Palm | Kelapa Sawit

Jakarta.Pemerintah diminta lebih tegas dan mendukung upaya menjadikan produk hortikultura sebagai subtitusi pangan selain beras dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional. "Masih banyak kendala yang harus diselesaikan bersama antara pemerintah dan produsen kalau ingin menjadikan produk hortikultura sebagai subtitusi beras menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia," kata Ketua Asosiasi Produsen Benih Hortikultura Indonesia (Hortindo), Afrizal Gindow di Jakarta, Kamis (15/9).

Afrizal mengatakan, komoditas seperti jagung dan pisang bisa menjadi substitusi beras, sedangkan untuk sayuran dan buah-buahan menjadi pelengkap dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Sebelumnya dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional Kadin Indonesia mengundang Hortindo, praktisi industri hortikultura serta Dirjen Hortikultura Kementrian Pertanian dalam diskusi yang diselenggarakan Rabu (14/9).

Afrizal mengatakan, pemerintah sejak awal 2010 seharusnya telah mempersiapkan program pengembangan hortikultura sebagai subtitusi beras.

Dia mengingatkan, siklus perkembangan varian tanaman hortikultura lebih cepat dibandingkan padi sehingga membutuhkan riset yang kuat untuk mengasilkan bibit unggul yang tahan penyakit dan kuantitas produksi yang lebih baik.

"Kalau tanaman padi membutuhkan waktu lima tahun sebelum ditemukan varietas baru yang lebih baik. Sementara, untuk hortikultura hanya dalam hitungan bulan sudah bisa ditemukan jenis yang lebih unggul," ujar dia.

Afrizal juga mengungkapkan salah satu kendala yang membutuhkan dukungan pemerintah dalam pengembangan bibit unggul terkait biaya investasi yang tinggi. Untuk itu, pemerintah seharusnya lebih terbuka kepada investor asing di sektor hortikultura dengan tujuan agar tingginya biaya investasi untuk teknologi dapat diatasi.

Persoalan lain pemerintah haruslah mulai menyediakan lahan di dekat sentra perdagangan untuk ditanami produk hortikultura sehingga dapat mengurangi kesulitan transportasi.

"Seperti buah jeruk Indonesia selalu dianggap lebih mahal dibandingkan jeruk asal Cina. Hal itu semata-mata dipicu persoalan transportasi yang menjadi pekerjaan rumah untuk diselesaikan," ujar Afrizal.

Studi Asian Foundation menunjukkan biaya transportasi di Indonesia bisa mencapai US$0,34 per kilometer padahal standar Asia US$0,22 per kilometer, jelas Afrizal.

Afrizal mengatakan Hortindo juga mendorong penerapan teknologi rumah plastik sebagai pelindung untuk meningkatkan produksi. Ia mencontohkan, cabai yang tidak diberi pelindung hanya sanggup dipanen 1-2 kali setahun sedangkan yang diberikan pelindung bisa mencapai 3 kali dalam setahun.

"Kalau dari sisi pendapatan tanaman cabai yang diberikan perlidungan untuk ukuran luas 1 hektare bisa menghasilkan Rp24-34 juta, sedangkan yang tidak dilindungi hanya mengasilkan Rp10-12 juta saja," kata Afrizal.

Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Hasanuddin Ibrahim mengatakan, Indonesia sudah saatnya memiliki produk-produk hortikultura unggulan untuk dikembangkan sehingga tidak lagi tergantung impor.

Menurut dia, produsen benih unggul hortikultura seperti PT East West Seed Indonesia (Ewindo) diharapkan menghasilkan produk unggulan seperti kita memiliki mangga Indramayu atau Thailand yang memiliki durian montong.

Kendala transportasi, menurut dia, merupakan persoalan yang harus dipecahkan untuk pengembangan hortikultura, faktanya perdagangan di dalam negeri Indonesia jauh lebih mahal dibanding luar negeri. (ant)

Pontianak. Luasnya kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat bisa memperkuat ketahanan pangan di provinsi itu kata, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Prof Dr Abdurrani Muin, MS.

