Palm | Kelapa Sawit

Jakarta. Ketersediaan pangan sangat penting sebagai dasar kerjasama antar-negara anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), sehingga memerlukan lumbung pangan bersama, kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Adhi S. Lukman.

"Lumbung pangan perlu diwujudkan untuk memperkuat anggota ASEAN. Selama ini, jika kondisi negara di ASEAN mengalami bencana alam, maka stok pangan yang ada akan terganggu," ujarnya di Jakarta, Senin.

Menurut Adhi, tingkat keamanan pangan dan kondisi masyarakat di negara-negara ASEAN sangat bervariasi.

Oleh sebab itu, ia menilai, sangat penting menyelaraskan hal ini di tingkat regional ASEAN, dan mengambil keputusan standar minimal yang harus diterapkan pada saat masuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) 2015 guna memenuhi permintaan pasar global.

"Tentunya standar minimal keamanan pangan itu jangan sampai mengorbankan pelaku usaha pangan di suatu negara anggota, terutama UMKM yang tidak bisa memenuhi standar minimal pada saat memasuki AEC, sehingga mengubah dari pelaku usaha menjadi penonton saja di kancah bisnis pangan ASEAN," ujarnya.

Ia mengemukakan, permasalahan tata ruang di negara-negara ASEAN sangat mengganggu ketahanan pangan di kawasan.

"Pemerintah sudah mempunyai aturan yang jelas mengenai peruntukan lahan, tetapi di tingkat pemerintah daerah masalah tata ruang masih menjadi kendala. Ketahanan pangan sangat bergantung pada luasnya lahan pertanian," katanya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Pemberdayaan Daerah, Djimanto, secara terpisah mengatakan bahwa kelemahan cadangan pangan di ASEAN lantaran terbatasnya stok pangan. Kepala negara di ASEAN perlu membuat kebijakan untuk menjaga stabilitas pangan.

"Saat ini perlu dibuat standarisasi cadangan pangan antar negara ASEAN. ASEAN perlu membuat aturan agar stok pangan yang mencukupi untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam," katanya.

Ia juga berpendapat bahwa perlu dibuat aturan tentang stok pangan di negara-negara ASEAN. Selain itu, program swasembada pangan juga perlu ditingkatkan.

"Untuk mendukung program ketahanan pangan di ASEAN, harus dibuat suatu peraturan mengenai jumlah pangan yang mencukupi di suatu negara. Program swasembada pangan harus ditingkatkan dan pembangunan food estate di ASEAN harus dipercepat," ujarnya.

Jakarta. Dengan penduduk sekitar 240 juta orang, jelas bukan hal mudah memberi makan seluruh rakyat Indonesia. Makanya, pemerintah idealnya melakukan pencetakan sawah baru seluas 200.000 Hektar per tahun untuk mencapai target surplus 10 juta ton beras pada 2014.

Pengamat pertanian dari INDEF, Bustanul Arifin, di Jakarta, Rabu, menyatakan, saat ini kemampuan pemerintah mencetak sawah tidak sampai 50.000 Ha per tahun. Kalau begitu, target pencapaian surplus 10 juta ton beras pada 2014 tidak tercapai.

Menurut dia, upaya serius sekali untuk mencetak sawah baru seluas itu jadi keharusan. Apalagi ada tantangan laju alih fungsi sawah produktif menjadi kegunaan lain telah melebihi 100 ribu Ha per tahun.

Mudah saja melihatnya, di sepanjang pinggir jalan menuju Jatibarang, Jawa Barat, banyak sekali rumah makan berdiri di lahan bekas sawah produtif. Lahan parkirnya luas-luas, bisa menampung puluhan bis antar kota karena memang pasar rumah makan itu pemakai jasa transportasi darat.

Sebelumnya Menteri Pertanian, Suswono, mengatakan, untuk mencapai surplus 10 juta ton beras pada 2014, salah satu upaya yang akan ditempuh pemerintah perluasan dan pengelolaan lahan.

Strategi tersebut antara lain melalui upaya penambahan luas baku lahan sawah dengan cetak sawah baru 60.000 Ha pada 2011 menjadi 300.000 Ha hingga 2015 atau 100.000 Ha per tahun.

Sementara itu Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir, menyatakan, bila Indonesia ingin menjadi negara eksportir beras, luas panen per kapita paling tidak 1,5 kali lipat yang ada sekarang. Saat ini masih 813 meter persegi perkapita, sedangkan yang diperlukan untuk menjadi negara eksportir adalah 19.268.100 Ha.

Namun, tambahnya, luas luas panen per kapita di Indonesia setiap tahun justru semakin mengecil padahal di negara lain, luas panen terus meningkat.

