Palm | Kelapa Sawit

Jakarta. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp173 triliun untuk membangun infrastruktur perikanan di Indonesia timur sebagai program industrialisasi perikanan di Tanah Air.

"Ini dilakukan untuk mengatasi jurang antara produsen tangkapan dan industri pengolahan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, di Jakarta, Senin.

Menurut dia, terdapat kesenjangan antara produsen perikanan tangkapan dan industri pengolahan hasil perikanan.

"Hasil tangkapan yang paling banyak ada di Nusa Tenggara dan daerah sekitarnya di Indonesia timur, sementara industri pengolahan banyak berada di Sumatera dan Jawa," katanya seusai memberikan pidato pada Seminar Pemetaan Logistik dan Distribusi Solusi Menuju Industrialisasi Perikanan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Oleh karena itu, lanjutnya, infrastruktur di daerah timur perlu disiapkan dalam rangka membangun industri pengolahan ikan di daerah-daerah tersebut.

"Bisa berupa jalan tol dan apa pun yang mendukung," ujarnya.

Saat ini, tambahnya, di Bitung telah ada kawasan industri pengolahan yang cukup besar.

"Kegiatan pengolahan sudah berjalan. Industri di sana sudah hidup," katanya. Di daerah lain, Ambon misalnya, Sharif mengatakan pemerintah masih melakukan studi.

Hal utama lainnya yang akan diatasi, ia menambahkan, adalah masalah gudang penyimpanan.

"Di timur banyak ikan, tapi mereka tidak memiliki cold storage," kata dia.

Selain membangun infrastruktur, Sharif menambahkan, pemerintah bersama pemangku kepentingan yang lain telah menyiapkan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) untuk membenahi masalah distribusi produk perikanan ini.

"Kami juga telah memfasilitasi proses distribusi ikan dari Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan, ke Jakarta," katanya. (ant)

Jakarta. Komisi IV DPR RI meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Syarif Cicip Sutardjo untuk segera memenuhi kebutuhan ikan domestik.

Permintaan itu akibat kurangnya pasokan, khususnya ikan tangkap dan ribuan pabrik pengolahan ikan mengalami gangguan produksi.

"Saya kira PR (pekerjaan rumah) besarnya adalah bagaimana memenuhi terget industri dalam negeri. Sekarang itu ada ribuan pabrik yang tentunya butuh supply perikanan yang cukup. Kalau kita ke Jawa Timur sekitar daerah Sidoarjo, Banyuwangi itu banyak industri-industri perikanan sekarang paling tidak sekarang hanya berproduksi antara 40-60 persen. Bahkan pabrik banyak yang tutup, mereka buka di kala musim ikan saja tutup pada waktu ikannya langka," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, E Herman Khaeron di kantornya, Senin.

Herman menambahkan, bahwa terbukanya kran impor ikan selama ini salah satunya disebabkan rendahnya pasokan ikan tangkap tersebut. Untuk mengantisipasi berlanjutnya impor ikan, Herman berharap produksi ikan tangkap lokal dapat lebih ditingkatkan.

"Ini yang kemudian menjadikan kran impor tadi. Saya kira kita tidak tabu, hanya genjot saja produksinya seperti apa menggenjot? Dan saya kira satu hal yang perlu dicapai adalah mereview dulu terhadap rencana strategis sampai 2014. Jadi Pak Cicip nanti kita berikan PR itu,” kata politisi Demokrat itu.

Langkah pertama yang dinilai paling efektif, menurut Herman adalah inventarisasi produk yang ada selama ini. Setelah itu, barulah dikaji persoalan yang ada dan solusi untuk meningkatkan produksi.

"Kita meminta untuk menginventarisasi berapa sih besaran kebutuhan untuk industri perikanan. Kalau sudah diinventarisasi kemudian berapa sih kita dapat produksinya, kemudian dimana sih produksinya, ini tentunya butuh kerja keras untuk mencapai itu".

"Paling tidak mereview terhadap target kemudian mengkaji ulang terhadap rencana strategis terhadap 2014 sehingga kita bisa menurunkan pada tahapan-tahap setiap tahun, dan saya yakin Pak Cicip bisa mengadaptasi kepada baik keatas maupun kebawah. Saya kira bisa mampu untuk berbuat lebih baik," ujar Herman. (ant)

JAKARTA. Subsidi benih dan pakan ikan direncanakan mulai digulirkan tahun 2012. Subsidi pemerintah itu berkisar 50 persen dari harga pasar.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, di Jakarta, Kamis (6/10/2011), mengemukakan, pihaknya sudah mendapat persetujuan DPR RI untuk mendapat public service obligation (PSO), berupa subsidi benih ikan untuk budidaya.

Terkait itu, pihaknya mengalokasikan anggaran khusus untuk subsidi benih, pakan, dan konsep pakan murah.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ketut Sugama, mengemukakan, subsidi benih akan dialokasikan untuk seluruh jenis ikan air tawar. Besar alokasi subsidi diusulkan sebesar 50 persen dari harga benih dan 50 persen dari harga pakan.

Alokasi subsidi diberikan kepada pembudidaya yang sudah berjalan dan ingin meningkatkan kondisi produksi. Selama ini, sektor kelautan dan perikanan belum pernah mendapatkan subsidi benih dan pakan. Terobosan subsidi itu diharapkan bisa meningkatkan produksi perikanan nasional.

