Palm | Kelapa Sawit

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kota Medan, Eka R Yanti Danil, mengatakan, pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang (3B) dan aman harus dapat dinikmati oleh masyarakat dalam jangka panjang dan berkesinambungan. Sehingga tidak akan ada kekhawatiran jika terjadi naiknya harga sari salah jenis pangan khususnya beras.

"Peran pemerintah daerah, perguruan tinggi, mahasiswa dan media pers sangat dibutuhkan untuk mengubah pola pikir masyarakat agar pangan pokok bukanlah beras saja melainkan ada alternatif lainnya dengan potensi gizi yang sama," ujarnya kepada wartawan, Senin (27/6) di Medan.

Dikatakannya, dengan keadaan produksi beras 32 juta ton, singkong 19 juta ton, dan jagung 13 juta ton per tahunnya dapat membuat Indonesia surplus pangan. Sebab pangan non beras akan tercipta dan merangsang produksi pertanian sehingga dapat meningkatkan perekonomian pedesaan lokal.

Dicontohkannya, beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah, makanan pokok masyarakat adalah tiwul. Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Madura biasa makan jagung dan pisang. Penduduk di Papua dan Maluku, Maluku Utara makanan pokoknya sagu dan umbi-umbian lokal.

Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan, Prof Posman Sibuea menambahkan, sasaran percepatan peragaman konsumsi pangan adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang dicerminkan tercapainya skor pola pangan harapan (PPH) sekurang-kurangnya 93 pada 2015 (saat ini 83) dan mendekati ideal 100 pada 2020.

“Konsumsi umbi-umbian, sayuran, buah-buahan pangan hewani ditingkatkan dengan mengutamakan produksi lokal. Dengan begitu konsumsi beras turun sekitar satu persen per tahun,” ujarnya.

Jika pangan pokok masyarakat lokal diartikan secara sempit atau hanya beras maka terciptalah dikotomi beras dan non beras. “Bagi masyarakat yang daya belinya rendah terhadap beras menyebabkan mereka kekurangan kalori dan protein. Padahal masih ada alternatif lainnya untuk mengganti sumber gizi selain beras tersebut,” terangnya.

Untuk itu, lanjutnya, jika mau bebas dari rawan pangan atau kelaparan, lingkaran setan kemiskinan harus diputus yakni bisa dengan proses pemberdayaan untuk memandirikan masyarakat agar mampu mengatasi persoalannya dengan memberikan akses terhadap sumber daya produktif, terutama di pedesaan. "Bukan dengan derma yang menciptakan kemalasan," tuturnya.