Palm | Kelapa Sawit

BANDUNG. Divisi Regional (Divre) Bulog Jawa Barat menambah jumlah impor beras dengan dalih untuk kebutuhan operasi pasar (OP), dan pengadaan beras rakyat miskin atau raskin. Selain impor dari Thailand, Bulog juga membeli beras dari Vietnam.

Kepala Divisi Regional (Divre) Bulog Jabar Usep Karyana mengakui, dari 30 ribu ton stok beras untuk kegiatan OP dan Raskin, sebagian di antaranya merupakan impor dari Thailand dan Vietnam.

"Stok beras untuk OP dan Raskin masih sekitar 30 ribu ton. Dengan rincian, 200 ton impor dari Thailand. Dan, sisanya impor dari Vietnam, serta pengadaan sendiri," ujarnya, Senin (21/11).

Namun, Usep enggan menyebutkan jumlah total impor beras dari Vietnam dengan alasan belum dipasarkan. "Yang jelas kami (kembali) menerima impor dari Vietnam. Soal jumlahnya belum bisa kami ungkapkan sekarang," jelas Usep.

Menurutnya, kebijakan impor itu sifatnya vertikal, Bulog di daerah, provinsi, kabupaten, dan kota hanya melaksanakan tugas, yaitu memasarkan sesuai kebutuhan. "Sekarang ini banyak yang beranggapan seolah Bulog di daerah yang berwenang membeli beras impor. Itu, penilaian yang keliru," tandasnya.

Usep menjelaskan orientasi pengadaan beras impor khusus untuk kegiatan OP dan Raskin, selain menekan harga di pasaran. "Karena harga beras di pasaran kini tergolong normal. Karena itu, kami tidak akan memasarkan beras impor tersebut," kata Usep.

Sebelumnya, Divre Bulog Jabar memasarkan beras impor asal Thailand melalui OP ke sejumlah pasar tradisional di Bandung dan sekitarnya, dengan harga bervariatif, yaitu antara Rp6.100 hingga Rp6.450 per kilogram. Kebijakan Bulog itu sempat ditolak Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) Jabar.

Melalui ketua pelaksana harian Entang, HKTI Jabar menolak kebijakan Bulog yang telah memasarkan beras impor ke sejumlah pasar trsdisional, serta beberapa lokasi lainnya.

Menurutnya, ini sama dengan membunuh petani lokal. Sebaliknya, pemerintah pusat, melalui Bulog yang ada di daerah (provinsi, kota dan kabupaten), menyuburkan petani di luar negeri. Hal ini dinilai sebagai kebijakan yang keliru.

Setelah penulis amati, beras "Thai Rice" ini lebih berkualitas dari jatah raskin bulan-bulan sebelumnya. Warnanya lebih putih, tidak berkutu, tidak berbatu dan aromanya lebih harum. Hal ini tentu menggembirakan para penerima raskin yang selama ini memakan beras kualitas rendah. Tak jarang pula mereka "mengoplos" jatah raskin dengan beras lainnya yang lebih baik kualitasnya agar layak dimakan.

Di satu sisi kita perlu mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan jatah raskin dengan beras yang berkualitas. Orang miskin memang harus diberi beras yang berkualitas agar memiliki energi untuk bisa bekerja dengan maksimal sehingga pendapatan bertambah. Kesadaran dari pemerintah ini seharusnya tetap berlanjut untuk bulan-bulan berikutnya dengan memberi yang terbaik buat rakyat miskin.

Tapi di sisi lain, kita patut bersedih. Jatah raskin "made in" Thailand itu menandakan bahwa kita belum berswasembada beras. Indonesia yang mengaku sebagai negara agraris ternyata masih mengimpor beras dari negara lain, ini tentu mengundang tanda tanya.

Pemerintah mengklaim produksi padi yang pas-pasan dan alasan untuk memenuhi cadangan stok milik pemerintah di Perum Bulog menjadi pembenaran dilakukannya impor beras, yang setiap tahun menghabiskan devisa negara hingga triliunan rupiah.

Parahnya, importasi beras, khususnya dari Thailand dan Vietnam, terus dilakukan selama puluhan tahun. Dari sini saja terlihat bahwa memang tidak ada niat dari pemerintah untuk merealisasikan swasembada beras. Tidak ada upaya nyata untuk mendorong peningkatan produksi beras, baik melalui intensifikasi (peningkatan hasil panen padi per hektar) atau dengan ekstensifikasi (membuka lahan pertanian baru untuk tanaman pangan).

Kedaulatan apalagi yang masih kita miliki sekarang? Jawabannya, tidak ada. Karena dalam urusan pangan pun kita sudah tidak memiliki kedaulatan. Urusan pangan alias urusan perut pun kita tidak bisa mandiri. Untuk urusan pangan ini kedaulatan kita ternyata sudah tersandera. Beras produksi petani kita ditekan habis oleh produk impor. Harga beras impor lebih murah membuat petani kita gigit jari. Buah-buahan impor, sayur impor, kedelai impor, ubi kayu (singkong) pun diimpor. Para petani kita menangis karena jadi anak tiri di negeri sendiri.

Lahan Pertanian

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang mencapai 1,4% per tahun ternyata tidak dianggap sebagai sinyal untuk menambah jumlah produksi beras dan tanaman pangan lainnya. Bertambahnya penduduk Indonesia seharusnya menjadi landasan pemerintah untuk mendorong petani meningkatkan usaha pertaniannya. Petani-petani generasi baru harus diciptakan dengan menyediakan lahan serta sarana dan prasarana pertanian lainnya.

Namun, kenyataannya pemerintah justru terkesan abai. Peningkatan produksi beras tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk. Nasib petani yang menjadi ujung tombak turun-naiknya produksi beras justru tidak diperhatikan. Bahkan alih-alih memfasilitasi petani agar termotivasi meningkatkan produksi beras, pemerintah justru terus mengimpor beras dalam jumlah besar. Aktivitas impor pangan ini dimanfaatkan oknum tengkulak dan pedagang untuk menekan harga hasil panen petani.

