Palm | Kelapa Sawit

Tidak tahu apakah tanah ini sudah tidak subur lagi, ataukah memang kebijakan pemerintah yang sudah tidak menyuburkan lagi. Diera tahun 80 dan 90 an dalam pelajaran geografi disekolah selalu dikatakan bahwa sebahagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia adalah petani, namun sekarang tidak tahu apakah datanya masih seperti itu atau sudah berubah, kalau memang sebahagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani tentu kita tidak akan kekurangan bahan pangan seperti beras dan lain sebagainya yang harus diimpor dari luar negeri, namun realitanya dapat kita saksikan bahwa telah terjadi perubahan cara hidup masyarakat Indonesia, bertani sudah tidak lagi menjadi primadona masyarakat Indonesia sebagai pekerjaan, justru malah menjadi petani dianggap sebagai suatu pekerjaan yang tidak menjanjikan, bahkan mungkin terkesan ketinggalan zaman.

Masyarakat Indonesia kini lebih suka bekerja sebagai buruh atau menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, yang menurut mereka penghasilannya lebih menjanjikan, walaupun sebagai TKI diluar negeri tak sedikit masyarakat Indonesia yang kembali hanya jasadnya saja, bahkan ada juga yang jasadnya pun tak kembali namun inipun tidak membuat surut masyarakat Indonesia untuk menjadi TKI keluar negeri, justru malah jumlah masyarakat yang mendaftar untuk ingin menjadi TKI keluar negeri setiap tahunnya terus saja meningkat.

Pemerintah tentunya harus segera mengambil sikap terhadap masalah ini, mengapa mata pencaharian yang dahulu menjadi primadona masyarakat Indonesia dan telah dipatenkan sebagai mata pencaharian sebahagian besar penduduk Indonesia justru kini malah semakin ditinggalkan. Menjadi petani kini menjadi suatu profesi yang sangat menakutkan bagi masyarakat Indonesia sendiri, karena petani salau identik dengan kemiskinan dan kesusahan. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi andai pemerintah sejak awal memperhatikan dan mem buat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dan mensejahterakan para petani.

Kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras dalam jangka panjang justru malah mensejahterakan petani-petani luar negeri sebagai negara pengimpor beras, dan malah semakin menghancurkan kesejahteraan para petani dalam negeri. Kondisi petani Indonesia saat ini seperti kata pepatah "sudah jatuh tertimpa tangga lagi". Ini adalah salah satu contoh kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada petani lokal, adalah kebijakan pemerintah yang mungkin menjadi salah satu faktor yang menyebabkan petani tidak menjadi pilihan mata pencaharian masyarakat Indonesia, dan seharusnya juga pemerintah sadar akan hal ini, terutama para penguasa pengambil kebijakan dinegeri ini.

Harusnya ada kebijakan dari pemerintah untuk menggalakkan kembali hasil pertanian di Indonesia, apa lagi sekarang teknologi pertanian berkembang semakin canggih, untuk membajak sawah petani tidak lagi harus menggunakan kerbau untuk menarik luku, kini sudah ada traktor yang dapat membajak sawah dengan waktu yang lebih cepat. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah tentang pemanfaatan teknologi hasil pertanian hingga pemasaran produk hasil pertanian, sehingga tidak ada lagi petani lokal yang merugi karena produk hasil pertanian mereka tidak dapat beredar dipasaran akibat kebijakan impor yang lebih tidak memihak kepetani lokal.

Lahan Pertanian

Lahan pertanian semakin lama juga semakin berkurang, lahan pertanian dan persawahan sudah banyak yang berubah fungsi menjadi lahan perumahan, kawasan pabrik industri dan lain sebagainya. Bayangkan saja hampir setiap tahunnya disetiap kabupaten lahan pertanian yang berkurang hampir rata-rata mencapai 5000 hektar, ironinya lagi lahan pertanian tersebut masih dianggap sebagai lahan pertanian yang masih produktif. Bayangkan saja jika setiap tahun pengurangan lahan pertanian terus terjadi maka Indonesia akan kekuarangan lahan pertanian yang berarti kita akan terancam krisis bahan pangan.

Seharusnya pemerintah segera mengambil tindakan akan hal ini, baik itu pusat maupun di daerah. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan seharusnya lebih ketat dilakukan. Pemerintah mesti lebih selektif lagi dalam menerbitkan izin untuk lahan pertanian yang akan dialihfungsikan menjadi lahan perumahan ataupun yang lainnya. Hal ini dimaksudkan agar lahan pertanian yang masih produktif masi bisa terus terjaga dan diproduktifkan.

Disisi lain perkembangan jumlah penduduk yang melaju kian pesat juga dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan maraknya pengembangan lahan perumahan yang memicu terjadinya alihfungsi lahan pertanian. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kebutuhan akan perumahan sebagai tempat hunian keluarga setiap harinya semakin meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk yang terus bertambah. Namun hal ini tentunya tidak serta merta harus mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi perumahan.

Disinilah dituntut kejelian pemerintah dalam mengambil tindakan akan hal ini, harus ada alternatif lain yang dapat dijadikan acuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah tinggal yang layak. Pengembangan rumah susun misalnya, hal ini dianggap sebagai salah satu cara untuk mengurangi pemakaian lahan pertanian yang berlebihan. Dinegara-negara maju yang penduduknya banyak seperti China juga telah mengembangkan rumah susun sebagai hunian tempat tinggal keluarga yang layak. Apalagi baru-baru ini anggota DPR kita telah melakukan kunjungan kerja ke Rusia untuk studi banding tentang Rumah Susun, yang tentunya telah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, untuk itu rakyat kinipun menunggu hasilnya.

Program Mensejahterakan Petani

Program pemerintah untuk mensejahterakan petani nampaknya masih menjadi mimpi dan harapan bagi para petani diseluruh Indonesia yang hingga kini mimpi dan harapan tersebut belum juga terwujud, ironinya pemerintah justru malah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkesan merugikan para petani loka. Impor beras adalah merupakan kebijakan yang dianggap paling menyengsarakan para petani Indonesia, belum lagi impor komoditi pertanian lainnya.