"Untuk pencapaian ketahanan pangan dari hutan diperlukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendaliannya melalui pemanfaatan potensi sumber daya hutan bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di dalam dan sekitar kawasan hutan," kata Abdurrani Muin, di Pontianak, Senin.

Ia menjelaskan, tujuan dan sasaran pencapaian ketahanan pangan dari sektor kehutanan yakni memberikan informasi dan faktualisasi tentang kebijakan strategi serta implementasi kegiatan pembangunan kehutanan melalui penyuluhan berbasis pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Langkah itu dilakukan guna mendukung terciptanya pengelolaan sumber daya hutan yang lestari dan ketahanan pangan nasional, melalui identifikasi potensi dan permasalahan strategi sektor kehutanan terkait ketahanan pangan nasional, pengembangan strategi kontribusi sektor kehutanan terhadap ketahanan pangan nasional yang komprehensif dan menyamakan persepsi para pihak yang peduli dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Menurut Abdurrani Muin, dengan kondisi saat ini, yaitu tingkat konsumsi masih di bawah kecukupan energi minimal (2.200 kilo kalori/hari dan protein sebesar 57 gram/hari per kapita. Di mana kondisi tersebut belum memenuhi kaidah gizi, baik dari segi kualitas maupun keragamannya serta akses masyarakat dalam memperoleh sumber pangan masih terbatas akibat kemiskinan maka harus ada upaya pengembangan strategi kontribusi sektor kehutanan terhadap ketahanan pangan.

Ia menggambarkan, realita dan persepsi tentang pangan dari hutan bahwa masyarakat sudah melakukannya secara tradisional sejak lama dan turun temurun.

Pola pemanfaatan beragam, mulai dari memanen langsung jenis-jenis komoditas hutan hingga mengusahakan lahan hutan untuk memproduksi pangan.

Ia mengingatkan sejak dahulu fungsi hutan begitu penting sebagai penyangga sistem kehidupan di mana peran hutan sebagai pengatur tata air, pengatur iklim mikro dan penyerap karbon serta sumber plasma nutfah baik flora maupun fauna.(ant)

JAKARTA. Penambahan luas sawah baru dari 100 ribu hektare (ha) menjadi 200 ribu hektare tidak menjadi solusi peningkatan produksi beras.

Peningkatan produksi melalui penambahan cetak sawah baru tidak akan pernah berhasil selama tidak ada perlindungan lahan pertanian petani.

"Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memang harus melakukan pembenahan untuk peningkatan produksi. Namun, bukan melalui cetak sawah baru. Itu hanya kebijakan orde baru yang bersifat pragmatis," ujar pengamat agraria Gunawan Wiradi di Jakarta, Sabtu (16/7).

Permasalahan utama pertanian, lanjut Gunawan, adalah kepemilikan lahan pertanian yang sebagian besar dikuasai oleh perusahaan besar. Akibatnya, terus terjadi konversi lahan pertanian menjadi perumahan, dan pembangunan lainnya.

"Selama pemerintah tidak mampu mengendalikan laju konversi tersebut, usaha peningkatan produksi pertanian melalui cetak sawah baru akan sia-sia," tandasnya.

Jakarta. Anggota Komisi IV DPR RI Ma`mur Hasanuddin meminta pemerintah agar memperhatikan data base pangan dan pola transportasi dalam penyaluran pangan antar provinsi di Indonesia.

Dalam siaran pers Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, Ma`mur Hasanuddin yang juga anggota FPKS mengatakan, Prancis sebagai Ketua G20 untuk urusan pangan sudah mengajukan proposal untuk menerapkan data base pangan tiap negara guna memudahkan memetakan pola distribusi pangan global agar kondisi pangan dunia lebih terkendali.

