Palm | Kelapa Sawit

RMOL. Kenaikan harga bahan bakar minyak dipastikan akan berdampak langsung kepada para petani kelapa sawit, terutama petani yang menjual tandan buah segar (TBS) kelapa sawit ke pengumpul, bukan langsung ke pabrik kelapa sawit (PKS).

Karena itu, petani kelapa sawit berharap ada kebijakan antisipatif dari pemerintah. Pertama diharapkan, pemerintah menjaga stabilitas harga jual TBS, memberikan kompensasi bagi ongkos angkut sekaligus mengawasi dan memberikan sanksi tegas kepada pengumpul yang memanfaatkan isu penaikan BBM dengan menekan harga jual TBS ke titik terendah.

Hal itu disampaikan Dewan Pakar DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Seluruh Indonesia (Apkasindo), Dahnil Anzar Simanjuntak, kepada Rakyat Merdeka Online.Selain itu, sambung Dahnil, karena nilai tukar petani (NTP) khusus petani sawit kecil, petani kelapa sawit harus menjadi target penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dari pemerintah. Karena petani kelapa sawit dan juga petani-petani komoditas lainnya sangat terpukul dengan inflasi yang tinggi.

"Karena fakta empirik selama ini inflasi tinggi di komoditas, tidak selalu pararel dengan peningkatan harga jual dan pendapatan petani. Malah selalu terbalik. Pemicu inflasi muncul kerap menjadi alasan spekulan membeli komoditas petani di titik harga yang paling murah dan ini juga terjadi pada harga jual TBS," tandas Dahnil, yang juga pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banteng ini. [zul]

GORONTALO--MICOM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo Provinsi Gorontalo dalam waktu dekat akan membuka areal perkebunan kelapa sawit pada sejumlah wilayah di daerah tersebut.

Bupati Boalemo Rum Pagau, Senin (2/4), mengatakan saat ini pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan salah satu perusahaan nasional yang bergerak khusus untuk kelapa sawit yakni Agro Ata Surya.

"Kami telah menyediakan lahan untuk areal perkebunan kelapa sawit di daerah ini," Kata Rum.

Dia menjelaskan, untuk tahap awal pihaknya sudah menyediakan lahan di tiga kecamatan yakni Wonosari, Paguyaman, Paguyaman pantai dengan luas sekitar 20 hektar setiap wilayah.

Berdasarkan hasil pembicaraan dengan pihak perusahaan, Kabupaten Boalemo sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit, sehingga ke depan nanti akan terus dkembangkan.

Saat ini pemerintah daerah terus melakukan berbagai kerja sama dengan para investor, khususnya yang ingin menanamkan modalnya di Boalemo, sebab masih banyak wilayah areal tanahnya kosong.

"Kami membuka diri kepada investor untuk melakukan investasi di Boalemo dalam berbagai macam usaha," kata Rum. (Ant/OL-5)

Prof Dr Ir Endang Gumbira Sa’id MADev yang menghabiskan masa kecil di Subang, Jawa Barat, ini sudah terbiasa dengan rantai nilai komoditas pertanian, seperti tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Kelapa sawit sebagai anugerah besar bangsa Indonesia merupakan tanaman terpenting bagi peradaban dunia.

Prof Egum, demikian sapaan akrab Prof Dr Ir Endang Gumbira Sa’id MADev, berasal dari keluarga sederhana di daerah Subang, Jawa Barat. Semasa kecil, dia mendapatkan pendidikan langsung dari ayah tercinta, yang kala itu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Usai bekerja, sang ayahanda kerap mengajak Prof Egum ke ladang atau sawah milik keluarga untuk bekerja menggarap lahan.

Sejak masih Sekolah Dasar (SD), Egum kecil sudah membantu keluarga menggembala domba di lapangan sepakbola dekat rumah. Bahkan, di pekarangan rumah, keluarga Egum punya “kebun binatang” mini yang terdapat ayam kampung, ayam kate, ayam hutan, burung merak, burung kutilang, kelinci, bebek, serta ayam kalkun. Rutinitas yang dilakukan setiap hari, yakni memberi makan dan minum hewan peliharaan, lalu  membersihkan kandang.

Lantaran terbiasa dengan hewan peliharaan, Egum sejak kecil sudah jatuh hati pada dunia pertanian. Bahkan, pengalaman yang pernah diserap semasa duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP), yakni berkemah di kebun teh dan mengunjungi pabrik pengolahan teh di Ciater, Subang, kian mempertebal rasa cintanya pada dunia pertanian.

Dengan mata telanjang, dia menyaksikan transformasi daun teh menjadi produk konsumsi yang segar dan menyehatkan. Pengalaman itu memompa semangat kuat bagi dirinya, untuk menekuni ilmu pendidikan jurusan teknologi hasil pertanian. Dengan semangat pantang menyerah, Egum  menjalani pendidikan akademik Strata 1 hingga Strata 3 dengan spesialisasi jurusan teknologi hasil pertanian. “Pengalaman berkunjung ke pabrik pengolahan teh kala itu, benar-benar menjadi pengalaman batin yang sangat berkesan hingga sekarang,” tuturnya kepada InfoSAWIT.

Bahkan, berkat kepandaian dan ketekunannya, pada 1999 Egum diangkat menjadi Guru Besar Teknologi Industri Pertanian (TIP) yang pertama di Indonesia. IPB merupakan kampus pertama yang memiliki jurusan TIP sejak 1984. Hingga dewasa ini jurusan TIP, IPB sudah memiliki beberapa Guru besar lainnya. “Menjadi Guru Besar jurusan TIP pertama di Indonesia, merupakan bentuk penghargaan yang sangat besar artinya,” kata dia.

Ketekunan dan kerja keras tanpa pamrih yang dilakoni Prof Egum sejak dahulu, menjadi pelajaran berharga bagi generasi penerus sekarang. Pasalnya, tidak mudah menekuni satu bidang jurusan tanpa kenal lelah demi kemajuan dunia yang ditekuninya.

Bukti Keunggulan Minyak Sawit

Belajar dari ilmuan senior dan sang mentor, Prof Tien R Muchtadi, Egum  mengenal dunia kelapa sawit dan menekuni lebih dalam tentang pemanfaatannya. Berdasarkan pengalamannya sebagai seorang agro industriawan, ketika diajak bergabung ke Masyarakat Kelapa Sawit Indonesia (MAKSI) tahun 2011 oleh Prof Tien, dia langsung terlibat aktif dalam setiap kegiatan organisasi ini.