Di Vietnam peningkatan mencapai dua kali lipat, tambahnya, bahkan, di Thailand mencapai tiga kali lipat sehingga dua negara itu bisa melakukan ekspor beras. Selama 2002-2011, luas lahan baku pertanian mengalami alih fungsi lahan hingga 990.000 Ha.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), menurut dia, alih fungsi lahan pertanian setiap tahunnya mencapai 110 ribu Ha sedangkan luas lahan baku pada 2002 tercatat sebesar 7.748.348 Ha. "Namun, sejak tahun ini lahan baku kita tinggal 6.758.348 Ha. Sementara jumlah penduduk terus bertambah 1,4 persen per tahun," katanya.

Jakarta. Anggota Komisi IV DPR Mamur Hasanuddin menilai keinginan pemerintah menggenjot produksi beras naik hingga 5% dengan mengorbankan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian sama artinya dengan "menggali kuburan" masa depan. "Keinginan pemerintah untuk menggenjot produksi beras naik hingga 5 persen itu sangat baik. Namun apabila dalam mencapai target tersebut harus mengorbankan hutan, itu sama dengan menggali kubur," ujarnya di Jakarta, Jumat (7/10).

Sebelumnya menteri kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan kepada kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), bahwa ia siap bersedia menyediakan lahan berapapun dalam upaya memenuhi target surplus beras.

"Apabila yang mengatakan ketua BPN, itu tidak akan menjadi masalah. Namun jika yang mengatakan menteri kehutanan, ini menjadi pernyataan yang mengerikan karena berimplikasi pada dikorbankannya lahan hutan," ujarnya.

Ia menambahkan, sebaiknya pemerintah dalam mencapai kemandirian pangan, tidak sepenuhnya terfokus pada penyediaan beras. Pemerintah perlu membuka kembali program diversifikasi pangan yang berdasar pada kearifan lokal.

Hal itu menjadi lebih penting dan utama karena dengan diversifikasi, kemampuan pangan nasional akan lebih perkasa dari pada hanya mengandalkan satu produk beras saja. "Program surplus beras sebaiknya pemerintah mencanangkannya sebagai program jangka pendek saja. Yang lebih utama adalah kemampuan pangan yang beragam di berbagai wilayah sesuai dengan kearifan lokal," ujarnya.

Ketergantungan secara nasional terhadap beras, menurut Madia, telah menjadikan Indonesia menjadi negara yang sangat labil terhadap pangan. Dengan alasan stabilitas negara, kebijakan impor sangat mudah dikeluarkan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pangan yang dipimpin Menko Perekonomian. "Pemerintah mestinya dapat berpikir, pengendalian stabilitas pangan untuk ke depannya bukan hanya ditentukan oleh beras. Saat ini yang terlihat dalam rakortas pangan, kalo gak ada beras seolah dunia kiamat," ujarnya.

Jika pemerintah hendak mengorbankan hutan untuk beras, sebaiknya yang rusak-rusak saja. "Karena hutan rusak kita sudah hampir setengahnya dari 130 juta hektare, lebih dari cukup untuk menyediakan lahan untuk produksi beras," katanya. (ant)

Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin Asia bisa mengatasi krisis pangan, energi, dan air sehingga bisa menjadi benua yang menjadi pusat dunia baru.

"Asia harus mengantisipasi dan memperhatikan tekanan yang semakin tinggi terkait ketidakamanan pangan, energi, dan air," kata Presiden Yudhoyono saat berpidato dalam Forum Ekonomi Dunia-Asia Timur (World Economic Forum on East Asia/WEF-EA) di Jakarta, Minggu.

Presiden menyatakan, saat ini ada sekitar 7 miliar manusia di bumi, dan 60 persen diantaranya berada di Asia.

Menurut Kepala Negara, peningkatan kemampuan ekonomi manusia akan membuat mereka bersaing untuk mendapatkan dan menguasai sumber daya alam.

"Ini pola yang pada abad-abad silam berujung pada perang, penjajahan, eksploitasi, dan penderitaan," katanya.

Presiden Yudhoyono menegaskan, isu tentang pangan, energi, dan air seharusnya tidak berujung pada konflik. Kepala Negara meminta semua pihak bekerjasama untuk mengutamakan jalan damai di daerah rawan konflik, seperti Sungai Mekong dan Laut China Selatan.

Sebagai benua dengan populasi yang sangat besar, kata Presiden Yudhoyono, Asia harus bisa menggunakan semua sumber daya untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan perdamaian.