Ia mengatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 33 provinsi dan jumlah penduduk sekitar 237.556.363 jiwa (berdasarkan sensus penduduk 2010), dapat diumpamakan sebagai miniatur dunia.

Karena itu, katanya, untuk mengelola Indonesia, perlu menerapkan pola pikir seperti mengelola dunia, khususnya dalam masalah pangan.

"Apabila kemampuan Indonesia dalam memetakan data pangan dan mampu mendistribusikan hingga ke pelosok di tiap wilayah negara ini, sesungguhnya Indonesia layak untuk mengatur pangan dunia," ungkap Ma`mur.

Namun pada kenyataannya, kata dia, pengelolaan pangan di dalam negeri ini masih sangat banyak yang perlu dibenahi, terutama pada data base maupun sarana transportasi.

Pada 2010, lanjut dia, sering terjadi distribusi pangan lambat akibat kemacetan, terutama di daerah pelabuhan. Kondisi jalan yang buruk dan pengendalian kemacetan menjadi faktor utama pada lambatnya distribusi pangan.

"Kondisi penanganan pangan yang buruk dalam negeri ini, kemungkinan Indonesia belum dipercaya untuk memimpin FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada pemilihan tiga pekan lalu, padahal Indonesia mengirimkan kandidat," keluhnya.

Ma`mur juga mengingatkan pemerintah, terutama menjelang lebaran, pelanggaran-pelanggaran distribusi pangan harap diantisipasi. Tahun lalu, terbukti 510 sarana distribusi pangan melakukan sejumlah pelanggaran. Pengawasan Badan POM di 30 provinsi di Indonesia, mengawasi 1.950 sarana distribusi dan 26,15 persen melanggar atau sebanyak 510 sarana.

Pemerintah juga diminta tidak terlalu percaya diri untuk membuat target-target pertumbuhan ekonomi yang mencapai enam hingga enam koma lima persen. Kenyataan yang terjadi adalah tingkat pertumbuhan yang ada didominasi oleh pola konsumsi masyarakat, bukan atas kestabilan ekonomi.

Ma`mur mengatakan, pangan sangat menyumbang inflasi cukup signifikan. Terbukti di bulan juni 2011, inflasi yang di awal-awal pekan hanya nol koma satu hingga nol koma dua persen, namun di akhir bulan merangkak hingga nol koma lima persen akibat gejolak pangan.

"Perbaikan di semua aspek untuk mengendalikan pangan perlu dilakukan sangat serius seperti mengelola dunia, terutama pada aspek data base dan transportasi, akan sangat membantu Indonesia dalam mengendalikan pangan dalam negeri, sehingga kedaulatan pangan yang dicita-citakan bukan hanya mimpi belaka," pungkas Ma`mur Hasanuddin. (ant)

Oleh : Mei Rosseliny Gultom

Kemiskinan Negara Indonesia seperti kisah klasik yang jika didengar bagaikan hembusan angin lalu, terpatri dalam benak masyarakat untuk menikmati kondisi tersebut bukan menyelesaikannya.

Kondisi kemiskinan seperti ini hanya berujung pada pemikiran "ini salah siapa?" jawaban pun kembali menyalahkan pemerintah. Atau pemikiran lain, "Dasar rakyatnya yang bodoh, malas, tidak mau bekerja keras, sehingga kondisinya miskin dan kelaparan". Pemikiran ini telah menjadi paradigma di masyarakat sehingga tidak ada solusi dan keyakinan bahwa masalah kemiskinan dan kelaparan ini dapat teratasi.

Kelaparan, kemiskinan, kekurangan pangan dan ketertinggalan sudah menjadi kondisi yang dianggap biasa terjadi di Indonesia. Dan benarlah pepatah yang mengatakan "bagaikan tikus mati di lumbung padi". Gambaran tikus mati di lumbung padi sesungguhnya sangatlah tragis. Ada tikus yang mati di tempat yang berlimpah makanan. Kondisi tersebut merupakan deskriptif dari kondisi masyarakat sekarang. Banyak masyarakatnya miskin, kelaparan dan menderita kekurangan pangan di negara subur yang berlimpah kekayaan alamnya.

