Palm | Kelapa Sawit

JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk dapat beternak sapi sambil mengelola perkebunan guna memenuhi target ternak 100 ribu sapi oleh BUMN pada 2012.

"Untuk mencapai target BUMN tahun ini, khususnya yang terkait dengan ternak sapi, saya menghimbau kepada seluruh PTPN untuk beternak sapi sambil mengelola perkebunan," kata Menteri BUMN dalam acara Seminar Nasional bertajuk Pemanfaatan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (11/3). Menurut Dahlan, salah satu faktor yang menyebabkan peternak kurang bersemangat untuk beternak sapi adalah mahalnya harga makanan untuk sapi-sapi tersebut.

"Ada studi yang menyebutkan bahwa pelepah kelapa sawit bisa diolah dan kemudian dijadikan makanan untuk ternak sapi. Saya yakin PTPN sawit bisa dimanfaatkan sebagai lahan peternakan sapi," kata Dahlan.

Oleh karena itu, Dahlan meminta agar PTPN bisa beternak sapi sambil mengelola perkebunan karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli makanan ternak.

"Kami mengimbau setiap PTPN untuk bisa beternak sebanyak kurang lebih 30 ribu ekor sapi, sehingga target BUMN untuk beternak 100 ribu sapi bisa terpenuhi," kata Dahlan.

Misalnya, lanjut Dahlan, PTPN I bisa ternak sebanyak 15 ribu sapi, sementara PTPN III bisa 30 ribu sapi, maka dipastikan 100 ribu ekor sapi bisa diproduksi pada 2012. "Kalau untuk tahun depan, saya menargetkan total produksi sebanyak 300 ribu ekor sapi," kata Dahlan.

Menurut Dahlan, BUMN perkebunan memiliki laba dalam jumlah yang besar dari hasil-hasil usahanya, sehingga tidak akan sulit bagi mereka untuk melakukan investasi dalam bentuk peternakan sapi. (ant)

JAKARTA. Pemerintah menyediakan subsidi bunga untuk Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) hingga 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241/PMK.05/2011.

Salinan PMK yang diperoleh di Jakarta, Selasa (17/1), antara lain menyebutkan penetapan PMK itu dalam rangka optimalisasi pendanaan untuk program pembibitan sapi.

Usaha pembibitan sapi adalah suatu usaha kegiatan budi daya yang menghasilkan bibit ternak sapi. KUPS adalah kredit yang diberikan bank pelaksana kepada pelaku usaha pembibitan sapi yang memperoleh subsidi bunga dari pemerintah.

Pelaku usaha pembibitan sapi adalah perusahaan peternakan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak yang melakukan usaha pembibitan sapi.

PMK itu juga menetapkan bahwa KUPS diberikan sampai dengan 2014 dengan subsidi bunga berakhir paling lambat 2020. Subsidi bunga dibayarkan setiap tiga bulan.

Permintaan pembayaran subsidi bunga diajukan bank pelaksana kepada Menteri Keuangan up Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilampiri rincian perhitungan tagihan subsidi bunga, rincian mutasi rekening pinjaman masing-masing penerima KUPS, dan tanda terima pembayaran subsidi bunga yang ditandatangani Direksi Bank Pelaksana atau pejabat yang dikuasakan.

Pembayaran subsidi bunga dilakukan berdasarkan data penyaluran KUPS yang disampaikan oleh bank pelaksana.

PMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 131/PMK.05/2009 tentang KUPS tersebut berlaku sejak diundangkan atau tanggal 27 Desember 2011. (ant)

SLEMAN. Produksi susu sapi di kawasan lereng Gunung Merapi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ini mulai pulih setelah hampir satu tahun berhenti produksi akibat erupsi Merapi 2010.

"Saat ini produksi susu sapi di lereng Merapi ini sudah hampir pulih, meskipun belum kembali seperti sebelum bencana erupsi Merapi," kata Waluyo Rejo, pengurus Kelompok Ternak Sapi Perah "Mulyo Sarono" Dusun Srunen, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan Sleman, Sabtu (24/9).

Menurut dia, meski hasil susu masih belum maksimal, namun hasilnya sudah bisa dinikmati dan bisa membantu perekonomian warga lereng Merapi. "Saat ini produksi susu sapi dalam satu haru baru sekitar 20 liter saja, namun ini jauh lebih baik karena bisa dijual dan bisa membantu perekonomian," ucapnya.

Ia mengatakan, hasil susu sapi perahan dari para peternak dijual langsung ke koperasi yang juga sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasa. "Sejak kami memelihara kembali ternak sapi, koperasinya sudah mulai beroperasi, sehingga sangat membantu dalam penjualan," katanya.

Waluyo menuturkan, selain mengoptimalkan koperasi, para peternak juga sudah membentuk kelompok-kelompok yang rata-rata, tiap kelompok beranggotakan 20 peternak.

"Di kelompok ternak 'Mulyo Sarono' ini saat ini jumlah sapinya baru ada 25 ekor dengan total aset ratusan juta. Dulu sebelum erupsi Merapi 2010 asetnya mencapai miliaran Rupiah," ujarnya, menambahkan. (ant)

Jakarta. Pemerintah Australia akhirnya membuka kembali ekspor sapi ke Indonesia setelah dalam sebulan terakhir memberlakukan larangan dengan alasan "kesejahteraan hewan".