Presiden Yudhoyono juga berpendapat, Asia harus selalu menjadi bagian dari solusi, bukan konflik.

Asia juga harus menjadi penyeimbang dari segala bentuk ketimpangan yang terjadi di dunia.

Kepala Negara juga menyinggung tentang perkembangan teknologi di Asia. Untuk menjadi pusat dunia baru, katanya, Asia harus berusaha untuk menjadi yang terdepan dalam inovasi teknologi.

"Teknologi adalah kunci penentu dalam perubahan di abad 21," kata Presiden.

Kemudian, Presiden menambahkan, Asia harus menjadikan kemajemukan sebagai modal. Penduduk Asia harus memelihara kemajemukan sejarah dan budaya demi kehidupan bersama yang damai. (ant)

DESAKAN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada KTT ASEAN ke-18 yang baru berakhir di Jakarta agar membentuk ASEAN Integrated Food Security Framework, perlu ditanggapi secara serius dengan aksi segera.

Krisis pangan belakangan ini kelihatan semakin parah. Menurut statistik Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, indeks harga pangan dalam Pebruari 2011 mencapai 236 poin, tingkat tertinggi dalam sejarah, lebih tinggi dari masa puncak krisis pangan dunia awal 2008.

Pemerintah negara-negara berpenduduk besar seperti China, India dan Indonesia lebih peduli akan krisis pangan dan energi yang jelas akan memicu inflasi, kemiskinan bahkan kerawanan sosial.

Penyebab krisis pangan dan energi bermacam-macam. Sebagian disebabkan oleh kondisi alam atau iklim ekstrem. Namun ulah manusia dan kekeliruan kebijakan pemerintah yang kurang antisipatif dan lambat memberi respon juga tak dapat dikesampingkan.

Pengalihan lahan pertanian untuk urbanisasi dengan sendirinya akan mengurangi produksi pangan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat mendorong konsumsi energi. Tipisnya stok strategis dalam negeri mengakibatkan terganggunya suplai dan mendongkrak harga. Kerusuhan politik di negara-negara produsen minyak utama di Afrika Utara dan Timur Tengah mempengaruhi produksi minyak dan mendorong membubungnya harga minyak yang pada gilirannya memicu inflasi.

Impor beras bagi operasi pasar, hanya dapat memenuhi permintaan sesaat, tidak menjamin keamanan pangan.Di masa krisis, tak mengherankan kalau negara-negara produsen beras membatasi atau menolak order pembelian. Inisiatif pembentukan cadangan beras bersama ASEAN+ 3 sebesar 878.000 ton dinilai sebuah gagasan baik. Indonesia komited memberikan kontribusi 12.000 ton yang kemudian siap ditambah menjadi 25.000 ton. Hanya dikhawatirkan, bila fenomena paceklik melanda sebagian besar kawasan Asia, betapa besar vo-lume dari cadangan bersama tersebut dapat digunakan Indonesia yang berpopulasi ketiga terbesar di kawasan ini?

Restrukturalisasi Bulog nasional, pembenahan strategi penggudangan dan perencanaan antisipatif krisis pemerintah, di samping meningkatkan produksi dalam negeri, sebenarnya lebih aman dan efektif untuk mengatasi krisis.

Pendekatan pada sumber penyebab krisis sebetulnya lebih penting daripada operasi darurat. Impor beras oleh sebuah negara yang sebelumnya menyumbar akan swasembada bahkan eksportir beras sesungguhnya sebuah ironi bahkan mendapat kecaman dari petani.

Adalah langkah positif bahwa sejumlah BUMN pertanian akan dialokasi dana senilai Rp.4,1 triliun dari pemerintah untuk menopang keamanan pangan melalui peningkatan produksi dan sinergi petani.

Perlu dicatat kiranya, terlepas dari perluasan lahan pertanian, produktivitas pun harus turut ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi, bibit unggul resistan hama, perbaikan sistem irigasi dan infrastruktur serta distribusi. Dalam konteks ini, peningkatan investasi dalam produksi pangan dan energi dan penggenjotan penelitian dan pengembangan harus didorong.

Sementara penanganan krisis energi lebih diarahkan kepada pengembangan energi terbarukan dan alternatif, termasuk pembangkit listrik tenaga air, panas bumi dan sebagainya. Namun pengurangan konsumsi BBM benar-benar dianjurkan, selain karena soal biaya dan juga kepedulian lingkungan hidup.

Masalah penggunaan tenaga nuklir masih kontroversial, terutama pasca krisis nuklir di Jepang baru-baru ini.