Tidak hanya mengeluarkan kebijakan mengimpor beras, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor garam, yang juga telah banyak dikeluhkan oleh para petani garam Indonesia. Kebijakan ini juga sempat mendapat penolakan dari komponen-komponen petani garam termasuk dari Kementrian Kelautan dan Perikanan, bahkan pihak Menteri Kelautan dan Perikanan sempat menyegel beberapa gudang peyimpanan garam impor, dan hal ini berujung dengan dicopotnya Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad melalui resafel Kabinet Bersatu Jilid II oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Lagi-lagi pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan petani, bayangkan saja hingga saat ini PT. Cheetham Garam Indonesia Perusahaan Modal Asing (PMA) asal Australia sebagai salah satu perusahaan importir garam di Indonesia, dan telah memiliki izin importir telah mengimpor garam lebih dari 25.000 ton. Pemerintah seharusnya lebih bisa membina para petani garam Indonesia agar bisa menyuplai berbagai jenis garam yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk konsumsi maupun untuk industri

Sebenarnya Indonesia bisa untuk tidak mengimpor beras, asalkan pemerintah benar-benar memberi kebijakan yang mendukung para petani untuk bisa berbuat lebih banyak, dan selektif dalam mengalihfungsikan lahan pertanian yang masih produktif. Dengan kata lain pemerintah harus bisa lebih menghidupkan sektor pertanian.

Penulis adalah Ketua Forum Bina Remaja Mandiri (FBRM). Email: saputrasukses@yahoo.com

Setelah penulis amati, beras "Thai Rice" ini lebih berkualitas dari jatah raskin bulan-bulan sebelumnya. Warnanya lebih putih, tidak berkutu, tidak berbatu dan aromanya lebih harum. Hal ini tentu menggembirakan para penerima raskin yang selama ini memakan beras kualitas rendah. Tak jarang pula mereka "mengoplos" jatah raskin dengan beras lainnya yang lebih baik kualitasnya agar layak dimakan.

Di satu sisi kita perlu mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan jatah raskin dengan beras yang berkualitas. Orang miskin memang harus diberi beras yang berkualitas agar memiliki energi untuk bisa bekerja dengan maksimal sehingga pendapatan bertambah. Kesadaran dari pemerintah ini seharusnya tetap berlanjut untuk bulan-bulan berikutnya dengan memberi yang terbaik buat rakyat miskin.

Tapi di sisi lain, kita patut bersedih. Jatah raskin "made in" Thailand itu menandakan bahwa kita belum berswasembada beras. Indonesia yang mengaku sebagai negara agraris ternyata masih mengimpor beras dari negara lain, ini tentu mengundang tanda tanya.

Pemerintah mengklaim produksi padi yang pas-pasan dan alasan untuk memenuhi cadangan stok milik pemerintah di Perum Bulog menjadi pembenaran dilakukannya impor beras, yang setiap tahun menghabiskan devisa negara hingga triliunan rupiah.

Parahnya, importasi beras, khususnya dari Thailand dan Vietnam, terus dilakukan selama puluhan tahun. Dari sini saja terlihat bahwa memang tidak ada niat dari pemerintah untuk merealisasikan swasembada beras. Tidak ada upaya nyata untuk mendorong peningkatan produksi beras, baik melalui intensifikasi (peningkatan hasil panen padi per hektar) atau dengan ekstensifikasi (membuka lahan pertanian baru untuk tanaman pangan).

Kedaulatan apalagi yang masih kita miliki sekarang? Jawabannya, tidak ada. Karena dalam urusan pangan pun kita sudah tidak memiliki kedaulatan. Urusan pangan alias urusan perut pun kita tidak bisa mandiri. Untuk urusan pangan ini kedaulatan kita ternyata sudah tersandera. Beras produksi petani kita ditekan habis oleh produk impor. Harga beras impor lebih murah membuat petani kita gigit jari. Buah-buahan impor, sayur impor, kedelai impor, ubi kayu (singkong) pun diimpor. Para petani kita menangis karena jadi anak tiri di negeri sendiri.

Lahan Pertanian

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang mencapai 1,4% per tahun ternyata tidak dianggap sebagai sinyal untuk menambah jumlah produksi beras dan tanaman pangan lainnya. Bertambahnya penduduk Indonesia seharusnya menjadi landasan pemerintah untuk mendorong petani meningkatkan usaha pertaniannya. Petani-petani generasi baru harus diciptakan dengan menyediakan lahan serta sarana dan prasarana pertanian lainnya.

Namun, kenyataannya pemerintah justru terkesan abai. Peningkatan produksi beras tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk. Nasib petani yang menjadi ujung tombak turun-naiknya produksi beras justru tidak diperhatikan. Bahkan alih-alih memfasilitasi petani agar termotivasi meningkatkan produksi beras, pemerintah justru terus mengimpor beras dalam jumlah besar. Aktivitas impor pangan ini dimanfaatkan oknum tengkulak dan pedagang untuk menekan harga hasil panen petani.

Selain itu, setiap tahun, lahan pertanian justru mengalami penyusutan. Salah satunya karena alih fungsi lahan pertanian untuk keperluan dan usaha bidang lainnya. Setiap tahunnya di areal lahan pertanian justru banyak dibangun perumahan, mal serta pusat bisnis.

Menyusutnya lahan pertanian, tidak ada antisipasi yang disiapkan, baik melalui upaya intensifikasi dengan menerapkan teknologi untuk meningkatkan produksi beras atau menyiapkan lahan-lahan baru. Di sisi lain, kebijakan pemerintah juga belum sepenuhnya berorientasi dan mendukung para petani yang sebenarnya menjadi garda terdepan produksi beras. Lihat saja, petani tidak pernah lepas dari garis kemiskinan.

Saat ini, luas lahan persawahan di Indonesia hanya 7,7 juta hektar dan itu terbagi pada lahan tadah hujan dan lahan rawa lepas. Rata-rata produksi beras per hektar sebesar 5,1 ton gabah kering giling (GKG) dan konsumsi beras mencapai 139 kg per tahun per kapita. Menurut perhitungan, terdapat kekurangan pasokan beras sebanyak 20 kg kapita per tahun. Jadi, pemerintah menganggap impor memang harus dilakukan untuk menutup kekurangan kebutuhan beras tersebut. Ini artinya, gembar-gembor pemerintah bahwa produksi beras nasional surplus hanya isapan jempol belaka.