Menteri Pertanian, Suswono, di Jakarta, Kamis, mengungkapkan Australia sudah mencabut suspensi (penghentian sementara) ekspor sapi bakalan ke Indonesia.

"Saya sudah menerima kabar, walaupun belum dalam bentuk surat resmi, bahwa suspensi sapi Australia sudah dicabut," katanya di sela inspeksi mendadak di Pasar Induk Beras Cipinang bersama Menteri Perdagangan Mari Pangestu dan Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso.

Video kekerasan sapi di beberapa rumah potong hewan (RPH) di Indonesia yang ditayangkan TV ABC pada 30 Mei 2011 berujung pada penghentian ekspor sapi Australia ke Indonesia selama 6 bulan.

Namun penghentian ekspor sapi ke Indonesia tersebut langsung merugikan para peternak Australia hingga miliaran rupiah.

Suswono mengatakan, hingga kini pemerintah Australia secara resmi belum memberikan pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia terkait pencabutan larangan ekspor sapi.

Namun jika pemerintah Australia telah mencabut larangan ekspor sapinya, mulai hari ini pencabutan itu berlaku efektif.

"Jadi pasti berlaku hari ini karena ini soal B to B (business to business) jadi kami serahkan ke pelaku bisnis, mau mengambil sapi dari Australia atau negara lain itu urusan pelaku bisnis sendiri," katanya.

Meskipun larangan telah dicabut, pemerintah tidak akan langsung membuka izin bagi importir dalam negeri dan kuota impor akan diberikan sesuai kebutuhan.

Sebelumnya pemerintah telah menetapkan kuota impor sapi bakalan sebesar 600 ribu ekor pada 2011.

Sebanyak 300 ribu ekor di antaranya, kata Suswono, sudah masuk ke dalam negeri.

Menurut dia, sapi bakalan yang sudah masuk itu sekarang cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga tiga bulan ke depan.

Menyinggung standar kesejahteraan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang dikeluhkan Australia, dia mengatakan, pemerintah terus melakukan pembenahan.

Pemerintah juga tidak mengubah kebijakan dan aturan apa pun soal RPH sapi dalam negeri karena diklaim sudah sesuai standar kesejahteraan hewan.

"Kewenangan RPH ini, kan ada di pemda. Kami akan tegur Pemda yang tidak mengontrol RPH dengan baik," ujarnya.

Suswono mengakui Indonesia masih membutuhkan impor sapi bakalan, apalagi mendatangkan ternak hidup dinilai lebih menguntungkan daripada impor daging.

"Dengan sapi bakalan akan ada proses penggemukan di dalam negeri. Ini bisa menciptakan lapangan kerja," katanya. (ant)

JAKARTA. Menteri Pertanian Suswono menuturkan ada kejanggalan atas harga daging sapi yang beredar di masyarakat. Dia mengungkapkan pemberhentian ekspor sapi yang dilakukan oleh Australia pada dasarnya sudah mulai mempengaruhi harga sapi dalam negeri.

"Harga ini aneh, harga daging sapi tidak turun, tapi harga sapi hidup (lokal) terus turun," jelas dia di Jakarta.

Dia pun mengimbau pedagang daging sapi agar lebih banyak menggunakan sapi peternak lokal, meskipun keuntungan yang didapat akan lebih kecil. "Mengurangi sedikit keuntungan, tapi bisa mensejahterakan peternak tak apa-apa lah," ujarnya.

Dikatakannya, saat ini memang para potensi para peternak lokal masih kurang dimanfaatkan oleh para pedang, karenannya dia menghimbau agar para pedagang lebih banyak lagi menggunakan sapi dari peternak lokal.

"Cobalah juga memanfaatkan ternak lokal sedikit agar peternak lokal bisa tertawa, minimal senyum," tukasnya.

Siti Suryani, staf penyuluhan BPTP Sumut, Rabu (22/6), mengatakan, daun sawit mengandung protein kasar 14,8%, lignin 27,6% dan kecernaan invitro kurang dari 50%, temasuk kualitas biologis medium. “Karena itu disarankan pemberian daun sawit kepada ternak jangan melebihi 20 persen dan sebaiknya diberi perlakuan lebih dulu. Daun sawit diketahui memiliki keambaan, daya serap air dan kelarutan yang lebih tinggi. Nilai keambaan yang tinggi merupakan karakteristik berserat tinggi," ujarnya.

Berdasarkan kriteria tersebut kata Siti, pelepah dan daun sawit termasuk ke dalam pakan dasar. “Pelepah daun sawit dapat menggantikan rumput sampai 80 persen tanpa mengurangi laju pertumbuhan bobot badan sapi yang sedang tumbuh. Pelepah dapat diberikan dalam bentuk segar atau diproses terlebih dahulu menjadi silase,” jelasnya.

Dijelaskannya, penggunaan pelepah sawit dalam bentuk silase pada sapi sebanyak 50% dari total pakan dapat menghasilkan pertambahan bobot badan harian berkisar 0,62 - 0,75 kg.

Perlakuan fermentasi untuk menghasilkan silase pada prinsipnya untuk preservasi dan konservasi. Pengaruhnya terhadap nilai gizi bahan relatif kecil. Untuk meningkatkan kandungan gizi dalam proses fermentasi dapat ditambahkan urea. "Pelepah sawit menjadi produk silase tidak meningkatkan kecernaan, namun jika menambahkan urea sebanyak 3 – 6 persen akan meningkatkan kandungan protein bahan dari 5,6 menjadi 12,5 atau 20 persen,” ujar Siti.