Selain itu, setiap tahun, lahan pertanian justru mengalami penyusutan. Salah satunya karena alih fungsi lahan pertanian untuk keperluan dan usaha bidang lainnya. Setiap tahunnya di areal lahan pertanian justru banyak dibangun perumahan, mal serta pusat bisnis.

Menyusutnya lahan pertanian, tidak ada antisipasi yang disiapkan, baik melalui upaya intensifikasi dengan menerapkan teknologi untuk meningkatkan produksi beras atau menyiapkan lahan-lahan baru. Di sisi lain, kebijakan pemerintah juga belum sepenuhnya berorientasi dan mendukung para petani yang sebenarnya menjadi garda terdepan produksi beras. Lihat saja, petani tidak pernah lepas dari garis kemiskinan.

Saat ini, luas lahan persawahan di Indonesia hanya 7,7 juta hektar dan itu terbagi pada lahan tadah hujan dan lahan rawa lepas. Rata-rata produksi beras per hektar sebesar 5,1 ton gabah kering giling (GKG) dan konsumsi beras mencapai 139 kg per tahun per kapita. Menurut perhitungan, terdapat kekurangan pasokan beras sebanyak 20 kg kapita per tahun. Jadi, pemerintah menganggap impor memang harus dilakukan untuk menutup kekurangan kebutuhan beras tersebut. Ini artinya, gembar-gembor pemerintah bahwa produksi beras nasional surplus hanya isapan jempol belaka.

Saat ini hanya 54% petani yang memiliki lahan pertanian sendiri dan rata-rata luas lahannya tidak lebih dari 0,35 hektar per orang. Dengan kondisi ini, kita dapat mengetahui betapa minimnya pendapatan petani, penghasilannya hanya cukup buat makan. Tidak ada dana lagi untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

Para petani di Thailand, Vietnam, China, Eropa dan Amerika mendapat subsidi dan nilainya per tahun bisa mencapai miliaran dolar AS. Pemerintah negara-negara tersebut menjaga harga hasil panen petaninya dalam kisaran ideal. Namun, di sisi lain, harga jual pangan produksi dalam negerinya masih bisa terjangkau oleh masyarakat lainnya.

Selain itu, mereka melakukan proteksi yang sangat ketat terhadap produk pangan

dari luar dan mengutamakan hasil produksi dalam negerinya. Sehingga tingkat kesejahteraan para petani di negara-negara tersebut jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan Indonesia.

Nasib Petani

Menjadi petani di negeri ini identik dengan sejuta kesialan. Saat hendak menanam, petani terbentur modal dan sulit mangakses aneka sarana produksi pertanian. Kalaupun ada, harganya selangit. Dalam hal modal, dengan alasan tidak bankable, perbankan enggan mengucurkan kredit.

Saat sudah tanam, anomali iklim membuat kekeringan atau banjir datang, setelah itu hama dan penyakit meruyak merusak tanaman. Didesak kebutuhan sehari-hari yang tak terelakkan, pada hari-hari menunggu panen petani terpaksa berhubungan dengan rentenir atau pengijon. Begitu panen, mereka tak berdaya menghadapi tengkulak yang memainkan harga sesuka mereka.

Setelah panen justru menjadi hari yang merisaukan, karena petani menjadi konsumen dan harus membeli pangan dengan harga mahal. Ujung dari lingkaran ini, petani tak berdaya dan termarginalkan, baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Logis jika petani tidak bangga disebut pak tani. Padahal, di negara lain petani itu profesi terhormat dan dijadikan simbol kepahlawanan dan semangat kerja keras.

Survei Pertanian Nasional (2000) menemukan, 80% pendapatan rumah tangga petani kecil disumbang dari kegiatan di luar pertanian seperti ngojek, dagang dan pekerja kasar. Fakta ini menunjukkan tak ada lagi "masyarakat petani", yakni mereka yang bekerja di sektor pertanian dan sebagian besar kebutuhan hidupnya dicukupi dari kegiatan itu.

Punahnya masyarakat petani sudah lama diketahui. Kajian perdesaan selama 25 tahun (Collier dan kawan-kawan, 1996) menemukan fakta getir, tenaga kerja muda di pedesaan Jawa kian langka.Yang tersisa hanya pekerja tua-renta dan tidak produktif, yang lambat responsnya terhadap perubahan dan teknologi. Kalaupun ada petani muda, mereka terpaksa bertani karena tak terserap bekerja di sektor formal.

Jumlah petani di atas usia 50 tahun mencapai 75%, usia 30 - 49 tahun hanya 13%, sisanya 12% berusia kurang dari 30 tahun. Krisis tenaga kerja pertanian tinggal menunggu waktu. Akhirnya, pertanian identik dengan kemiskinan, gurem dan udik, serta tidak menarik tenaga terdidik dan generasi muda di pedesaan.

Hal ini akan mempengaruhi kemampuan petani dan sektor pertanian dalam menopang pangan (food), pakan (feed), sandang-papan (fibre), dan energi (fuel) secara berkesinambungan untuk menjamin kualitas (jiwa, raga, dan kecerdasan) warga dan generasi mendatang. Negara yang kuat akan tercipta jika petani kuat.

Sektor pertanian tidak lagi bisa memberikan penghidupan layak bagi para petani dan tenaga kerja di sektor pertanian. Hal ini bukan hanya meningkatkan pengangguran dan kemiskinan di pedesaan, tapi secara pasti meningkatkan kesenjangan desa-kota dan sektor pertanian-industri, dan pada akhirnya akan melumpuhkan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Pemerintah memang tidak salah memberi jatah raskin dengan beras dari Thailand, tapi alangkah baiknya jika jatah raskin itu merupakan hasil dari petani kita sendiri.