Beras vs Singkong

Rakyat dan pemerintah sangat menyibukkan diri dengan konsumsi beras yang berlebih. Bahkan pemerintah sibuk sekali dengan impor beras dengan jumlah yang sangat besar, Padahal wilayah kita dikenal sebagai wilayah subur dan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani yang menanam padi. Kesuburan tanah kita juga telah membuahkan hasil yang baik sehingga beberapa tahun yang lalu, Negara Indonesia menjadi Negara swasembada beras. Namun, kini kita harus mengimpor beras dari negara lain agar kebutuhan akan beras terpenuhi. Alasan klasiknya adalah gagal panen yang disebabkan karena cuaca yang saat ini tidak dapat diprediksikan, serta maraknya hama tanaman padi. Selain itu, maraknya masyarakat mengubah lahan pertaniannya menjadi lahan tanaman produksi seperti kelapa sawit juga menjadi ancaman terbaru akan kekurangan beras.

Keadaan impor beras, bukanlah keadaan yang baik malah menjadi image yang buruk bagi Negara kita, mengingat tanah kita subur. Oleh karena itu, sudah seharusnya bahan pangan masyarakat beralih kemakanan alternatif yang setara kadar dan kegunaannya dengan beras (nasi). Kita juga telah tahu bahwa beberapa daerah di Negara ini bahan makanan pokoknya bukanlah beras tetapi sagu, jagung atau singkong. Beras (nasi) menjadi sumber karbohidrat utama bagi tubuh, sama halnya dengan sagu, jagung atau singkong. Sagu memang sangat jarang kita jumpai, demikian juga jagung yang perawatannya sedikit rumit. Namun, singkong dapat menjadi makanan alternatif pengganti beras.

Singkong juga sering menjadi tanaman yang ditanam diladang-ladang masyarakat. Perawatannya pun sederhana serta kecil kemungkinan terkena hama penyakit tanaman. Jika kita membandingkan singkong dan beras, sesungguhnya tidak terlalu banyak perbedaan yang didapat mengenai kelebihannya, justru singkong lebih banyak keuntungannya dilihat dari segi ekonomisnya. Untuk jenis-jenis kandungan yang ada didalamnya, beras dan singkong sama-sama sumber karbohidrat, air, fosfor, vitamin, protein walaupun hanya berbeda kadarnya saja. Jika beras harus dimasak dengan direbus, singkong juga bisa direbus ataupun dibakar.

Jika beras dapat dicampur dengan lauk pauk dalam penkonsumsiannya, seperti ikan dan sayur, singkong juga dapat dicampur dengan ikan, sayur, atau lauk pauk lainnya. Malah keunggulan singkong dari beras yaitu harganya yang cukup murah yaitu kurang lebih seperempat dari harga beras. Sehingga sejumlah uang yang seharusnya dibelikan beras dapat dialihkan menjadi membeli lauk pauk yang dapat menambah gizi bagi tubuh manusia. Singkong juga dapat divariasikan menjadi bahan pangan lain, sepeti jenis kue-kuean dan menjadi tepung. Sangat mungkin untuk mengkonsumsinya menggantikan beras sebagai bahan pokok, karena kondisi kehadiran beras yang semakin menyiksa masyarakat.

Dibatasi Gengsi

Masalahnya, masyarakat saat ini malah "ngotot" harus makan nasi dan mengorbankan dana yang besar untuk mendapatkannya, padahal sesunggunya dana itu bisa dialokasikan untuk hal yang lain. Misalnya untuk lauk pauknya. Lidah masyarakat telah dimanjakan oleh nasi dan menilai orang miskin apabila ia makan singkong. Akibatnya, demi gengsi tersebut rela kelaparan atau makan tidak menentu. Padahal, kita telah tahu bersama bahwa masyarakat Indonesia dikatakan miskin karena penghasilannya yang sangat rendah bukan karena ia makan singkong atau makan beras.

