Palm | Kelapa Sawit

Jakarta. Dampak jika harga BBM dinaikkan niscaya akan ke sektor apa saja. Perum Bulog menyiapkan operasi pasar beras untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditas tersebut.

Dirut Perum Bulog, Sutarto Alimoeso, di Jakarta, Selasa, menyatakan, pihaknya telah menyiapkan stok beras yang diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga empat bulan ke depan.

"Jika pemerintah menetapkan untuk segera melakukan operasi pasar kembali kami telah menyiapkannya," katanya.

Bahkan, jika pemerintah meminta perusahaan logistik milik negara tersebut untuk menambah penyaluran raskin (beras untuk masyarakat miskin), menurut Sutarto, pihaknya juga telah siap.

Dia katakan, selama ini pelaksanaan OP beras Bulog berdasarkan permintaan Pemerintah Daerah (Pemda).

Meskipun harga beras di wilayah tertentu mengalami kenaikan, tambahnya, jika Pemda setempat menetapkan tidak perlu dilakukan OP makan Bulog juga tidak akan menggelar operasi pasar.

"Oleh karena itu ke depan bila perlu Bulog saja yang menetapkan OP tak usah menunggu Pemda. Kalau menunggu Pemda ada yang tidak mau melakukan OP meskipun harga sudah naik," katanya.

Menyinggung realisasi operasi pasar beras yang dilakukan Perum Bulog, mantan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian itu mengungkapkan, untuk 2012 hingga Februari telah mencapai 210.856 ton atau lebih dari 50 persen dari total 2011 yang sebanyak 402.864 ton.

OP beras tersebut terdiri berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) maupun secara komersial yang mana untuk 2012 masing-masing sebanyak 169.238 ton dan 41.618 ton.

Sedangkan untuk 2011 realisasi OP beras dari CBP sebanyak 221.955 ton dan secara komersial sebanyak 180.910 ton.

Sementara itu dari total pemasukan beras ke Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta, pada 2011 sebanyak 855.936 ton, lanjutnya, Bulog menyumbang sekitar 14 persen atau 114.814 ton.

Sedangkan mengenai penyaluran raskin pada 2012, menurut Sutarto jumlahnya masih sama dengan tahun lalu yakni 3,41 juta ton untuk 17,49 juta rumah tangga sasaran (RTS) selama 13 bulan dengan volume 15 kg/bulan/RTS.

Jakarta. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo mengatakan, Badan Usaha Logistik (Bulog) telah sepakat bahwa mulai tahun ini tidak akan melakukan impor beras lagi.

Selain itu, Bulog juga akan bersinergi terkait penyerapan beras dalam negeri sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat.

"Bulog telah menargetkan pengadaan beras dalam negeri tahun 2012 sebesar 4.1 juta ton, yang berarti Bulog tidak akan melakukan impor beras lagi, kecuali dari carry over tahun 2011 impor sebesar 560.000 ton," kata Firman usai bertemu dengan tujuh gubernur di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Pada kesempatan yang sama, politikus dari Fraksi Partai Golkar ini juga mengapresiasi realisasi produksi beras untuk Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 10 juta ton atau 15 persen dari produksi nasional.

Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI mendukung sepenuhnya agar produksi padi di masing-masing provinsi dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan.

"Tapi yang lebih penting lagi, para Gubernur harus bisa mencegah masuknya beras impor ke wilayahnya, dan bisa mengutamakan produksi beras nasional dengan melakukan koordinasi antar Kepala Daerah Tingkat I dan II," tegas Firman.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo mengungkapkan bahwa selama ini pihak Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak mampu menyerap beras petani di Jawa Tengah, meskipun daerah yang dipimpinnya berhasil surplus beras.

Oleh karena itu, dia meminta agar seluruh stakeholder jika membicarakan persoalan pangan tidak hanya membahas soal harga secara secara ekonomi, tapi juga soal kehidupan.

"Jadi, surplus beras itu juga harus menyejahterakan petani," kata Bibit.