Menurut Prof Egum, kelapa sawit merupakan tanaman terpenting bagi peradaban dunia. Walaupun berasal dari Benua Afrika, namun kelapa sawit sangat memberikan berkah bagi kehidupan masyarakat Indonesia dan dunia. Pasalnya, berawal dari kelapa sawit, mampu menghasilkan beragam produk pangan, pakan, farmasi, kosmetik, bahan bangunan, energi dan sebagainya. “Kelapa sawit merupakan sumber kehidupan bagi produk-produk konsumsi yang menyehatkan,” ujarnya.

Meskipun kelapa sawit kerapkali  kalah dibandingkan bahan pangan pokok, seperti padi, jagung, gandum atau ubi kayu, tetapi secara kegunaan yang komprehensif justru minyak sawit sebagai pemenang.

Minyak sawit sebagai pemasok terbesar kebutuhan minyak nabati dunia, merupakan gambaran jelas bagi keunggulannya terhadap minyak nabati lainnya. Pasalnya, keberadaan minyak sawit berasal dari pohon kelapa sawit yang memiliki produktivitas tertinggi dan paling efisien menggunakan lahan di dunia, bila dibandingkan tanaman kedelai, kanola, bunga matahari, dan rapak.

Maka itu, minyak sawit mengalami tudingan yang tidak berdasar, karena pengembangan industri kelapa sawit akan mengancam kemapanan sumber-sumber minyak nabati dan produk lainnya, terutama di benua Eropa dan Amerika. Lebih jauh minyak sawit sangat kompatibel dengan teknologi produksi dan pengembangan produk-produk modern yang berbasis penemuan ilmiah. “Minyak sawit memiliki prospek yang sangat cerah di masa depan,” katanya, bersemangat.

Tantangan global pengembangan industri kelapa sawit Indonesia ke depan, menurut Prof Egum, terletak pada isu perusakan dan penggundulan hutan serta rusaknya ekosistem hutan yang menghilangkan keanekaragaman hayati. Berikutnya, tuduhan penggunaan lahan gambut yang dalam, dengan alasan melepaskan emisi karbon ke udara sebagai pemicu pemanasan global.

http://www.infosawit.com/index.php?option=com_content&view=article&id=142:prof-endang-gumbira-said-obsesi-memajukan-sawit-indonesia&catid=46:profil

Pabrikan Automotif Viar di Semarang

TEMPO.CO, Tegal - Pemerintah Kabupaten Tegal menjajaki kerja sama pembuatan mobil khusus perkebunan kelapa sawit dengan pabrikan otomotif PT Viar Semarang. Menurut Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tegal, Toto Subandrio, pihaknya akan memproduksi bagian badan kendaraan roda empat berkapasitas 600 cc tersebut.

"Sekaligus untuk meningkatkan serapan pasar bagi industri logam di Tegal,” kata dia di kantornya, Kamis, 8 Maret 2012.

Saat ini pemerintah Tegal dan Viar tengah menyelesaikan skema kerja sama yang akan dijalin. Toto yakin perajin logam di daerahnya mampu mengerjakan komponen otomotif yang dipesan Viar motor. Hal ini, menurut dia, terbukti dengan adanya ekspor suku cadang kendaraan ke beberapa negara sahabat senilai Rp 219 juta per tahun.

Selain itu, komponen mobil perajin logam di Tegal mampu memproduksi bodi dan sasis kendaraan roda tiga yang telah diproduksi oleh Viar. Meski begitu, Bendahara Koperasi Paguyuban Pengusaha Industri Kecil (KOPPIK) Kabupaten Tegal, Supandi, mengaku perlu dukungan untuk bisa menggarap proyek ini.

Menurut dia, kemampuan para perajin masih perlu ditingkatkan. Pasalnya, mereka terbiasa menggarap mesin diesel kapal dan sejumlah mesin industri tekstil. “Kami perlu tahu kerja sama produksi secara konkret. Jangan sampai mengecewakan mitra yang hendak diajak bisnis,” ujarnya.

Supandi menambahkan, pengerjaan mesin mobil memerlukan uji kekuatan dan kualitas berstandar tinggi, seperti dalam hal emisi dan keamanan pemakai. Ia mengaku selama ini mesin yang diproduksi perajin Kabupaten Tegal masih perlu penyempurnaan sebelum dikirim ke pemesan.

EDI FAISOL

TEMPO.CO, Jakarta - Luas kebun sawit diperkirakan terus bertambah akibat meningkatnya permintaan produk berbahan dasar minyak sawit. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, ekspansi lahan sawit mencapai 300-400 ribu hektare dalam beberapa tahun terakhir.

Joko melanjutkan, kebutuhan minyak nabati meningkat setiap tahunnya karena bertambahnya jumlah penduduk. Pada 2020, jumlah penduduk dunia diperkirakan bakal menembus 7,8 miliar.

Kenaikan ini diikuti kebutuhan minyak nabati yang meningkat menjadi 234 juta ton atau naik 50 persen sejak 2005. "Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ekspansi lahan sawit harus sebesar 3 juta hektare, disusul ekspansi lahan kedelai 2 juta hektare, dan biji matahari ekspansi 9 juta hektare," kata Joko, Selasa, 13 Maret 2012.

Malaysia dan Indonesia tercatat sebagai produsen kelapa sawit terbesar dunia dengan menguasai 85 persen pasar. Indonesia menguasai 47,6 persen dengan produksi 23,9 juta ton dan Malaysia 37,7 persen dengan produksi 18,9 juta ton. Namun ekspansi lahan sawit di Indonesia terbentur lahan yang terbatas. Selain itu,ada kawasan hutan yang tidak boleh ditanami lahan kelapa sawit. Padahal dari total lahan hutan di dunia sebesar 133 juta hektare, sekitar 40 juta hektare kawasan hutan Indonesia kritis.