Andai saja masyarakat yang tergolong miskin mau sedikit rendah hati dengan menkonsumsi singkong sebagai bahan pangan pengganti beras maka masyarakat tidak kesulitan untuk makan pagi, siang atau malam. Masyarakat juga tidak perlu kelaparan atau menerapkan makan sehari dua kali, bahkan makan nasi aking. Akan tetapi, masyarakat dapat menikmati enaknya singkong ditambah lauk pauknya karena singkong sangat mudah terjangkau dan harganya relatif murah.

Selain harga singkong yang relatif murah, singkong juga sangat gampang didapat bahkan ditanam sendiri. Tidak ada kamus atau istilah gagal panen dalam menanam singkong. Jika saja rakyat miskin mau sedikit rendah hati dan sabar dengan menanam singkong di halaman depan, belakang, atau samping rumahnya (jika mereka tidak mempunyai lahan), kurang lebih empat bulan mereka sudah dapat memanen singkong tersebut dan dapat mereka konsumsi. Seperti sebuah lagu yang menggambarkan kesuburan tanah Indonesia, bahwa batang kayu diletakkan atau "dicocokkan" ke tanah saja akan tumbuh menjadi pohon karena suburnya tanah Indonesia. Sesungguhnya itu juga menggambarkan gampangnya menanam singkong. Hanya tinggal memotong–motong batangnya, lalu "mencocokkannya" ke tanah maka akan tumbuhlah pohon singkong dan menghasilkan umbi, yang dapat dikonsumsi. Dan kelaparan tidaklah menjadi masalah yang mengglobal bahkan sampai merenggut nyawa manusia.

Demi pemulihan perekonomian Negara, sudah sepatutnya pemerintah tidak menghambur-hamburkan uang hanya untuk mengimpor beras. Akan tetapi dapat mensosialisasikan singkong sebagai ganti beras. Pemerintah perlu belajar dari cara hidup orang tua dahulu yang setiap harinya hanya bisa makan singkong untuk memenuhi perutnya, namun tetap cerdas dan bertenaga. Beras (nasi) hanya dimakan pada saat-saat tertentu saja atau sebagai variasi dari singkong.

Jika memungkinkan seluruh masyarakat Indonesia yang lain (di luar rakyat yang tidak mampu tadi) sepakat untuk memvariasikan makanan pokoknya dengan singkong sekali dalam satu minggu untuk mengurangi konsumsi beras dan dapat mengurangi impor beras. Jika saja 350 juta jiwa penduduk tidak mengkomsumsi beras satu hari dalam satu minggu, yang rata–rata konsumsi beras per orang dalam satu hari (tiga kali makan) 500 gr, kita dapat menghemat beras sekitar 175 ribu ton dalam seminggu dan dalam setahun ada 2,1 juta ton beras yang bisa kita hemat. Jika dirupiahkan, kita dapat menghemat sekitar 1,47 triliun rupiah dengan asumsi harga beras Rp 7000 perkilogram.

Masyarakat sudah seharusnya mandiri dan bijaksana dalam mengatasi kekurangan pangan, jangan hanya menunggu subsidi dari pemerintah berupa raskin. Dengan memakan singkong selama satu hari dalam satu minggu, telah menolong pemerintah untuk lebih focus pada persoalan bangsa yang lain. Selama ini rengekan rakyat telah membuat pemerintah gamang dalam mengambil kebijakan, sehingga kebijakannya hanya sebatas jangka pendek saja sebagai respon atas rengekan rakyat.

Singsingkan gengsi, demi perbaikan perekonomian bangsa dan mulailah makan singkong hanya satu hari dalam seminggu. Mari kita tetapkan hari makan singkong nasional. Ayo makan singkong.

Penulis adalah Alumnus Jurusan Bahasa Inggris Universitas Negeri Medan dan Aktif di UKMKP UNIMED.