"Subsidi benih dan pakan diharapkan mendorong produksi perikanan budidaya," ujar Ketut.

Seperti yang dilakukan para petani ikan mas di Saba Pesong Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang, Madina. Mereka kini beramai-ramai melakukan pemanenan ikan mas-nya untuk segera di tolak ke pedagang penampung.

Seperti diungkapkan Hambali Batubara, petani ikan mas di sana. Dikatakannya, ia telah menabur bibit ikan mas di kolamnya sekitar 6 bulan lalu dan saat ini memang telah siap untuk dilakukan pemanenan. "Saya memang sengaja mengukur waktu untuk pemanenan saat akan menjelang puasa Ramadhan, karena kebiasaannya harga jualnya akan lebih tinggi karena permintaan ikan mas dari masyarakat semakin meningkat," ujarnya, Kamis (28/7), yang ditemui saat melakukan pemanenan di kolamnya.

Namun, kata Hambali, mungkin karena pasokan ikan mas yang terlalu banyak akibat banyaknya petani yang melakukan pemanenan, sehingga saat ini harga ikan mas di tingkat penampung tak juga mengalami kenaikan. "Harganya masih tetap seperti biasanya, Rp20.000 per kg. Padahal di pasar, harga jual ikan mas sudah cukup tinggi yakni berkisar Rp25.000 - Rp26.000 per kg," sebutnya yang mengaku untuk pemanenan kali ini mendapatkan hasil sekitar 1 ton ikan.

Dikatakannya, dalam membudidayakan ikan mas ini tidaklah membutuhkan modal yang terlalu besar. "Saya memiliki 6 ekor ikan mas indukan yang bisa menghasilkan puluhan ribu bibit ikan mas. Tapi tidak semua bibit itu saya besarkan. Sebagiannya besarnya saja jual ke petani lainnya, sedang yang saya besarkan hanya sekitar 3000 bibit di dua kolam berukuran 1 rante," katanya.

Sedangkan hasil penjualan bibit ikan yang ia peroleh, ia gunakan untuk pembelian pellet untuk makanan ikan mas yang akan ia besarkan. "Saya butuh sekitar 1 ton pellet untuk makanan ikan hingga panen dan dananya saya ambil dari hasil penjualan bibit. Sehingga bisa dikatakan saya tidak mengeluarkan modal sama sekali. Dan saat ini saya mendapatkan hasil sekitar 1 ton lebih ikan mas. Itu artinya penghasilan saya selama 6 bulan ini dari membudidayakan ikan mas sebesar Rp20 juta, bersih," ujarnya.

Melihat begitu menggiurkannya penghasilan yang bisa dihasilkan dari pembudidayaan ikan mas ini, Hambali berharap Pemerintah Daerah lebih menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat petani tentang pembudidayaan ikan mas serta membantu dukungan permodalan bagi para petani pembudidaya, terutama untuk pengadaan bibit dan pakan.

Disebutkan Hambali, karena banyaknya petani yang tidak memiliki modal yang cukup untuk membuat kolam dan membeli pakan, akhirnya banyak petani yang membudidayakan ikan mas ini di sawah-sawah yang tengah ditanamai padi sehingga hasil yang didapatkan kurang optimal.

"Pemkab Madina melalui Diskanla memang telah sering memberikan sosialisasi tentang budidaya ikan air tawar, namun tanpa pernah memberi dukungan permodalan. Padahal, jika budidaya ikan mas di daerah ini berkembang, ikan mas yang dihasilkan dari Madina tak hanya mampu menyukupi kebutuhan pasar di Madina tetapi juga bisa dipasok ke daerah lainnya, karena permintaan dari daerah lain juga cukup besar," tandasnya.

Sementara, Kadiskanla Madina Lis Mulayadi yang dihubungi secara terpisah, menyatakan bahwa pihaknya belum lama ini telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang budidaya ikan air tawar di Balai Pembenihan Perikanan Saba Jambu. Pihaknya juga telah melakukan pengelompokan serta pendataan petani ikan di daerah itu. "Kita memang memiliki program untuk menjadikan Kabupaten Madina sebagai sentra budi daya ikan air tawar. Dalam program ini, tentunya masalah pemasaran dan permodalan bagi petani pembudidaya juga kita pikirkan.

Mungkin bisa saja nantinya dengan mengundang pihak ketiga atau investor. Dan itu sedang dalam proses penggodokan kita," katanya.

PURWAKARTA. Petani ikan di Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mengaku usaha mereka melesu karena harga ikan anjlok ditengah melimpahnya produksi ikan di perairan waduk Jatiluhur saat ini.

"Sekarang sedang panen raya, tapi harga ikan merosot dan kemungkinan akan sampai ke level terendah," ujar Baban Purnama, seorang petani ikan di Jatiluhur, Senin (4/7).

Ia menyebutkan harga ikan mas di tingkat petani sekarang ini Rp 11.500 per kilogram dan bertahan sejak dua pekan lalu, sedangkan ikan nila dan patin Rp 10.000 per kilogram.

Ikan mas merupakan primadona dan ditanam oleh sebagian besar petani pembudidaya ikan di perairan waduk Jatiluhur itu.

Menurut Purnama, musim panen ikan di Jatiluhur sekarang ini mencapai puncaknya dengan produksi mencapai puluhan ton setiap hari. Akan tetapi, para petani tidak menikmati hasil panen yang melimpah tersebut lantaran harga ikan jatuh dan tidak seimbang dengan pengeluaran biaya terutama pengadaan pakan.