Saat ini hanya 54% petani yang memiliki lahan pertanian sendiri dan rata-rata luas lahannya tidak lebih dari 0,35 hektar per orang. Dengan kondisi ini, kita dapat mengetahui betapa minimnya pendapatan petani, penghasilannya hanya cukup buat makan. Tidak ada dana lagi untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

Para petani di Thailand, Vietnam, China, Eropa dan Amerika mendapat subsidi dan nilainya per tahun bisa mencapai miliaran dolar AS. Pemerintah negara-negara tersebut menjaga harga hasil panen petaninya dalam kisaran ideal. Namun, di sisi lain, harga jual pangan produksi dalam negerinya masih bisa terjangkau oleh masyarakat lainnya.

Selain itu, mereka melakukan proteksi yang sangat ketat terhadap produk pangan

dari luar dan mengutamakan hasil produksi dalam negerinya. Sehingga tingkat kesejahteraan para petani di negara-negara tersebut jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan Indonesia.

Nasib Petani

Menjadi petani di negeri ini identik dengan sejuta kesialan. Saat hendak menanam, petani terbentur modal dan sulit mangakses aneka sarana produksi pertanian. Kalaupun ada, harganya selangit. Dalam hal modal, dengan alasan tidak bankable, perbankan enggan mengucurkan kredit.

Saat sudah tanam, anomali iklim membuat kekeringan atau banjir datang, setelah itu hama dan penyakit meruyak merusak tanaman. Didesak kebutuhan sehari-hari yang tak terelakkan, pada hari-hari menunggu panen petani terpaksa berhubungan dengan rentenir atau pengijon. Begitu panen, mereka tak berdaya menghadapi tengkulak yang memainkan harga sesuka mereka.

Setelah panen justru menjadi hari yang merisaukan, karena petani menjadi konsumen dan harus membeli pangan dengan harga mahal. Ujung dari lingkaran ini, petani tak berdaya dan termarginalkan, baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Logis jika petani tidak bangga disebut pak tani. Padahal, di negara lain petani itu profesi terhormat dan dijadikan simbol kepahlawanan dan semangat kerja keras.

Survei Pertanian Nasional (2000) menemukan, 80% pendapatan rumah tangga petani kecil disumbang dari kegiatan di luar pertanian seperti ngojek, dagang dan pekerja kasar. Fakta ini menunjukkan tak ada lagi "masyarakat petani", yakni mereka yang bekerja di sektor pertanian dan sebagian besar kebutuhan hidupnya dicukupi dari kegiatan itu.

Punahnya masyarakat petani sudah lama diketahui. Kajian perdesaan selama 25 tahun (Collier dan kawan-kawan, 1996) menemukan fakta getir, tenaga kerja muda di pedesaan Jawa kian langka.Yang tersisa hanya pekerja tua-renta dan tidak produktif, yang lambat responsnya terhadap perubahan dan teknologi. Kalaupun ada petani muda, mereka terpaksa bertani karena tak terserap bekerja di sektor formal.

Jumlah petani di atas usia 50 tahun mencapai 75%, usia 30 - 49 tahun hanya 13%, sisanya 12% berusia kurang dari 30 tahun. Krisis tenaga kerja pertanian tinggal menunggu waktu. Akhirnya, pertanian identik dengan kemiskinan, gurem dan udik, serta tidak menarik tenaga terdidik dan generasi muda di pedesaan.

Hal ini akan mempengaruhi kemampuan petani dan sektor pertanian dalam menopang pangan (food), pakan (feed), sandang-papan (fibre), dan energi (fuel) secara berkesinambungan untuk menjamin kualitas (jiwa, raga, dan kecerdasan) warga dan generasi mendatang. Negara yang kuat akan tercipta jika petani kuat.

Sektor pertanian tidak lagi bisa memberikan penghidupan layak bagi para petani dan tenaga kerja di sektor pertanian. Hal ini bukan hanya meningkatkan pengangguran dan kemiskinan di pedesaan, tapi secara pasti meningkatkan kesenjangan desa-kota dan sektor pertanian-industri, dan pada akhirnya akan melumpuhkan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Pemerintah memang tidak salah memberi jatah raskin dengan beras dari Thailand, tapi alangkah baiknya jika jatah raskin itu merupakan hasil dari petani kita sendiri.

Penulis adalah pemerhati masalah sosial-kemasyarakatan.

Jakarta. Pengamat pertanian Khudori mengatakan, aspek ketahanan pangan yang masih rawan sangat berpengaruh bagi Indonesia terutama karena terdapat beragam komoditas yang masih bergantung kepada impor.

Jakarta. Pakar ekonomi pertanian Bustanul Arifin mengatakan, pendekatan pengolahan sejumlah bahan pangan pokok dengan melakukan "tepungisasi" akan meningkatkan efektivitas program diversifikasi pangan selain beras.

GORONTALO. Wakil Presiden Boediono mengatakan hingga saat ini Indonesia masih dihantui kerawanan pangan karena produksi pangan masih pas-pasan.

"Secara umum (ketersediaan pangan) Indonesia sudah mampu mengimbangi pertambahan penduduk meskipun pas-pasan, oleh karena itu kondisi pangan kita masih mengandung kerawanan," kata Wakil Presiden Boediono pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-31 di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Kamis (20/10).

Wapres mengingatkan, sebagai negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, keamanan pangan adalah wajib hukumnya. Apalagi dengan pertambahan penduduk di masa depan. Kerawanan pangan akan terus menghantui.

"Tanpa langkah-langkah sungguh-sungguh, sistematis dan kita laksanakan sekarang, kerawanan pangan hampir pasti akan terus menghantui kita," kata Wapres.

Karena itu Wapres menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan prioritas tertinggi dalam kepentingan nasionaal.