JAKARTA. Para Menteri Pertanian yang tergabung dalam G-20 menyepakati transparansi ketersediaan stok dunia lewat bank data. Permasalahannya, Indonesia hingga kini belum memiliki jaringan data tentang ketersediaan stok dalam negeri.

Dirjen Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian Zaenal Bachruddin mengakui, Indonesia memang belum memiliki informasi tentang ketersediaan pangan tiap daerah. Hal ini menyebabkan maraknya spekulan di pasar pangan domestik.

"Tidak ada informasi tentang ketersediaan pangan secara nasional. Karena ketersediaan di Perum Bulog dan swasta belum terkoneksi dengan baik. Mereka belum ada keterbukaan tentang ketersediaan pangan yang dimilikinya," ujar Zainal, Sabtu (25/6).

Menurut Zainal, pihaknya telah membuat model jaringan untuk memberikan informasi tentang data pangan. Jaringan tersebut sekaligus mengkoneksikan antara ketersediaan Perum Bulog dengan swasta.

"Namun, kami masih terkendala pada sistem pendanaan. Diperlukan dana untuk penyediaan hard ware dan software pada tiap dinas pertanian di Indonesia. Bila ada APBNT, maka sistem jaringan pangan itu akan segera selesai. Pokoknya target jaringan informasi selesai pada tahun 2012," tandasnya.

Selain itu, kata Zainal, pihaknya masih bingung untuk melakukan ujicoba penerapan. Jaringan informasi itu akan diterapkan pada daerah lumbung pangan atau langsung di seluruh wilayah Indonesia.

"Yang pasti untuk sementara ini, kita menjalin kerjasama dengan lembaga I-Pasar (Indonesia Pasar). Dengan adanya informasi ketersediaan produksi nasional, bisa jadi Indonesia dapat melakukan ekspor dan mengurangi para spekulan," klaimnya.

Kebijakan berbeda justru diberikan oleh Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurti. Dia mengatakan, deklarasi Action Plan para Menteri Pertanian G20 bersifat umum. Penerapannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara.

Menurutnya, Indonesia sudah mengambil beberapa inisiatif. Indonesia mengusulkan agar lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan membentuk jaringan regional di Asia Timur dan Asia Tenggara.

"Jaringan lembaga penelitian dan pengembangan tersebut akan berkolaborasi dengan Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI) dan perlu didukung oleh Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI). Jaringan penelitian dan pengembangan ini diharapkan mampu mengembangkan GM Seed (bibit-bibit hasil modifikasi genetis)," terang Bayu.

JAKARTA. Para petani dan nelayan meminta pemerintah untuk menekan laju impor produk pangan sehingga memberi peluang kepada petani dalam negeri untuk lebih leluasa memasarkan produk mereka dalam pasar domestik.

Permintaan tersebut disampaikan oleh petani holtikultura dari Lembang, Jawa Barat, Ishak, dalam video conference antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan petani nelayan peserta Pekan Nasional (Penas) XIII Petani Nelayan 2011 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/6).

Menurut Ishak, petani dan nelayan membutuhkan jaminan keberlangsungan usaha di lapangan yang salah satunya harus dilakukan melalui pengendalian impor produk pertanian dan perikanan oleh pemerintah.

Hal senada disampaikan oleh Lukman, petani asal Jambi yang mengeluhkan peredaran gula rafinasi impor di pasaran yang merugikan petani tebu.

"Petani tebu selalu dirugikan dengan beredarnya gula rafinasi," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Presiden berjanji untuk mengawasi peredaran produk impor sehingga tidak merugikan sektor tertentu.
Ia juga berjanji agar pemerintah selalu mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional melalui impor dan upaya peningkatan produktivitas pangan.

Namun, Kepala Negara mengingatkan bahwa perekonomian Indonesia sudah terintegrasi dengan perekonomian global dan karena itu terdapat kerja sama dengan banyak negara lain yang melibatkan kebijakan ekspor dan impor.