Direktur Konservasi WWF-Indonesia, Nazir Foead, mengatakan, tanaman kelapa sawit sering dituding sebagai penyebab kerusakan hutan. Tercatat kelapa sawit menyumbang 29 persen konversi hutan, sedangkan hutan tanaman industri 24 persen. Namun kelapa sawit mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup besar dan menjadi komoditas unggulan negara. "Karena itu pengusaha sawit harus mampu mensertifikasi pembangunan kebun kelapa sawit. Inil sedang dicari negara-negara konsumen untuk meyakinkan bahwa sawit bisa menjaga kelestarian," katanya.

Menurut catatan Gapki, luas areal kelapa sawit Indonesia 8,4 juta hektare. Dari luas ini, sebanyak 52 persennya digarap perusahaan swasta, 42 persen berupa perkebunan sawit rakyat, dan sisanya digarap oleh perusahaan BUMN. Dengan produksi hampir mencpai 24 juta ton, sebanyak 16,5 juta tonnya untuk ekspor atau 70 persen dari total produksi.

ROSALINA

Kompor Berbahan Bakar Cangkang Sawit

PEMERINTAH tahun ini akan menyalurkan bantuan kompor berbahan bakar sawit, sebagai alternatif penggunaan bahan bakar fosil bagi warga transmigrasi di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

"Awal Desember akan segera kita salurkan bantuan kompor tersebut untuk membawa masyarakat di daerah ini tidak ketergantungan kepada bahan baker fosil, seperti bahan bakar minyak dan gas," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Djoko Hendro, Senin (22/11).

Bantuan tersebut program dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program itu akan menyalurkan sebanyak 1.000 unit kompor bahan bakar sawit bagi warga transmigrasi Kota Transmigrasi Mandiri(KTM)  Lagita dan program Transmigran Swakarsa Mandiri (TSM).

Ia mengatakan, Bengkulu Utara sebagai sasaran program itu karena daerah tersebut terdapat lokasi pengembangan KTM Lagita sekaligus sebagai penghasil sawit terbesar di Bengkulu.

Kepala bidang Penempatan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Disnakertrans Provinsi Bengkulu Arief Sasongko menyatakan, penyaluran kompor tersebut akan menyentuh sebanyak 1.000 Kepala Keluarga warga transmigrasi di kawasan KTM Lagita dan TSM Batureja  di kabupaten tersebut.

Pembagian kompor diprioritaskan bagi warga transmigrasi dengan status keluarga prasejahtera dan sejahtera I, yakni 450 KK di Kecamatan Napal Putih, 200 di Kecamatan Batik Enau, 250 warga Kecamatan Ketahun, semua itu penduduk transmigrasi KTM Lagita, sedangkan 100 warga di Kecamatan Kerkap sebagai penduduk TSM Batureja.

�Saat ini tengah dipersiapkan penyeleksian calon penerima sehingga program tersebut dapat bermanfaat dan berkesinambungan di masa datang," ujarnya.

Ia mengharapkan program konversi BBM ke bahan bakar sawit di Bengkulu Utara dapat menjadi pilot project di Tanah Air. (*)

PT Perkebunan Nusantara XIII melakukan studi kelayakan terhadap pembangunan pembangkit listrik yang memanfaatkan sisa limbah sawit di Parindu, Kabupaten Sanggau.

"Sekarang lagi studi kelayakan, tetapi target tahun depan bisa operasional," kata Direktur SDM dan Umum PT Perkebunan Nusantara (PN) XIII Wagiyo Ripto Sumarto saat dihubungi di Pontianak, beberapa waktu lalu.

Pembangkit listrik tersebut merupakan bagian dari nota kesepahaman PTPN XIII dengan PLN dalam pembelian energi listrik. Kapasitas mesin pembangkit tersebut mencapai 2 x 3 megawatt.

PTPN XIII akan memanfaatkan cangkang sisa olahan buah sawit dan tandan kosong sebagai bahan bakar untuk memutar turbin. Cangkang tersebut membakar boiler yang uap panasnya dapat digunakan untuk menggerakkan turbin mesin pembangkit listrik.

Selain untuk listrik, PTPN XIII juga mengoptimalkan sisa limbah dari pengolahan CPO sebagai bahan baku biodiesel. Saat ini satu unit mesin digunakan untuk memproses limbah tersebut menjadi biodisel di Parindu, Kabupaten Sanggau.

"Kapasitasnya enam ribu liter," kata General Manajer Distrik Kalbar II PTPN XIII P Girsang.

Biaya produksi satu liter biodiesel tersebut sekitar Rp4 ribu. Bahan bakunya dari CPO yang mengandung asam lemak bebas berkadar tinggi.
"Kalau pun dijual, harganya sangat rendah dan jauh dibanding CPO yang mengandung asam lemak bebas berkadar rendah," kata Girsang.

Biodiesel yang dihasilkan digunakan untuk Pabrik Kelapa Sawit di Parindu yang berkapasitas olah 60 ton tandan buah segar per jam.

PTPN XIII menggunakan konsep B20 untuk biodiesel tersebut. Maksudnya, dari satu liter bahan bakar untuk pabrik kelapa sawit, 20 persennya menggunakan biodiesel dan sisanya solar.

Sementara Wagiyo Ripto Sumarto mengatakan, pemanfaatan biodiesel membutuhkan kebijakan tegas dan jelas daripemerintah. "Kami akan melihat kebijakan pemerintah seperti apa untuk biodiesel," kata dia. (*)

MediaIndonesia.com

Kampanye negatif sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing terkait isu lingkungan, diduga tidak murni atas nama lingkungan. Diduga hal itu ditunggangi kepentingan politis lain untuk menyerang industri kelapa sawit Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Ketua Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia Bidang Advokasi, Promosi dan Kerjasama, Gumbira Said di Jakarta kemarin.

Gumbira mengatakan hal tersebut ketika diminta komentar terkait pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu tentang adanya sejumlah kritik dari LSM asing yang dinilai sudah mengintervensi kebijakan internal Indonesia. “LSM asing itu sepertinya memang mempunyai kepentingan tertentu terhadap industri kelapa sawit Indonesia.