Menurut Siti, proses pembuatan silase dilakukan dengan mencacah bahan menjadi partikel yang halus. Cacahan diberi salah satu bahan seperti tepung kanji, tepung jagung, onggok atau molases sebanyak 3-5%. Selain itu juga perlu ditambahkan urea 3 – 6 persen kemudian semua bahan dimasukkan ke dalam drum, dipadatkan dan ditutup rapat untuk mempertahankan kondisi tanpa udara (anerob) selama 2-3 minggu. Untuk kemudian bisa digunakan. “Namun, saat silase dibuka, harus dikeringanginkan terlebih dulu,” jelasnya.

SUMBA TIMUR. Ratusan ekor ternak sapi tidak bisa diekspor atau antarpulaukan dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT. Hal itu dikarenakan ekspor sapi telah melewati kuota (batas) yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Akibatnya ratusan ekor ternak sapi tertahan dalam kondisi seadanya di karantina ternak setempat.

Ratusan ekor ternak sapi, kuda, dan kerbau itu yang sejatinya bisa dipasok ke pulau Jawa, Bali, dan Sulawesi guna memenuhi permintaan daging yang mulai meningkat di wilayah itu, seiring dengan penghentian ekspor sapi oleh pemerintah negara Australia.

Kepala karantina Waingapu, Marthen Ngongo, mengaku tertahannya ternak ini merupakan implementasi dari intruksi gubernur tentang kuota ekspor atau antarpulau ternak asal Sumba Timur. "Dalam tahun ini ekspor ternak dari Sumba Timur kuotanya hanya 3.000 ekor dan itu telah terpenuhi dalam waktu kurang dari enam enam bulan. Memang masih ada kuota tersisa yakni 200 ekor sapi, namun itu hanya untuk stok lebaran," jelasnya.

Lebih jauh Ngongo mengaku belum tahu kapan hewan ternak itu bisa dikirim. "Ternak hanya bisa diantarpulaukan kembali jika penguasa wilayah, dalam hal ini Bupati, melakukan pembicaraan dan pendekatan dengan gubernur yang mengeluarkan intruksi untuk bisa memberikan kebijakan khusus. Misalnya, terkait dengan kondisi saat ini, dimana rakyat sangat membutuhkan uang untuk membiayai anak sekolah pada tahun ajaran baru sebentar lagi, juga untuk memenuhi kebutuhan hidup akibat banyaknya warga yang gagal panen," urai Ngongo.

Sementara itu para peternak dan pedagang antarpulau mengaku merugi dengan adanya kebijakan itu. Pasalnya mereka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk perawatan dan konsumsi ternak selama di karantina. "Untuk seekor ternak kami harus membayar Rp20 ribu perhari untu satu ekor ternak, rumput dan air kami tangggung sendiri. Bisa dibayangkan jika ada 10 ternak saja tentu biayanya akan cukup memberatkan kami," keluh Marthinus dan Octa pemilik dan pedagang ternak antar pulau saat ditemui di Karantina."

Jika di sejumlah daerah harga ternak stabil bahkan meningkat, tidak demikian halnya di Sumba Timur. Harga ternak justru anjlok karena para pedagang antar pulau enggan membeli ternak karena tidak bisa diantarpulaukan. Sementara di sisi lain warga perlu uang untuk biaya hidup dan pendidikan.

Hingga kini para peternak dan pedagang masih dilanda kecemasan, karena belum ada kepastian kapan ternak-ternak mereka bisa diantarpulaukan.

Jakarta. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan pasokan daging sapi hingga enam bulan mendatang mencukupi sekalipun Pemerintah Australia memutuskan untuk menghentikan ekspor sapi ke Indonesia selama enam bulan pascapenyebaran tayangan insiden di rumah pemotongan hewan Indonesia.

Komitmen itu dikemukakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Jumat (10/6), menjelang keberangkatannya menuju Provinsi Bali untuk menghadiri pembukaan Pesta Keseniaan Bali.

"Saya sudah menugaskan Menko Perekonomian dan menteri-menteri terkait untuk memastikan bahwa pasokan cukup. Saya juga minta pemerintah daerah, gubernur yang provinsinya memiliki ternak sapi besar dan pasokan sapi ke negeri ini dilibatkan penuh," kata Presiden usai memimpin rapat koordinasi dengan para menteri untuk mencari solusi atas penghentian impor sapi dari Australia.

Kepala Negara meminta seluruh pihak yang terkait bekerja sekuat tenaga untuk memastikan kecukupan pasokan terjaga.

Selain menjaga pasokan, Presiden juga meminta agar stabilitas harga karena sekalipun menjelang Hari Raya Idul Fitri selalu ada kenaikan harga namun harga harus tetap wajar dan tidak membebani konsumen yang sedang merayakan hari raya.

"Ada kenaikan tapi kita berharap jangan sampai kenaikan tidak wajar," katanya seraya memuji komitmen Apindo untuk menjaga stabilitas harga dan turut menjadi bagian dari solusi tidak mengambil keuntungan semata.

Presiden Yudhoyono juga telah memerintahkan Menteri Pertanian dan pihak-pihak terkait untuk melakukan penyelidikan tentang perlakuan terhadap hewan potong di rumah pemotongan hewan di Indonesia.