"Kita sebenarnya tidak boleh terlalu batasi kerja sama global tapi manakala ada sesuatu yang sangat merugikan komunitas tertentu, pemerintah tidak diam," ujar Presiden.

Pemerintah, menurut Presiden, juga berupaya melakukan intervensi agar tidak terjadi gejolak harga pangan melalui tata mekanisme niaga yang adil sehingga tidak merugikan petani dan konsumen. (ant)

PALEMBANG. Desa-desa di Sumsel kini diwajibkan memiliki cadangan (stok) pangan berupa beras sebanyak 25-50 ton per tahun sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di desa itu.

Program ini harus dilakukan secara terus menerus, sehingga gejolak ekonomi seperti apapun, desa sudah siap karena sudah memiliki ketahanan pangan sendiri.

Hal ini dikatakan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Sumsel Samuel Chatib di Palembang, Selasa (7/6).

Menurutnya, program ketahanan pangan desa harus dilakukan secara terus menerus sebagai bentuk standar pelayanan minimal pemerintah.

Dikatakan, cadangan pangan tidak hanya berlaku di desa yang menjadi sentral produksi pangan, seperti di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin, dan Musi Rawas (Mura).

Sementara daerah yang bukan produsen juga harus mempunyai cadangan pangan sesuai dengan Permendagri No 30 tahun 2008.

Pernan Bulog Dinilai Tak Maksimal

MAKASSAR. Tak puas dengan kemampuan daya serap Perum Bulog Sulsel, Pemerintah Provinsi Sulsel bernencana membangun gudang pangan alternatif. Gudang tersebut, untuk memaksimalkan serapan komoditas pangan terutama beras.

Rapat persiapan pembentukan gudang alternatif digelar, Jumat, 29 April, di Kantor Gubernur Sulsel diikuti SKPD terkait, antara lain Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Badan Ketahanan Pangan Nasional dan beberapa UPTD.

Sekretaris Provinsi Sulsel Andi Muallim usai menggelar rapat mengungkapkan, Sulsel segera mencari solusi jika memang Bulog tidak bisa memaksimalkan penyerapan beras produksi petani Sulsel tahun ini. Menurutnya, sistem pengelolaan gudang pangan alternatif tersebut sudah sangat dibutuhkan karena pada saatnya nanti kemampuan Bulog.

Menurut dia, Bulog hanya menyerap beras berdasarkan kemampuan keuangan atau anggaran yang kucur dari APBN. "Ini sering tidak seimbang antara jumlah kemampuan dengan keinginan petani. Adakalanya juga faktor cuaca atau faktor lain, rakyat menghendaki dibeli seketika padahal Bulog tidak bisa seperti itu," katanya.

Muallim memimpin rapat pembahasan rancangan pembentukan gudang pangan alternatif tersebut dengan membahas anggaran yang harus disiapkan serta struktur organisasi pengelolaannya. Bentuknya belum dipatenkan, namun menurut Muallim, alternatifnya bisa dibuatkan semacam Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) di bawah kendali Badan Ketahanan Pangan (BKP) atau Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikulura atau ke Perusahaan Daerah (Perusda) bekerjasama dengan bank pembangunan daerah.

"Jika hasil rancangannya telah disepakati, tinggal memikirkan pendistribusian beras yang telah diserap. Persoalannya ini kan ketataniagaan nasional. Kalau kita yang mengadakan selanjutnya bagaimana, setelah beras dibeli dibawa kemana," ujarnya.

Di berbagai kesempatan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sering mengeluhkan minimnya daya serap Bulog Sulsel. Karena itu wacana untuk mengambil alih peran Bulog di daerah terus mengemuka.

"Bulog jangan lagi mempersoalkan kualitas beras dan membelinya sesuai dengan harga yang ditetapkan terutama pada saat kondisi cuaca tak menentu seperti sekarang. Inilah saatnya Bulog mengambil peran dengan membantu petani," kata Syahrul.