Indonesia, menurut Wapres, tidak hanya harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya namun juga harus dapat memperoleh surplus. Surplus pangan dibutuhkan sebagai bumper untuk berbagai kondisi. (ant)

Maros, Sulsel. Menteri Pertanian Suswono mengatakan bahwa Indonesia menargetkan pada 2014 sudah swasembada pangan dan sekarang pemerintah terus memacu peningkatan produksi beras maupun jagung setiap tahun untuk mencapai target itu.

"Tahun ini kita mencari akar masalah sehingga bisa diketahui solusi untuk jangka panjang. Kita selalu mencari data valid, tapi kementerian tidak punya, hanya data Badan Pusat Statistik (BPS) yang selalu melaporkan adanya peningkatan," ungkap Suswono, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Senin.

Usai penanaman perdana benih varietas jagung unggul Bima 15 Sayang dan Bima 14 Batara Hibrida dengan alat baru di Balitsereal Kabupaten Maros, kepada wartawan, Mentan mengaku untuk surplus jagung diperlukan peningkatan produksi serta penambahan lahan baru.

"Impor jagung pertahun sudah diatas 1 juta ton, sementara produksi perhektar mencapai 8 ton, dan kebutuhan pakan ternak mencapai 5 juta ton. Ini harus dibenahi sebab masih ada impor serta masih kesulitan mencari jagung dalam negeri," katanya.

Menurut dia, produksi jagung untuk satu hektar mencapai 8 ton. Bila dikaitkan dengan iklim normal dan masa kemarau tidak produksi lonjakan tidak terlalu signifikan.

Selain itu, kaitan dengan produksi gula dan tanaman Palawija seperti kedelai dibutuhkan penambahan lahan 350-400 ribu hektare untuk mencapai target.

"Harus ada penambahan lahan untuk mencapai swasembada, mesti dilakukan termasuk penambahan lahan untuk padi," paparnya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian pertanian, Haryono, mengaku untuk iklim di Indonesia masih dalam keadaan normal sehingga produksi pertanian masih normal.

"BMG menyatakan kondisi iklim masih dalam kategori normal dari hanya sebagian wilayah Indonesia mengalami hujan lebih awal dan ada pula yang terlambat.Memang ada kendala tapi sangat kecil,"akunya.

Sementara Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian Sulsel, Muhammmad Aris AM menyatakan produksi jagung untuk 2010 sekitar 1,3 juta ton dan target 2011 sekitar 1,6 juta ton.

"Komoditas jagung di Sulsel aman. Sesuai target 2014 rencana tiap tahunnya akan melakukan penambahan lahan dari 154 ribu hektar menjadi 500 ribu hektar. Untuk pakan ternak di Sulsel kita bisa sampai 40 persen," ucapnya.

Jakarta. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono memastikan, stok bahan pangan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di daerah yang dilanda kekeringan.

"Persiapan dan cadangan cukup, tinggal didistribusikan," kata Agung ketika ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Agung mengatakan, beberapa daerah di Indonesia memang mengalami kekeringan, yaitu kawasan utara Pulau Jawa, Yogyakarta, NTB, dan NTT. Menurut dia, daerah-daerah itu memang sering mengalami kekeringan.

"Sudah memerintahkan Pemda, kalau terjadi seperti itu, segera ambil tindakan dengan drop beras dan kebutuhan pangan lain," katanya.

Selain itu, pemerintah juga akan membuat hujan buatan di daerah-daerah tertentu jika diperlukan.

Sementara itu, Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah menyiapkan dana Rp1,7 triliun untuk mengatasi potensi kekeringan yang melanda beberapa wilayah di Indonesia akibat badai El Nino.

Hatta mengatakan dana mengatasi kekeringan itu diambil dari kontijensi pangan sebesar Rp3 triliun yang telah dianggarkan dalam APBN 2011.

"Kita kan mempunyai dana Rp3 triliun untuk kontijensi pangan. Baru digunakan Rp300 miliar untuk pergantian puso dan sekitar Rp1 triliun untuk raskin ke-13. Nah, sisanya itu Rp1,7 triliun akan digunakan untuk program pompanisasi," tuturnya.

Program pompanisasi, jelas dia, akan mengalirkan dan menyediakan air bersih di daerah yang berpotensi sangat kering untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat maupun pengairan pertanian.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat program pembangunan waduk karena Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengingatkan Indonesia dilanda badai El Nino yang bisa menyebabkan kekeringan sepanjang tahun.

Dari 16 waduk utama di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, sebanyak 10 waduk berada dalam kondisi normal sedangkan enam lainnya berada dalam kondisi waspada.

Enam waduk yang berada dalam kondisi waspada adalah Waduk Djuanda, Cirata, dan Saguling di Jawa Barat, Sermo di Yogyakarta, Bili-Bili di Sulawesi Selatan, dan Keuliling di Aceh.

Kondisi waduk waspada itu masih cukup air dan belum kering. Namun, apabila hingga dua pekan awal Oktober hujan tidak kunjung turun maka waduk bisa kering. (ant)

Jakarta. BPS mengingatkan pemerintah dalam mengimpor beras tahun ini harus selesai sebelum musim panen tahun depan atau musim panen raya. Pasalnya, itu sangat melukai hati petani jika impor beras terus dilakukan pada musim panen raya. Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan, kebijakan impor beras pemerintah adalah untuk menjaga stok Bulog bukan tergantung suplai dan demand, sehingga Bulog dapat mengontrol harga beras dengan confidence memasuki musim paceklik.

"Jangan sampai impor awal pada tahun depan ketika petani siap panen raya, harus selesai, apa dimanfaatkan kuota atau tidak harus selesai dalam menyambut panen raya, karena ini melukai hati petani," ungkap Rusman ketika ditemui wartawan di Kemenko, Jakarta, Rabu (7/9).

"BPS memberikan saran kalau mau ada impor dengan mengukur cadangan beras pemerintah, agar bisa mengontrol harga," tegasnya.

Lebih jauh Rusman menjelaskan, impor beras ini dilakukan bukan karena adanya defisit beras di Indonesia, namun ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas beras cadangan Bulog.

