Palm | Kelapa Sawit

JAKARTA. Para Menteri Pertanian yang tergabung dalam G-20 menyepakati transparansi ketersediaan stok dunia lewat bank data. Permasalahannya, Indonesia hingga kini belum memiliki jaringan data tentang ketersediaan stok dalam negeri.

Dirjen Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian Zaenal Bachruddin mengakui, Indonesia memang belum memiliki informasi tentang ketersediaan pangan tiap daerah. Hal ini menyebabkan maraknya spekulan di pasar pangan domestik.

"Tidak ada informasi tentang ketersediaan pangan secara nasional. Karena ketersediaan di Perum Bulog dan swasta belum terkoneksi dengan baik. Mereka belum ada keterbukaan tentang ketersediaan pangan yang dimilikinya," ujar Zainal, Sabtu (25/6).

Menurut Zainal, pihaknya telah membuat model jaringan untuk memberikan informasi tentang data pangan. Jaringan tersebut sekaligus mengkoneksikan antara ketersediaan Perum Bulog dengan swasta.

"Namun, kami masih terkendala pada sistem pendanaan. Diperlukan dana untuk penyediaan hard ware dan software pada tiap dinas pertanian di Indonesia. Bila ada APBNT, maka sistem jaringan pangan itu akan segera selesai. Pokoknya target jaringan informasi selesai pada tahun 2012," tandasnya.

Selain itu, kata Zainal, pihaknya masih bingung untuk melakukan ujicoba penerapan. Jaringan informasi itu akan diterapkan pada daerah lumbung pangan atau langsung di seluruh wilayah Indonesia.

"Yang pasti untuk sementara ini, kita menjalin kerjasama dengan lembaga I-Pasar (Indonesia Pasar). Dengan adanya informasi ketersediaan produksi nasional, bisa jadi Indonesia dapat melakukan ekspor dan mengurangi para spekulan," klaimnya.

Kebijakan berbeda justru diberikan oleh Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurti. Dia mengatakan, deklarasi Action Plan para Menteri Pertanian G20 bersifat umum. Penerapannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara.

Menurutnya, Indonesia sudah mengambil beberapa inisiatif. Indonesia mengusulkan agar lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan membentuk jaringan regional di Asia Timur dan Asia Tenggara.

"Jaringan lembaga penelitian dan pengembangan tersebut akan berkolaborasi dengan Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI) dan perlu didukung oleh Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI). Jaringan penelitian dan pengembangan ini diharapkan mampu mengembangkan GM Seed (bibit-bibit hasil modifikasi genetis)," terang Bayu.