Beberapa kali penundaan pemerintah dalam implementasi pembatasan pemakaian BBM bersubsidi oleh masyarakat pengguna kendaraan, menandakan keraguan pemerintah terhadap implikasi kebijakannya atas laju inflasi dan penghidupan rakyat kecil.

Dengan terus tumbuhnya jumlah penduduk dunia, maka masalah krisis pangan dan energi juga adalah masalah global yang perlu secepatnya diatasi bukan oleh ASEAN saja. Negara-negara produsen, lembaga-lembaga terkait dunia lainnya, seperti FAO PBB, Bank Dunia dan institut-institut penelitian internasional hendaknya turut terlibat.

Lonjakan harga pangan selama dua bulan pertama di 2011 mengancam jutaan orang di negara berkembang Asia jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem. ADB mencatat lonjakan harga pangan itu juga telah membuat inflasi di sebagian negara Asia menembus angka 10% di awal 2011.

Demikian laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang bertajuk 'Global Food Price Inflation and Developing Asia' dan dirilis Selasa (26/4). Harga pangan diperkirakan terus naik menyerupai lonjakan tajam yang terjadi di 2008. Dalam laporan itu, dikatakan, kenaikan harga pangan yang cepat di Asia s jak pertengahan tahun lalu dan ditambah lonjakan harga minyak mentah dunia, menjadi ancaman serius bagi kawasan tersebut yang sudah mencapai rebound tajam setelah melewati krisis finansial global.

Studi dari ADB menemukan, kenaikan harga pangan domestik hingga 10% di negara berkembang Asia yang berpenduduk sekitar 3,3 miliar jiwa, dapat menyebabkan tambahan 64 juta orang jatuh ke kemiskinan ekstrem yang hidup dengan US$ 1,25 per hari.

"Untuk keluarga-keluarga miskin di Asia, yang telah membelanjakan lebih dari 60% pendapatannya untuk makan, maka kenaikan harga pangan akan mengurangi kemampuannya untuk membayar biaya kesehatan dan pendidikan anak-anak. Krisis pangan secara buruk akan menggelayuti pencapaian pengurangan kemiskinan di Asia," ujar Kepala Ekonom ADB, Changyong Rhee. Laporan ADB itu menjelaskan, jika harga pangan dan minyak dunia yang sudah berlangsung awal tahun 2011 bertahan hingga akhir tahun, maka pertumbuhan ekonomi di kawasan ini akan berkurang hingga 1,5 persen poin.

Dalam jangka pendek, pola harga pangan yang lebih tinggi dan lebih bergejolak sepertinya akan berlanjut, berkaitan dengan turunnya stok bijih-bijihan. Laporan itu menyebutkan faktor struktural dan siklus yang sudah berperan sejak krisis tahun 2007 hingga 2008 telah memberikan pengaruh, termasuk juga meningkatnya permintaan pangan di negara-negara maju dengan penduduk yang lebih besar dan makmur, kompetisi penggunaan bijih-bijihan, menyusutnya ketersediaan lahan dan stagnan atau bahkan turunnya hasil panen.

Dalam catatan laporan itu dikatakan, penurunan produksi akibat cuaca buruk, ditambah melemahnya dolar AS, tingginya harga minyak dan sejumlah larangan ekspor dari negara-negara kunci telah menyebabkan kenaikan harga pangan yang berlangsung sejak Juni tahun lalu. Kenaikan bahkan mencapai 2 digit untuk gandum, jagung, gula, minyak edibel, produk susu dan daging.

Sementara harga beras sepertinya akan meneruskan trend kenaikan akibat dampak La Nina, hingga memicu konsumen mencari makanan pengganti yang lebih murah dan kurang bergizi. "Untuk mencegah terjadinya krisis, maka penting bagi negara-negara untuk mereview pengenaan larangan ekspor sejumlah item makanan, memperkuat jaring pengaman sosial," ujar Rhee.

Maros. Meski hingga saat ini Provinsi Sulawesi Selatan masih surplus beras, kondisi di lapangan cukup mengkhawatirkan. Petani tak bisa menggantungkan hidup sepenuhnya dari tanaman padi. Bahkan, ada petani yang terpaksa harus menerima beras dari program beras untuk rakyat miskin. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mengancam lumbung pangan Indonesia timur itu.

Sejumlah buruh tani dan petani pemilik lahan di Kabupaten Maros dan Kabupaten Takalar, Sabtu (23/4), mengatakan, mereka mampu memproduksi padi setahun dua hingga tiga kali. Akan tetapi, hasil panen dirasa tak bisa menopang hidup mereka lagi.