"Kualitas beras cadangan tergantung Bulog, impor harus memperkuat cadangan beras bukan defisit beras. Penguatan cadangan beras di Bulog, membuat pemerintah lebih confidence menjaga harga beras," pungkasnya.

"Kalau saya jualan di FAO, tidak laku karena isu keanekaragaman pangan itu cuma milik Indonesia," katanya pada acara diskusi ketahanan pangan untuk mengatasi kemiskinan di Hotel Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (27/7).

Menurut Indroyono, faktor kebudayaan masyarakat Indonesia lah yang menjadi faktor penunjang Indonesia sangat sulit untuk diversifikasi pangan. Kebanyakan masyarakat Indonesia harus selalu memakan nasi di setiap waktu makannya. "Pagi makan kentang, timun, pakai nasi. Siang, makan daging, mie, pakai nasi. Malam juga seperti itu," ujarnya.

Indroyono menjelaskan, Indonesia memiliki keanekaragaman tumbuhan yang sangat beragam dan dari tanaman tersebut banyak sekali tanaman pangan yang mengandung sumber karbohidrat yang dapat dikonsumsi untuk menggantikan nasi. Menurutnya, ada sekitar 60 jenis bahan pangan sumber karbohidrat yang ada di Indonesia.

"Orang Indonesia kebanyakan makan nasi, padahal ada 60 jenis makanan karbohidrat, dari kentang, singkong, sagu, terigu, dan lain-lain, tapi semua makan nasi," imbuhnya.

Indroyono mengungkapkan, Indonesia masih kalah jauh dalam urusan diversifikasi dari Jepang yang sudah mampu mengurangi konsumsi beras sampai dengan di bawah 100 kg per kapita per kg. Sedangkan konsumsi beras Indonesia masih sekitar 139 kg per kapita per tahun.

Lakukan Kampanye

Sementara itu, Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Hermanto mengatakan, pemerintah sudah melakukan kampanye untuk mengurangi konsumsi beras nasional minimal sampai dengan 100 kg per kapita per tahun yang sebenarnya dapat dikatakan ideal.

Namun, hal tersebut masih terlalu jauh, bahkan butuh waktu sampai dengan 18-19 tahun untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada beras.

Menurut Hermanto, pihaknya telah memiliki program untuk mengurangi konsumsi beras 1,5% setiap tahunnya dengan target sampai dengan 2015 konsumsi Indonesia sampai di angka 100 kg per kapita per tahun. "Kita menyarankan penurunan konsumsi beras sampai dengan 1,5% per tahun karena kita sudah sedemikian tingginya ketergantungan beras," katanya pada acara yang sama.

Hermanto menjelaskan, kampanye untuk menurunkan konsumsi beras ini dilakukan salah satunya dengan memberikan pengetahuan gizi.

"Penurunan beras itu harus diimbangi peningkatan gizi di tempat yang lain kan," ujarnya.

Swasembada

Dikesempatan yang sama, Hermanto juga menyatakan bahwa swasembada beras di Indonesia masih terjadi sporadis atau tak terjadi setiap tahun. Beberapa cara untuk mengejar swasembada beras berkesinambungan itu antaralain menggenjot produksinya dan mengurangi konsumsi beras masyarakat.

Dikatakannya, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang dapat dikonsumsi sebagai bahan pangan, seperti umbi-umbian. Karena itu, seharusnya diversifikasi bahan pangan sudah mulai dilakukan sejak masa penanaman.

"Potensi kita di daerah untuk umbi-umbian bisa kita manfaatkan. Itulah maksudnya, mulai dari diversifikasi produksinya sampai konsumsinya," katanya.

Menurut Hermanto, cara tersebut bisa dijadikan salah satu program untuk mencapai swasembada beras yang ditargetkan pada tahun 2014. Keterbatasan lahan yang dimiliki Indonesia untuk menambah jumlah produksi beras dapat diakali dengan menurunkan konsumsi beras nasional.

"Swasembada beras itu ada 2 aspek, yang pertama peningkatan produksi, 1 lagi penurunan konsumsi. Jadi kalau dengan penurunan konsumsi, energi untuk meningkatkan produksi tidak terlalu berat," ungkapnya.

Lebih lanjut Hermanto menambahkan, melakukan keanekaragaman untuk menjaga ketahanan pangan nasional pun seharusnya sudah dilakukan mulai dari hulu sampai ke hilir. "Itulah ketahanan pangan, dari mulai menanam benih sampai menyuap," imbuhnya.

Medan. Dalam menghadapi tantangan pasar global dan desakan konsumen, tuntutan mengenai jaminan mutu hasil komoditas pertanian, baik oleh pelaku agribisnis, konsumen langsung maupun pasar ekspor, menjadi semakin kuat. Ini juga telah menjadi persyaratan pasar yang tidak dapat ditawar lagi.

"Permintaan terhadap komoditas tanaman pangan dan olahannya terutama untuk kebutuhan konsumsi terus meningkat dari tahun ke tahun. Agar mampu bersaing di pasar global, mutu tanaman pangan maupun olahan harus ditingkatkan," kata Kepala Bidang Bina Usaha Tani Dinas Pertanian Sumut, Ratna Gultom, Selasa (19/7).

Dari data yang didapat, setiap tahun perkembangan produksi tanaman pangan dan hortikukltura di Sumut semakin meningkat. "Produksi padi berdasarkan angka tahun dasar 2010 mencapai 3.582.431 ton, atau naik 1,55% dibanding tahun 2009 yang hanya mencapai 3.527.899 ton.

Sedangkan jagung untuk tahun 2010 mencapai 1.377.718 ton, atau naik 18,1% dari tahun 2009 yang hanya mencapai 1.166.548 ton," ujarnya.

Ditambahkannya, sasaran kegiatan penerapan sistem jaminan mutu keamanan pangan komoditi tanaman pangan ini yakni, petani atau kelompok tani, koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pelaku agribisnis. Sedangkan potensi untuk pengembangan komoditas hortikultura masih dapat dikembangkan mengingat potensi lahan luasnya mencapai 1.094.157 ha.