"Saya minta diinvestigasi kapan pengambilan gambar LSM Australia itu, gali lebih dalam lagi apa yang terjadi," katanya. Menurut Presiden, selain menyediakan daging yang halal, memenuhi syarat kesehatan, rumah pemotongan juga harus memberikan perlakukan yang sepantasnya kepada hewan yang akan dipotong.

Presiden juga mengatakan bahwa dalam jangka menengah dan panjang, hal ini dapat menjadi cambuk bagi Indonesia untuk memenuhi peta jalan menuju swasembada pangan.

"Banyak bangsa di dunia ketika menghadapi sanksi atau embargo bangkit dan menemukan jalan yang lebih bagus untuk mencukupi (kebutuhannya)," katanya. Pada awal pekan ini Pemerintah Australia menghentikan ekspor sapi ke Indonesia pascapenayangan sejumlah perlakuan kejam terhadap sapi-sapi di rumah pemotongan hewan di Indonesia. (Ant)

Semarang. Menteri Pertanian Suswono mengaku tidak khawatir dengan rencana Australia yang akan menghentikan ekspor sapi potong karena dugaan penyiksaan sapi di rumah pemotongan hewan (RPH).

"Kalau mereka (Australia, red.) memang mau menyetop silakan, masih ada pilihan negara-negara lain yang mau ekspor sapi," katanya, usai Peringatan Hari Susu Nusantara 2011, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jateng, Sabtu.

Menurut dia, dugaan adanya RPH yang tidak memenuhi "animal welfare" (kaidah kesejahteraan hewan) hingga melakukan penyiksaan terhadap sapi sebelum disembelih memang perlu dibuktikan benar atau tidaknya.

Saat ditanya adanya tayangan video penyiksaan sapi yang diputar di Australia, ia mengatakan masih perlu dibuktikan kebenarannya, dan hal itu menjadi masukan yang sangat berharga untuk membenahi RPH-RPH yang ada.

Ia mengatakan kalaupun ternyata ada satu-dua RPH yang berlaku semacam itu terhadap hewan, tentunya tidak bisa digeneralisasi terhadap seluruh RPH sampai memutuskan kegiatan ekspor sapi yang selama ini berjalan.

"Keberadaan RPH-RPH ini menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah, karena itu kami meminta pemda-pemda untuk aktif mengawasi kegiatan pemotongan hewan di RPH agar sesuai dengan kaidah yang ditetapkan," katanya.

Untuk rencana Australia yang akan menghentikan ekspor sapi ke Indonesia, ia mengatakan tidak perlu ditanggapi dengan penuh kekhawatiran dan akan membicarakan persoalan itu dengan pemerintah Australia dalam waktu dekat.

Ia mengakui Indonesia pernah negara pengekspor sapi ke negara-negara lain, termasuk ke Hong Kong sekitar tahun 1976, namun mulai 1990 Indonesia justru menjadi negara yang mengimpor sapi dari negara lain.

"Indonesia mengimpor pertama kali sekitar 18 ribu ekor sapi pada 1990, sampai sekarang yang mencapai 500-600 ribu ekor. Namun, impor ini hanya dilakukan untuk menutup kekurangan daya dukung pasokan dalam negeri," katanya.

Karena itu, kata dia, pemerintah akan menghitung kembali daya dukung ternak dalam negeri, terutama sapi, mengingat saat ini dilakukan sensus ternak untuk mengetahui berapa kekurangan yang perlu dicukupi melalui impor.

"Kalau tingkat konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia selama ini berkisar dua kilogram/kapita/tahun. Kami menargetkan pada 2014 mendatang volume impor sapi menjadi hanya 10 persen," kata Suswono.

SRAGEN. Warga kawasan endemis anthraks di kabupaten Sragen gelisah lantaran diteror lalat penghisap darah bangkai ternak, yang akan membuat virus anthraks semakin meluas.

Selain sapi, kini kambing juga sudah terhinggapi dan bahkan sudah dua ekor yang mati, dengan tanda-tanda persis yang dialami korban-korban ternak sebelumnya. Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Sragen yang mendapat laporan telah bergerak cepat untuk menyemprotkan insektisida di kawasan endemis anthraks. Namun sebagian warga yang tidak puas dengan hasil semprotan, melakukan dengan cara sendiri, seperti membuat ramuan obat pembunuh lalat vampire itu dengan bahan dari pakan ternak yang dicampur kotoran hewan dan bahan lain, untuk dijadikan obat semprot.

"Lalat penghisap darah ini, di sini dikenal sebagai lalat pithak. Hewan ini seperti nyamuk, mampu menyedot darah hewan maupun bangkai. Celakanya, serangga yang di Eropa dikenal sebagai lalat vampire itu kini berkembang cepat di kawasan endemis, sehingga harus cepat diberantas agar tidak menjadi penyebar virus anthraks di banyak tempat, mengingat daya jelajahnya yang jauh," ungkap Agus Toto, staf kesehatan hewan Disnakkan Sragen, Kamis (1/6).

Sejumlah warga Desa Brojol, menyatakan, sejak wilayahnya menjadi daerah mengerikan yang menularkan anthraks, mereka semakin hati-hati dalam mengelola hewan ternaknya, dari mulai kambing hingga sapi. Kandang telah dibersihkan secara rutin, dan ternaknya diberikan suntikan untuk mencegah penularan anthraks.