"Harga pakan terus melambung, sehingga petani tidak memperoleh keuntungan. Dihitung-hitung, ya..pas-pasan. Hanya tidak merugi," ucapnya.

Ia dan para petani lainya mengakui tidak mengetahui secara pasti anjloknya harga ikan mas di pasaran sekarang ini. "Mungkin saja anjloknya harga karena permainan bandar untuk mendapatkan keuntungan besar, di tengah melimpahnya produksi ikan," katanya.(ant)

JAKARTA. Rencana pemerintah yang akan membuka kembali impor udang dipertanyakan banyak pihak karena akan menimbulkan berbagai persoalan.

"Dibukanya keran impor udang justru dikhawatirkan akan memunculkan persoalan baru bagi industri perudangan Indonesia yang saat ini sedang beranjak naik dari keterpurukan," kata Bambang Widigdo, Ketua Komisi Udang Indonesia (KUI), di Jakarta, Minggu (26/6).

Dia mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya reekspor atas udang yang diimpor serta mempertimbangkan secara mendalam atas beberapa hal seperti traceability, keamanan produk, dan penyakit sebelum memutuskan untuk melakukan impor udang.

Dari aspek perdagangan internasional, saat ini negara pengimpor udang semakin memperketat aturan terkait dengan jaminan keamanan produk terutama penggunaan bahan kimia berbahaya.

Untuk mendapatkan rasa aman bagi konsumen, mereka menginginkan informasi lengkap melalui traceability yang dapat menelusuri semua perlakuan terhadap asal muasal udang sejak masih dari pembibitan, proses budi daya, hingga pada proses pengolahan.

Terkait keamanan produk, Bambang mengingatkan sejak beberapa tahun terakhir ini pemerintah Indonesia telah diwajibkan oleh Uni Eropa untuk melakukan monitoring terhadap residu bahan kimia akibat pernah ditemukannya bahan kimia berbahaya.

"Jika saja ada udang yang diimpor kemudian diekspor lagi, apakah kita bisa menjamin bahwa udang tersebut bebas dari bahan kimia terlarang," kata Bambang. (ant)

BANDAR LAMPUNG. Realisasi ekspor udang Lampung mengalami penurunan. Sejak awal 2011, ekspor udang terus merosot. Penurunan ini bertambah tinggi seiring dengan tidak beroperasinya PT Aruna Wijaya Sakti (AWS).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, ekspor udang beku Lampung pada awal Januari mencapai 2.034 ton dengan nilai 17,005 juta dolar AS. Pada Februari, ekspor turun menjadi 1.509 ton dengan nilai hanya 13,462 juta dolar. Sedangkan Maret, ekspor menjadi 2.165 ton dengan nilai 20,269 juta dolar.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Ishak, Senin (6-6), mengatakan kebijakan PT AWS menghentikan sementara produksinya turut memperparah ekspor udang asal Lampung. Penutupan tersebut diperkirakan akan menurunkan ekspor udang hingga 20 ribu ton.

Saat ini luas tambak eks Dipasena tersebut mencapai 16 ribu hektare dengan produksi rata-rata 4 ton per hektare setiap kali panen. Dalam setahun petambah rata-rata bisa memanen 2—3 kali.

Selain karena tidak berproduksinya PT AWS, penurunan ekspor udang ini disebabkan banyak tambak yang terserang penyakit dan virus. "Banyak tambak yang terserang virus sehingga sejak awal tahun jumlah ekspor mengalami penurunan," kata Ishak.

Pasta Udang Kecil

Ekspor udang beku asal Indonesia dikirim ke negara-negara tujuan ekspor, seperti Kanada, China, Jerman, Jepang, Amerika, Vietnam, dan Inggris. Selain udang beku, Lampung juga mengekspor pasta udang kecil. Pasta udang ini diekspor ke Belgia, Jerman, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Spanyol, Inggris, dan Amerika.

Ishak mengatakan ekspor pasta udang ini masih relatif kecil dibandingkan dengan udang beku. Meskipun demikian, ekspor pasta udang kecil mengalami peningkatan. Ia berharap ekspor pasta udang ini bisa terus ditingkatkan, apalagi pasar pasta udang ini masih terbuka lebar. Pasalnya, banyak negara yang membutuhkan pasta udang.

Ekspor pasta udang kecil ini pada Januari 2011 mencapai 613.836 kg dengan nilai sebesar 5,883 juta dolar. Sedangkan pada Februari mencapai 983.026 kg dengan nilai 9,680 juta dolar. Pada Maret 2011, volume ekspor mencapai 1.107.396 kg dengan nilai sebesar 11,423 juta dolar.

"Diharapkan ekspor pasta udang dapat terus meningkat mengingat kebutuhan pasar udang di luar negeri cukup tinggi, sementara produksi dan ekspor masih kecil," kata Ishak.

"Petani yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan harus memiliki surat keterangan itu dari Dinas Peternakan dan Perikanan Musi Rawas," kata Kepala Seksi Produksi Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Musi Rawas Ervan Malik, saat dihubungi Minggu (5/6).

