang dapat menambah gizi bagi tubuh manusia. Singkong juga dapat divariasikan menjadi bahan pangan lain, sepeti jenis kue-kuean dan menjadi tepung. Sangat mungkin untuk mengkonsumsinya menggantikan beras sebagai bahan pokok, karena kondisi kehadiran beras yang semakin menyiksa masyarakat.

Dibatasi Gengsi

Masalahnya, masyarakat saat ini malah "ngotot" harus makan nasi dan mengorbankan dana yang besar untuk mendapatkannya, padahal sesunggunya dana itu bisa dialokasikan untuk hal yang lain. Misalnya untuk lauk pauknya. Lidah masyarakat telah dimanjakan oleh nasi dan menilai orang miskin apabila ia makan singkong. Akibatnya, demi gengsi tersebut rela kelaparan atau makan tidak menentu. Padahal, kita telah tahu bersama bahwa masyarakat Indonesia dikatakan miskin karena penghasilannya yang sangat rendah bukan karena ia makan singkong atau makan beras.

Andai saja masyarakat yang tergolong miskin mau sedikit rendah hati dengan menkonsumsi singkong sebagai bahan pangan pengganti beras maka masyarakat tidak kesulitan untuk makan pagi, siang atau malam. Masyarakat juga tidak perlu kelaparan atau menerapkan makan sehari dua kali, bahkan makan nasi aking. Akan tetapi, masyarakat dapat menikmati enaknya singkong ditambah lauk pauknya karena singkong sangat mudah terjangkau dan harganya relatif murah.

Selain harga singkong yang relatif murah, singkong juga sangat gampang didapat bahkan ditanam sendiri. Tidak ada kamus atau istilah gagal panen dalam menanam singkong. Jika saja rakyat miskin mau sedikit rendah hati dan sabar dengan menanam singkong di halaman depan, belakang, atau samping rumahnya (jika mereka tidak mempunyai lahan), kurang lebih empat bulan mereka sudah dapat memanen singkong tersebut dan dapat mereka konsumsi. Seperti sebuah lagu yang menggambarkan kesuburan tanah Indonesia, bahwa batang kayu diletakkan atau "dicocokkan" ke tanah saja akan tumbuh menjadi pohon karena suburnya tanah Indonesia. Sesungguhnya itu juga menggambarkan gampangnya menanam singkong. Hanya tinggal memotong–motong batangnya, lalu "mencocokkannya" ke tanah maka akan tumbuhlah pohon singkong dan menghasilkan umbi, yang dapat dikonsumsi. Dan kelaparan tidaklah menjadi masalah yang mengglobal bahkan sampai merenggut nyawa manusia.

Demi pemulihan perekonomian Negara, sudah sepatutnya pemerintah tidak menghambur-hamburkan uang hanya untuk mengimpor beras. Akan tetapi dapat mensosialisasikan singkong sebagai ganti beras. Pemerintah perlu belajar dari cara hidup orang tua dahulu yang setiap harinya hanya bisa makan singkong untuk memenuhi perutnya, namun tetap cerdas dan bertenaga. Beras (nasi) hanya dimakan pada saat-saat tertentu saja atau sebagai variasi dari singkong.

Jika memungkinkan seluruh masyarakat Indonesia yang lain (di luar rakyat yang tidak mampu tadi) sepakat untuk memvariasikan makanan pokoknya dengan singkong sekali dalam satu minggu untuk mengurangi konsumsi beras dan dapat mengurangi impor beras. Jika saja 350 juta jiwa penduduk tidak mengkomsumsi beras satu hari dalam satu minggu, yang rata–rata konsumsi beras per orang dalam satu hari (tiga kali makan) 500 gr, kita dapat menghemat beras sekitar 175 ribu ton dalam seminggu dan dalam setahun ada 2,1 juta ton beras yang bisa kita hemat. Jika dirupiahkan, kita dapat menghemat sekitar 1,47 triliun rupiah dengan asumsi harga beras Rp 7000 perkilogram.

Masyarakat sudah seharusnya mandiri dan bijaksana dalam mengatasi kekurangan pangan, jangan hanya menunggu subsidi dari pemerintah berupa raskin. Dengan memakan singkong selama satu hari dalam satu minggu, telah menolong pemerintah untuk lebih focus pada persoalan bangsa yang lain. Selama ini rengekan rakyat telah membuat pemerintah gamang dalam mengambil kebijakan, sehingga kebijakannya hanya sebatas jangka pendek saja sebagai respon atas rengekan rakyat.

Singsingkan gengsi, demi perbaikan perekonomian bangsa dan mulailah makan singkong hanya satu hari dalam seminggu. Mari kita tetapkan hari makan singkong nasional. Ayo makan singkong.

