Palm | Kelapa Sawit

JAKARTA. Pemerintah akan terus mengembangkan inovasi teknologi perkebunan sebagai antisipasi perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional dalam bidang pertanian dan perkebunan.

”Perubahan lingkungan ini menuntut produk pertanian kita khususnya perkebunan agar mampu berdaya saing di pasar global,” kata Menteri Pertanian Suswono dalam acara Expo Nasional Inovasi Perkebunan (ENIP) di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (14-10)

Ia mengatakan untuk meningkatkan daya saing global dan peningkatan ekspor perkebunan, akan lebih mudah tercapai melalui penerapan inovasi teknologi pertanian. Oleh karena itu, pihaknya ke depan akan focus terhadap program intensifikasi yang memerlukan inovasi teknologi hasil riset.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, dalam melaksanakan program pertanian, Kementerian Pertanian telah menggunakan introduksi inovasi baru dari hasil hasil riset. “Pengembangan kakao misalnya, telah dimanfaatkan bibit unggul kakao hasil tekhnologi Somatic Embryogenesis,” jelasnya.

Bukan hanya itu, dia juga mengatakan siap membantu dalam program MP3EI dalam menyuplai data hasil riset untuk para investor agar tertarik untuk investasi di Indonesia. “Kementrian pertanian sudah menyiapkan data dukung untuk investor dalam program MP3EI, inovasi hasil kajian riset yang andal,” imbuh dia.

Sebagai informasi, ENIP yang baru diresmikan oleh Menteri Perekonomian Hatta Radjasa mewakili Wakil Presiden Boediono, digelar sejak Jumat ini hingga Minggu (16/10) mendatang. ENIP 2011 bertujuan untuk memperkenalkan teknologi perkebunan kepada masyarakat, sekaligus untuk menjalin umpan balik pengguna teknologi perkebunan dan meningkatkan daya saing komoditass hasil perkebunan melalui penelitian perkebunan.

Expo yang mengambil tema “Inovasi Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor Perkebunan” memiliki beragam kegiatan. Yakni, pameran karya inovasi perkebunan, seminar nasional inovasi perkebunan, seminar nasional pestisida nabati, workshop integrasi ruminansia kecil dan perkebunan, serta temu bisnis inovasi dan produk perkebunan.

JAKARTA. Anggota komisi IV DPR Markus Nasir menilai Kementerian Pertanian (Kementan) bermuka dua. Di satu sisi memacu produksi untuk swasembada pangan, tapi di sisi lain mengizinkan Perum Bulog mengimpor beras.

"Ketika rapat dengar pendapat, Menteri Pertanian Suswono mengatakan produksi beras nasional cukup. Indonesia bisa mencapai swasembada pangan. Namun, saat rapat kerja dengan Perum Bulog, Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, dirinya diperintahkan Mentan untuk impor beras. Ini aneh. Bermuka dua namanya," kata markus kepada mediaindonesia.com, Senin (25/4).

Menurutnya, Kementan seharusnya mendesak Perum Bulog meyerap gabah kering giling (GKG) dari petani lokal. Tidak ada alasan untuk tidak membeli GKG rakyat.

Berdasarkan data, lanjutnya, para petani berhasil memproduksi GKG sekitar 60% dari target produksi nasional sebesar 67 juta ton, atau sekitar 40,2 juta. Sementara itu, Perum Bulog hanya menyerap sekitar 652 ribu ton hingga akhir April. Sedangkan impor dari Thailand dan Vietnam 1,84 juta ton.

"Artinya kan Perum Bulog masih minim menyerap GKG petani. Kementan harus singkapi ini. Saya tegaskan kembali tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menyerap GKG petani," tukasnya.

Markus menambahkan, pemerintah selalu beralasan, ketidakmampuan menyerap produksi beras lokal dikarenakan harga GKG masih lebih tinggi 15% di atas harga pembelian pemerintah (HPP). Harga beras Bulog di Cipinang Rp 5500 per kilogram (kg), sementara itu HPP Rp5060 per kg.