Atau diperalat oleh sejumlah pengusaha besar Eropa yang merasa khawatir dengan perkembangan signifikan industri sawit kita,” katanya pada wartawan kemarin. Sebagai Guru Besar Teknologi Industri Pertanian IPB, Gumbira menambahkan, pihaknya sepakat dengan pernyataan Presiden SBY bahwa pihak asing hendaknya jangan masuk ke ranah kebijakan internal Indonesia. Terutama terkait persoalan lingkungan. “Indonesia toh sudah memiliki komitmen dalam moratorium terkait penurunan emisi di Norwegia.

Jadi, hendaknya LSM itu memahami bahwa Indonesia tidak diam terkait kebijakan lingkungan,” paparnya. Dilanjutkannya, pihak asing yang notabene berasal dari Eropa, mempunyai misi titipan dari pengusaha minyak nabati yang merasa terjepit pasarnya dengan perkembangan industri minyak sawit Indonesia. “Nah salah satu kiatnya adalah menebarkan kampanye negatif tentang lingkungan yang dibidikkan langsung ke Indonesia,” tambahnya. Ditegaskan bahwa pembangunan industri kelapa sawit memang tidak harus merusak lingkungan.

Namun, fakta di lapangan memang mesti diakui, ada sejumlah pengusaha nakal. “Ketika mereka melakukan perluasan lahan kelapa sawit, beberapa di antaranya memang melakukan perusakan lingkungan. Namun, itu sudah dilakukan langkah-langkah antisipasi dengan cara adanya pengawasan langsung dari pemerintah,” ungkapnya. Sementara, Direktur Program Tropenbos International Indonesia Programme, Petrus Gunarso menjelaskan, kendati pihaknya berasal dari LSM asing, namun justru mendukung pernyataan Presiden SBY tersebut.

“Apa yang dilontarkan LSM asing itu tidak seluruhnya benar. Namun, inti dari kampanye negatif yang dilemparkan LSM asing, jelas mengacu pada industri minyak nabati Eropa yang merasa terancam serta takut tersaingi dengan kelapa sawit yang makin menunjukan utilitasnya,” katanya. Terkait dengan sejumlah fakta di lapangan bahwa masih ada pelanggaran dilakukan pengusaha kelapa sawit saat melakukan perluasan lahan. Petrus mengatakan, persoalannya tidak semata-mata terletak pada pengusaha.

“Pengusaha bisa jadi mendapat ijin dari pemda setempat, atau mekanisme pemberian ijin yang keliru terkait peruntukan perluasan lahan untuk kelapa sawit,” tambahnya. Pihaknya menilai kebijakan pemerintah terkait perluasan lahan kelapa sawit sesungguhnya sudah benar.

Hanya prakteknya di lapangan berbeda. Dipertanyakan kenapa pemerintah yang memberi ijin perluasan lahan pada pengusaha tidak diarahkan pada lahan hutan yang rusak saja.“Kita memiliki hutan yang gundul dan luas sekali. Di sana kawasan hutan tetapi tidak ada hutan di dalamnya. Harusnya ekspansi sawit diarahkan ke sana, sekaligus mencari solusi emisi gas rumah kaca,” tukasnya. (dri)

sumber: indopos.co.id

Acara SOILIDARITY 2012 merupakan salah satu acara besar yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah (HMIT) Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB). Acara ini sudah menjadi acara rutin yang diadakan setiap tahun sekali oleh anak tanah. Selain sebagai acara tahunan, SOILIDARITY 2012 ini juga merupakan ajang bekumpul dan pertunjukan bakat seni oleh seluruh anak tanah yang ada di IPB.

Adapun SOILIDARITY 2012 terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang diawali dengan :

Charity Kegiatan bakti sosial (charity) yang diadakan bertepatan dengan hari kartini yaitu tanggal 21 April 2012, diawali dengan lomba mewarnai di Sekolah Dasar yang terdapat di Ciampea.

Tanah dalam Kanvas Acara ini merupakan acara melukis bersama yang dilaksanakan tanggal 29 April 2012. Para pelukis merupakan seluruh mahasiswa ilmu tanah. Lukisan akan menggunakan tanah sebagai alat lukis di atas kanvas raksasa berukuran 4×8 meter.

Lomba Fotografi dan LKTI Pada hari yang sama diadakan pula lomba fotografi bertemakan “Lingkungan” yang ditujukan untuk umum dan lomba karya tulis ilmiah bertemakan “Pemanfaatan Gambut untuk Kelapa Sawit dalam Pembangunan Berkelanjutan” yang ditujukan kepada seluruh siswa sekolah menengah atas se-Indonesia.

Lorong Setan (Lorong Seni Tanah) Lorong Setan ini merupakan galeri seni yang memamerkan berbagai jenis karya seni dari mahsiswa Ilmu Tanah. Acara ini akan dlaksanakan pada tanggal 30 April-2 Mei 2012.
Talk Show “Selamatkan Gambut dan Jangan Fitnah Kelapa Sawit Kami”
Talk show dilaksanakan pada hari Sabtu, 12 Mei 2012.Talk show ini bertemakan “Pemanfaatkan Gambut untuk Kelapa Sawit dalam Pembangunan Berkelanjutan”. Acara ini menghadirkan instansi pemerintahan serta beberapa ahli dibidang tanah dan perkebunan kelapa sawit. Isu yang diangkat merupakan dampak dari keberadaan gambut dan kelapa sawit terhadap lingkungan dan ekonomi..

Malam Puncak Setelah penutupan kegiatan talk show, pada malam harinya acara Soilidarity ini dilanjutkan dengan berbagai penampilan kreativitas dan kolaborasi seni dari seluruh civitas terkait dari berbagai fakultas di Institut Pertanian Bogor. Kegiatan SOILIDARITY ini akan diramaikan dengan penampilan Maliq and D’essential.

Informasi lebih lanjut : http://soilidarity2012.blogspot.com

Kompor Cangkang Sawit

TEMPO.CO, Malang - Dosen Jurusan Fisika FMIPA Universitas Brawijaya Malang, Nurhuda, mengembangkan kompor biomassa ciptaannya dengan beragam inovasi. Kini, Nurhuda berhasil menciptakan kompor berbahan baku cangkang kelapa sawit yang diberi nama Kompor UB-03-1.

Keunggulan kompor kelapa sawit terletak pada api yang tidak menghasilkan asap, hemat, dan pembakaran yang sempurna karena api berwarna biru. "Cangkang kelapa sawit memberikan nyala api lebih biru dan bersih dibanding bahan bakar lain seperti kayu dan serasah daun," kata Nurhuda, Senin 4 Juli 2011.