Jumlah kelompok pembudidaya ikan di daerah itu kata dia, mencapai 150 kelompok yang tersebar di Kecamatan Muara Beliti, Tugumulyo, Sumber Harta, Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, dan Kecamatan Purwodadi. Dari jumlah itu baru 30 kelompok yang memiliki CBIB.

Ia menjelaskan, pentingnya surat ini karena pemerintah pusat berencana akan mengekspor ikan air tawar produksi masyarakat setempat dengan syarat mutunya harus terjamin.

Dengan adanya surat tersebut juga dapat digunakan untuk proposal pengajuan bantuan ke pemerintah pusat. "Dengan adanya surat keterangan itu kelompok tani tani dadakan tidak boleh lagi melakukan budi daya ikan secara sembarangan karena tidak ada jaminan kesehatan.

Seperti kelompok yang melakukan budi daya ikan lele, namun di atas kolam ada tempat orang buang hajat atau ada juga yang memakai pestisida untuk ikan.

Untuk itu pihaknya saat ini terus mensosialisasikan kepada petani ikan di daerah itu untuk meningkatkan produksi dan memudahkan pemasaran hasil mereka ke luar daerah.

Produksi ikan air tawar daerah itu pada 2010 mencapai 19.283,28 ton dari areal budidaya seperti kolam air deras, kolam air tenang, sawah, keramba, dan jaring apung. Kemudian areal penangkapan berupa sungai dan waduk atau danau dan rawa, dengan total mencapai 9.007,86 hektare. (ant)

Disamping kandungan proteinnya yang tinggi, memakan ikan memiliki keuntungan lain untuk kita, terutama kala suasana hati tengah buruk. Para ilmuwan menemukan bahwa suatu kandungan di ikan mungkin membantu untuk menetralkan suasana hati yang buruk.

Bahan peningkat suasana hati pada ikan itu disebut DHA. Ini merupakan jenis asam lemak omega-3. Dalam sebuah studi yang digelar selama bertahun-tahun yang dilakukan peneliti Indiana University School of Medicine menyimpulkan bahwa DHA memiliki potensi manfaat terapeutik, seperti rilis pada ScienceDaily.com.

Para peneliti juga menemukan bahwa mengonsumsi suplemen minyak ikan dapat membantu orang dengan masalah penyalahgunaan alkohol dalam menahan keinginan untuk minum. Suplemen minyak ikan mudah didapat di toko atau apotek terdekat. Diketahui, semakin dingin suhu air tempat ikan tersebut tinggal, semakin tinggi jumlah DHA-nya. Ini tentu membuat ikan salmon, herring, dan makarel menjadi lebih unggul.

Hasil ini telah terbukti secara ilmiah terhadap tikus. Namun, ditekankan, bahwa asam lemak pada ikan memiliki begitu banyak manfaat kesehatan lainnya yaitu baik untuk jantung Anda dan tidak ada sisi negatif. Maka itu, tidak ada alasan untuk tidak mengonsumsi ikan.

Bali. Sektor perikanan dinilai menjadi satu sektor yang penting bagi terciptanya ketahanan pangan global yang saat ini bertumpu pada hasil pertanian, kata pejabat.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Prof.Dr.Ir. Indroyono Soesilo,MSc yang sedang mencalonkan diri sebagai kandidat Direktur Jenderal Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menekankan hal tersebut ketika membawa delegasi konferensi tingkat menteri Gerakan Non Blok (GNB) dalam kunjungan lapangan ke Stasiun Riset dan Monitor Tuna Pelabuhan Benoa, Bali.

"Bicara tentang keamanan pangan, orang selalu bicara tentang peningkatan produksi. Saya menawarkan untuk mengangkat perikanan sebagai sumber pangan lain yang belum mendapatkan perhatian maksimal," ujarnya di sela-sela kunjungan.

Indonesia sebagai negara kepulauan disebut Indroyono belum memanfaatkan sumberdaya kelautannya secara maksimal, begitu juga banyak negara perairan lainnya.

Pemanfaatan sumberdaya laut dikatakan Indroyono harus memperhatikan tiga hal yaitu pengawasan penangkapan ikan, budidaya perairan dan pengolahan makanan hasil laut yang memadai.

Dengan semakin terbatasnya lahan yang digunakan untuk perumahan, Indroyono yakin ketahanan pangan global akan bergeser ke produk pangan asal laut.

Stasiun Riset dan Pengawasan Tuna di Benoa didirikan pemerintah sejak menjadi anggota penuh Komisi Tuna kawasan Perairan Hindia (IOTC/ Indian Ocean Tuna Commission) untuk mengumpulkan data dan informasi terkait bagi pemanfaatan periodik tuna.

"Adanya badai seperti El Nino akan menyebabkan adanya krisis ikan di daerah tertentu dan surplus di daerah lainnya. Untuk inilah pusat informasi semacam ini dibutuhkan untuk dapat saling bertukar informasi antar negara," papar Indroyono.

Para anggota delegasi GNB juga mengunjungi Pusat Informasi Mangrove Bali di Benoa, Denpasar karena lahan mangrove juga termasuk dalam salah satu budidaya perairan yang masih dapat terus dimaksimalkan.

Hutan mangrove merupakan habitat dari berbagai vegetasi dan hewan laut yang banyak diantaranya dapat dikonsumsi.

Pusat Informasi Mangrove Bali yang didirikan tahun 2003 atas bantuan dana dari Japan International Cooperation Agency (JICA) itu berada diatas lahan seluas 200 hektar dan berfungsi untuk tempat penelitian dan perlindungan hutan mangrove.