Penulis adalah pemerhati masalah sosial-kemasyarakatan.

Indonesia sejak selama dikenal sebagai negara agraris. Bentangan luas tanah di zamrud khatulistiwa ini telah menjadi surga bagi jutaan penduduk Indonesia dalam menggantungkan hidupnya. Masih teringat dalam benak sepenggal syair lagu klasik, demikian bunyinya, "bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu, tiada badai tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman…". Namun bak jauh panggang dari api, kini syair lagu tak seindah dengan kenyataan.

Tidak berlebihan kalau mengatakan sebenarnya negara kita sedang mengalami krisis pangan, bayangkan saja impor tidak hanya terjadi pada komoditas beras, yang paling menggelikan kita juga mengimpor garam. Kementrian Perdagangan memperkirakan tahun 2012 Indonesia akan mengimpor garam pada kisaran 1000.000-200.000 ton. Mungkin orang akan bertanya, bukankah Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan yang membentang dari Sabang sampai Merauke, lalu dimana yang menjadi masalah? Universitas di Indonesia juga cukup masif untuk menghasilkan tenaga-tenaga ahli untuk memproduksi garam. Dalih cuaca yang diwarnai hujan sepanjang tahun rasanya tidak bisa diterima sepenuhnya, bukankah ada banyak daerah yang dijadikan sebagai sentra penghasil garam? Kalau kita mengimpor barang-barang elektronik yang canggih dengan kemampuan inovasi teknologi yang tinggi mungkin kita masih maklum, tapi kalau garam saja sudah di impor, entah apalagi jadinya negeri ini!

Kebijakan pengelolaan pertanian sangat erat kaitannya dengan upaya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang mensyaratkan pertumbuhan tidak hanya berorientasi kuantitatif tetapi juga kualitatif. Hal ini bisa tercermin dari kemajuan kualitas manusia Indonesia. Faktor pangan menjadi pendukung untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas. Pendapatan petani yang rendah yang tercermin malalui Nilai Tukar Petani (NTP) manambah mimpi buruk para petani kita. Hal ini diperparah dengan sejumlah bencana lain yang dialami petani. Bayangkan saja, dari hasil perhitungan yang dilakukan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), kerugian yang diderita petani padi pada tahun 2011 mencapai Rp 4,8 trilliun, hal ini dipicu oleh penurunan produktivitas tanaman padi.

Lalu yang menjadi pertanyaan harus dari manakah kita mulai mengurai benang kusut pertanian kita? Sejumlah persoalan pelik tengah menerpa, yang kalau di inventarisasi rasanya tidak akan pernah habis. Misalnya saja kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam penggantian biaya gagal panen sebesar 3,7 juta per hektar hingga saat ini belum terealisasi, ironisnya sebagian besar petani tidak tahu. Belum lagi masalah infrastruktur pertanian yang tak kunjung selesai. Pembangunan irigasi disejumlah daerah sentra penghasil pangan selalu terkendala, mulai dari segi pembiayaan sampai manajemen penanganan proyek yang carut marut. Laju konversi lahan pertanian juga menjadi isu yang berkembang saat ini. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memberikan sanksi bagi siapa saja yang mengonversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian serasa tak bergaung.

Pemerintah perlu bekerja lebih keras lagi dalam menangani sejumlah persoalan yang ada. We can’t do business as usual! Hal ini bisa dimulai dengan penerapan kebijakan atas undang-undang yang telah dikeluarkan. Kebijakan pertanian juga perlu diarahkan pada pola yang sifatnya swadaya. Maka dari itu tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) perlu ditingkatkan sebagai motor penggerak pertanian. Kebijakan moratorium pengangkatan PNS baru tenaga penyuluh perlu dipertimbangkan ulang, karena saat ini kebutuhannya mendesak. Banyak petani kita yang mengalami gagal panen karena minimnya pendampingan dari tenaga ahli dibidang pertanian yang mampu mengoptimalkan produksi. Maka tidak heran sepertinya petani kita berjuang sendiri ditengah hiruk-pikuk yang ada.

Berani Spesialisasi!

Dalam teori ekonomi dikenal istilah spesialisasi, teori ini lahir dari ekonom besar Adam Smith. Dia percaya kalau sejumlah orang mengerjakan bagiannya sesuai dengan spesialisasi dan kemampuannya maka produktivitas dari orang tersebut akan meningkat, hal ini dikarenakan setiap orang terbiasa mengerjakan pekerjaan yang sama, sehingga hal ini akan mendorong peningkatan keahlian dalam bidangnya. Selanjutnya teori ini dikenal division of labour. Rasanya Indonesia perlu untuk mengambil pelajaran penting dari teori ini. Tidak usah latah dalam mengembangkan nano-teknologi, pengembangan tenaga nuklir atau bidang lain yang perlu energi besar dalam mengembangkannya, bukan berarti tidak perlu. Hanya saja saat ini rasanya tidak terlalu urgen untuk dikerjakan, kalaupun mau dikerjakan hendaknya diarahkan kepada hal-hal yang mendukung pertanian kita. Misalnya saja dalam hal pengembangan industri. Tentu kita jauh ketinggalan dibanding AS atau Jepang, namun kita bisa mendorong pengembangan industri yang berbasis pertanian.

Selanjutnya kembangkan konsep link and match. Di kampus tempat penulis belajar ada sebuah fakultas yang menekuni masalah pertanian, setiap tahun dihasilkan sejumlah penelitian penting dalam bidang pertanian, belum lagi dikampus-kampus lain yang memiliki fakultas pertanian. Yang menjadi pertanyaan kemanakah selanjutnya hasil penelitian tersebut diterapkan? Sayang kalau hanya berujung pada penulisan diatas kertas belaka alias penulisan skripsi. Mari mulai memberdayakan sejumlah sumber yang ada. Pemerintah perlu menjemput bola dengan memanfaatkan hasil penelitian tersebut untuk mengembangkan pertanian di daerah-daerah. Sayang kalau sarjana-sarjana pertanian yang ada dan penelitian yang mereka hasilkan tidak diberdayakan. Maka tidak heran kalau fenomena yang penulis lihat sarjana pertanian justru bekerja di bank. Entah karena faktor penghasilan? Prestise? Atau karena pemerintah yang kurang perhatian? Tak ada yang bisa menjawab, karena jawaban bersifat relatif.