Penulis adalah Alumnus Jurusan Bahasa Inggris Universitas Negeri Medan dan Aktif di UKMKP UNIMED.

JAKARTA. Para Menteri Pertanian yang tergabung dalam G-20 menyepakati transparansi ketersediaan stok dunia lewat bank data. Permasalahannya, Indonesia hingga kini belum memiliki jaringan data tentang ketersediaan stok dalam negeri.

Dirjen Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian Zaenal Bachruddin mengakui, Indonesia memang belum memiliki informasi tentang ketersediaan pangan tiap daerah. Hal ini menyebabkan maraknya spekulan di pasar pangan domestik.

"Tidak ada informasi tentang ketersediaan pangan secara nasional. Karena ketersediaan di Perum Bulog dan swasta belum terkoneksi dengan baik. Mereka belum ada keterbukaan tentang ketersediaan pangan yang dimilikinya," ujar Zainal, Sabtu (25/6).

Menurut Zainal, pihaknya telah membuat model jaringan untuk memberikan informasi tentang data pangan. Jaringan tersebut sekaligus mengkoneksikan antara ketersediaan Perum Bulog dengan swasta.

"Namun, kami masih terkendala pada sistem pendanaan. Diperlukan dana untuk penyediaan hard ware dan software pada tiap dinas pertanian di Indonesia. Bila ada APBNT, maka sistem jaringan pangan itu akan segera selesai. Pokoknya target jaringan informasi selesai pada tahun 2012," tandasnya.

Selain itu, kata Zainal, pihaknya masih bingung untuk melakukan ujicoba penerapan. Jaringan informasi itu akan diterapkan pada daerah lumbung pangan atau langsung di seluruh wilayah Indonesia.

"Yang pasti untuk sementara ini, kita menjalin kerjasama dengan lembaga I-Pasar (Indonesia Pasar). Dengan adanya informasi ketersediaan produksi nasional, bisa jadi Indonesia dapat melakukan ekspor dan mengurangi para spekulan," klaimnya.

Kebijakan berbeda justru diberikan oleh Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurti. Dia mengatakan, deklarasi Action Plan para Menteri Pertanian G20 bersifat umum. Penerapannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara.

Menurutnya, Indonesia sudah mengambil beberapa inisiatif. Indonesia mengusulkan agar lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan membentuk jaringan regional di Asia Timur dan Asia Tenggara.

"Jaringan lembaga penelitian dan pengembangan tersebut akan berkolaborasi dengan Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI) dan perlu didukung oleh Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI). Jaringan penelitian dan pengembangan ini diharapkan mampu mengembangkan GM Seed (bibit-bibit hasil modifikasi genetis)," terang Bayu.

Banda Aceh. Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Aceh hingga saat ini tetap belum mampu menyerap secara maksimal gabah dan beras yang berasal dari petani lokal seperti yang ditargetkan untuk pengadaan dalam negeri, meskipun sudah diberikan tambahan dana insentif Rp850 per kilogram, sebagai tambahan dari harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp5.060/kg.

"Terus terang, saat panen rendengan kemarin, kita tidak mampu menyerap pengadaan secara maksimal gabah dan beras dar petani lokal. Jumlah yang mampu kita capai masih sangat minim dari yang kita targetkan," ujar Kepala Divre Perum Bulog Aceh, Ir Fakhriani kepada wartawan di Banda Aceh, Selasa (21/6).

Ia mengungkapkan, untuk realisasi pengadaan beras dalam negeri yang diserap dari petani lokal Aceh hingga posisi 21 Jun 2011 baru mencapai 16.790 ton atau sekitar 27,16 persen dari target pengadaan tahun 2011 sebanyak 65.000 ton. Rendahnya realisasi pengadaan beras ini, karena harga gabah dan beras di tingkat petani dan penggilingan padi terus berada di atas HPP.

Dikatakan, pihaknya mengalami kendala dalam menyerap seluruh hasil panen padi milik masyarakat di provinsi paling ujung barat pulau Sumatera itu karena harganya terus mengalami peningkatan. Pihaknya telah melakukan penambahan insentif untuk pembelian beras yakni mencapai Rp5.910/kilogram, namun para pedagang lebih memilih menjual beras ke Medan dengan harga berada di atas harga tampung Bulog. Kami terus berupaya untuk menampung seluruh hasil panen, meski musim panen rendengan 2011 telah berakhir.

Pesimis

Fakhriani pesimis target realisasi tersebut akan tercapai, jika harga komoditas tersebut terus mengalami lonjakan harga di pasaran, sementara Bulog tetap menampung dengan harga HPP ditambah insentif."Paling hebat kita bisa menyerap 40 ribu ton akhir tahun nanti, itupun kalau harganya tidak terus melonjak," terang Fakhriani.