Beberapa jenis hewan yang dapat dikonsumsi dari hutan mangrove itu antara lain ikan, udang, tiram dan kepiting.

Sedangkan kayunya juga dapat digunakan sebagai bahan bakar, bahan bangunan, bahan baku kertas dan beberapa jenis mangrove dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan.

"Akar mangrove juga bisa menahan tanah dan menahan gelombang jika terjadi pasang atau tsunami untuk mengurangi dampak kerusakan," ujar Indroyono

MAKASSAR. Petani di Kabupaten Takalar mulai mengembangkan udang vannamei organik. Uji coba budidaya dilakukan di tambak seluas 70 hektare dan disebari 30 ribu bibit udang. Hasilnya cukup memuaskan hanya dalam waktu dua bulan.

Panen perdana percontohan udang vannamei organik dilakukan oleh binaan Mapasona Sulawesi Selatan, di Kelurahan Lengkese, Takalar, akhir pekan lalu.

Kadir Kelautan dan Perikanan Sulsel, Iskandar yang menghadiri panen perdana mengatakan, percontohan udang vannamei tersebut patut dicontoh. "Ke depannya hal ini akan kita terapkan, apalagi saat ini pasar dunia menginginkan udang yang non kimia," kata Iskandar.

Untuk penyebaran komoditas tersebut, Iskandar mengharapkan pembenihan dilakukan dengan baik. Dia menyerankan petani menerapkan pembibitan udang dengan memberi makanan pelepah batang pisang dicampur pupuk super biota plus. "Kita berharap dengan cara ini mampu mendongkrak produksi udang kita," ucapnya.

Sementara Ketua Mapasona Sulsel Arifin Sarsa mengatakan bahwa produksi udang dengan cara memberi makan batang pelepah pohon ternyata jauh lebih baik dibanding menggunakan pupuk kimia. Mereka telah membuktikannya dengan panen cepat dan hasil melimpah di lahan percontohannya.

"Kalau sebelumnya kita hanya bisa memanen 10 sampai 20 kilogram, dengan pola pembeian makanan dari batang pelepah pisang tersebut, hasilnya bisa sampai 30 kg," jelasnya.

TOBA SAMOSIR. Penyebab matinya sejumlah ikan mas peliharaan milik warga di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Sumaera Utara, belum bisa dipastikan sebagai akibat pembuangan limbah pabrik yang mengalir ke sungai Sitoman di daerah tersebut.

"Penyebab matinya ikan dimaksud belum bisa dipastikan sebagai akibat buangan limbah pabrik tapioka PT. Hutahaean yang berlokasi dalam wilayah tersebut, karena masih dalam tahap penelitian lebih lanjut," ujar Kabid Perikanan Dinas Pertanian Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Tua Pangaribuan.

Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan pengujian sample air sebelum dan sesudah berdirinya pabrik tersebut dan dikirimkan ke laboratorium Dinas Kelautan Provsu, yang ternyata hasilnya memang menunjukkan sejumlah parameter yang berbeda.

"Tetapi kita belum bisa memastikan matinya ikan-ikan tersebut akibat pembuangan limbah pabrik yang mengalir ke sungai Sitoman yang ada di daerah tersebut," jelas Pangaribuan.

Sebab, menurutnya, ada tiga hal yang dapat mempengaruhi kesehatan ikan, yakni karena limbah, lingkungan kotor dan akibat penyakit.

Sebelumnya, warga Desa Ujung Tanduk, Gasaribu dan desa Pintubosi mengeluhkan ikan mas peliharaan mereka ditemukan mati mendadak, diduga akibat pencemaran yang terjadi di Sungai Sitioman, dan telah dilaporkan ke instansi terkait untuk ditindak lanjuti.

Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup Tobasa melakukan kajian cepat dan menyurati PT Hutahaean supaya melakukan uji laboratorium pada air kolam atau sungai untuk dikirimkan ke PT Sucofindo Medan, menguji kualitas air yang kemungkinan menjadi penyebab matinya ikan tersebut.

General Manager Pabrik Tapioka PT Hutahaean, Ferry Syahflansein, didampingi HRD Dungdung Simanjuntak disaksikan Kapolsek Laguboti, Dan Ramil, Camat Laguboti serta masing-masing Kepala Desa dan Sekdes ketiga desa dimaksud telah menyerahkan bantuan sebagai ganti rugi bagi warga.

Dungdung Simanjuntak menjelaskan, begitu ada laporan warga, pihaknya langsung meresponnya, sebab menurutnya visi dan misi pabrik Tapioka PT.Hutahaean adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Perusahaan tidak berniat merugikan warga, bahkan berupaya meningkatkan kesejahteraan, terbukti dari kerja sama sistem plasma antara perusahaan dengan warga yang sudah mencapai sekitar 300 hektar tanaman singkong yang tenaga kerjanya hampir 90 persen warga Laguboti," katanya.

Jakarta. LSM Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan, lolosnya ribuan ton ikan impor yang sebelumnya ditahan karena diduga tidak memiliki sejumlah dokumen impor yang lengkap dinilai merupakan preseden buruk. "Ini adalah preseden buruk yang memicu semakin derasnya arus impor ikan ke dalam negeri," kata Sekretaris Jenderal Kiara, M Riza Damanik di Jakarta, Senin (25/4).

