Palm | Kelapa Sawit

Jakarta. Anggota Komisi IV DPR Mamur Hasanuddin menilai keinginan pemerintah menggenjot produksi beras naik hingga 5% dengan mengorbankan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian sama artinya dengan "menggali kuburan" masa depan. "Keinginan pemerintah untuk menggenjot produksi beras naik hingga 5 persen itu sangat baik. Namun apabila dalam mencapai target tersebut harus mengorbankan hutan, itu sama dengan menggali kubur," ujarnya di Jakarta, Jumat (7/10).

Sebelumnya menteri kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan kepada kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), bahwa ia siap bersedia menyediakan lahan berapapun dalam upaya memenuhi target surplus beras.

"Apabila yang mengatakan ketua BPN, itu tidak akan menjadi masalah. Namun jika yang mengatakan menteri kehutanan, ini menjadi pernyataan yang mengerikan karena berimplikasi pada dikorbankannya lahan hutan," ujarnya.

Ia menambahkan, sebaiknya pemerintah dalam mencapai kemandirian pangan, tidak sepenuhnya terfokus pada penyediaan beras. Pemerintah perlu membuka kembali program diversifikasi pangan yang berdasar pada kearifan lokal.

Hal itu menjadi lebih penting dan utama karena dengan diversifikasi, kemampuan pangan nasional akan lebih perkasa dari pada hanya mengandalkan satu produk beras saja. "Program surplus beras sebaiknya pemerintah mencanangkannya sebagai program jangka pendek saja. Yang lebih utama adalah kemampuan pangan yang beragam di berbagai wilayah sesuai dengan kearifan lokal," ujarnya.

Ketergantungan secara nasional terhadap beras, menurut Madia, telah menjadikan Indonesia menjadi negara yang sangat labil terhadap pangan. Dengan alasan stabilitas negara, kebijakan impor sangat mudah dikeluarkan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pangan yang dipimpin Menko Perekonomian. "Pemerintah mestinya dapat berpikir, pengendalian stabilitas pangan untuk ke depannya bukan hanya ditentukan oleh beras. Saat ini yang terlihat dalam rakortas pangan, kalo gak ada beras seolah dunia kiamat," ujarnya.

Jika pemerintah hendak mengorbankan hutan untuk beras, sebaiknya yang rusak-rusak saja. "Karena hutan rusak kita sudah hampir setengahnya dari 130 juta hektare, lebih dari cukup untuk menyediakan lahan untuk produksi beras," katanya. (ant)