Saridah, buruh tani di Desa Minasabaji, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, mengatakan, dulu ia masih bisa mencukupi kebutuhan beras bagi keluarganya dari usahanya menjadi buruh tani. Akan tetapi, kini hasil panen tak bisa lagi mencukupi kebutuhannya. Bahkan, ia juga harus bergantung pada beras beras untuk rakyat miskin (raskin) karena hasil yang didapat sangat kurang.

”Harga-harga kebutuhan makin mahal. Saya harus menjual lebih banyak beras yang saya dapat dari menjadi buruh. Kalau tak ada uang untuk belanja, saya terpaksa menjual gabah untuk belanja,” kata Saidah. Ia juga terpaksa meminta bantuan uang dari kerabatnya ketika uang habis.

Sahabuding, warga Mangeloreng, Bantimurung, yang mengerjakan lahan milik seorang pengusaha mengatakan, ia bisa mendapat beras hingga 25 karung dalam setiap panen. Dari jumlah gabah sebanyak itu jika dikeringkan, ia akan dapat 18 karung. Dari jumlah itu ia harus membayar ke pengusaha itu sebanyak 10 karung karena ia berutang pupuk, sarana produksi pertanian lainnya, sewa traktor, dan sisanya untuk bagi hasil. Ia bisa mendapat delapan karung.

Keluhan yang sama disampaikan dua petani di Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Mereka mengakui produksi beras tidak banyak terganggu karena mereka bisa mendapat pasokan air dari sungai terdekat. Akan tetapi, kebutuhan sehari-hari mengakibatkan hasil yang didapat tak banyak berarti.

Maryati, seorang buruh tani setempat, mengaku harus menjadi buruh bangunan saat panen sudah selesai. Hal ini dilakukan karena hasil panen belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.

Salah satu pemilik lahan di Desa Galesong Kota, Rusdin, mengatakan, hasil panen selama ini digunakan untuk makan sehari-hari. Ia hanya tinggal menerima hasil dari buruh tani yang menggarap lahannya. Ia mengaku sampai sekarang bisa mendapatkan pasokan beras yang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian, Hortikultura, dan Tanaman Pangan Sulawesi Selatan Muhammad Aris mengatakan, surplus beras tahun 2010 mencapai 1,8 juta ton. Gabah kering giling (GKG) tahun lalu mencapai 4,34 juta ton dari lahan persawahan seluas 900.000 hektar di 24 kabupaten/kota di Sulsel. Tahun ini Dinas Pertanian Sulsel menargetkan produksi beras hingga 2,1 juta ton dari 5 juta ton GKG.

Jakarta. Kementerian Pertanian pada tahun ini akan mengembangkan Rumah Pangan dengan melibatkan 100 ribu kepala keluarga (KK).

Menteri Pertanian Suswono di Jakarta, Minggu mengatakan, Rumah Pangan merupakan konsep pemanfaatan lahan pekarangan baik di perdesaan maupun perkotaan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dengan memberdayakan potensi pangan lokal.

"Pengembangan Rumah Pangan merupakan arahan Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono, red) yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian dengan mengembangkan model Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)," kata Suswono.

Menurut dia, pada November 2010 hingga kini model KRPL dikembangkan di Dusun Jelok, Desa Kayen Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Jawa Timur yang merupakan percontohan dan selanjutnya akan dikembangkan di seluruh Indonesia.

Penataan tanaman pada KRPL, lanjut Suswono , didasarkan pada prinsip konservasi dan diversifikasi pangan, terutama untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan dipasarkan jika terdapat hasil lebih.

Suswono menyatakan, tujuan pengembangan Rumah Pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, mengembangkan ekonomi produktif dan menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat.

Oleh karena itu, tambahnya, prkarangan dimanfaatkan secara optimal untuk budidaya tanaman pangan, buah, sayuran, tanaman obat keluarga (TOGA), pemeliharaan ternak dan ikan serta pengolahan limbah rumah tangga menjadi kompos..

"Setelah kebutuhan rumah tangga terpenuhi, selanjutnya dapat dikembangkan pengolahan hasil dan pemasarannya untuk meningkatkan pendapatan keluarga," katanya.

KRPL yang dibangun di Dusun Jelok Desa Kayen, selain untuk model tanaman juga dikembangkan ternak berupa ayam dan kambing serta perikanan lele.

Percontohan model KRPL yang rencananya akan ditinjau Presiden tersebut saat ini telah berkembang menjadi 63 unit rumah pangan lestari dari sebelumnya hanya 35 unit.