Ia menyatakan keheranannya karena setelah hampir sebulan ditahan, ikan impor yang ditahan tersebut bisa diloloskan atau dilegalkan untuk memasuki pasar domestik. Menurut dia, hal tersebut bisa membuat orang mempertanyakan konsistensi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertekad menjaga perlindungan terhadap konsumsi perikanan di dalam negeri.
Selain itu, lanjutnya, lolosnya ikan impor itu juga dinilai mempertaruhkan kualitas perdagangan produk perikanan.

Riza mengingatkan, permintaan ikan impor di Indonesia pada saat ini telah mencapai sebanyak tiga juta ton, dengan dua juta ton permintaan masuk dari wilayah DKI Jakarta. Selain itu, fakta masih besarnya jumlah impor dan ekspor ikan juga merupakan akibat dari berbagai kesepakatan perdagangan bebas yang diikuti oleh pemerintah Indonesia, tapi dengan tanpa adanya strategi komprehensif untuk kepentingan industri nasional.

"Tidak dapat dimungkiri, jika kesepakatan perdagangan bebas membuka kran sebesar-besarnya bagi produk ekspor dan impor dari dan ke Indonesia," katanya. Berdasarkan data Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan KKP, hingga pekan ketiga April 2011, terdapat sekitar 12.060 ton produk ikan impor yang tidak diizinkan masuk ke Indonesia.

Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 2.360 ton yang telah dilepaskan karena mendapat izin dari KKP. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menegaskan, impor ikan tidak boleh sembarangan masuk ke dalam negeri dan pemerintah hanya mengizinkan impor ikan khusus seperti jenis Salmon dan Kamachi yang dimakan orang asing sebagai bahan baku restoran.

Ketentuan izin impor perikanan, ujar dia, bertujuan untuk pengendalian impor ikan karena selama ini muncul indikasi banyak ikan beku yang diimpor untuk tujuan perdagangan dan konsumsi sehingga merusak pasar produk perikanan dari dalam negeri. (Ant)

MAKASSAR. Sulsel terus menggenjot produksi udangnya untuk program kebangkitan udang dengan Better Management Practice (BMP). Tahun ini, Sulsel menargetkan produksi sebesar 26.774 ton.

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Sulkaf Latief, dalam rapat evaluasi perkembangan kerjasama Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) dan Pemprov Sulsel di Hotel Santika, Rabu, 6 April.

Hadir pada kesempatan tersebut Project Coordinator ACIAR untuk pengembangan Udang Sulsel, Dr Richard Callinan, Prof Peter Edwards, (Penilai Kemajuan Proyek ACIAR), Dr Ageng Herianto (Project Coordinator Pengembangan Udang Sulsel dari UGM), juga Arief Taslihan dari BBAP (Balai Budidaya Air Payau) Jepara, dan M Natsir Amin, dari BBAP Takalar.

Pencapaian 2010 sebut Sulkaf, 92,90 persen dari target 23.918 ton atau sekitar 22.220,2 ton. Pencapaian tersebut lebih tinggi dari pencapaian 2009. Pada 2009, pencapaian sebesar 82,9 persen dari target 21.498 ton. Dinas Perikanan dan Kelautan Sulsel sendiri kata Sulkaf, telah melakukan pembinaan pembudidaya sebanyak 228 kelompok. Pada 2009, sebanyak 112 kelompok tersebar di 18 kabupaten kota dengan jumlah paket bantuan sarana produksi sebanyak 1.830 paket.

Sedangkan pada 2010, kelompok yang dibina 106 kelompok di 19 kota dengan jumlah paket bantuan 1.910 paket. "Pada 2011, paket bantuan sarana produksi 1.020 pake," jelasnya.

Dr Richard Callinan, didampingi Ageng Herianto menjelaskan, proyek BMP ini sudah berjalan empat tahun, pihaknya mengkonsentrasikan pembudidayaan udang rakyat di Sulsel dan Jateng untuk udang windu. Masalah utama pembudidayaan udang windu kata Richard adalah penyakit yang tidak tertanggulangi. "Kita mengemas hasil penelitian dari India untuk diadaptasikan ke Indonesia," paparnya.

Hal pertama yang diliat kata dia, bukan produksi, tapi penyakit khususnya penyakit bintik putih. Jika penyakit itu sudah tertanggulangi maka produksi udang dengan sendirinya akan meningkat. Budidaya udang itu sebut Richard, lahannya sudah tidak ideal karena kondisi lingkungan.

"Kita mau sesuaikan dulu dengan kondisi lingkungan. Kata kuncinya menyesuaikan pada tebarnya. Petani maunya menebar sebanyak-banyaknya, tapi kita harus sesuaikan dulu dengan lokasinya," sahutnya.

Penyakit bintik putih sudah dikenal tahun 90-an tapi belum ada obatnya. Jika penyakit ini menyerang dalam waktu dua tiga hari udang akan habis. Porgram budidaya ini sendiri diberlakukan di Pinrang, Barru, dan setelah itu ke Pangkep. Udang windu idealnya dua ekor per meter persegi. Udang windu ini potensial di Pangkep, Barru, Pinrang, dan Bone. Juga didukung Sinjai, Bulukumba dan Luwu Raya.

MUARADUA - Masyarakat di sekitar Danau Ranau digemparkan dengan peristiwa langka, yakni perubahan geologias danau. Peristiwa ini ditandai ribuan ikan berbagai jenis yang mati. Bahkan warga sekitar ada yang menemukan ikan “semah” dalam bobot lebih dari 40 kg.

