Palm | Kelapa Sawit

MAGELANG. Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo meminta pemerintah pusat mengurangi impor beras karena bangsa Indonesia mempunyai potensi di sektor pertanian.

"Bangsa ini mempunyai potensi luar biasa di sektor pertanian. Sayangnya pemberdayaannya yang kurang. Ini yang harus diberdayakan dan dikelola dengan baik," kata Bibit di Magelang, Senin (19/3).

Dikatakan Bibit untuk mendukung pemberdayaan tersebut sektor pertanian harus dimodernisasi baik peralatan, benih, pupuk, cara tanam dan irigasi.

"Saya yakin ketahanan pangan bangsa Indonesia akan semakin kuat bahkan tidak perlu impor untuk semua jenis komoditi misalnya beras, gula, bawang, kentang, kedelai, dan terigu. Namun sektor pertanian harus dikelola dan diberdayakan dengan baik. Kalau memang terpaksa harus impor ya sedikit saja. Tidak usah banyak, karena memang ada komoditasnya masih perlu didatangkan dari luar negeri," jelasnya.

Menurut Bibit Indonesia adalah lumbung pangan dunia, sehingga harus dilakukan langkah pengelolaan dengan baik. Di samping itu, ia menganggap masyarakat pedesaan semakin baik, hal ini dapat dilihat dari indikator nilai tukar petani yang terus membaik.

Medan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) utusan Sumatera Utara (Sumut), Parlindungan Purba, menilai pemerintah sudah seharusnya memberlakukan pembelian beras petani dengan harga komersial ketimbang terus melakukan impor. "Jangan lagi mengacu pada HPP (harga pembelian pemerintah) meski sudah ada tambahan harga melalui insentif, pembelian dengan cara komersial akan mendorong petani bertanam padi sehingga swasembada beras semakin cepat dicapai," katanya, di Medan, Rabu (28/12).

Parlindungan menilai, impor beras yang terus dilakukan akan menjadi bumerang bagi pemerintah. Impor tersebut akan membuat pemerintah menjadi ketergantungan dengan produksi negara lain, ini jelas sangat berbahaya bagi ketahanan pangan nasional.

Impor juga membuat petani semakin enggan bertanam padi dan bahkan menjual lahannya untuk kemudian menjadi pekerja baik di pabrikan atau pekerja perkebunan. "Kalau Vietnam, Thailand bahkan India bisa mengekspor beras ke Indonesia dan negara lain, mengapa Indonesia tidak," katanya.

Swasembada bahkan ekspor beras akan sangat mudah dicapai apabila petani merasa bahwa bisnis bertanam padi itu menguntungkan, bukan seperti dewasa ini yang harga jualnya hanya pas-pasan. "Pemerintah harus segera memberi kepercayaan kepada Bulog untuk melakukan pengadaan beras di dalam negeri dengan cara membeli bahan pangan utama itu dengan harga komersial," kata Parlindungan.

Humas Bulog Sumut, Rusli, mengakui, Bulog memang belum membeli beras petani yang tahun ini ditargetkan 20.000 ton setara beras. Tidak bisa dibelinya beras petani itu karena harga jual tetap lebih mahal dari harga pembelian pemerintah meski sudah ditambah insentif. "Harga GKG (gabah kering giling) di petani misalnya sudah Rp4.500 per kg dari harga pembelian termasuk insentif yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp4.100 per kg.Jadi tetap saja belum bisa dibeli," katanya.

Hal yang sama juga berlaku di harga beras, dimana harga insentif sebesar Rp6.100 per kg, sementara harga di petani jauh di atas harga itu. "Kendala pembelian beras itu tetap saja masih di harga jual petani yang masih jauh di atas HPP, bahkan sudah termasuk insentif," katanya.

Pemerintah sendiri mensyaratkan pembelian beras petani dilakukan kalau harga jual di bawah HPP dan termasuk insentif. Menurut dia, memang ada wacana bisa membeli tanpa mengacu pada HPP ditambah insentif atau harga pasar, tetapi hingga dewasa ini belum ada aturan main yang jelas sehingga belum bisa dilaksanakan Bulog.

Meski belum membeli beras petani sebanyak 20.000 ton masing-masing 10.000 ton beras produk petani lokal dan 10.000 ton perdagangan jarak jauh, stok beras Bulog Sumut cukup aman. Stok beras sebesar 105.000 ton atau cukup untuk delapan bulan alokasi daerah itu. Selain stok lama, ketersedian beras Bulog Sumut itu diperkuat dengan adanya pasokan beras impor asal Vietnam dan Thailand. (ant)

Kendari. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) yang juga Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), H Rusman Heriawan, mengatakan, pada 2012 diupayakan tidak ada lagi impor beras.

"Pemerintah harus menyediakan sekira 3,5 juta ton beras agar tidak lagi mengimpor beras, ternyata susah karena hanya bisa menyediakan 1,3 juta ton beras dan harus mengimpor beras sekira 1,5 juta ton. Petani keberatan, tetapi kami mencoba memahami alasan Bulog," ungkap Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir, di Jakarta, Selasa (5/7).

Ia juga melanjutkan, jika rencana impor beras jadi dilaksanakan, petani mewanti-wanti pemerintah untuk mengatur pengeluaran beras sehingga tidak menghancurkan harga beras petani. "Transaksi impornya harus diatur, jangan langsung dikeluarkan ke pasar semuanya, jadi harga beras petani tidak jatuh," lanjutnya.

Meski begitu, dengan adanya rencana impor beras, pemerintah kelihatan tidak serius dalam menangani masalah pangan yang terjadi di Indonesia. "Kalau serius, pemerintah harus konsen di bidang permodalan bagi petani, pendampingan ke petani seperti bagaimana mereka menaklukkan perubahan iklim, dan jangan membuat bea masuk bagi barang-barang impor menjadi nol persen, itu membuat kita kebanjiran impor," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan jika Bulog diberikan kewenangan untuk meningkatkan cadangannya demi menjaga ketahanan pangan.

Hal tersebut untuk mengantisipasi cadangan beras dalam negeri, dan jika memang diperlukan impor beras bisa saja dilakukan. "Kita akan meningkatkan stok Bulog, pengadaan maksimal dari dalam negeri. Tapi, dari mana pun kita ambil, kalau perlu dari luar," terang Hatta.

Lima Agenda

Pada kesempatan yang sama, Winarno Tohir juga mengungkapkan bahwa Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) yang diselenggarakan di Kutai Kartanegara akhir Juni lalu,dengan dihadiri ribuan petani dari seluruh Indonesia, telah merumuskan lima agenda penting untuk meningkatkan produk pertanian di Indonesia.

"Penas di Kutai Kartanegara kemarin, kita sepakat akan melakukan lima langkah untuk meningkatkan produktivitas pertanian seperti akses permodalan dan pembenahan pada distribusi pupuk," ungkap Winarno Tohir.

Ia melanjutkan, bahwa kelanjutan tataniaga hasil produksi pertanian, mengurangi kehilangan hasil panen dan terus berusaha meningkatkan potensi hasil pertanian adalah tiga resolusi KTNA selanjutnya. "Adaptasi terhadap perubahan iklim itu yang paling susah dan meresahkan petani," lanjutnya.

Menurutnya, Kementerian Pertanian (Kementan) juga telah menjanjikan pengefektifan beberapa program yang telah dilakukannya. "Asuransi gagal panen mencapai 70% dan pengintensifikasi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gubuktani) berupa pemberian hibah senilai Rp100 juta" tutupnya mengakhiri pembicaraan.