Palm | Kelapa Sawit

Indonesia sejak selama dikenal sebagai negara agraris. Bentangan luas tanah di zamrud khatulistiwa ini telah menjadi surga bagi jutaan penduduk Indonesia dalam menggantungkan hidupnya. Masih teringat dalam benak sepenggal syair lagu klasik, demikian bunyinya, "bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu, tiada badai tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman…". Namun bak jauh panggang dari api, kini syair lagu tak seindah dengan kenyataan.

Tidak berlebihan kalau mengatakan sebenarnya negara kita sedang mengalami krisis pangan, bayangkan saja impor tidak hanya terjadi pada komoditas beras, yang paling menggelikan kita juga mengimpor garam. Kementrian Perdagangan memperkirakan tahun 2012 Indonesia akan mengimpor garam pada kisaran 1000.000-200.000 ton. Mungkin orang akan bertanya, bukankah Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan yang membentang dari Sabang sampai Merauke, lalu dimana yang menjadi masalah? Universitas di Indonesia juga cukup masif untuk menghasilkan tenaga-tenaga ahli untuk memproduksi garam. Dalih cuaca yang diwarnai hujan sepanjang tahun rasanya tidak bisa diterima sepenuhnya, bukankah ada banyak daerah yang dijadikan sebagai sentra penghasil garam? Kalau kita mengimpor barang-barang elektronik yang canggih dengan kemampuan inovasi teknologi yang tinggi mungkin kita masih maklum, tapi kalau garam saja sudah di impor, entah apalagi jadinya negeri ini!

Kebijakan pengelolaan pertanian sangat erat kaitannya dengan upaya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang mensyaratkan pertumbuhan tidak hanya berorientasi kuantitatif tetapi juga kualitatif. Hal ini bisa tercermin dari kemajuan kualitas manusia Indonesia. Faktor pangan menjadi pendukung untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas. Pendapatan petani yang rendah yang tercermin malalui Nilai Tukar Petani (NTP) manambah mimpi buruk para petani kita. Hal ini diperparah dengan sejumlah bencana lain yang dialami petani. Bayangkan saja, dari hasil perhitungan yang dilakukan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), kerugian yang diderita petani padi pada tahun 2011 mencapai Rp 4,8 trilliun, hal ini dipicu oleh penurunan produktivitas tanaman padi.

Lalu yang menjadi pertanyaan harus dari manakah kita mulai mengurai benang kusut pertanian kita? Sejumlah persoalan pelik tengah menerpa, yang kalau di inventarisasi rasanya tidak akan pernah habis. Misalnya saja kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam penggantian biaya gagal panen sebesar 3,7 juta per hektar hingga saat ini belum terealisasi, ironisnya sebagian besar petani tidak tahu. Belum lagi masalah infrastruktur pertanian yang tak kunjung selesai. Pembangunan irigasi disejumlah daerah sentra penghasil pangan selalu terkendala, mulai dari segi pembiayaan sampai manajemen penanganan proyek yang carut marut. Laju konversi lahan pertanian juga menjadi isu yang berkembang saat ini. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memberikan sanksi bagi siapa saja yang mengonversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian serasa tak bergaung.

Pemerintah perlu bekerja lebih keras lagi dalam menangani sejumlah persoalan yang ada. We can’t do business as usual! Hal ini bisa dimulai dengan penerapan kebijakan atas undang-undang yang telah dikeluarkan. Kebijakan pertanian juga perlu diarahkan pada pola yang sifatnya swadaya. Maka dari itu tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) perlu ditingkatkan sebagai motor penggerak pertanian. Kebijakan moratorium pengangkatan PNS baru tenaga penyuluh perlu dipertimbangkan ulang, karena saat ini kebutuhannya mendesak. Banyak petani kita yang mengalami gagal panen karena minimnya pendampingan dari tenaga ahli dibidang pertanian yang mampu mengoptimalkan produksi. Maka tidak heran sepertinya petani kita berjuang sendiri ditengah hiruk-pikuk yang ada.

Berani Spesialisasi!

Dalam teori ekonomi dikenal istilah spesialisasi, teori ini lahir dari ekonom besar Adam Smith. Dia percaya kalau sejumlah orang mengerjakan bagiannya sesuai dengan spesialisasi dan kemampuannya maka produktivitas dari orang tersebut akan meningkat, hal ini dikarenakan setiap orang terbiasa mengerjakan pekerjaan yang sama, sehingga hal ini akan mendorong peningkatan keahlian dalam bidangnya. Selanjutnya teori ini dikenal division of labour. Rasanya Indonesia perlu untuk mengambil pelajaran penting dari teori ini. Tidak usah latah dalam mengembangkan nano-teknologi, pengembangan tenaga nuklir atau bidang lain yang perlu energi besar dalam mengembangkannya, bukan berarti tidak perlu. Hanya saja saat ini rasanya tidak terlalu urgen untuk dikerjakan, kalaupun mau dikerjakan hendaknya diarahkan kepada hal-hal yang mendukung pertanian kita. Misalnya saja dalam hal pengembangan industri. Tentu kita jauh ketinggalan dibanding AS atau Jepang, namun kita bisa mendorong pengembangan industri yang berbasis pertanian.