Menurut warga, penyebab matinya ikan diduga akibat keracunan air danau yang dicemari belerang dampak perubahan geologis danau. Bahkan naiknya belerang mengubah pola warna air danau dari yang biasanya biru jernih kini menjadi hitam kemerah-merahan. Bau khas belerang pun cukup menyengat.

Samsudin, warga Bandar Agung mengatakan, jenis ikan yang paling banyak keracunan yakni jenis ikan yang memiliki gelembung udara di dalam tubuhnya seperti ikan mas, mujair, nila, semah, dan jengkak. ‘’Hingga kemarin, ikan yang mati mencapai 2 ton lebih,’’ ujarnya yang menyebutkan peristiwa banyaknya ikan mati disebut bentilihan.

Dikatakannya, ada empat lokasi ikan yang mengalami keracunan, yakni Haniarong, Way Hening, Batu Anda dan Nehara. “Dari keempat lokasi ini terparah (ikan paling banyak mati) di dua lokasi, Batu Anda dan Nehara. Lokasi ini masuk kawasan Danau Ranau,” ujarnya.
Peristiwa bentilihan ini, lanjutnya, pertama kali diketahui nelayan yang mencari ikan di Ranau pada malam hari. “Dari situlah nelayan beramai-ramai menangkapnya dengan sauk, ada juga yang dipanah, ”katanya.

Peristiwa luar biasa ini menjadi berkah bagi nelayan dan warga sekitar. “Ikan dijual ekoran dan rantaian, bukan dijual kiloan harganya pun murah untuk satu ekor ukuran 2 kg dijual Rp20 ribu,” kata Ijah, guru SD di Bandar Agung.

Kadis Perikanan OKUS Ir Sarmadi Ilyas tak berhasil dihubungi. Sementara, Kadinkes Ismail MO SK Mkes mengatakan, terkait masalah yang menyangkut gejala perubahan geologis danau hingga menyebabkan banyak ikan mati tak berdampak dan mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar. ‘’Sebagai antisipasi melalui Puskesmas Banding Agung kita menyiagakan petugas medis bila ada dampak dari perubahan geologis danau dengan ikan yang mati setelah dikonsumsi warga,’’ ujarnya yang mengimbau warga tak mengonsumsi air danau.

Oleh : Abdul Gaffar

Setiap tanggal 6 April peringatan Hari Nelayan. Seringkali dimaknai dari aspek historis dari pada kontinuitas eksistensinya sebagai pemasok protein (baca: ikan) dan sebagai sumber dari tumbuhkembangnya pengetahuan serta pengembangan nasib ekonomi nelayan.

Urgensi hari nelayan sudah patut dipikirkan, karena nelayan merupakan salah satu bagian terpenting dan terbesar dari warga negara di negeri ini. Beberapa negara pun sudah lama merayakannya, seperti Filipina, India, Trinidad and Tobago, dan lainnya. Mereka menyebutnya fisherfolk day atau fisherman day. Pada hari-hari itu pesta nelayan menjadi pesta rakyat yang luar biasa dan mampu mendatangkan ratusan turis manca negara.

Di Indonesia partisipasi perayaan Hari Nelayan hampir dipastikan tidak ada dan boleh kita bilang kurang begitu proaktif. Padahal, Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan laut diperkirakan mencapai 6,7 juta ton per tahun. Taruhlah, jumlah nelayan tradisional yang ada sekarang ini berjumlah sekitar 2,7 juta jiwa. Dari jumlah penduduk nelayan tersebut, 80 persen di antaranya nelayan skala kecil dan tradisional dengan kapasitas kapal di bawah 30 gross ton (GT) yang sampai saat ini masih menjadi komunitas terpinggirkan dan masih berkutat pada lingkaran kemiskinan.

Kesemuanya tertumpu pada kemampuan modal yang lemah, permainan harga jual ikan, jeratan utang ke tengkulak, dan terbatasnya daya serap industri pengolahan ikan masih menjadi persoalan keterpurukan yang masih dialami oleh para nelayan. Dalam periode 2009-2014, Kemen-KP menetapkan target produksi perikanan 353 persen melalui program andalan yaitu minapolitan yaitu konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan sistem manajemen kawasan dengan prinsip efisiensi, kualitas dan akselerasi serta terintegrasi yang terdiri dari fasilitas pemasaran, perdagangan, serta sarana dan prasarana pendukung usaha.

Salah satu strategi dalam melaksanakan kebijakan dan program kerja Kemen-KP adalah Grand Strategy yang diberi nama The Blue Revolution policy. Menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil produk kelautan dan perikanan menuju peningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2015 seperti dalam visi kementerian kelautan dan perikanan bukanlah ambisi semata yang tanpa alasan. Karena luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi dengan panjang garis pantai seluruhnya sekitar 14 persen panjang garis pantai dunia. Potensi sumber daya ikan di laut tersebut diperkirakan mencapai 6,7 juta ton per tahun yang terbagi di perairan Indonesia sekira 4,4 juta ton dan di perairan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sekira 2,3 juta ton pertahun.