Ya… terlepas dari sejumlah persoalan yang ada, rasanya masih ada kesempatan untuk berubah, asalkan ada niat yang baik dari sejumlah stakeholder. Hal ini demi menyelamatkan jutaan penduduk yang hidup dari pertanian, juga jutaan penduduk yang masih dan akan terus makan dari hasil pertanian, termasuk penulis sendiri sebagai mahasiswa yang nge-kost, yang tiap paginya harus keluar kamar cari makanan untuk sarapan. Semua itu hasil dari pertanian kita. Maka selamatkan pertanian! Selamatkan Ani!

Penulis ialah mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan USU, yang hidup dari hasil pertanian.

SEMARANG. Stok beras di berbagai gudang Bulog Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan beras miskin (Raskin) masih berjumlah 321.847 ton, namun demi alasan untuk memenuhi kebutuhan raskin, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengimpor beras sebanyak 180.000 ton.

Impor beras itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Raski hingga tiga bulan ke depan. Kebutuhan Raskin di Jateng rata-rata 60 ribu ton per bulan.

Kondisi tersebut ironis, karena persediaan beras miskin di berbagai gudang Bulog di Jateng masih mencapai 321.847 ton, karena hingga September ini baru berhasil menyerap 56,47% dari target penyerapan 2011 sebanyak 570.000 ton. Bahkan pada Oktober mendatang ada beberapa daerah yang mengalami panen.

Keputusan impor beras Provinsi Jateng tersebut diungkapkan Gubernur Jateng Bibit Waluyo usai mengikuti evaluasi pertebuan di

aula kantor Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

"Rencana impor beras untuk memenuhi kebutuhan Raskin ini karena stok raskin di gudang Bulog semakin menipis, sehingga memerlukan impor untuk menutupi kekurangan kebutuhan beras tersebut," kata Bibit Waluyo.

Bulog tidak menerapkan strategi yang tepat dalam pembelian gabah, padi atau beras milik rakyat, imbuh Bibit, seharusnya pembelian gabah maupun padi ini bisa dilaksanakan saat panen raya, tepatnya bulan Januari-Maret 2011, sebagian bisa disimpan di gudang, sedangkan sisanya dapat dibagikan dalam bentuk raskin dan cadangan beras untuk pemerintah daerah.

Namun langkah ini tak diambil Bulog, lanjut Bibit, hingga mengalami defisit raskin dan impor tersebut bakal dialokasikan untuk pembagian raskin mulai bulan Oktober hingga Desember 2011.

Kebutuhan beras masyarakat miskin di Jateng, menurut Bibit Waluyo, mencapai 60.000 ton per bulan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan untuk tiga bulan mendatang, maka total impor raskin untuk Jateng mencapai 180.000 ton.

Dari laporan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian yang diterima di Jakarta, Selasa (17/5) menyebutkan, dari luas serangan tersebut yang mengalami puso atau gagal panen mencapai 2.183 ha. "Luas serangan ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Erma Budiyanto.

Pada periode Januari-April 2010, tambahnya, luas serangan OPT pada tanaman padi mencapai 235.965 ha dengan tingkat puso 2.613 ha. OPT utama yang menyerang tanaman padi yakni penggerek batang, wereng batang coklat, tikus, blas, kresek dan tungro.

Pada tahun ini serangan tikus merupakan yang paling luas yakni mencapai 64.274 ha sedangkan pada 2010 penggerek batang padi menyerang hingga 74.417 ha. Disusul kemudian serangan hama kresek mencapai 61.121 ha, wereng batang coklat 48.855 ha, penggerek batang padi 47.645 ha, blas 12.342 ha dan tungro 6.866 ha.

Menyinggung dampak luas serangan terhadap produksi pangan tahun ini, dia mengatakan, jika dibandingkan luas tanam yang mencapai 3,16 juta ha maka masih sangat kecil apalagi yang puso hanya 2.183 ha. Sedangkan pada empat bulan pertama 2010 luas tanaman padi mencapai 14,12 juta ha.

Sementara itu luas serangan OPT pada tanaman jagung selama Januari-April 2011 mencapai 6.164 ha dengan tingkat puso 2 ha. Tingkat serangan OPT pada jagung tahun ini naik dibandingkan periode sama 2010 yang seluas 5.135 ha namun angka kegagalan panen lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 12 ha.

Sedangkan serangan OPT pada tanaman kedelai selama 2011 yakni seluas 1.339 ha lebih rendah dari tahun lalu 1.946 ha dengan puso 8 ha. OPT pada tanaman jagung yakni bulai dan tikus sementara yang menyerang kedelai ulat grayak dan penggerek polong.

Menyinggung upaya yang telah dilakukan Kementerian Pertanian untuk pengendalian OPT pada tanaman pangan, Erma mangatakan, antara lain melakukan gerakan pengendalian OPT baik secara swadaya oleh petani maupun pemanfaatan bantuan pestisida dinas propinsi maupun kabupaten serta cadangan nasional.

Melakukan kegiatan surveillance di 10 kabupaten di Propinsi Jatim yakni Kabupaten Jember, Situbondo, Madiun, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Bondowoso dan Gresik. Kegiatan serupa juga dilakukan di Jateng meliputi Karanganyar, Sukoharjo dan Klaten serta Banten yakni di Serang dan Tangerang. (ant)

Oleh : Jhon Riaman Purba, SP

Saya yakin pasti kita boleh berbangga hati menjadi warga negara Indonesia. Karena negeri ini di anugerahkan Tuhan Yang Maha Pencipta dengan segala kekayaan yang luar biasa, mulai dari kekayaan budaya, laut, keindahan alam dan tanah yang subur.