Selanjutnya kembangkan konsep link and match. Di kampus tempat penulis belajar ada sebuah fakultas yang menekuni masalah pertanian, setiap tahun dihasilkan sejumlah penelitian penting dalam bidang pertanian, belum lagi dikampus-kampus lain yang memiliki fakultas pertanian. Yang menjadi pertanyaan kemanakah selanjutnya hasil penelitian tersebut diterapkan? Sayang kalau hanya berujung pada penulisan diatas kertas belaka alias penulisan skripsi. Mari mulai memberdayakan sejumlah sumber yang ada. Pemerintah perlu menjemput bola dengan memanfaatkan hasil penelitian tersebut untuk mengembangkan pertanian di daerah-daerah. Sayang kalau sarjana-sarjana pertanian yang ada dan penelitian yang mereka hasilkan tidak diberdayakan. Maka tidak heran kalau fenomena yang penulis lihat sarjana pertanian justru bekerja di bank. Entah karena faktor penghasilan? Prestise? Atau karena pemerintah yang kurang perhatian? Tak ada yang bisa menjawab, karena jawaban bersifat relatif.

Ya… terlepas dari sejumlah persoalan yang ada, rasanya masih ada kesempatan untuk berubah, asalkan ada niat yang baik dari sejumlah stakeholder. Hal ini demi menyelamatkan jutaan penduduk yang hidup dari pertanian, juga jutaan penduduk yang masih dan akan terus makan dari hasil pertanian, termasuk penulis sendiri sebagai mahasiswa yang nge-kost, yang tiap paginya harus keluar kamar cari makanan untuk sarapan. Semua itu hasil dari pertanian kita. Maka selamatkan pertanian! Selamatkan Ani!

Penulis ialah mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan USU, yang hidup dari hasil pertanian.

LAMONGAN. Wakil Bupati Lamongan Jawa Timur, Amar Saifudin mengatakan sasaran luas tanam padi di Kabupaten Lamongan musim tanam 2010-2011 yaitu seluas 135.290 hektar dengan sasaran produksinya mencapai 836.326 ton dan sasaran produkvitasnya 63,73 kuintal/hektar. Sedangkan kondisi saat ini luas tanaman padi terhitung mulai bulan Oktober 2010 sampai dengan Maret 2011 sebanyak 100.796 hektar.

Hanya saja, diakui Amar, ada sejumlah lahan yang positif terkena serangan hama wereng batang coklat (WBC). Menurut data, pada bulan Januari 2011 lahan yang terkena WBC seluas 7.611,1 hektar, Februari 2.582 hektar, dan Maret 56,85 hektar. “Total serangan Januari sampai dengan Maret mencapai 10.249,95 hektar,” ungkap Wabup Amar saat pembukaan workshop pembuatan rencana tindak lanjut (RTL) tentang pengendalian hama penyakit utama padi, di Graha Bhineka Karya Gedung Korpri Kabupaten Lamongan.

Menurut Amar, upaya Pemkab Lamongan antara lain menganjurkan petani agar menggunakan benih unggul dan selalu menggunakan agen hayati pada saat tanaman di persemaian. Juga menekankan penggunaan pupuk organik, mengadakan pengamatan organisme pengganggu tanaman (OPT) secara intensif, dan penggunaan insektisida apabila terjadi serangan. “Melalui dana tanggap darurat Pemerintah Kabupaten Lamongan akan membantu pestisida untuk pengendalian hama wereng coklat,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Tanaman Pangan pada Kementerian Pertanian RI Udhoro Kasih Anggoro mengatakan, kegiatan workshop di Lamongan adalah yang terakhir di Pulau Jawa. Diharapkan, dari kegiatan ini menghasilkan identifikasi dan evaluasi serangan WBC.

“Kegiatan untuk mengevaluasi varietas padi tahan WBC, serta untuk meningkatkan produksi padi hingga mencapai target nasional 70,6 ton gabah kering giling (GKG),” ujarnya.

Jakarta. Pedagang kecil pengolah tepung terigu menengarai adanya dugaan kolusi dibalik keluarnya rekomendasi kelompok pengusaha yang bermaksud membatasi impor tepung terigu.

"Ini dugaan yang wajar mencuat. Soalnya, kebijakan itu hanya menguntungkan pemain lama yang tak ingin keuntungannya berkurang sedikit pun," ujar Koordinator Perkumpulan Pedagang Olahan Tepung Terigu Didi Rahmat dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (14/4).