Daya tampung bahan bakar kompor sekitar 1,5 kg dan mampu menyala hingga 90 menit. Nurhuda menghitung cangkang seberat 2,5 kg bisa disetarakan dengan 1 kilogram LPG. Kompor biomass ini menggabungkan 4 teknologi, yakni pre-heating, counter flow, diffuse combustion, dan regulation.

Sebelum menciptakan Kompor UB-03-1, Nurhuda sudah menciptakan 3 kompor, yakni Kompor UB-01, UB-02, dan UB-03. Semua kompornya ini berbahan baku biomassa, seperti sampah organik, kayu, dan serasah.

BIBIN BINTARIADI

Sawit Watch logo

Sawit Watch is a nongovernmental organization in Indonesia based on individual membership is concerned about the negative impacts of oil palm plantation system. Since 1998, Oil Watch has connected more than 50 local partners who deal directly with more than 40,000 households affected by oil palm plantations throughout Indonesia. Until the year 2011 member of the Oil Watch amounted to 135 people. The members are scattered mainly in Indonesia consists of planters, plantation workers, indigenous people, NGO activists, legislators, teachers, and teachers in college.

Sawit Watch is formed with a view to realizing social change for farmers, laborers, and indigenous / local ekologis.Berbagai toward justice activities undertaken by Oil Watch, among others:

     Review the policies and laws relating to the management of oil palm plantation and its impact on farmers, workers and indigenous peoples
     Monitor the practices of oil palm plantation development and the activities undertaken by the plantation companies and lending institutions.
     Build alternative economic model of large-scale oil palm plantations.
     Facilitate conflict resolution awakening due to development and management of large-scale oil palm plantations
     Encouraging policy change in favor of farmers, workers and indigenous peoples.
     Conduct public education to encourage the development models based environment.
     Promotion, public education, and campaign for the achievement of ecological justice
     Facilitate the community to have a dialogue with the government, parliament and business community in order to conflict resolution and policy changes of oil palm plantations in Indonesia.
     Strengthening the capacity of members and organizational development.

KOMPAS.com - Pertumbuhan ekonomi China yang menakjubkan berujung pada meningkatnya konsumsi kelapa sawit Negeri Tirai Bambu tersebut. Alhasil, Indonesia bisa ikut ambil bagian memanfaatkan celah kebutuhan tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal Kamar Dagang Impor dan Ekspor Bahan Makanan dan Produk Hewani Republik Rakyat China Wang Huiquan pernah mengatakan rakyat China mengonsumsi minyak kelapa sawit mentah (CPO) sebagai minyak nabati kedua setelah minyak kedelai. Pada dua tahun silam, China mengimpor 24 juta ton minyak kedelai dan 6,4 juta ton CPO. Menariknya, hanya dalam jangka waktu kurang dari lima tahun, konsumsi CPO China menanjak lipat dua.

Data dari berbagai sumber seperti asosiasi kelapa sawit dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kalau Indonesia bisa menggenjot produksi kelapa sawit hingga 50 juta ton pada tahun ini dan mendatang. Angka ini adalah hampir separuh dari total produksi kelapa sawit dunia.

Dari jumlah itu, China memerlukan sekitar seperlimanya. "Pasar dalam negeri memang masih sangat membutuhkan kelapa sawit. Tapi, kami akan memperluas pasar ekspor sehingga kelak 50 persen kami memasok dalam negeri dan 50 persen ke luar negeri," kata Direktur Anam Koto Chandra Wijaya, kemarin.

Chandra, lebih lanjut mengatakan, negara tujuan ekspor nanti adalah China dan juga Malaysia. "Bisnis kelapa sawit memang kian prospektif," katanya menambahkan.

Lebih lanjut Chandra menjelaskan pihaknya baru saja mengakuisisi lahan perkebunan seluas 5.000 hektar milik PT Padang Laweh, di Sumatera Barat. Anam Koto juga berbasis di Sumatera Barat. Menurut Chandra, pascaakuisisi ini, kini Anam Koto mengelola perkebunan kelapa sawit seluas 6.000 hektare. ”Awalnya kami hanya mengelola lahan seluas 1000  hektare,” ujar Chandra yang memulai bisnisnya pada 1997.

Masih menurut Chandra, pada 1997, pihaknya mengambil alih pabrik CPO di Pekanbaru senilai Rp 60-70 miliar, plus mengakuisisi perkebunan di Padang seluas sekitar 1.000 hektare senilai Rp 10-15 miliar.

Ia menambahkan hasil panen saat itu sekitar 500-600 ton per bulan belumlah maksimal. Idealnya, setiap satu hektare kebun kelapa sawit menghasilkan 1.000-1.200 ton tiap bulan. Dengan lahan seluas 600 hektar yang sudah tertanam, produksinya sekitar 800-1000 ton per bulan. Sedangkan, pabrik CPO di Pekanbaru, produksinya sekitar 60 ton per jam atau sekitar 400-600 ton per hari.

Kini, dengan mengelola 6.000 hektare, Chandra berharap produksi sekitar 1.500 ton -2000 ton per bulan. Sebelumnya hanya sekitar 1000 ton per bulan.

Chandra mengaku, sampai sekarang baru sekitar 3000 hektare dari total lahan akuisisi yang sudah ditanami. Tahun ini, patokan target produksi adalah 1.700-2.000 ton per bulan.

Secara perhitungan rata-rata, investasi di bidang perkebunan menempati porsi 80 persen. Sementara, sisanya adalah di bidang pembangunan pabrik CPO. Tiap hektare lahan perkebunan kelapa sawit, dalam catatan Chandra, pihaknya memerlukan dana sekitar Rp 50-60 juta.

Empat

Anam Koto hingga sekarang memunyai empat pabrik CPO. Dua pabrik di Riau berkapasitas produksi 90 ton per jam. Satu pabrik di Sumatera Utara mampu menghasilkan CPO 30 ton per jam. Sedangkan, satu pabrik lagi  di Sumatera Barat, kapasitas produksinya sekitar 34 ton per jam. ”Dengan pabrik pengelolaan CPO yang ada, saya berharap bisa memproduksi CPO sekitar 4 ribu-8 ribu ton per bulan,” katanya.