Selain itu terdapat beberapa komoditas holtikultura yang telah diekspor keluar negeri seperti kentang, tomat, wortel, bawang daun, dan lainnya. Untuk buah sendiri ada seperti alpokat, jeruk, manggis, dan lainnya.

Sedangkan daerah potensi tanaman pangan dan hortikultura di Sumut yang nantinya dilakukan adalah, ada di daerah dataran tinggi dan rendah atau lazim disebut pantai timur dan pantai barat.

Untuk pantai timur di antaranya, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Binjai, Medan, Tebing Tinggi. Sedangkan pantai barat meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, dan Padang Sidempuan.

Untuk daerah dataran tinggi atau sepanjang Bukit Barisan dan diperkirakan luasnya mencapai 26,7% dari total luas Provinsi Sumut diantaranya, Karo, Tapanuli Utara, Simalungun, Dairi, Humbang Hasundutan, dan Toba Samosir.

Jakarta. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan pasokan daging sapi hingga enam bulan mendatang mencukupi sekalipun Pemerintah Australia memutuskan untuk menghentikan ekspor sapi ke Indonesia selama enam bulan pascapenyebaran tayangan insiden di rumah pemotongan hewan Indonesia.

Komitmen itu dikemukakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Jumat (10/6), menjelang keberangkatannya menuju Provinsi Bali untuk menghadiri pembukaan Pesta Keseniaan Bali.

"Saya sudah menugaskan Menko Perekonomian dan menteri-menteri terkait untuk memastikan bahwa pasokan cukup. Saya juga minta pemerintah daerah, gubernur yang provinsinya memiliki ternak sapi besar dan pasokan sapi ke negeri ini dilibatkan penuh," kata Presiden usai memimpin rapat koordinasi dengan para menteri untuk mencari solusi atas penghentian impor sapi dari Australia.

Kepala Negara meminta seluruh pihak yang terkait bekerja sekuat tenaga untuk memastikan kecukupan pasokan terjaga.

Selain menjaga pasokan, Presiden juga meminta agar stabilitas harga karena sekalipun menjelang Hari Raya Idul Fitri selalu ada kenaikan harga namun harga harus tetap wajar dan tidak membebani konsumen yang sedang merayakan hari raya.

"Ada kenaikan tapi kita berharap jangan sampai kenaikan tidak wajar," katanya seraya memuji komitmen Apindo untuk menjaga stabilitas harga dan turut menjadi bagian dari solusi tidak mengambil keuntungan semata.

Presiden Yudhoyono juga telah memerintahkan Menteri Pertanian dan pihak-pihak terkait untuk melakukan penyelidikan tentang perlakuan terhadap hewan potong di rumah pemotongan hewan di Indonesia.

"Saya minta diinvestigasi kapan pengambilan gambar LSM Australia itu, gali lebih dalam lagi apa yang terjadi," katanya. Menurut Presiden, selain menyediakan daging yang halal, memenuhi syarat kesehatan, rumah pemotongan juga harus memberikan perlakukan yang sepantasnya kepada hewan yang akan dipotong.

Presiden juga mengatakan bahwa dalam jangka menengah dan panjang, hal ini dapat menjadi cambuk bagi Indonesia untuk memenuhi peta jalan menuju swasembada pangan.

"Banyak bangsa di dunia ketika menghadapi sanksi atau embargo bangkit dan menemukan jalan yang lebih bagus untuk mencukupi (kebutuhannya)," katanya. Pada awal pekan ini Pemerintah Australia menghentikan ekspor sapi ke Indonesia pascapenayangan sejumlah perlakuan kejam terhadap sapi-sapi di rumah pemotongan hewan di Indonesia. (Ant)

PALEMBANG. Desa-desa di Sumsel kini diwajibkan memiliki cadangan (stok) pangan berupa beras sebanyak 25-50 ton per tahun sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di desa itu.

Program ini harus dilakukan secara terus menerus, sehingga gejolak ekonomi seperti apapun, desa sudah siap karena sudah memiliki ketahanan pangan sendiri.

Hal ini dikatakan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Sumsel Samuel Chatib di Palembang, Selasa (7/6).

Menurutnya, program ketahanan pangan desa harus dilakukan secara terus menerus sebagai bentuk standar pelayanan minimal pemerintah.

Dikatakan, cadangan pangan tidak hanya berlaku di desa yang menjadi sentral produksi pangan, seperti di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin, dan Musi Rawas (Mura).

Sementara daerah yang bukan produsen juga harus mempunyai cadangan pangan sesuai dengan Permendagri No 30 tahun 2008.

Bali. Sektor perikanan dinilai menjadi satu sektor yang penting bagi terciptanya ketahanan pangan global yang saat ini bertumpu pada hasil pertanian, kata pejabat.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Prof.Dr.Ir. Indroyono Soesilo,MSc yang sedang mencalonkan diri sebagai kandidat Direktur Jenderal Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menekankan hal tersebut ketika membawa delegasi konferensi tingkat menteri Gerakan Non Blok (GNB) dalam kunjungan lapangan ke Stasiun Riset dan Monitor Tuna Pelabuhan Benoa, Bali.

"Bicara tentang keamanan pangan, orang selalu bicara tentang peningkatan produksi. Saya menawarkan untuk mengangkat perikanan sebagai sumber pangan lain yang belum mendapatkan perhatian maksimal," ujarnya di sela-sela kunjungan.

Indonesia sebagai negara kepulauan disebut Indroyono belum memanfaatkan sumberdaya kelautannya secara maksimal, begitu juga banyak negara perairan lainnya.

Pemanfaatan sumberdaya laut dikatakan Indroyono harus memperhatikan tiga hal yaitu pengawasan penangkapan ikan, budidaya perairan dan pengolahan makanan hasil laut yang memadai.

Dengan semakin terbatasnya lahan yang digunakan untuk perumahan, Indroyono yakin ketahanan pangan global akan bergeser ke produk pangan asal laut.

Stasiun Riset dan Pengawasan Tuna di Benoa didirikan pemerintah sejak menjadi anggota penuh Komisi Tuna kawasan Perairan Hindia (IOTC/ Indian Ocean Tuna Commission) untuk mengumpulkan data dan informasi terkait bagi pemanfaatan periodik tuna.