"Tidak tahu, dari mana munculnya, tapi kini jumlahnya sangat banyak dan mulai menganggu ketenangan hewan ternak sapi, karena banyak dikerubuti. Para warga menyebut lalat vampire, karena jelas mereka itu menghisap darah ternak. Kalau tidak cepat diberantas, lalat berwarna hijau dengan garis merah itu akan membahayakan sekali," tukas Wanto, warga Brojol yang diamini tetangganya.

Selain menghisap darah ternak, ditakutkan lalat pithak ini juga akan menghinggapi makanan, sehingga manusia tentu akan mudah tertular serangan virus anthraks sebagaimana yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Pemkab harus cepat mengatasi dan membrantas, jangan lengah, karena jumlah lalat penghisap darah itu begitu banyak," ungkap Lasimin, pelajar SMP yang gemas dengan banyaknya lalat vampire yang mengerubuti ternak-ternak di desanya.


Antisipasi Antraks, Sapi Potong Diperiksa Ketat di Klaten

Mengantisipasi wabah antraks yang berkembang di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Dinas Pertanian Klaten melakukan pemeriksaan terhadap ternak sapi yang akan dipotong di rumah pemotongan hewan (RPH).

"Pemeriksaan sapi yang akan dipotong ini salah satu upaya antisipasi penyebaran antraks," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) RPH Dinas Pertanian Klaten Triyanto, di RPH Bendogantungan, Kamis (2/6).

Sapi yang akan dipotong di RPH, lanjutnya, harus disertai surat bukti pemeriksaan kesehatan hewan. Selain itu, petugas UPTD RPH juga masih melakukan pemeriksaan ketat terhadap kondisi hewan tersebut.

Jika dalam pemeriksaan ditemukan tanda-tanda terkena bakteri antraks, sapi langsung dikarantina dan tidak boleh dipotong. ?Sebab, bakter penyebab radang limpa itu bisa menular ke manusia,? imbuhnya.

Untuk antisipasi antraks, Dinas Pertanian memperketat pengawasan lalu lintas ternak sapi dan daging dari luar daerah. Sapi milik warga di daerah perbatasan dengan Sleman dan Boyolali pun divaksinasi.

Perihal kekejaman pemotongan sapi Australia di tempat pemotongan hewan Indonesia itu muncul dalam program "Four Corners" di stasiun televisi ABC pada Senin (30/5). Dalam tayangan tersebut tampak bagaimana sapi-sapi ternak itu menderita saat dipotong karena matanya dicungkil, kukunya dicopot dan pemotongan lehernya dilakukan secara brutal di empat tempat pemotongan hewan di Indonesia.

Setelah melihat tayangan tersebut, otoritas eksportir ternak hidup Australia, LiveCorp, mengaku telah memberitahukan kepada otoritas industri Indonesia untuk penghentian suplai sapi ternak Australia ke tempat pemotongan hewan itu."Kekejaman terhadap binatang-binatang Australia jelas tidak bisa diterima," ujar Chief Executive LiveCorp, Cameron Hall, dalam pernyataannya seperti dikutip dari AFP.

Dia mengatakan, pihaknya menganut strategi keselamatan hewan yang difokuskan untuk menjamin sapi ternak disuplai ke fasilitas-fasilitas di mana rantai suplai memenuhi standar keselamatan hewan global.

Ekspor ternak sapi Australia kini mencapai AU$ 652 juta atau sekitar US$ 697 juta pada tahun 2008-2009, dengan Indonesia sebagai pangsa pasar terbesar. Industri ternak sapi Australia tercatat mempekerjakan sekitar 10.000 karyawan.

Australia juga tercatat mendanai sejumlah proyek yang bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur dan pelatihan guna meningkatkan perbaikan penanganan dan praktik-praktik pemotongan hewan.

Kalangan peternak sapi dan kerbau di Indonesia menganggap penghentian pengiriman sapi hidup dari Australia ke Indonesia hanyalah perang dagang belaka. Mereka menganggap kabar ini dihembuskan untuk memperkuat posisi tawar masuknya daging beku impor ke Indonesia.
"Ini hanya kompetisi perdagangan," kata Sekjen Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Rochadi Tawaf.

Dugaan perang dagang ini, menurut Rochadi, erat kaitannya dengan kepentingan para importir daging beku. Penghentian atau pengurungan suplai sapi hidup akan berimbas pada suplai impor daging sapi beku yang bisa saja bertambah.

Rochadi menuturkan, kabar semacam ini jangan terlalu digubris karena pernyataannya berasal dari otoritas asosiasi setempat bukan pernyataan resmi dari pemerintah.

Selain itu, dia menilai kabar semacam ini terkesan dipaksakan misalnya terkait eksportir Australia yang mengirim sapi ke rumah potong hewan karena biasanya sapi dikirim harus melalui perusahaan feedlot untuk dibesarkan terlebih dahulu.

Dikatakannya, dengan adanya kabar ini justru bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasannya pada rumah potong hewan yang ada. Rumah potong hewan harus didorong untuk memiliki sertifikasi pengelolaan rumah potong hewan yang baik.

"Kalau jumlah rumah potong hewan, jumlahnya tidak tahu, tapi yang disertifikasi bisa dihitung dengan jari, nggak sampai 20% itu kebanyakan punya swasta," katanya.

Regulasi di Indonesia terkait pemotongan hewan sudah tertuang dalam UU No 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang tertuang dalam Bab VI Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Pada pasal 61 (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di rumah potong dan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

“Di Indonesia sebenarnya banyak daerah yang sangat potensial untuk pengembangan ternak sapi dan kerbau. Kalau ini dimanfaatkan ke depan Indonesia bisa mengurangi impor daging,” kata Ketua Umum DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana, kepada wartawan di Bandara Polonia Medan, Senin (23/5).