Kendati demikian, pihaknya terus berupaya untuk menampung seluruh hasil panen milik petani di Provinsi Aceh pada musim panen gadu mendatang, sehingga target pengadaan tersebut dapat terealisasi.

Dalam kesempatan itu, Fakhriani juga mengungkapkan, persediaan beras di Perum Bulog (Divre) Aceh saat in mencapai 61.000 ton atau cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran kepada hingga awal tahun 2012. "Persediaan beras yang ada di enam Subdivre kami pastikan cukup untuk mememenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat hingga tujuh bulan kedepan di Aceh," katanya.

Disebutkan, Bulog Aceh membutuhkan sekitar delapan ribu ton beras setiap bulan, di antaranya untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat miskin (raskin) dan kesiapsiagaan bencana daerah.

Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin Asia bisa mengatasi krisis pangan, energi, dan air sehingga bisa menjadi benua yang menjadi pusat dunia baru.

"Asia harus mengantisipasi dan memperhatikan tekanan yang semakin tinggi terkait ketidakamanan pangan, energi, dan air," kata Presiden Yudhoyono saat berpidato dalam Forum Ekonomi Dunia-Asia Timur (World Economic Forum on East Asia/WEF-EA) di Jakarta, Minggu.

Presiden menyatakan, saat ini ada sekitar 7 miliar manusia di bumi, dan 60 persen diantaranya berada di Asia.

Menurut Kepala Negara, peningkatan kemampuan ekonomi manusia akan membuat mereka bersaing untuk mendapatkan dan menguasai sumber daya alam.

"Ini pola yang pada abad-abad silam berujung pada perang, penjajahan, eksploitasi, dan penderitaan," katanya.

Presiden Yudhoyono menegaskan, isu tentang pangan, energi, dan air seharusnya tidak berujung pada konflik. Kepala Negara meminta semua pihak bekerjasama untuk mengutamakan jalan damai di daerah rawan konflik, seperti Sungai Mekong dan Laut China Selatan.

Sebagai benua dengan populasi yang sangat besar, kata Presiden Yudhoyono, Asia harus bisa menggunakan semua sumber daya untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan perdamaian.

Presiden Yudhoyono juga berpendapat, Asia harus selalu menjadi bagian dari solusi, bukan konflik.

Asia juga harus menjadi penyeimbang dari segala bentuk ketimpangan yang terjadi di dunia.

Kepala Negara juga menyinggung tentang perkembangan teknologi di Asia. Untuk menjadi pusat dunia baru, katanya, Asia harus berusaha untuk menjadi yang terdepan dalam inovasi teknologi.

"Teknologi adalah kunci penentu dalam perubahan di abad 21," kata Presiden.

Kemudian, Presiden menambahkan, Asia harus menjadikan kemajemukan sebagai modal. Penduduk Asia harus memelihara kemajemukan sejarah dan budaya demi kehidupan bersama yang damai. (ant)

Bali. Sektor perikanan dinilai menjadi satu sektor yang penting bagi terciptanya ketahanan pangan global yang saat ini bertumpu pada hasil pertanian, kata pejabat.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Prof.Dr.Ir. Indroyono Soesilo,MSc yang sedang mencalonkan diri sebagai kandidat Direktur Jenderal Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menekankan hal tersebut ketika membawa delegasi konferensi tingkat menteri Gerakan Non Blok (GNB) dalam kunjungan lapangan ke Stasiun Riset dan Monitor Tuna Pelabuhan Benoa, Bali.

"Bicara tentang keamanan pangan, orang selalu bicara tentang peningkatan produksi. Saya menawarkan untuk mengangkat perikanan sebagai sumber pangan lain yang belum mendapatkan perhatian maksimal," ujarnya di sela-sela kunjungan.

Indonesia sebagai negara kepulauan disebut Indroyono belum memanfaatkan sumberdaya kelautannya secara maksimal, begitu juga banyak negara perairan lainnya.

Pemanfaatan sumberdaya laut dikatakan Indroyono harus memperhatikan tiga hal yaitu pengawasan penangkapan ikan, budidaya perairan dan pengolahan makanan hasil laut yang memadai.

Dengan semakin terbatasnya lahan yang digunakan untuk perumahan, Indroyono yakin ketahanan pangan global akan bergeser ke produk pangan asal laut.

Stasiun Riset dan Pengawasan Tuna di Benoa didirikan pemerintah sejak menjadi anggota penuh Komisi Tuna kawasan Perairan Hindia (IOTC/ Indian Ocean Tuna Commission) untuk mengumpulkan data dan informasi terkait bagi pemanfaatan periodik tuna.