Bibit menyarankan, Bulog harus menyerap beras dari petani dengan cara mengubah HPP (harga pembelian pemerintah) sesuai pasaran. Sebab, dengan menyerap beras petani, maka pemerintah tidak perlu impor, termasuk untuk beras miskin (raskin).

"Persoalan pemenuhan kebutuhan dan ketahanan pangan, tidak bisa hanya jadi wacana tapi butuh komitmen kuat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tukasnya. (ant)

JAKARTA. Pemerintah hingga kini belum juga mengesahkan aturan terkait harga pembelian pemerintah (HPP) untuk beras.

Sembari menunggu aturan baru tersebut, Perum Bulog akan menyerap beras petani melalui Inpres nomor 8 tahun 2011 dengan kisaran harga beras Rp6.500 per kg.

"Sementara kita menggunakan Inpres nomor 8 tahun 2011, harga yang kita beli sekitar Rp6.500-an per kilogram, kalau HPP kan Rp5.060 per kilogramnya," kata Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso ketika ditemui pekan lalu.

Menurut Sutarto, penggunaan Inpres nomor 8 tahun 2011 tersebut masih relevan mengingat dampak fenomena iklim yang cenderung tidak menentu. Bahkan, beberapa provinsi pun sudah menerapkan pembelian beras melalui Inpres tersebut.

"Inpres No 8 menurut saya masih bisa diberlakukan, karena namanya dampak fenomena iklim bukan setahun dua tahun tapi bertahun-tahun. Kita sudah menggunakan itu (Inpres 8/2011), beberapa provinsi pun sudah menggunakannya," jelas Sutarto.

Provinsi yang telah menggunakan Inpres No 8/2011 seperti yang disebutkan Sutarto yakni, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Sutarto mengakui, panen raya yang sudah dimulai bulan ini mengharuskan Bulog untuk segera menyerap beras petani. Karena itu, Bulog menggunakan Inpres 8/2011 meski harga 30 persen di atas HPP Rp5.060 per kg.

JAKARTA. Tekad pemerintah untuk tidak mengimpor beras tahun ini sejalan dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) yang optimistis dapat menyerap beras dari petani.

"Impor ini kan dilakukan karena kurangnya stok produksi. Tapi kalau ada kelebihan produksi oleh petani, dan ini menjadi target Kementerian Pertanian (Kementan), Bulog siap menyerapnya," ujar Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso ketika dihubungi Media Indonesia

Sutarto menuturkan, Kementan menargetkan peningkatan produksi pada tahun ini hingga 72 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlah ini meningkat 7 juta ton GKG ketimbang tahun 2011 lalu produksi GKG hanya mencapai 65 jutan ton.

"Dengan proyeksi 7 juta ton, sebagian diserap karena peningkatan penduduk dan masih ada sisa, ini dapat diserap Bulog."

Penyerapan Bulog ini, menurut Sutarto, berkaitan dengan besaran subsidi yang dijamin pemerintah.

"Selama pemerintah menjamin subsidi tidak ada masalah dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk penyerapan Bulog. Subsidinya sudah dihitung, Rp 17 triliun untuk penyaluran raskin oleh Bulog," kata Sutarto.

Sutarto mengungkapkan, Bulog tidak pernah berniat mengimpor beras dari negara manapun. Impor pada 2011 terjadi, lanjutnya, lantaran adanya gangguan produksi pada 2010 untuk cadangan 2011. Karena gangguan produksi terjadi, stok pun kurang.
"Pemerintah ingin impor dan Bulog melaksanakan. Jadi, Bulog tidak berniat dari awal untuk impor," tegas Sutarto.

Sutarto menambahkan, bila stok produksi di dalam negeri cukup dan berlebih maka Bulog tidak perlu melakukan impor. Impor dilakukan bila dibutuhkan karena cadangan beras Bulog tidak mencukupi.

Saat ini, sambung Sutarto, Bulog tidak memiliki kesepakatan impor beras dengan Thailand dan Vietnam maupun negara manapun seperti pada 2010 lalu. Namun, pada Februari mendatang, Sutarto mengatakan, bakal masuk beras dari India sejumlah 250 ribu ton.