Teguh Boediyana tiba dari Jakarta bersama Ketua Dewan Pembina Letjend (Purn) Suyono dan Sekjend DPP PPSKI Rohadi Tawaf, untuk menghadiri pelantikan DPD PPSKI Sumut yang dilaksanakan di Medan, Selasa (24/5). Pengurus pusat itu disambut Ketua DPD PPSKI Sumut H Laidin, Sekretaris Alfi Sahrin Pasaribu, Bendahara Fransin Novita, Ketua Panitia Abdul Halim, Elianor Sembiring dan pengurus lainnya.

Menurut Teguh Boediana, masyarakat peternak sapi maupun kerbau sebenarnya tetap berusaha untuk meningkatkan produktifitas baik jumlah maupun mutu sapi yang dihasilkan. Seperti halnya di Sumut banyak lahan-lahan perkebunan yang bisa dimanfaatkan untuk peternakan sapi secara integral dengan perkebunan.

Namun selaku masyarakat biasa tentu saja para peternak mengalami berbagai macam kendala mulai dari permodalan membeli sapi hingga untuk operasional sehari-hari. Sedangkan salah satu persoalan yang sudah bukan rahasia umum lagi dihadapi petani dan peternak selama ini adalah masih seputar peminjaman kredit dari perbankan.

“Jadi DPP PPSKI berkoordinasi dengan DPD propinsi masing-masing akan menginventaris persoalan yang dihadapi para peternak di daerah masing-masing. Sebagai organisasi PPSKI akan terus memperjuangkan kesejahteraan para peternak,” pungkasnya.(MB)

Susu adalah satu dari sekian banyak minuman yang sering dikonsumsi manusia. Selain rasanya yang lezat, susu juga mengandung banyak nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh manusia. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil susu segar terbesar di dunia.

Kampung Suka Mulya, Desa Langansari Buka Negara, Kecamatan Lembang, menjadi salah satu desa penghasil susu terbesar di kawasan Bandung. Mayoritas penduduk di sini pun beternak sapi.

Memasuki kawasan Maribaya yang menjadi akses jalan utama menuju Desa Langansari, Buka Negara, suasana peternakan sapi sangat terasa. Sejauh mata memandang tampak hamparan lahan hijau dan sapi-sapi yang tengah asyik merumput.

Di Desa Langansari ini terdapat dua kelompok pemerah sapi. Dua kelompok itu dibedakan berdasarkan letak rumah mereka. Penduduk yang beternak sapi di bawah bukit disebut Peternak Sapi Bawah. Sedangkan, penduduk yang beternak sapi di area tanjakan ke arah bukit disebut sebagai Peternak Sapi Atas.

Ketika KONTAN menyusuri rumah-rumah penduduk yang beternak sapi di bawah bukit, dari luar, sudah terlihat beberapa sapi peliharaan penduduk. Para peternak sapi Langansari ini menempatkan sapi peliharaan mereka dalam satu kawasan di halaman rumah mereka.

Nunung Mulyana, peternak sapi setempat, menuturkan, selain untuk menghemat biaya, lokasi peternakan di halaman rumah supaya lebih mudah melakukan pengontrolan dan pemerahan susunya. “Kalau beda-beda tempat, takut sapi-sapi ini raib,” tutur lelaki yang tahun ini berusia 33 tahun.

Mereka membangun kandang sapi secara terbuka di pekarangan rumah. Nunung yang memiliki delapan sapi perah pun membangun kandang sapi berukuran 10 x 3 meter persis di sebelah rumahnya.

Menelisik sejarah Desa Langansari, sejak awal, penduduknya memang menggantungkan hidup dari beternak hewan. Minah Komalasari, peternak sapi perah, menceritakan, sekitar 20 tahun lalu, belum banyak masyarakat yang beternak sapi. “Kebanyakan mereka beternak kuda karena di Lembang terkenal sebagai kawasan wisata,” tuturnya.

Aan, suami Minah yang juga merintis peternakan sapi di Langansari, coba-coba beternak sapi. Selain merasa lingkungan desa itu cocok untuk beternak sapi, pakan yang menjadi modal utama beternak sapi juga mudah t diperoleh. Minah bersama sang suami dan adik iparnya pun bahu membahu membeli dua ekor sapi perah.

Masyarakat Desa Langansari memang turun temurun beternak sapi. Ada yang mendapatkan warisan dari keluarganya. Tapi tidak sedikit pula yang memulai sendiri usahanya.

Nunung, misalnya, meneruskan usaha sapi perah milik orang tuanya, selepas dari bangku SMA. "Usaha susu ini menggiurkan dan tak perlu keahlian khusus," katanya. Sejak kecil, Nunung memang sudah terbiasa membatu orang tuanya memelihara sapi.

Kini, ia pun menjabat sebagai ketua kelompok sapi Buka Negara yang menaungi 35 peternak sapi. Nunung menghitung, jumlah peternak sapi di Desa Langansari sendiri terbilang ratusan. Di desa Langansari, berdiam 300 kepala keluarga yang memelihara sapi perah.

Peternak kian banyak, pakan kian sulit

Kampung Suka Mulya Desa Langansari, Buka Negara, merupakan cikal bakal peternakan sapi perah rumahan. Mayoritas penduduknya beternak sapi perah. Namun banyaknya penduduk desa yang beternak sapi membuat pasokan pakan sapi makin sulit diperoleh dari sekitarnya.