Mentan menyatakan pada Mei 2011 direncanakan juga akan dilakukan pencanangan Gerakan Perempuan Optimalisasi Pekarangan (GPOP) dengan melibatkan PKK di 18 kota seluruh Indonesia.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, Haryono mengatakan, melalui pengembangan KRPL tersebut ditargetkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat meningkat dari 65,6 persen menjadi lebih dari 90 persen, selain itu, pengeluaran pangan keluara menurun menjadi 50-55 persen.

Seorang warga Dusun Jelok,Prapti yang mengembangkan rumah pangan lestari mengakui mendapatkan manfaat dari program tersebut terutama hasil dari budidaya tanaman sayuran, obat-obatan maupun ternak lele.

Selain itu, lanjut ibu lima orang anak itu, pengeluaran rumah tanggannya untuk kebutuhan sehari-hari menurun dari sebelumnya Rp25.000 per hari kini menjadi Rp18.000 per hari.

Menurut dia, selain mendapatkan bantuan benih tanaman sayuran, buah-buahan, obat, umbi-umbian pihaknya juga memperoleh 1000 ekor benih ikan lele.

Kendari. Menteri Pertanian (Mentan) Suswono mengatakan, program gerakan ketahanan pangan tidak hanya tanggung jawab pihak petani untuk menam satu komoditi tetapi harus dimulai dari rumah tangga (RT).

"Jadi mempertahankan ketersediaan pangan di tanah air tidak hanya terpusat pada salah satu komoditi unggulan saja tetapi mulai saat ini mengajak bagi setiap rumah tangga untuk memanfaatkan lahan pekarangannya untuk menanam berbagai komoditi yang bisa menghasilkan pangan," katanya di Kendari, Rabu Malam.

Pada acara ramah tama dengan jajaran pemerintah Provinsi Sultra di rumah jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, dihadiri para pejabat SKPD Provinsi dan instansi TNI-Polri di Kota Kendari.

Menurut Menteri, ketersediaan pangan di masa mendatang diperkirakan akan semakin sulit, tidak hanya dirasakan bagi masyarakat di Indonesia tetapi hampir diseluruh negara di dunia.

Oleh karena itu, Indonsesia dengan kaya dengan sumber daya alam yang melimpah, pemerintah daerah harus terus mendorong petani untuk meningkatkan produksinya.

Ia mengatakan, pangan tidak hanya diartikan pada jenis komoditi bahan pokok seperti beras tetapi kita masih memilih banyak jenis produk pangan seperti jagung, ubi kayu dan sagu.

Bapak Presiden SBY, kata Mentan, mencanamkan pada lima tahun mendatang Indonesia harus surplus beras 10 juta ton pertahun. Hal ini tidaklah mustahil asalkan semua pihak bisa bekerja secara optimal.

"Jangankan lima tahun kedepan, tetapi bisa dipercepat kalau sektor-sektor lain diluar hasil pertanian bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu," katanya.

Dibagian lain, kata Menteri Siswono, kondisi yang dialami masyarakat di daerah adalah masih sulitnya untuk bisa bersaing dengan produk-produk dari luar daerah, sehingga produk yang dihasilkan itu nilai jualnya masih jauh dari yang diinginkan.

"Ke depan seluruh produk tanaman pangan, perkebunan maupun perikanan diupayakan tidak lagi diekspor dalam bentuk gelondongan melainkan bahan jadi atau setengah jadi," katanya.

Hal ini dimaksudkan, agar nilai tambah yang diperoleh dari berbagai produk ekspor bahan jadi atau setengah jadi itu bisa mempercepat terwujudnya kesejahteran masyarakat terutama di sentra produksi.

Gubernur Sultra, H Nur Alam mengharapkan Menteri Pertanian terus memberi perhatian kepada daerah Sultra, yang memiliki potensi lahan yang cukup luas baik pada sektor pertanian maupun sektor perkebunan.

Khusus sektor perkebunan, Sultra sebagai salah satu daerah yang memproduksi kakao untuk ekspor, agar program revitalisasi gerakan nasional (Gernas) kakao terus ditingkatkan penganggarannya.

Ia mengatakan, dengan program Gernas kakao yang sudah memasuki tahun ketiga, sangat membantu petani baik dalam peningkatan mutu maupun produksi juga perluasan lahan intensifikasi.

WASHINGTON. Harga pangan dunia hingga saat ini telah naik 36 persen dibanding tahun lalu. Menurut catatan Bank Dunia, kenaikan ini juga dipengaruhi krisis politik di Timur Tengah dan Afrika Utara yang mendongkrak harga bahan bakar minyak naik 21 persen pada kuartal pertama 2011.