"Adanya badai seperti El Nino akan menyebabkan adanya krisis ikan di daerah tertentu dan surplus di daerah lainnya. Untuk inilah pusat informasi semacam ini dibutuhkan untuk dapat saling bertukar informasi antar negara," papar Indroyono.

Para anggota delegasi GNB juga mengunjungi Pusat Informasi Mangrove Bali di Benoa, Denpasar karena lahan mangrove juga termasuk dalam salah satu budidaya perairan yang masih dapat terus dimaksimalkan.

Hutan mangrove merupakan habitat dari berbagai vegetasi dan hewan laut yang banyak diantaranya dapat dikonsumsi.

Pusat Informasi Mangrove Bali yang didirikan tahun 2003 atas bantuan dana dari Japan International Cooperation Agency (JICA) itu berada diatas lahan seluas 200 hektar dan berfungsi untuk tempat penelitian dan perlindungan hutan mangrove.

Beberapa jenis hewan yang dapat dikonsumsi dari hutan mangrove itu antara lain ikan, udang, tiram dan kepiting.

Sedangkan kayunya juga dapat digunakan sebagai bahan bakar, bahan bangunan, bahan baku kertas dan beberapa jenis mangrove dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan.

"Akar mangrove juga bisa menahan tanah dan menahan gelombang jika terjadi pasang atau tsunami untuk mengurangi dampak kerusakan," ujar Indroyono

Kendari. Menteri Pertanian (Mentan) Suswono mengatakan, program gerakan ketahanan pangan tidak hanya tanggung jawab pihak petani untuk menam satu komoditi tetapi harus dimulai dari rumah tangga (RT).

"Jadi mempertahankan ketersediaan pangan di tanah air tidak hanya terpusat pada salah satu komoditi unggulan saja tetapi mulai saat ini mengajak bagi setiap rumah tangga untuk memanfaatkan lahan pekarangannya untuk menanam berbagai komoditi yang bisa menghasilkan pangan," katanya di Kendari, Rabu Malam.

Pada acara ramah tama dengan jajaran pemerintah Provinsi Sultra di rumah jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, dihadiri para pejabat SKPD Provinsi dan instansi TNI-Polri di Kota Kendari.

Menurut Menteri, ketersediaan pangan di masa mendatang diperkirakan akan semakin sulit, tidak hanya dirasakan bagi masyarakat di Indonesia tetapi hampir diseluruh negara di dunia.

Oleh karena itu, Indonsesia dengan kaya dengan sumber daya alam yang melimpah, pemerintah daerah harus terus mendorong petani untuk meningkatkan produksinya.

Ia mengatakan, pangan tidak hanya diartikan pada jenis komoditi bahan pokok seperti beras tetapi kita masih memilih banyak jenis produk pangan seperti jagung, ubi kayu dan sagu.

Bapak Presiden SBY, kata Mentan, mencanamkan pada lima tahun mendatang Indonesia harus surplus beras 10 juta ton pertahun. Hal ini tidaklah mustahil asalkan semua pihak bisa bekerja secara optimal.

"Jangankan lima tahun kedepan, tetapi bisa dipercepat kalau sektor-sektor lain diluar hasil pertanian bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu," katanya.

Dibagian lain, kata Menteri Siswono, kondisi yang dialami masyarakat di daerah adalah masih sulitnya untuk bisa bersaing dengan produk-produk dari luar daerah, sehingga produk yang dihasilkan itu nilai jualnya masih jauh dari yang diinginkan.

"Ke depan seluruh produk tanaman pangan, perkebunan maupun perikanan diupayakan tidak lagi diekspor dalam bentuk gelondongan melainkan bahan jadi atau setengah jadi," katanya.

Hal ini dimaksudkan, agar nilai tambah yang diperoleh dari berbagai produk ekspor bahan jadi atau setengah jadi itu bisa mempercepat terwujudnya kesejahteran masyarakat terutama di sentra produksi.

Gubernur Sultra, H Nur Alam mengharapkan Menteri Pertanian terus memberi perhatian kepada daerah Sultra, yang memiliki potensi lahan yang cukup luas baik pada sektor pertanian maupun sektor perkebunan.

Khusus sektor perkebunan, Sultra sebagai salah satu daerah yang memproduksi kakao untuk ekspor, agar program revitalisasi gerakan nasional (Gernas) kakao terus ditingkatkan penganggarannya.

Ia mengatakan, dengan program Gernas kakao yang sudah memasuki tahun ketiga, sangat membantu petani baik dalam peningkatan mutu maupun produksi juga perluasan lahan intensifikasi.