Pada tahun depan, lanjut Chandra, pihaknya berencana menambah dua pabrik di Kalimantan Barat yang masing-masing memiliki kapasitas produksi sekitar 30 ton per bulan. Pabrik di provinsi ini adalah pabrik tanpa kebun. Paling tidak hingga 2015, Chandra berambisi menambah dua sampai tiga pabrik dengan kapasitas sekitar 90 ton per jam.

Anam Koto sekarang menjual kelapa sawit berikut CPO ke Smart Corporation, Musi Mas, KPN (Wilmar Group) Permata Hijau, Tunas Lampung, dan lain-lain.

Chandra menambahkan tahun lalu perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengelolaan CPO membukukan omzet sekitar Rp 500 miliar- 600 miliar. Dari jumlah itu,  sekitar 80 persen kontibusi berasal dari pabrik CPO dan 20 persen dari perkebunan. Tahun ini, target pertumbuhan omzet sekitar 15-20 persen atau sekitar Rp 700 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat memperpanjang waktu sanggahan bagi Indonesia, untuk menyampaikan bantahan terkait tuduhan kelapa sawit yang tidak ramah lingkungan. Masa bantahan yang seharusnya berakhir tanggal 27 Februari, diperpanjang menjadi 28 maret atau ditambah selama 30 hari.

Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Gusmardi Bustami, di Jakarta, Jumat (24/2/2012) mengatakan, perpanjangan tersebut diberikan agar Indonesia bisa lebih leluasan menyampaikan bantahan.

"Mereka kasih tambahan waktu 30 hari dari batas waktu sebelumnya. Ini harus dimanfaatkan Indonesia sebaik mungkin," katanya.

Dia mengatakan saat ini Kementerian Perdagangan masih dalam tahap membahas dan menuntaskan bahan bantahan untuk diajukan ke pemerintah AS. " Kami yakin bantahan tersebut akan selesai sebelum batas waktu berakhir," ujarnya.

Tanggal 27 Januari lalu p emerintah AS menerbitkan notifikasi environmental protection agency (EPA) mengenai standar bahan bakar dari sumber yang dapat diperbarui, yang menyatakan bahwa bahan bakar minyak nabati atau biofuel yang berasal dari minyak sawit Indonesia belum memenuhi standar terbarukan.

Standar batas pengurangan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan oleh EPA untuk biodiesel dan renewable diesel dari bahan baku sawit, ditetapkan minimal 20 persen. Hasil analisa EPA menyebut minyak sawit Indonesia yang masuk ke pasar AS masih di bawah standar, yaitu 17 persen untuk biodiesel dan 11 persen untuk renewable diesel.  

JAKARTA: PT BW Plantations Tbk, emiten perkebunan kelapa sawit, menargetkan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sepanjang tahun ini mencapai sekitar 132.000 ton hingga 137.500 ton.

Sekretaris Perusahaan BW Plantations Kelik Irwantono mengatakan perseroan menargetkan pertumbuhan produksi CPO sebesar 20%-25% dibandingkan produksi sepanjang tahun lalu yang mencapai 110.000 ton.

“Produksi CPO sepanjang tahun lalu mencapai 110.771 ton, naik 21,4% dari 2010 sebesar 91.255 ton. Adapun target pertumbuhan pada 2012 sekitar 20%-25% dibandingkan 2011,” tuturnya saat dihubungi Bisnis hari ini.

Menurutnya, pertumbuhan produksi CPO sepanjang tahun lalu didorong oleh profil tanaman produksi yang positif. Hal ini dilihat dari mulai banyaknya tanaman baru yang mulai berproduksi.

Adapun pertumbuhan produksi sepanjang tahun ini didorong oleh mulai beroperasinya pabrik ke-tiga perseroan pada awal tahun ini. Pabrik yang berlokasi di Kalimantan Tengah ini berkapasitas 30 ton per jam. (faa)

 PALANGKARAYA, KOMPAS.com - Perusakan perkebunan kelapa sawit terjadi di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Sebanyak 12 orang tersangka telah ditahan karena diduga merusak kebun itu. Perkebunan tersebut dimiliki PT Wana Sawit Subur Lestari (WSSL), anak perusahaan Best Agro International.

Direktur Legal dan Pengembangan Best Agro International, M Wahyu Bimadharta di Palangkaraya, Jumat (24/2/2012), mengatakan, perusakan terjadi di Kecamatan Hanau, Seruyan. "Saya tak ingat nama desanya tetapi perusakan dilakukan dengan menarik pohon-pohon," katanya.

Tanaman itu ditarik dengan truk hingga roboh. Menurut Wahyu, jumlah pohon yang dirobohkan sebanyak 12 batang. Pihak perusahaan mempersoalkan perusakan karena pohon-pohon itu berusia produktif. Kini, Best Agro Internasional menyerahkan kasus itu sesuai hukum yang berlaku.

"Kalau pohonnya yang roboh masih berusia muda, banyak dan bisa dicari. Tapi, pohonnya sudah berusia sembilan tahun," katanya.

Wahyu menerima informasi bahwa mereka yang dijadikan tersangka sudah menjalani proses di Pengadilan Negeri Sampit , Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng.