Tentunya membicarakan mengenai kakayaan kita, pasti banyak yang akan dibahas karena kekayaan yang ada berbanding terbalik terhadap fakta yang ada. Dimana, kekayaan yang ada tidak membawa kamakmuran bagi rakyat Indonesia. Khususnya untuk ini, saya membicarakan mengenai petani.

Petani dalam buku A.T.Mosher dalam "Pembangunan Pertanian" mengatakan petani adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan usahatani. Jadi di Indonesia rakyat hidup sebagai petani sebanyak 60 % dan sektor pertanianlah yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Kehidupan petani di negeri ini semakin sulit sulit rasanya untuk hidup layak.

Menurut perkiraan BPS Tahun 2010 jumlah rakyat miskin sebanyak 31 Juta jiwa dan terbanyak jumlah yang miskin itu adalah petani, khususnya petani yang bergerak di bidang pangan dalam artian kemiskinan itu sekarang lebih banyak di desa.

Kita boleh mengingat tahun 1980an, menjadi petani adalah kebanggaan, makanya dulu ada istilah "petani berdasi" tetapi sekarang menjadi petani adalah mereka yang dekat dengan kemiskinan. Pertama, petani Indonesia memang masih rendah tingkat sumber daya manusianya, apalagi kondisi sekarang usia produktif petani sedikit yang bergerak bidang pertanian, karena generasi muda (tenaga kerja produktif) tidak banyak bergerak dibidang pertaniaan, lebih banyak bekerja di bidang Industri atau jasa.

Rasio Pendapatan Lebih Tinggi di Bidang Non Pertanian

Karena rasio pendapatan lebih tinggi di bidang non pertanian dari pada pertanian, tingkat produktivitas tenaga kerja di bidang pertanian yang paling rendah dibandingkan sektor yang lain. Rendahnya tingkat sumber daya petani membuat mereka sulit mengembangkan inovasi baru dan akses informasi mengenai usahatani. Cara bertani yang terus diwariskan belum bisa menjadi acuan pengembangan usahatani, perubahan iklim dan kondisi lahan yang kritis dibutuhkan ekstra inovasi demi peningkatan produksi usahatani petani. Jadi tuntutan sumberdaya kompetitif petani urgen dibutuhkan sekali.

Kedua, terbatasnya lahan pertanian, lahan hal utama dalam pengembangan produksi pertanian, kepemilikan lahan pertanian sekarang rata-rata 0,6 ha atau indentik dengan petani gurem, hal ini mengacu kepada Undang Undang Agraria, dimana lahan yang sangat produktif dan berkualitas itu banyak dikuasai pemerintah dan pihak investor asing untuk tanaman perkebunan, contohnya: boleh kita lihat tanah milik PTPN IV yang ditanami tanaman perkebunan tanahnya rata dan dekat akses jalan sedangkan tanah yang dimiliki petani ditambah sempit dan juga bergelombang.

Jadi, pemberian lahan kepada petani harus menjadi orientasi bagi pemerintah. Ketiga. Ketersediaan informasi, minimnya informasi harga dan inovasi pertanian yang mudah dijangkau sangat sulit diperoleh, terkhusus informasi harga-harga produk pertanian dan komoditi yang bisa dikembangkan yang dibutuhkan oleh pasar.

Padahal era zaman sekarang erat dengan pengembangan informasi melalui kemajuan teknologi informasi, tetapi hal ini tidak menjadi momentum bagi petani untuk meningkatkan bergaining petani, khususnya mengenai harga komoditi di pasaran.

Dan terakhir kebijakan pemerintah yang kurang peduli terhadap petani, khususnya dukungan sarana produksi pertanian (sabprodi) bantuan untuk pupuk subsidi yang kurang jelas prosedurnya, pemberian bibit yang tidak berkualitas dan dukungan kredit dalam usahatani yang sangat berbelit-belit.

Dukungan untuk kebijakan khusus dalam organisir hargapun pemerintah tidak berpihak kepada petani, lebih mementingkan kehidupan konsumen daripada produsennya sendiri, kasihan hidup petani. Ketiga kondisi diatasd memaksa petani untuk tetap menjadi hidup tak wajar di negeri ini.

Apa yang Harus Kita Lakukan?

Kita boleh belajar bagaimana China mengembangkan pertanian yang dapat mengangkat kehidupan petani. China sekarang menjadi negara pertumbuhan ekonomi nomor dua di dunia mengeser posisi Jepang.

Memang keberhasilan China terakhir ini adalah karena mereka bekerja keras untuk menjadi yang terbaik, kemungkinan besar 10 tahun kedepan AS bisa bergeser posisinya. China juga masih banyak rakyat miskin, terutama mereka yang bekerja di pertanian.

Akhir-akhir ini pemerintah mengenjot mereka untuk bekerja di sektor Industri dan meningkatkan padat teknologi dibidang pertanian. Jadi orientasi mereka sebenarnya adalah sumber daya manusianya. Jadi yang pertama dan sangat urgen yang dilakukan pemerintah kita adalah orientasi program bergerak dari pedesaan, jadi yang harus dilakukan adalah peningkatan sumber daya manusia petani, mulai dari pelatihan-pelatihan bagi petani mengenai usahatani mereka, dalam artian ini harus menjadi program prioritas.

Sistim ini dapat di giatkan kembali oleh penyuluhan pertanian, dalam artian pemerintah menjamin satu desa didampingi oleh penyuluh, mereka bergerak menjadi mediator sekaligus menjadi pengawas program pemerintah pusat bagaimana aplikasi di pedesaan.