Berada di bagian selatan kota Lembang dan dikelilingi Gunung Batu, Desa Langasari terbilang asri dan hijau. Banyak tanaman dan rumput hijau tumbuh di sekitar Gunung Batu ini.

Tak heran, bercocok tanam dan beternak menjadi sumber penghidupan bagi masarakat di desa yang berjarak sekitar 5 kilometer dari pusat kota Lembang ini. Alam menyediakan semua kebutuhan hidup mereka.

Sejak tahun 1990-an, peternak sapi perah terus bertambah. Beternak sapi, menurut masyarakat setempat adalah usaha yang tak sulit dan menghasilkan uang yang cukup banyak.

Asep Mulyana, peternak sapi perah setempat, menuturkan, beternak sapi perah tak perlu keahlian khusus. "Yang penting telaten dan fokus merawat sapi, niscaya, sapi akan menghasilkan susu yang bagus," kata Asep yang telah 15 tahun beternak sapi.

Alasan lain atas keputusannya beternak sapi di tahun 1995, karena usaha ini tak butuh modal besar. "Dulu sih yang penting punya sapi dulu, urusan pakan gampang karena di sekitar sini banyak rumput," ujarnya. Urusan kandang juga tak membutuhkan biaya besar. "Asal beratap untuk melindungi sapi dari hujan serta memilik bak untuk tempat pakan sapi juga sudah cukup," lanjutnya.

Namun kondisi tersebut ternyata tak langgeng. Kini, Asep kesulitan mendapatkan pakan berupa rumput hijau segar. "Makin banyak orang yang beternak sapi, sehingga cari rumput bagus jadi sulit," keluhnya. Selain itu, tanah di desanya juga banyak dijual dan di atasnya dibangun vila oleh pemilik baru.

Nunung Mulyana, yang mewarisi ternak sapi dari orang tuanya, menambahkan, sejak lima tahun terakhir, ia kesulitan mendapatkan pakan berupa rumput segar di sekitar rumahnya. "Sekarang saya harus pesan rumput ke Subang dan Purwakarta. Karena disini sudah tidak ada rumput," tutur Nunung.

Minah Komalasari juga terpaksa membeli rumput segar dan jerami ke beberapa pengepul. Setiap dua minggu sekali, Minah akan memesan pakan sapi itu satu mobil pick-up. Untuk memberi makan 12 sapinya, Minah pun harus mengeluarkan uang sebesar Rp 350.000. Sayangnya, harga pakan yang kian mahal tak berimbas pada harga susu yang mereka jual.

Namun, para peternak ini tak kehilangan akal. Untuk menutupi kebutuhan sapi berupa rumput hijau yang selalu mengalami kenaikan harga, mereka memberikan tambahan makanan seperti dedak, onggok, dan mako alias makanan konsentrat.

Mako memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan untuk sapi. Jenis makanan ini diyakini dapat membuat produktivitas sapi lebih tinggi. Selain itu, kandungan susu pada sapi pun lebih bagus. "Tapi terlalu banyak diberi mako juga tidak bagus karena sapi akan kembung," terang Nunung.

Jika sapi sudah terlihat kembung, Nunung pun langsung memberhentikan pemberian mako dan menggantinya dengan pakan rumput hijau. "Saya akan memberi mereka rumput secara terus-menerus selama dua minggu," terang Nunung.

Untuk menjaga stamina sapi tetap fit, Nunung juga mengatur pola pakan sapinya. Ia akan memberikan rumput hijau dengan porsi 70%. Sisanya, ia menyajikan campuran dedak atau mako sebagai santapan si sapi. (kontan)

Padang. Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat menerjunkan sebanyak 1.600 petugas untuk menyensus sapi dan kerbau pada 1-30 Juni 2011.

"Pendataan dilakukan sebagai dasar kebijakan peternakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan peternak yang lebih baik," kata Kepala BPS Sumbar, Muchsin Ayub, di Padang, Selasa.

Ia menjelaskan tentang perlunya data dasar jumlah sapi potong, sapi perah, dan kerbau pada 2011.

Pemerintah telah menetapkan target swasembada daging sapi dan kerbau sebesar 420 ribu ton pada 2014.

"Namun selama ini pemerintah belum memiliki data dasar yang memadai tentang jumlah ternak sehingga perencanaan pengembangan kesejahteraan peternak masih terkendala," katanya.

Ia mengatakan, pada sensus tersebut akan diperoleh jumlah ternak sapi potong menurut umur, jenis kelamin, dan rumpun ternak.

Selain itu, katanya, diketahui posisi stok sapi potong, sapi perah, dan kerbau dalam negeri untuk mengurangi impor, serta terdata seluruh rumah tangga atau unit usaha pemeliharaan sapi dan kerbau, termasuk ternak di tingkat pedagang.

"Pada akhirnya terbangunnya data dasar berdasar nama dan alamat peternak sapi dan kerbau yang lengkap, akurat dan mutakhir," katanya.

Ia mengatakan, sensus tersebut dilakukan petugas secara gratis.

Ia menjelaskan tentang pendataan yang mencakup pemeliharaan sapi potong, sapi perah, dan kerbau untuk pengembangbiakan, penggemukkan, dan pembibitan ternak itu.