"Beras impor dari Vietnam sudah hampir seluruhnya masuk ke Indonesia. Dari total impor 1,2 juta ton beras Vietnam, sekitar satu juta ton di antaranya sudah masuk ke gudang Bulog. Sisanya masuk pada Januari atau Februari 2012," tutur Sutarto.

Memang, Pemerintah menetapkan batas waktu pemasukan beras impor pada 20 Februari 2012 karena diperkirakan panen raya sudah dimulai akhir Februari 2012. Jumlah beras yang sudah ada di gudang Bulog saat ini pun sebanyak 1,3 juta ton.

Bulog sendiri menargetkan pengadaan sekitar 4 juta ton. Sutarto merinci, sebanyak 3,6 juta ton berasal dari public service obligation (PSO) dan sisanya 400 ribu ton dari komersial.

Sementara itu, Kementan pun optimistis menargetkan produksi 72,06 juta ton GKG atau setara 40 juta ton beras pada tahun ini.
"Pada tahun 2012, kami menetapkan target produksi beras itu sekurang-kurangnya adalah 70 juta ton GKG. Sekurang-kurangnya 70 juta ton tapi kami berharap bisa mencapai 72,06 juta ton GKG atau setara 40 juta ton beras," ujar Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, Kamis (5/1).

Banda Aceh. Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Aceh hingga saat ini tetap belum mampu menyerap secara maksimal gabah dan beras yang berasal dari petani lokal seperti yang ditargetkan untuk pengadaan dalam negeri, meskipun sudah diberikan tambahan dana insentif Rp850 per kilogram, sebagai tambahan dari harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp5.060/kg.

"Terus terang, saat panen rendengan kemarin, kita tidak mampu menyerap pengadaan secara maksimal gabah dan beras dar petani lokal. Jumlah yang mampu kita capai masih sangat minim dari yang kita targetkan," ujar Kepala Divre Perum Bulog Aceh, Ir Fakhriani kepada wartawan di Banda Aceh, Selasa (21/6).

Ia mengungkapkan, untuk realisasi pengadaan beras dalam negeri yang diserap dari petani lokal Aceh hingga posisi 21 Jun 2011 baru mencapai 16.790 ton atau sekitar 27,16 persen dari target pengadaan tahun 2011 sebanyak 65.000 ton. Rendahnya realisasi pengadaan beras ini, karena harga gabah dan beras di tingkat petani dan penggilingan padi terus berada di atas HPP.

Dikatakan, pihaknya mengalami kendala dalam menyerap seluruh hasil panen padi milik masyarakat di provinsi paling ujung barat pulau Sumatera itu karena harganya terus mengalami peningkatan. Pihaknya telah melakukan penambahan insentif untuk pembelian beras yakni mencapai Rp5.910/kilogram, namun para pedagang lebih memilih menjual beras ke Medan dengan harga berada di atas harga tampung Bulog. Kami terus berupaya untuk menampung seluruh hasil panen, meski musim panen rendengan 2011 telah berakhir.

Pesimis

Fakhriani pesimis target realisasi tersebut akan tercapai, jika harga komoditas tersebut terus mengalami lonjakan harga di pasaran, sementara Bulog tetap menampung dengan harga HPP ditambah insentif."Paling hebat kita bisa menyerap 40 ribu ton akhir tahun nanti, itupun kalau harganya tidak terus melonjak," terang Fakhriani.

Kendati demikian, pihaknya terus berupaya untuk menampung seluruh hasil panen milik petani di Provinsi Aceh pada musim panen gadu mendatang, sehingga target pengadaan tersebut dapat terealisasi.

Dalam kesempatan itu, Fakhriani juga mengungkapkan, persediaan beras di Perum Bulog (Divre) Aceh saat in mencapai 61.000 ton atau cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran kepada hingga awal tahun 2012. "Persediaan beras yang ada di enam Subdivre kami pastikan cukup untuk mememenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat hingga tujuh bulan kedepan di Aceh," katanya.

Disebutkan, Bulog Aceh membutuhkan sekitar delapan ribu ton beras setiap bulan, di antaranya untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat miskin (raskin) dan kesiapsiagaan bencana daerah.