Tak bisa dielak lagi, di tengah-tengah potensi laut yang sangat begitu besar justru kantong-kantong kemiskinan banyak terletak di pemukiman nelayan. Memang banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan baik secara alamiah, struktural, maupun kultural. Secara alamiah laut memang sulit diprediksi, gelombang tinggi, angin kencang atau badai, serta rusaknya alam membuat hasil tangkapan semakin sedikit.

Di satu sisi masyarakat nelayan mempunyai kelemahan secara struktural. Salah satunya, kemampuan modal yang lemah, manajemen rendah, kelembagaan yang lemah, di bawah cengkeraman tengkulak, dan keterbatasan teknologi. Penyebab kondisi kultural juga bisa mendorong nelayan semakin terjun ke jurang kemiskinan, kekayaan alam yang besar sering meninabobokan kita semua. Ketergantungan pada sumber daya laut mengakibatkan terjadi kepasrahan, dan ini berakibat tidak adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Dengan demikian, pemerintah perlu membuat alternatif strategi peningkatan produksi dengan dukungan permodalan dari perbankan. Bagi para nelayan, jaminan keberlangsungan dan kenyamanan pendapatan mereka tentu akan membantu pemerintah menyukseskan pembangunan sehingga nelayan bisa sejahtera dan pemerintah terbantu.

Negara harus benar-benar menjamin keberlanjutan sumber daya laut dan perikanan nasional demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan semua rakyat, khususnya nelayan tradisional dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Serta diperlukan kemitraan antara nelayan besar dengan nelayan kecil dengan sistem yang adil dalam memadukan teknologi penangkapan modern dan tradisional. Bukan sistem tengkulak yang terus menjerat kemiskinan nelayan.

Dalam rangkaian Hari Nelayan kali ini, perlu kiranya pemerintah memberikan motivasi kepada kelompok-kelompok nelayan untuk terus melakukan aktivitas kenelayanannya. Motivasi dimaksud dapat dimulai dengan segera merealisasikan penyediaan asuransi keselamatan dan jiwa, serta penyediaan bahan bakar secara merata (adil). Kemudian, mempraktekkan komitmen internasional untuk melindungi perairan tradisional, termasuk hak-hak nelayan kedalam kebijakan nasional.

Kita berharap, pemerintah semakin proaktif dalam melakukan advokasi dan arahan kepada para nelayan, tidak melulu menjadikan hasil jerih payah nelayan sebagai salah satu aset pertumbuhan ekonomi negara. Tapi yang terpenting, memperhatikan nasib baik dan kesejahteraan para nelayan. Selamat Hari Nelayan Nasional! ***

Penulis adalah Kolumnis dan Kepala Riset Kajian Sosial pada The Banyuanyar Institute

Bengkulu. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Padang Panaek Desa Pasar Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko, Propinsi Bengkulu menyiapkan areal persawahan seluas 4 hektare yang tidak berfungsi untuk dibangun kolam ikan. Kepala Desa Pasar Sebelah, Tabrani di Mukomuko, Kamis (31/3), mengatakan, seluas 4 hektare sawah milik petani desa itu sampai sekarang tidak bisa dimanfaatkan lagi, untuk itu, sesuai kesepatakan bersama, masyarakat pemilik lahan setuju dibangun kolam ikan.

"Sebanyak 16 petani yang memiliki areal persawahan di desa ini sepakat menjadikan lahan persawahan yang tidak produktif lagi untuk pembangunan kolam ikan," ungkapnya.

Ia mengatakan, untuk pembagunan petak kolam ikan, desa membutuhkan bantuan dari Pemerintah setempat, sekaligus bantuan untuk bibit ikan yang akan dipelihara oleh Gapoktan.

"Usulan berupa proposal telah kami susun, dalam waktu dekat program desa ini akan kami sampaikan kepada dinas terkait untuk dibangun petak sawah dan bantuan bibit ikan," ujarnya.

Tabrani menjelaskan, sebelumnya Gapoktan Padang Panaek dibantu pemerintah setempat telah membuka ksebanyak empat petak kolam ikan dengan total bibit mencapai 15.000. "Kolam dibangun oleh gapoktan dibantu oleh pemerintah, serta bibit ikan nila sebagian dibeli oleh kelompok dan sisanya dibantu oleh pemerintah," urainya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko Eddi Apriyanto, mengatakan, pemerintah siap mendukung semua program yang diusulkan oleh Gapoktan di daerah ini. yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah selama ini selalu memberikan bantuan tetapi belum bermanfaat untuk petani. Kedepan gapoktan diminta supaya lebih mandiri dalam memikirkan program yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat," urainya.

Ia menjelaskan, pada 2010 pemerintah telah menyalurkan bantuan untuk 10 Gapoktan di daerah ini mencapai 32.000 bibit ikan perkelompok, untuk kedepan, gapoktan yang harus menyampaikan program kepada pemerintah. "Kami berikan kesempatan kepada Gapoktan untuk menyampaikan usulan program yang ingin mereka jalankan, sehingga bisa menjadi pedoman dinas untuk memberikan bantuan," urainya.

Sementara itu Bupati Kabupaten Mukomuko Ichwan Yunus, mendukung usaha gapoktan mengembangkan potensi kolam ikan di daerah ini. "Kita ingin masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri jangan hanya mengandalkan untuk jadi Pegawai Negeri Sipil," ujarnya usai membuka kegiatan panen perdana ikan nila milik Gapoktan Padang Panaek Desa Pasar Sebelah. (ant)