Kebijakaan ini bisa juga dibantu oleh Sarjana yang ada di pedesaaan untuk mendorong prinsip membangun desa melalui sarjana atau boleh kita terapkan seperti konsep yang digagas Anies Baswaden, Rektor Primbana yang mengkonsep " Indonesia Mengajar" dimana Sarjana di beri satu tahun mengajar di pedelamaan dengan konsep kearifan lokal, memang mereka terlebih harus ikut pelatihan sebelum terjun ke lapangan.

Antusias sarjana yang berminat sangat luar biasa, saya pikir mereka bukan mengejar gaji, tetapi sebuah beban sebagai kaum intelektual turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Dari antusias itu banyak yang berminat, berarti masih banyak generasi muda jiwa nasionalisme masih tinggi. Atau seperti gagasan dalam bidang peternakan " Sarjana Membangun Desa (SMD) "dimana menggerakan wirasausaha baru di desa yang nanti menjadi inovator untuk desa tersebut.

Kedua " Klinik Pertanian" petani harus memang "learning by doing" artinya petani tidak bisa banyak teori, tetapi langsung belajar apa yang diterangkan, klinik menyediakan segala kebutuhan petani mulai biro konsultasi penyakit dan obat yang diberi, demplot –demplot pengembangan berbagai jenis tanaman dan informasi mengenai harga pasar komoditi pertanian dan peluang komiditi yang bisa diunggulkan ke depan.

Konsep ini dimulai dulu tingkat kecamatan, dari kecamatan akan dikembangkan lagi yang akhirnya disetiap desa ada klinik-klinik pertanian.

Kita berharap pemerintah harus sangat serius memikirkan hal ini, kalau kita berharap mengurangi kemiskinan maka mulailah dari kemiskinan itu berada, artinya dari jumlah kemiskinan paling banyak adalah petani, terutama petani tanaman pangan dan hortikultura, maka mulai dari mereka. ***

Penulis pemerhati pertanian dan eksekutif GEPER (Gerakan Peduli Pertanian)

Oleh : Hidayat Banjar

Masih terngiang-ngiang ditelinga saya ketika beberapa waktu lalu seorang rekan melontarkan pertanyaan, "Harga beras di Indonesia termahal di dunia, tetapi kenapa petaninya miskin?".

Pertanyaan itu, saya jawab, boleh jadi karena petani Indonesia hanya sekadar instrumen (alat) dari industri pertanian, bukan pelaku.

Sepanjang petani kita tidak berdaulat atas tanah dan hasil pertaniannya, sepanjang itu pula hasil jual komiditi pertanian tidak ekuivalen dengan kesejahteraan mereka. Adalah wajar di saat Rakeras HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) I yang digelar di Medan, kita bertanya: kapan petani berdaulat atas tanah dan hasilnya?

Lihatlah hasil survei Badan Pusat Statistik (2003) yang menyebutkan 85 persen petani Indonesia ialah petani gurem dan petani tak bertanah. Lalu benarkah petani Indonesia masih dapat disebut petani jika merujuk defenisi WHO dan ilmu pertanian yang diajarkan di kampus-kampus?

Dua Hektar Lahan

Rekan saya Ir Fadmin Prihatin Malau yang alumnus Fakultas Pertanian salah satu universitas di Medan mengemukakan, menurut definisi ilmu pertanian, yang dimaksud petani adalah pemilik sedikitnya dua hektar lahan dan hasilnya. Definisi WHO juga demikian, yang dikatakan petani adalah individu yang berkuasa atas lahan minimal dua hektar serta hasilnya.

Maka ketika digelar Rapat Kerja (Rakernas) I Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) pada 26-28 April lalu yang bertema "Bersatu dan Bangkit, Petani Makmur, Berdaulat dan Bermartabat" pertanyaan: ketika harga besar mahal kenapa petani tetap miskin? adakah mendapat tempat di relung-relung hati para petinggi HKTI?

Logikanya, ketika harga produk pertanian naik (mahal), niscaya petani akan mendapat margin lebih yang mengantarkannya jadi sejahtera. Kenyataannya, petani kita tetap saja miskin. Bahkan, di media-media kerap kita baca, untuk membeli bibit pun terkadang harus utang sana-sini. Ironis. Kenapa bisa demikian?

Jika merujuk dari data statistik 2003 tersebut, kita menemukan jawabannya, 85% petani kita tak berdaulat atas lahan dan produk pertanian yang dihasilkannya. Jika hanya mengerjakan lahan orang lain, masih pantaskan petani yang 85% tersebut disebut "petani"? Tidakkah mereka sesungguhnya hanya buruh dari industri pertanian?

Seperti juga banyak nelayan kita yang dewasa ini hanya buruh dari kapal penangkap ikan. Seberapa besar pun hasil tangkapan mereka, gajinya telah ditentukan oleh toke (pengusaha) kapal ikan. Sang petani juga demikkian, seberapa besar pun hasil pertanian yang mereka hasilkan, gajinya telah ditentukan oleh para toke pemilik lahan pertanian alias petani berdasi.

Maka harapan Rakernas HKTI I yang sekaligus HUT HKTI ke-38 dapat menjadi ajang untuk mencari solusi terhadap besarnya ketergantungan pada impor komoditi pertanian seperti saat ini boleh jadi akan terwujud. Tetapi harapan untuk menjadikan petani Indonesia – terutama petani gurem yang jumlahnya 85 % – sejahtera akan menjadi tanda tanya besar.

Benar apa yang dikatakan Ketua Harian DPN HKTI Pusat, Dr Sutrisno Iwantono kepada media (baca berita di media-media terbitan 26 April 2011), tujuan mengurangi komoditi pangan impor, agar terjadi penghematan anggaran negera sehingga bisa dialihkan untuk perbaikan infrastruktur. Ya, Kalau impor komiditi pangan dapat dikurangi, niscaya anggaran negara dapat dialihkan kepada pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan lain sebagainya.