Menurut Didi, jika rekomendasi itu dijadikan kebijakan oleh pemerintah, para pedagang kecil bakal terpuruk karena terpaksa membeli tepung terigu dengan harga yang jauh lebih mahal dan dengan pilihan kualitas dan jenis yang juga terbatas.

"Kami bakal tergencet, dan bahkan tidak mustahil bakal gulung tikar dibuatnya," kata Didi. Terkait itu, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden SBY dan memohon agar Presiden mau mendorong KPK dan Satgas Mafia Pemberantasan Hukum untuk memeriksa dugaan adanya kolusi dibalik keluarnya rekomendasi tersebut. Beberapa waktu lalu, Komite Anti Dumping Indonesia Kementerian Perdagangan telah mengirimkan rekomendasi kepada Menkeu RI agar mengenakan Bea Masuk Anti Dumping terhadap tepung terigu asal Turki. (ant)

Menurut sejumlah petani, padi yang baru 20 hari ditanam banyak yang mati akibat dimakan hama ulat dan keong emas. “Hama keong emas terparah menyerang, daun padi habis dimakan bahkan banyak tanaman yang hancur,” kata para petani.

Sementara serangan hama ulat masih bisa diatasi dengan membasmi hama. “Dari data kelompok tani di lingkungan tersebut, terdapat 150 hektare lahan sawah yang terancam gagal panen akibat serangan hama tersebut,” kata mereka.

Sebelumnya, hama keong emas menyerang tanaman petani pasca terjadinya banjir, sehingga hama tersebut dengan leluasa naik ke pucuk batang dan menggerogoti daun padi hingga habis.

Kejadian itu, mengakibatkan barisan tanaman padi yang ada di petak sawah tumbuh tidak merata. Hingga kini petani kesulitan mengendalikan hama keong emas dan ulat tersebut, khususnya untuk keong emas petani belum menemukan obat mujarab sebagai pembasminya. Sedangkan untuk hama ulat dapat ditanggulangi penggunaan insektisida (racun serangga).

Ketua Aliansi Solidaritas Tani, Transporter dan Nelayan (ASTRAN) Labuhanbatu Zulfan Ajhari Siregar mengatakan hama keong emas memang tergolong hama yang sulit untuk dibasmi mengingat penyebaran dan populasi keong emas sangat cepat. Bahkan, keong emas dapat menghasilkan telur sebanyak 200-an telur berwarna merah. “Memang penyebarannya sangat cepat dan sulit dikontrol,” kata Zulfan, Rabu (13/4).

Dia berharap, kondisi itu segera disikapi Dinas Pertanian Labuhanbatu guna mengantisipasi terjadinya gagal panen. Akibat kejadian itu sendiri, petani terpaksa menanam ulang tanaman padi yang sudah rusak diserang hama dengan cara menyisip tanaman baru. (MB)

PANGKALAN BALAI. Ratusan hektare (ha) sawah di Desa Rantaubayur, Kecamatan Rantaubayur, Sumatra Selatan terancam tercemar limbah yang diduga berasal dari buangan sebuah perusahaan pengolahan sawit di perbatasan Muara Enim. Akibatnya mereka tak bisa menanam padi pada musim tanam tahun ini.

Menurut pengakuan petani, air sungai yang mengaliri sawah mereka berubah menjadi hitam pekat dengan kadar keasaman cukup tinggi. "Data kami, sedikitnya ada delapan ha sawah sudah rusak. Sementara ratusan hektare lainnya terancam ikut tercemar," ungkap Kepala Desa (Kades) Rantaubayur Irwanto Tajudin Kamis (14/4).

Selain itu, luberan air limbah dari saluran primer milik perusahaan tersebut juga telah masuk ke areal persawahan milik petani. "Semestinya, saat ini petani sudah memasuki musim tanam. Namun, karena areal sawah tercemar, petani tidak bisa memulainya (proses tanam)," imbuhnya.

Menurut Irwanto, bila petani tetap memaksakan diri untuk menanam, padi yang ditanam tidak akan tumbuh subur dan hasil yang diperoleh tidak akan menguntungkan. "Pencemaran ini sudah berlangsung lama. Namun, beberapa bulan ini makin parah karena aliran air dari saluran primer pembuangan pihak perusahaan sawit di Muaraenim meluber ke sawah warga," katanya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Badan Lingkungan Hidup (BLH) Banyuasin Enri Yusron menyatakan pihaknya belum mendapatkan laporan warga Desa Rantaubayur terkait pencemaran tersebut. Namun, jika dilihat warna air sungai yang hitam, limbah tersebut sudah melebihi angka baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah. "Untuk pembuktiannya perlu diambil sampel air dan dilakukan uji laboratorium," ujarnya.