Sebab lain adalah cuaca buruk yang menimpa negara produsen utama gandum, pembatasan ekspor, penggunaan hasil produksi biofuel dan rendahnya produksi global. Harga komoditas pangan ini juga masih terus bergejolak. Akibatnya, ”Jumlah penduduk miskin juga naik,” kata Presiden Bank Dunia, Robert B Zoellick.

Bank Dunia dalam laporan Food Price Watch menyatakan kenaikan komoditas pangan tertinggi dialami komoditas Jagung yang melonjak hingga 74 persen. Posisi kedua adalah gandum yang telah naik 69 persen, kedelai naik 36 persen, dan gula naik 21 persen. Harga sayuran, daging, minyak goreng dan buah buahan juga terus mengingkat. Sedangkan beras cenderung stabil.

Jika harga pangan naik lagi sebesar 10 persen, maka akan mendorong 10 juta orang masuk ke bawah garis kemiskinan. Bank Dunia memperkirakan, ada 1,2 miliar penduduk dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan, dengan konsumsi US$1,25 per hari.

Di Indonesia, kenaikan harga beras menghantam daya beli masyarakat. Setengah dari penduduknya, pengeluaran untuk makanan menguras separuh pendapatannya. Kenaikan angka kemiskinan tahun ini bisa mengulang kenaikan pada 2005-2006. Pada 2005-2006 angka kemiskinan naik 2,1 persen dari 15,7 menjadi 17,8 persen.

Dalam beberapa bulan, inflasi harga pangan di Indonesia melambat. Pada Febuari 2011, dengan dimulainya panen beras dan impor oleh Perum Bulog, membuat harga pangan cenderung stabil.

Penghapusan tarif impor komoditas pangan tertentu seperti beras, kedelai dan gandum membuat inflasi harga pangan turun. Pada Maret inflasi harga pangan mencapai 9,9 persen year on year, lebih baik dari pada inflasi pada Febuari sebesar 10,6 persen.

Jakarta. Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sutrisno Iwantono berharap pemerintah bertindak agresif melindungi petani pangan saat membuat perjanjian perdagangan bilateral karena sebagian besar petani pangan adalah petani kecil.

"Padahal produk pangan banyak dikelola oleh petani kecil," kata Sutrisno Iwantono yang dihubungi di Yogyakarta, Senin.

Iwantono yang berada di Yogyakarta dalam rangka pelantikan Dewan Pengurus Provinsi HKTI DIY oleh Ketua Umum DPN HKTI Oesman Sapta, mengatakan, neraca perdagangan produk pertanian Indonesia dengan negara lain memang seringkali positif namun untuk produk pangannya negatif.

Produk pertanian yang sering diekspor antara lain adalah produk perkebunan seperti minyak sawit mentah, karet, dan coklat yang banyak dikelola oleh perusahaan besar. Sementara itu neraca perdagangan produk pangan seperti jagung, kedelai, gula, beras, dan daging seringkali negatif.

"Lebih banyak impor daripada ekspor produk pangan," katanya.

Ia mengatakan untuk melindungi petani pangan maka pemerintah bisa menerapkan kuota dan tarif yang ketat terhadap impor produk pertanian.

Ia mengatakan produk pangan masuk dalam produk khusus yang perlu dilindungi sehingga pemerintah tidak perlu takut untuk menerapkan kuota dan tarif impor.

Dalam melakukan perjanjian bilateral, Iwantono juga mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu menggebu-gebu meminta negara lain membuka akses pasarnya karena negara lain pun pasti meminta Indonesia membuka akses pasarnya, dan yang paling sering diminta adalah akses pasar pertanian Indonesia.

Jika Indonesia diminta membuka akses pasar produk pangan maka Indonesia harus menolaknya karena akan sangat memukul petani Indonesia.

Untuk melindungi petani dan peternak dalam jangka pendek, ia meminta pemerintah mengawasi impor ilegal produk pertanian seperti daging, gula, dan beras.

Harga produk ilegal tersebut, katanya, sangat memukul petani dan peternak.

Mengenai perdagangan yang merugikan petani atau peternakan Indonesia, Iwantono antara lain mengatakan impor daging sapi dari Australia dan Selandia Baru merugikan peternak di daerah Jatim, Jateng dan Jabar.

"Banyak peternak terpukul karena daging impor murah. Bahkan akibat murahnya, peternak Jatim demo ke Jakarta, dan memotong sapi betina yang mengakibatkan hilangnya bibit sapi dan mengganggu upaya peternak swasembada daging," katanya.

Selain itu, untuk meningkatkan daya saing peternak dalam negeri perlu diupayakan pengadaan bibit sapi murah dan baik. "Peternak mesti diberikan kredit murah dan pembenahan tataniaga, karena selama ini harga dikuasai pedagang perantara sehingga yang diuntungkan bukan peternak. Dengan berbagai langkah itu, peternak memiliki daya saing," katanya.