"Adanya badai seperti El Nino akan menyebabkan adanya krisis ikan di daerah tertentu dan surplus di daerah lainnya. Untuk inilah pusat informasi semacam ini dibutuhkan untuk dapat saling bertukar informasi antar negara," papar Indroyono.

Para anggota delegasi GNB juga mengunjungi Pusat Informasi Mangrove Bali di Benoa, Denpasar karena lahan mangrove juga termasuk dalam salah satu budidaya perairan yang masih dapat terus dimaksimalkan.

Hutan mangrove merupakan habitat dari berbagai vegetasi dan hewan laut yang banyak diantaranya dapat dikonsumsi.

Pusat Informasi Mangrove Bali yang didirikan tahun 2003 atas bantuan dana dari Japan International Cooperation Agency (JICA) itu berada diatas lahan seluas 200 hektar dan berfungsi untuk tempat penelitian dan perlindungan hutan mangrove.

Beberapa jenis hewan yang dapat dikonsumsi dari hutan mangrove itu antara lain ikan, udang, tiram dan kepiting.

Sedangkan kayunya juga dapat digunakan sebagai bahan bakar, bahan bangunan, bahan baku kertas dan beberapa jenis mangrove dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan.

"Akar mangrove juga bisa menahan tanah dan menahan gelombang jika terjadi pasang atau tsunami untuk mengurangi dampak kerusakan," ujar Indroyono

Hal tersebut dikatakan Narti, salah satu pedagang beras di Pasar Sentral Kotabumi, saat ditemui di kiosnya, Selasa (17-5). Narti mengatakan kenaikan terjadi untuk jenis beras asalan dan beras kualitas sedang. Sedangkan untuk jenis beras kualitas pertama, harganya relatif stabil.

Secara terperinci, jenis beras kualitas asalan dari Rp5.800/kg naik menjadi Rp6.000/kg, kualitas sedang jenis IR.64 dari Rp6.000/kg menjadi Rp6.200/kg, dan Pandan Wangi dari Rp6.500/kg menjadi Rp6.700/kg.

"Kenaikan harga terjadi untuk jenis beras kualitas asalan dan kualitas sedang dengan persentase kenaikan harga antara 3%—4% per kilo. Sedangkan untuk beras kualitas pertama di Pasar Sentral Kotabumi, harganya saat ini relatif stabil berkisar Rp8.000/kg," katanya.

Dampak kenaikan ini menjadikan omzet penjualannya menurun 30%—50% dari omzet semula. Kondisi ini juga dikeluhkan pedagang beras lainnya. "Dulu dalam sehari paling tidak beras yang terjual berkisar 4—5 kuintal. Sejak kenaikan harga dalam dua pekan terakhir, beras yang terjual per harinya turun drastis berkisar 2—3 kuintal saja," katanya.

Menurut Narti, naiknya harga beras kemungkinan karena jumlah pasokan beras di Kotabumi berkurang. Di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Lampung Utara Nourel Islamy saat dihubungi via telepon membenarkan hal tersebut.

Menurut dia, selain dipicu kurangnya jumlah pasokan, juga dipicu oleh telah berlalunya panen raya padi di Lampura. "Kenaikan harga beras yang terjadi dalam dua pekan terakhir masih dalam taraf wajar dan belum mengarah ke kejadian yang luar biasa" ujar Nourel.

DESAKAN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada KTT ASEAN ke-18 yang baru berakhir di Jakarta agar membentuk ASEAN Integrated Food Security Framework, perlu ditanggapi secara serius dengan aksi segera.

Krisis pangan belakangan ini kelihatan semakin parah. Menurut statistik Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, indeks harga pangan dalam Pebruari 2011 mencapai 236 poin, tingkat tertinggi dalam sejarah, lebih tinggi dari masa puncak krisis pangan dunia awal 2008.

Pemerintah negara-negara berpenduduk besar seperti China, India dan Indonesia lebih peduli akan krisis pangan dan energi yang jelas akan memicu inflasi, kemiskinan bahkan kerawanan sosial.

Penyebab krisis pangan dan energi bermacam-macam. Sebagian disebabkan oleh kondisi alam atau iklim ekstrem. Namun ulah manusia dan kekeliruan kebijakan pemerintah yang kurang antisipatif dan lambat memberi respon juga tak dapat dikesampingkan.

Pengalihan lahan pertanian untuk urbanisasi dengan sendirinya akan mengurangi produksi pangan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat mendorong konsumsi energi. Tipisnya stok strategis dalam negeri mengakibatkan terganggunya suplai dan mendongkrak harga. Kerusuhan politik di negara-negara produsen minyak utama di Afrika Utara dan Timur Tengah mempengaruhi produksi minyak dan mendorong membubungnya harga minyak yang pada gilirannya memicu inflasi.

Impor beras bagi operasi pasar, hanya dapat memenuhi permintaan sesaat, tidak menjamin keamanan pangan.Di masa krisis, tak mengherankan kalau negara-negara produsen beras membatasi atau menolak order pembelian. Inisiatif pembentukan cadangan beras bersama ASEAN+ 3 sebesar 878.000 ton dinilai sebuah gagasan baik. Indonesia komited memberikan kontribusi 12.000 ton yang kemudian siap ditambah menjadi 25.000 ton. Hanya dikhawatirkan, bila fenomena paceklik melanda sebagian besar kawasan Asia, betapa besar vo-lume dari cadangan bersama tersebut dapat digunakan Indonesia yang berpopulasi ketiga terbesar di kawasan ini?

Restrukturalisasi Bulog nasional, pembenahan strategi penggudangan dan perencanaan antisipatif krisis pemerintah, di samping meningkatkan produksi dalam negeri, sebenarnya lebih aman dan efektif untuk mengatasi krisis.

Pendekatan pada sumber penyebab krisis sebetulnya lebih penting daripada operasi darurat. Impor beras oleh sebuah negara yang sebelumnya menyumbar akan swasembada bahkan eksportir beras sesungguhnya sebuah ironi bahkan mendapat kecaman dari petani.

