Palm | Kelapa Sawit

"Pemerintah harus menyediakan sekira 3,5 juta ton beras agar tidak lagi mengimpor beras, ternyata susah karena hanya bisa menyediakan 1,3 juta ton beras dan harus mengimpor beras sekira 1,5 juta ton. Petani keberatan, tetapi kami mencoba memahami alasan Bulog," ungkap Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir, di Jakarta, Selasa (5/7).

Ia juga melanjutkan, jika rencana impor beras jadi dilaksanakan, petani mewanti-wanti pemerintah untuk mengatur pengeluaran beras sehingga tidak menghancurkan harga beras petani. "Transaksi impornya harus diatur, jangan langsung dikeluarkan ke pasar semuanya, jadi harga beras petani tidak jatuh," lanjutnya.

Meski begitu, dengan adanya rencana impor beras, pemerintah kelihatan tidak serius dalam menangani masalah pangan yang terjadi di Indonesia. "Kalau serius, pemerintah harus konsen di bidang permodalan bagi petani, pendampingan ke petani seperti bagaimana mereka menaklukkan perubahan iklim, dan jangan membuat bea masuk bagi barang-barang impor menjadi nol persen, itu membuat kita kebanjiran impor," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan jika Bulog diberikan kewenangan untuk meningkatkan cadangannya demi menjaga ketahanan pangan.

Hal tersebut untuk mengantisipasi cadangan beras dalam negeri, dan jika memang diperlukan impor beras bisa saja dilakukan. "Kita akan meningkatkan stok Bulog, pengadaan maksimal dari dalam negeri. Tapi, dari mana pun kita ambil, kalau perlu dari luar," terang Hatta.

Lima Agenda

Pada kesempatan yang sama, Winarno Tohir juga mengungkapkan bahwa Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) yang diselenggarakan di Kutai Kartanegara akhir Juni lalu,dengan dihadiri ribuan petani dari seluruh Indonesia, telah merumuskan lima agenda penting untuk meningkatkan produk pertanian di Indonesia.

"Penas di Kutai Kartanegara kemarin, kita sepakat akan melakukan lima langkah untuk meningkatkan produktivitas pertanian seperti akses permodalan dan pembenahan pada distribusi pupuk," ungkap Winarno Tohir.

Ia melanjutkan, bahwa kelanjutan tataniaga hasil produksi pertanian, mengurangi kehilangan hasil panen dan terus berusaha meningkatkan potensi hasil pertanian adalah tiga resolusi KTNA selanjutnya. "Adaptasi terhadap perubahan iklim itu yang paling susah dan meresahkan petani," lanjutnya.

Menurutnya, Kementerian Pertanian (Kementan) juga telah menjanjikan pengefektifan beberapa program yang telah dilakukannya. "Asuransi gagal panen mencapai 70% dan pengintensifikasi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gubuktani) berupa pemberian hibah senilai Rp100 juta" tutupnya mengakhiri pembicaraan.