Petani tebu, katanya, tertekan dengan maraknya gula murah yang masuk pasar Indonesia. Gula impor lebih murah karena memperoleh subsidi besar dari pemerintahnya.(ant)

Sekitar 80 persen saluran irigasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, rusak. Padahal, Karawang merupakan lumbung beras nasional. Di sisi lain, pemerintah mematok target memiliki cadangan beras 10 juta ton pada 2015.

Informasi rusaknya saluran irigasi di Karawang berasal dari Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Ahmad Suryana dalam diskusi Antisipasi Dampak Perubahan Iklim dan Krisis Pangan dalam Upaya Memantapkan Ketahanan Pangan Nasional di Jakarta, 4 April 2011.

Pernyataan Ahmad Suryana itu menggambarkan keseriusan persoalan pembangunan pertanian. Pemerintah mematok target tinggi untuk produksi pangan, tetapi pencapaian target itu tampak belum didukung kebijakan terpadu dan pelaksanaannya secara konsisten.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional Winarno Tohir meragukan keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian dan kesejahteraan petani. Pemerintah (Menteri Keuangan) sampai hari ini belum memutuskan harga eceran tertinggi pupuk di tengah kabar santer harga pupuk akan naik mulai Juni 2011. Tidak tersedia kredit umum dan pemasaran produk tak terjamin. Petani seperti sendirian menghadapi perubahan iklim, meskipun pangan negeri ini bergantung pada jutaan petani kecil.

Sebanyak 80 persen dari jumlah petani berpendidikan maksimal SD. Artinya, kemampuan mereka sangat rendah dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Masih 17.000 desa belum memiliki penyuluh pertanian lapangan. ”Sumber daya manusianya pun harus ditingkatkan. Para penyuluh sering mengeluh buku panduan penyuluhan tidak ada yang baru, kaset penyuluhan isinya itu-itu saja, sementara ada perubahan iklim,” kata Winarno.

Padahal, penyuluh lapangan, menurut Dr Amanda Katili Niode dari Dewan Nasional Perubahan Iklim, adalah kunci petani dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Meskipun begitu, tetap ada harapan dari bawah. Petani mencoba beradaptasi terhadap perubahan iklim. Untuk mengatasi merebaknya wereng karena sepanjang tahun lalu iklim basah, petani melonggarkan jarak tanam dan memelihara ikan di sawah bersama padi. Mereka mencampur umpan tikus dengan semen agar mengeras di pencernaan tikus. Petani tebu membuat sumur resapan untuk memperbaiki drainase dan petani bawang meninggikan guludan setinggi 50 cm dari permukaan air agar umbi tidak busuk.

Namun, upaya itu hanyalah untuk bertahan yang akan sulit berlanjut di tengah perubahan iklim. Pemerintah harus memperbaiki teknologi budidaya, agrobisnis dari hulu hingga hilir, dari budidaya hingga industri, dari pendanaan hingga pemasaran. Tanpa itu, target 10 juta ton cadangan pangan beras 2015 hanya tinggal sebagai target.

Jakarta. Wilayah Indonesia yang luas membuat negara ini berpotensi besar untuk menjawab krisis pangan dunia, demikian Franky Widjaja, Wakil Ketua Umum Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan Kadin di Jakarta, Selasa.

"Indonesia memiliki lahan seluas 192 juta kilometer dan 74 persen adalah hutan yang luas. Indonesia memiliki masterplan beberapa hutan untuk konservasi dan sebagian untuk lahan produktif," kata Franky dalam jumpa pers "Misi Perdagangan dan Investasi Agribisnis ke Indonesia" di Jakarta.

Franky menilai Indoensia tidak perlu membuka lahan baru di hutan, hanya untuk mengusahakan pertanian.

Menurutnya, Indonesia dapat memanfaatkan lahan-lahan tak produktif dengan mengubahnya menjadi tanah yang bisa ditanami dengan bantuan teknologi.

Teknologi juga bisa meningkatkan lahan kurang produktif menjadi lebih produktif.

Dia mengungkapkan, Indonesia adalah produsen produk pertanian terbesar dunia dengan hampir 50 juta produksi setiap tahun di mana 44 persen dari produk itu berasal dari pertanian kecil yang disebut plasma.

Franky mengatakan melalui pertanian plasma itu Indonesia bisa memenuhi suplai pangan dunia seperti yang dicanangkan Kadin lewat program "feed Indonesia feed the world."(ant)