MEDAN : PT Nusantara Plantation (PTPN) II Tanjung Morawa, Noord-Sumatra stijging van de productie van suiker met 23,83% dit jaar tot 58 356 ton van de realisatie van de productie vorig jaar bereikte 47 122 ton.
"In de eerste 2 weken daarna gemalen rietsuiker fabriek is gestart met de Sei Semayang suikerriet frezen capaciteit bereikt 4.000 ton suikerriet per dag [TCD]," zei Bhatara Moeda Nasution, Managing Director van PTPN II Tanjung Morawa, Noord-Sumatra, heeft vandaag (woensdag, 22 / 02).
Volgens hem zal de productie worden verhoogd tot 8000 TCD, na de molen begon te suikerriet Kuala Madu malen begin maart 2012.
Om de productie van suiker mengenjot, voegde hij eraan toe, PTPN II was om de motorenfabriek te verbeteren met een investering van ongeveer Rp 200 miljard euro, die wordt gebruikt om de machine in de fabriek, die naar verwachting de opbrengst van suiker te verhogen kopen.
Bhatara PTPN II toe te voegen productiviteit van suikerriet zal naar verwachting tot 85 ton per hectare naar 87 ton per hectare te verhogen vanaf 2011 alleen de realisatie van 79,94 ton per hectare. De opbrengst van suikerriet zal naar verwachting ook toenemen tot 7% ​​van de opbrengst van 2011 van 5,87%.
Ondertussen, hoofd Public Relations PTPN II Tanjung Morawa Rahmuddin toegevoegd van de uitsnede van 11 200 hectare in 2011, PT Nusantara Plantation II is geschikt voor het produceren suikerproductie vorig jaar bedroeg 47 122 ton.
Dit cijfer is gestegen ten opzichte van oogstjaar 2010 met een oppervlakte van 9800 hectare. Van de suikerproductie in 2011, legde hij uit, die begon malen de suikerproductie dit jaar zal bereiken maar liefst 850 000 ton rietsuiker of het equivalent van 58 356 ton.
"In deze tijd vorig jaar de planten zijn begonnen met de oogst en is gefreesd in Sei Semayang suikerfabrieken."
Hij voegde eraan toe dat het planten begon in het midden van 2012 dit jaar. Plant is naar verwachting toenemen, ondanks de oppervlakte niet met zekerheid bekend. Door gebruik van twee suikerfabrieken (Sei Semayang en Kuala Madu), productie van suikerriet gemalen continu verbeterd
"De fabriek zal voldoende suiker 5 grote tuin te produceren met steun van de Sei Semayang, Feather China, Helvetia, Klumpang en Saentis," zei hij.
Grootschalige aanplant van suikerriet gefreesd in het jaar 2011 en dit jaar, zei hij, het vergroten van de oppervlakte van vorige ibandingkan 9800 hectare en 47 122 ton en een toename van de productie van de 2009 totaal van 31.000 ton met een oppervlakte van 8585 hectare plantages.
"Management is de toevoeging van suiker productie tot consumptie behoeften in Noord-Sumatra, die 210.000 ton per jaar bereikt te voldoen prioriteit," zei hij.
De invoer van suiker
Terwijl op basis van Centraal Bureau voor de Statistiek van Noord-Sumatra, Noord-Sumatra de invoer van suiker steeg 84,75% of de waarde van US 67,886 dollar miljoen in de periode januari-november 2011 ten opzichte van dezelfde periode het voorgaande jaar met een waarde van US 36.744 dollar miljoen.
BPS hoofd zei Sumut Suharno de invoer van suiker steeg door een toename in volume, gevolgd door de vraag van 51 078 ton naar 88 394 ton.
"Maar als uit de gegevens op maandbasis, de import daalde 1,83% tot de waarde van US 1.449 dollar miljoen in vergelijking met de maand oktober 2011 voor US $ 1.476 miljoen. Voor het land van invoer is Thailand en India, "zei hij. (ESU)B-S

PALEMBANG :Prijs van ruwe palmolie (CPO) in Zuid-Sumatra, woensdag Rp7.647 per kilogram boekte een stijging ten opzichte van de vorige week enige Rp7.484 per kg.
Hoofd van de verwerking en afzet van de plantage, Plantage Bureau van Zuid-Sumatra, Ir Minarsih in Palembang, zei woensdag de prijs van ruwe palmolie (CPO) in dit gebied in de afgelopen maanden is niet stabiel en voortdurend veranderen.
Dit komt omdat prijsveranderingen zijn in de overeenkomst genoemde vergaderingen worden twee keer per maand plaats tussen de makelaar met een aantal plantenbakken op dit gebied, en steken met de marktprijs van de CPO in het buitenland.
CPO de prijzen in Zuid-Sumatra voor deze nog steeds vasthouden aan de overzeese markt, zoals de meeste van de resultaten van een van de goederen geëxporteerd naar consumerende landen, zei hij.
Ten aanzien van de CPO naar het buitenland marketing, aldus Central Statistics Agency (BPS) Sumatra, Zuid-Sumatra CPO export januari-november 2011 geproduceerd 53.737 miljoen dollar aan buitenlandse deviezen of omlaag in vergelijking met dezelfde periode in 2010 bereikte 58.892.000 dollar.
Hoofd van het Centraal Bureau voor de Statistiek van Zuid-Sumatra, Haslani Haris, afzonderlijk gezegd dat de totale inkomsten in buitenlandse valuta van niet-olie-export Sumsel periode van januari tot november 2011, die 4.293 miljard dollar bereikt, verkregen via een aantal van de grondstoffenprijzen.
Hij voegde eraan toe dat het aantal niet-olie-export van grondstoffen Sumsel periode van januari tot november 2011, de valutamarkt is goed voor het grootste deel van de rubber nog steeds de moeite waard is 3.647 miljard dollar, gevolgd door kolen 112.490 miljoen dollar, en de CPO in de derde positie met een waarde van 53.737 miljoen dollar.
Minarsih stelt verder naast het produceren CPO Sumatra ook ruwe olie palmvruchten (FFB) produceert als grondstof.
Daarom is de ontwikkeling van CPO prijzen zijn zeer invloedrijk op TBS berubahan verkoopprijs op het niveau van het landbouwbedrijf, zei hij.
TBS prijzen op het niveau van de landbouwbedrijven op dit moment gekoppeld Rp1.581 per kg, ook toegenomen ten opzichte van eerdere Rp1.547 alleen, 00 per kilogram.
Ondertussen CPO en FFB handel worden gebracht, wordt geproduceerd door middel van het totale areaal van oliepalmplantages in sommige producerende gebieden in Zuid-Sumatra tot bijna 600 duizend hectare te bereiken.
Een aantal van palmolie produceren regio in Zuid-Sumatra, onder andere in Komering Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Muaraenim, Lahat, Pagaralam, Musirawas, Musibanyuasin en Banyuasin wijk, en waaronder een aantal in de Stad van Prabumulih.
 (es/ES/bd-ant)B-D

Kabar tidak menyenangkan menerpa industri pengelolaan kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) Indonesia. Amerika Serikat (AS) menolak penggunaan minyak sawit asal Indonesia, dengan dalih produk minyak sawit mentah dan turunannya, tidak ramah lingkungan.