Tidak Otomatis

Berkurangnya impor komoditi pangan, tidak otomatis meningkatkan kesejahteran petani jika sang petani tidak berdaulat atas tanah dan hasil pertaniannya. Padahal Sutrisno Iwantono mengatakan: "Dengan begitu, diyakini kesejahteraan petani dalam empat tahun ke depan juga akan meningkat," (Seputar Indonesia, Selasa, 26 April 2011 halaman 4).

Sutrisno menjelaskan, dalam Rakernas HKIT I akan disusun program kerja untuk tahun 2011-2015. Program inilah yang nantinya akan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran HKTI di seluruh Indonesia.

Dia juga memaparkan, impor komoditi pertanian dalam setahun saat ini sudah mencapi 12 miliar US dolar. Untuk itulah harus dicari upaya menurunkan impor komoditi pertanian sebesar 50 persen dalam empat tahun ke depan dengan tujuan untuk meningkatkan para petani kecil.

Dengan diturunkannya impor pertanian, maka negara bisa mengehmat anggaran, dan mengalokasikan anggara sebesar 12 miliar US dolar setahun itu untuk perbaikan infrastruktur pertanian. Sebab, katanya hingga saat ini masih terdapat 500 ribu hektar lahan irigasi yang rusak. "Kalau anggaran mengimpor itu kita alihkan untuk perbaikan infrastruktur irigasi maka produktifitas pertanian Indonesia juga akan meningkat. Termasuk juga kita bisa mendorong pembangunan lahan sawah baru," terang Mantan Ketua KPPU Pusat ini.

Eksportir

Sutrisno mengharapkan, ke depan Indnesia harus kembali menjadi eksportir gula terbesar. "Dulu kita pernah menjadi eksportir gula terbesar, tetapi sekarang kita malah menjadi importir gula. Begitu juga kita penghasil beras nomor tiga terbesar di dunia setelah China dan India, namun mesikpun negara pengasil beras kita juga masih mengimpor beras dari negara luar," ungkapnya.

Alangkah tidak holistiknya, jika Rakernas yang bertema "Bersatu dan Bangkit, Petani Makmur, Berdaulat dan Bermartabat" tidak memasukkan agenda kedaulatan petani atas lahan dan hasil pertaniannya.

Lihat pula gambaran semakin menyempitnya lahan bagi petani Indonesia, berbanding terbalik dengan lahan yang dikuasai pengusaha. Ini seyogianya menjadi arena perjuangan orang-orang HKTI. Mengapa tidak, saat ini sekitar 29 juta hektar lahan dimanfaatkan untuk usaha mengambil hasil hutan kayu, 7 juta hektar untuk pengusaha hutan tanaman industri, 2,4 juta hektar dikuasai Perhutani dan 6 juta hektar dikuasai pengusaha perkebunan sawit.

Jurang ketimpangan akan makin dalam jika RUU Pengadaan Tanah tidak menjadi agenda dalam Rakernas HKTI I ini. Karena dalam RUU Pengadaan tanah ini juga memfasilitasi pengusaha untuk memperoleh tanah dalam berbagai proyek pembangunan. Jika RUU itu disahkan, sungguh akan makin sulit buat petani mempertahakan lahannya yang sedikit itu bila diambil pengusaha dengan alasan demi kepentingan pembangunan (pemerintah).

Struktur Agraria

Para ahli mengakui, kita menghadapi kompleksitas persoalan agraria. Dari segi kebijakan, tumpang tindih peundang-undangan dan sektoralisme pengurusan masalah tanah dan sumber daya alam antarsektor masih terjadi. Padahal, konsensus politik mengakhiri sektoralisme ini telah dicapai pada 2001 melalui TAP MPR No IX tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Namun tetap saja petani kecil akan jadi korban, jika pengusaha ingin "merampas" lahannya dengan alasan: kepentingan pembangunan.

Kompleksitas persoalan agraria lain adalah sulitnya mewujudkan keadilan agraria bagi rakyat Indonesia (terutama petani), seperti diamandatkan Pasal 33 UUD 1945. Keadilan ini sulit mewujud karena kita mewarisi struktur agraria yang sangat timpang dari masa kolonial sampai pemerintahan Orde Baru.

Tugas sejarah kitalah – terutama orang-orang yang memakai label petani seperti HKTI – berjuang menata struktur agraria yang timpang melalui pelaksanaan reformasi agraria, tidak justru mendorong terbentuknya aturan yang menambah ruwet persoalan pertanahan dan menjauhkan negara memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Ini jika HKTI berkeinginan petani kita berdaulat atas tanah dan hasil pertaniannya. Semoga! ***

Penulis peminat masalah sosial budaya dan Mahasiswa Fakultas Hukum UMA

Menurut Oesman, saat ini nilai impor produk pertanian Indonesia mencapai US$ 12 miliar atau setara dengan Rp 110 triliun setiap tahunnya. Dari jumlahnya ini, jika 50%-nya dikurangi akan sangat membantu para petani untuk meningkatkan kesejahteraan, dan mengatasi masalah pertanian secara umum.

"Saya yakin dalam kurun waktu 3 tahun, jika kita benar-benar mampu mengurangi impor sebesar 50% maka ini akan berdampak positif bagi pertanian kita. Nasib petani akan terangkat, demikian juga dengan segala permasalahan yang ada saat ini," kata Oesman kepada wartawan di Medan, Selasa (26/4).

Menurut Oesman, saat ini Indonesia sangat bergantung dengan impor produk pertanian dari negara luar, akibatnya ini akan semakin mematikan pertanian di negeri ini. Oleh karena itu ia berharap, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HKTI yang akan diselenggarakan hari ini (Rabu-red) akan membuka jalan bagi para petani Indonesia. "Setidaknya akan ada rekomendasi untuk tidak lagi memberikan fasilitas kepada produk-produk pertanian dari luar. Sebaliknya produk pertanian Indonesia harus segera dilindungi, sehingga akan tercipta petani yang makmur dan bermartabat," kata Oesman.