Adalah langkah positif bahwa sejumlah BUMN pertanian akan dialokasi dana senilai Rp.4,1 triliun dari pemerintah untuk menopang keamanan pangan melalui peningkatan produksi dan sinergi petani.

Perlu dicatat kiranya, terlepas dari perluasan lahan pertanian, produktivitas pun harus turut ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi, bibit unggul resistan hama, perbaikan sistem irigasi dan infrastruktur serta distribusi. Dalam konteks ini, peningkatan investasi dalam produksi pangan dan energi dan penggenjotan penelitian dan pengembangan harus didorong.

Sementara penanganan krisis energi lebih diarahkan kepada pengembangan energi terbarukan dan alternatif, termasuk pembangkit listrik tenaga air, panas bumi dan sebagainya. Namun pengurangan konsumsi BBM benar-benar dianjurkan, selain karena soal biaya dan juga kepedulian lingkungan hidup.

Masalah penggunaan tenaga nuklir masih kontroversial, terutama pasca krisis nuklir di Jepang baru-baru ini.

Beberapa kali penundaan pemerintah dalam implementasi pembatasan pemakaian BBM bersubsidi oleh masyarakat pengguna kendaraan, menandakan keraguan pemerintah terhadap implikasi kebijakannya atas laju inflasi dan penghidupan rakyat kecil.

Dengan terus tumbuhnya jumlah penduduk dunia, maka masalah krisis pangan dan energi juga adalah masalah global yang perlu secepatnya diatasi bukan oleh ASEAN saja. Negara-negara produsen, lembaga-lembaga terkait dunia lainnya, seperti FAO PBB, Bank Dunia dan institut-institut penelitian internasional hendaknya turut terlibat.

"Tidak ada musim tanam yang serentak, Mei hingga Juni ini masih ada
panen, sehingga harga tidak mengalami kenaikan," kata Mentan di Gedung
Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Selasa (10/5).

Ia menyebutkan, saat ini panen tidak berlangsung serentak, sehingga harga gabah di tingkat petani masih di atas harga pembelian pemerintah (HPP). Mentan memprediksi total panen hingga April 2011 telah mencapai sebesar 30 juta ton gabah kering giling (GKG) dari target produksi tahun 2011 sebesar 70,6 juta ton GKG. "Mudah-mudahan target itu bisa tercapai," ucap Mentan, berharap.

Suswono mengungkapkan musim kemarau pertama yang saat ini terjadi masih memiliki potensi bagus dengan iklim yang cocok untuk tanaman padi.

Terkait perluasan lahan pertanian, Suswono mengungkapkan, pada dasarnya Kementerian Kehutanan sudah mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan nasional. "Apalagi kita punya target minimal surplus 10 juta ton dalam lima tahun ke depan," paparnya.

Sementara itu, mengenai kemungkinan adanya kebutuhan tambahan dana subsidi pupuk, Mentan mengatakan, hal itu baru akan diketahui pada akhir tahun. "Ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akan dihitung di akhir tahun apakah ada kekurangan atau tidak dan apakah bisa dibayarkan atau tidak," ujarnya, menambahkan.

Menurut Mentan, jika iklim baik dan kondusif untuk melakukan penanaman padi maka kebutuhan pupuk akan meningkat, sehingga diperkirakan subsidi pupuk juga meningkat. "Ini akan dihitung di akhir tahun, berapa besar kebutuhannya, kalau ada kekurangan akan diupayakan tambahan," kata Suswono. (ant)

Jakarta. Di tengah kecenderungan berkurangnya stok pangan dan meningkatnya harga pangan dunia, cadangan pangan Indonesia bakal meningkat setelah negara-negara ASEAN menyepakati cadangan pangan bersama kawasan ASEAN Oktober 2011 mendatang.

"Setiap negara yang sudah komitmen intinya otomatis terikat dan harus menyediakan cadangan pangan," kata Menteri Pertanian Suswono usai menghadiri pembukaan KTT ASEAN ke 18 di Jakarta, Sabtu.

Suswono mengatakan stok pangan Indonesia memang cukup, namun kesepakatan cadangan pangan bersama ASEAN bakal lebih meningkatkan lagi cadangan pangan yang dimiliki Indonesia.

Indonesia sendiri diwajibkan menyediakan 12 ribu ton untuk cadangan bersama aitu. Tapi itu, kata Suwsono, hanya untuk kondisi darurat dan ketika harga naik sehingga memberatkan konsumen.

Suswono mengakui cadangan bersama itu menghadapi kendala mengingat setiap daerah memiliki iklim berbeda-beda dan kesesuaian masa tanam pangan.

Indonesia sendiri, cetus Suswono, sudah menyediakan sekitar 60 ribuan hektar yang dicetak tahun ini.

"Setiap daerah telah kita berikan apa yang kita namakan dengan kalender tanam," katanya.

Indonesia memandang penting investasi pangan seperti untuk "food estate" di Merauke, Papua. Negara-negara ASEAN lain juga berpandangan serupa, diantaranya yang utama adalah Thailand dan Vietnam.

"Mudah-mudahan dari pihak swasta (Indonesia) ada yang berminat," ujar Suswono.

LAMONGAN. Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Jawa Timur, mendapat bantuan dana sebesar Rp 100 juta, karena dinilai berhasil sebagai Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Proksi Demapan).

Ketua Tim Pengerak PKK (TP PKK) Kabupaten Lamongan, Mahdumah Fadeli bersama wakil ketuanya Nurul Hidayati AmarSaifudin mengatakan program Proksi Demapan ditujukan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dari anggota kelompok. Misalnya warung serta home industry dan pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan pendapatan.

“Sasaran program ini, desa yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat,“ ujar isteri Bupati Lamongan Fadeli tersebut.

Desa Plososetro dipilih sebagai sasaran program tersebut karena memenuhi sejumlah indikator kerawanan sosial. Seperti masyarakat desa tersebut masih banyak yang miskin, belum bisa memenuhi konsumsi kecukupan gizi, penduduknya juga belum semuanya memiliki akses ke air bersih, akses listrik serta masih ada sebagian penduduknya yang buta huruf.