Namun, pengamat pasar modal Jimmy Dimas Wahyu menyebut, penolakan penggunaan CPO itu tidak akan menimbulkan kendala bagi emiten produsen CPO. Menurutnya, kalaupun kebijakan tersebut benar-benar diberlakukan oleh AS, tidak akan berpengaruh signifikan kepada kinerja saham ataupun fundamental emiten.
"Tingkat ekspor CPO ke luar negeri sangat kecil. Kalaupun ekspor, proporsi terbesar masih ke India yang mencapai 25,1% dari total ekspor CPO Indonesia, lalu ke China sebesar 7,9%," ujar Jimmy, Rabu (15/2).

Analis Reliance Securities, Andy Wibowo Gunawan menilai, adanya aksi embargo itu tidak akan berpengaruh signifikan terhadap ekspansi penjualan CPO emiten perkebunan. "Kebutuhan CPO masih dominan untuk kebutuhan domestik, bahkan kapasitas yang dihasilkan produsen dalam negeri belum memenuhi kebutuhan nasional," urainya, Jumat (17/2).

Andy bilang, sentimen negatif yang ditujukan AS terhadap CPO asal Indonesia, tidak akan memengaruhi permintaan dari importir, seperti China dan India. Pasalnya, jika China dan India berhenti mengekspor CPO dari Indonesia atau Malaysia, maka mereka harus merogoh biaya lebih mahal untuk mengekspor produk substitusi berupa minyak kedelai dari Amerika.

Meski begitu, Wawan Hendrayana, analis saham PT Infovesta Utama menyebut, isu penolakan CPO asal Indonesia itu memengaruhi pergerakan saham produsen CPO di tanah air. Menurutnya, pada saat isu tersebut kian mencuat belakangan ini, harga emiten CPO, seperti Astra Agro Lestari Tbk (AALI) sulit menguat. Bahkan, ada saham-saham yang sampai terkoreksi. "Pada periode 13 Februari - 16 Februari 2012, rata-rata saham emiten CPO terpangkas 5%," ujar Wawan, Jumat (17/2).

Medan. Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Gubsu terkait pengesahan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) untuk 5 kabupaten/kota setelah Medan dan Kabupaten Deliserdang, yakni Tapanuli Selatan, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Asahan dan Mandailing Natal.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Utara (Disnakertrans Sumut) BOTB Sihombing, melalui Kepala Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jamsostek Nyito Suprayogi, mengungkapkan, UMSK untuk Tapanuli Selatan (Tapsel) ditetapkan berdasarkan SK Gubsu Nomor 188.44/89/KPTS/2012 tanggal 3 Februari 2012 untuk 2 subsektor dengan upah terendah Rp 1.340.000 dan tertinggi Rp 1.530.000 per bulan.

Sementara, Labuhan Batu Selatan untuk 11 subsektor dengan upah terendah Rp 1.342.750 dan tertinggi Rp 1.470.000 perbulan dan Labuhan Batu untuk 12 subsektor dengan upah terendah Rp 1.317.750 dan tertinggi Rp 1.355.400 per bulan.

Sedangkan UMSK Asahan untuk 3 subsektor dengan upah terendah Rp 1.297.800 dan tertinggi Rp 1.328.000 per bulan. Selanjutnya, Mandailing Natal untuk 4 subsektor dengan upah terendah Rp 1.350.000 dan tertinggi Rp 1.350.000 per bulan.

Penetapan UMSK ini naik sekitar 5-10% dari Upah Minimum Propinsi (UMP) sebesar Rp 1.200.000 per bulan dan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) dengan upah terendah Rp 1.260.000per bulan dan tertinggi Rp 1.320.000 per bulan.

Suprayogi menjelaskan, pengajuan UMSK hanya dilakukan 8 kabupaten/kota dari sekitar 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut. "Jadi hingga saat ini, sudah tujuh kabupaten/kota yang ditandatangani, kecuali Langkat. Tapi itu juga akan selesai minggu depan," katanya, kepada MedanBisnis, Kamis (16/2).

Dikatakannya, untuk pengajuan UMSK ini berdasarkan penetapan upah minimum kota (UMK). Sementara untuk UMK diajukan 22 kabupaten/kota yakni Medan, Karo, Batubara, Labuhan Batu Utara, Tapanuli Utara, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Tanjung Balai, Toba Samosir, Samosir, Gunung Sitoli, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Asahan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal dan Humbang Hasundutan. "Namun ada dua yang belum keluar SK-nya yakni Langkat dan Binjai," kata Suprayogi.

Sedangkan 11 kabupaten/kota yang tidak mengajukan UMK akan mengikuti UMP dan UMSP yakni Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Pematangsiantar, Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Sibolga, Padang Lawas dan Padang Sidempuan.

Ketua Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sumut Edward Pakpahan, mengatakan, pihaknya memang terus mengawal penyampaian UMSK kabupaten/kota kepada Pempropsu. Ini sangat penting karena menyangkut kepentingan buruh.

"Data yang masuk melalui perwakilan kita yang ikut dalam Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) di daerah, memang sudah ada penandatanganan SK. Meski sisanya masih dalam proses seperti Kabupaten Langkat karena hingga saat ini belum ada draft pengajuannya," kata Edward.

Ia menambahkan, koordinasi pusat dan daerah memang sangat diperlukan untuk merealisasikan SK UMSK ini. Meski diakuinya, hingga saat ini jumlah UMSK pun masih sangat jauh dari yang diminta buruh. Sebab, kenaikan ini hanya sekitar 5-10% dari UMP.

Edward mengungkapkan, hingga kini sistem pengupahan di Sumut memang belum adil. Terlebih dilihat dari kondisi ekonomi serta kebutuhan hidup yang terus meningkat. "Melihat dari kondisi ini, kenaikan UMSK ini seharusnya sekitar 30%. Dengan begitu, baru bisa disebut ekonomi layak.

Namun, tuntutan ini sangat sulit terealisasi. Karena dalam pengupahan, sudah ada sebuah sistem dari pemerintah untuk mengkerdilkan upah. Begitupun, kita tetap meminta pemerintah untuk terus peduli pada nasib buruh dan tidak mengesampingkan hak-haknya," tegasnya. (elvidaris simamora)MBnews/read/2012/02/17/81810