Selain itu, katanya, usaha perdagangan sapi potong atau kerbau baik oleh kalangan rumah tangga, perusahaan, maupun unit usaha lain seperti rumah potong hewan, asrama, pesantren, dan unit pelaksana teknis terkait lainnya.

Soppeng, Sulawesi Selatan. Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Demokrat Mohammad Jafar Hafsah mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan untuk menjadi daerah yang berswasembada daging sapi.

Hal itu dikatakan oleh Jafar disela-sela kunjungan kerja sebagai anggota DPR RI ke Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Jumat.

"Saya mendukung kebijakan tersebut dan diharapkan Kabupaten Soppeng menjadi salah satu kabupaten penghasil daging sapi terbesar di Sulsel," kata Jafar.

Ia mengatakan, untuk mendukung kebijaksanaan swasembada daging sapi memang diperlukan impor induk sapi atau anak sapi betina untuk dikembangkan.

"Kalau kita ingin swasembada daging sapi, kita harus mengembangkan dengan memelihara sapi-sapi dari luar, jangan sapi-sapi yang ada di kabupaten sendiri, juga jangan hanya mendatangankan sapi dari kabupaten tetangga. Tapi harus didatangkan sapi dari luar provinsi, bila memungkinkan mendatangkan sapi dari Australia," kata Jafar.

Ia menyarankan, dalam rangka swasembada daging, masyarakat diminta untuk tidak menyembelih sapi betina.
"Pemda Kabupaten Soppeng diminta untuk mengawasi dan melarang masyarakat menyembelih sapi dengan memberikan ganti rugi. Kalu mendatangkan sapi dari luar, haruslah sapi betina atau anak sapi betina agar mudah dikembangbiakan," kata Jafar.

Untuk tahun 2010, Pemerintah Pusat telah menyerahkan bantuan sebesar Rp1,5 miliar kepada Pemda Soppeng dan bantuan untuk swasembada daging sapi tahun 2011 akan terus diberikan melalui APBN Perubahan.

Sementara Kepala Dinas Peternakan Kementerian Pertanian Kab Soppeng, Sugirman mengatakan, pemerintah pusat telah membuat program swasembada dagaing sapi.

"Sudah 2 kali pemerintah pusat membuat program tersebut, yakni tahun 2005 dan 2010. Tapi kebijakan itu tidak jalan," kata Sugirman.

Menurut dia, dengan mengimpor sapi asal Australia, swasembada daging sapi dipastikan bisa meningkat di Kabupaten Soppeng.

"Selama ini, daging yang dihasilkan sapi lokal sangat rendah. Kalau kita mendatangkan sapi dari Australia, bisa per ekornya mencapai 800 kilogram," katanya.

Untuk tahun 2005, kata Sugirman, jumlah sapi di Kabupaten Soppeng mencapai 15 ribu ekor. Sedangkan tahun 2010, jumlah sapi mencapai 23 ribu ekor. Sementara bantuan dari APBD Kabupaten Soppeng hanya bisa untuk memelihara 13 ekor sapi.

"Kita (Pemda Soppeng) tidak bisa mengimpor sapi sendiri, karena kebijakan impor itu ada di pusat. Maka, sebaiknya pemerintah pusat mengubah kebijakan itu demi kesejahteraan masyarakat juga," kata Sugirman.

Jakarta. Pemerintah menambah kuota impor daging sapi pada 2011 dari rencana awal 50.000 ton menjadi 72.000 ton untuk mengantisipasi kekurangan pasokan daging sapi di masyarakat. Kenaikan ini dilakukan karena Kementerian Pertanian belum menemukan masalah rantai distribusi sapi yang menyebabkan harga daging sapi tinggi dan terkadang tidak tersedia di pasar.

Menteri Pertanian Suswono mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Rabu (6/4), usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas terkait isu pangan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Menurut Suswono, data produksi sapi saat ini menunjukkan sebesar 12 juta ton. Angka itu seharusnya sudah menunjukkan bahwa Indonesia swasembada daging sapi sebab kebutuhan daging sapi Indonesia sendiri hanya mencapai 423.000 ton per tahun. Itu menunjukkan adanya kekacauan data.

”Atas dasar itu, kami sangat berharap ada data yang lengkap dari sensus ternak nasional pada Juni 2011. Bagaimanapun juga, Indonesia bisa dikatakan telah swasembada jika 90 persen kebutuhan di Indonesia telah terpenuhi dari pasokan domestik. Artinya, cukup hanya impor 10 persen dari kebutuhan daging. Kenyataannya, sekarang yang diimpor bisa mencapai 25 persen,” ujarnya.

Atas dasar itu, Suswono mengatakan, pemerintah telah menaikkan batas toleransi impor daging sapi tahun ini sebesar 22.000 ton. Hal itu menyebabkan kuota daging impor bertambah menjadi 72.000 ton.

Beberapa waktu lalu, terungkap penyelundupan impor daging sapi ilegal sebanyak 51 kontainer. Daging ilegal itu tidak dilengkapi surat izin impor atau yang disebut surat persetujuan pemasukan.

Kementerian Pertanian memutuskan memberikan sanksi kepada para importir dengan mengharuskan membawa keluar daging ilegal dari Indonesia.

Pada 2010, penyelundupan daging dan sapi bakalan juga pernah terjadi. Namun, saat itu daging ilegal dimanfaatkan untuk menambah pasokan pasar di dalam negeri. Akibatnya, harga sapi di tingkat peternak lokal jatuh.