Oesman juga mengatakan, dalam Rakernas HKTI kali ini diharapkan muncul ide-ide baru yang bermanfaat bagi pertanian Indonesia yang nantinya akan menunjang sektor perekonomian negara ini.
"Akan ada pemecahan solusi terhadap masalah pertanian di Indonesia, akan ada penyesuaian kondisi pertaniannya dengan kebutuhan daerah," kata Oesman.

Pembukaan Rakernas HKTI dan Hut ke-8 akan dibuka oleh Menko Kesra Agung Laksono.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri dan Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Herri Suginaryo, Ali Hardi Kyia Demak, dan Benny Pasaribu.

JAKARTA. Anggota komisi IV DPR Markus Nasir menilai Kementerian Pertanian (Kementan) bermuka dua. Di satu sisi memacu produksi untuk swasembada pangan, tapi di sisi lain mengizinkan Perum Bulog mengimpor beras.

"Ketika rapat dengar pendapat, Menteri Pertanian Suswono mengatakan produksi beras nasional cukup. Indonesia bisa mencapai swasembada pangan. Namun, saat rapat kerja dengan Perum Bulog, Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, dirinya diperintahkan Mentan untuk impor beras. Ini aneh. Bermuka dua namanya," kata markus kepada mediaindonesia.com, Senin (25/4).

Menurutnya, Kementan seharusnya mendesak Perum Bulog meyerap gabah kering giling (GKG) dari petani lokal. Tidak ada alasan untuk tidak membeli GKG rakyat.

Berdasarkan data, lanjutnya, para petani berhasil memproduksi GKG sekitar 60% dari target produksi nasional sebesar 67 juta ton, atau sekitar 40,2 juta. Sementara itu, Perum Bulog hanya menyerap sekitar 652 ribu ton hingga akhir April. Sedangkan impor dari Thailand dan Vietnam 1,84 juta ton.

"Artinya kan Perum Bulog masih minim menyerap GKG petani. Kementan harus singkapi ini. Saya tegaskan kembali tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menyerap GKG petani," tukasnya.

Markus menambahkan, pemerintah selalu beralasan, ketidakmampuan menyerap produksi beras lokal dikarenakan harga GKG masih lebih tinggi 15% di atas harga pembelian pemerintah (HPP). Harga beras Bulog di Cipinang Rp 5500 per kilogram (kg), sementara itu HPP Rp5060 per kg.

Di tengah ”tangisan” petani akibat meluasnya serangan hama penyakit dan gagal panen, PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) berencana menstandardisasi pupuk majemuk atau nitrogen, fosfat, dan kalium (NPK).

Gebrakan baru induk perusahaan pupuk badan usaha milik negara (BUMN)—yang baru efektif sebagai holding Januari 2011—membuat petani dan kalangan pengusaha pupuk NPK blending (aduk) terenyak. Pasalnya, standardisasi pupuk majemuk bakal menghapus keberadaan pupuk NPK aduk dan menggantinya dengan NPK granula produksi PT Petrokimia Gresik bermerek Phonska.

Pupuk NPK lahir tahun 2000-an. Pupuk NPK diciptakan sebagai solusi dalam menekan penggunaan pupuk tunggal urea. Bukan rahasia lagi bahwa penggunaan urea oleh petani berlebihan. Untuk menekannya, PT Petrokimia Gresik mengeluarkan jenis pupuk baru bernama Phonska.

Agar penurunan penggunaan urea lebih nyata, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2006 mengeluarkan rekomendasi pemupukan urea.

Seiring dengan itu, pada masa Deputi Agroindustri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan Kementerian BUMN dijabat Agus Pakpahan, muncul kebijakan lain meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk urea.

Pilihannya meningkatkan penggunaan pupuk NPK (majemuk) yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan dibuat dengan teknologi aduk. NPK aduk diproduksi PT Pupuk Kujang dan PT Pupuk Kaltim. Sebagian dikerjasamakan dengan pengusaha lokal.

Mengapa BUMN memilih NPK aduk? Pertama, karena pupuk NPK aduk teknologinya sederhana. Tiga jenis pupuk tunggal, yakni urea, fosfat, dan kalium, diaduk menjadi satu menggunakan mesin pengaduk sederhana. Komposisinya disesuaikan kebutuhan lokal.

Kedua, tidak perlu investasi besar karena teknologinya sederhana sehingga dapat mendorong tumbuhnya industri pupuk skala kecil di sentra-sentra produksi pangan. Sekadar gambaran, investasi satu unit pabrik pupuk NPK granula setara membangun pabrik NPK aduk di seluruh Indonesia.

Ketiga, karena teknologinya sederhana, mesin aduk bisa dibuat di dalam negeri. Ini dapat mendorong tumbuhnya industri pendukung. Hal itu berbeda dengan NPK granula yang mesinnya harus diimpor.

Yang juga tak kalah penting, menyebarnya industri pupuk NPK aduk di sentra-sentra produksi pangan memudahkan distribusi pupuk. Kawasan padi 100.000 hektar perlu satu unit pabrik pupuk NPK aduk. Kelangkaan pupuk akibat masalah distribusi bisa dihindari.

Silang pendapat boleh saja terjadi, tetapi di atas segalanya adalah kepentingan petani mengingat mereka konsumen. Sebagai konsumen, petani berhak memilih produk terbaik yang akan digunakan. Dengan standardisasi, hak petani untuk memilih sudah dirampas industri pupuk.

Apalagi kalau produk tersebut akan berdampak langsung pada penghasilan petani. Untuk menanam komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, petani mengeluarkan biaya sendiri. Bukan dari industri pupuk.

Apakah kalau produksi gagal, industri pupuk yang bakal mengganti biaya produksi. Apakah kalau produktivitas turun, industri pupuk bakal menutupi defisit pendapatan petani?

Dalam situasi iklim tak bersahabat, pemerintah seharusnya bisa meringankan beban petani.