Palm | Kelapa Sawit

“Untuk mendukung program swasembada daging, sesuai dengan ditetapkannya peraturan Menteri Nomor 16/Pemertan/OT.140/1/2010 dan Surat Edaran Bupati Karo Nomor 524/0726/Peternakan/2011, maka Dinas Peternakan dan Perikanan beserta Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan ke pelosok desa untuk membuat data akurat berapa jumlah hewan ternak yang ada di Karo,” kata Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Jenggi Surbakti kepada wartawan baru-baru ini di ruang kerjanya.

Dikatakannya, teknis pendatan untuk hewan ternak dilakukan oleh BPS, sedangkan Dinas Peternakan dan Perikanan hanya sebagai pendamping. “Selama ini pemerintah belum memiliki data dasar yang memadai tentang jumlah sapi dan kerbau, sehingga kebijakan pengembangan sapi dan kerbau dianggap belum mencerminkan keadaan sesungguhnya,” kata Jenggi.

Untuk itu, kata dia, diimbau agar masyarakat yang memiliki hewan ternak, baik sapi perah, sapi potong dan kerbau, dapat menerima kehadiran para petugas ke desanya masing– masing. “Masyarakat jangan takut atau salah persepsi terhadap pendataan/sensus yang dilakukan untuk hewan ternak. Sebab, pendataan yang dilakukan tidak ada hubungannya dengan wajib pajak, melainkan melengkapi data hewan ternak untuk swasembada daging,” ujarnya.

Dikatakan Jenggi, di Karo hewan yang dipotong perharinya berkisar 7 hingga 8 ekor. Seharusnya untuk memenuhi kebutuhan daging bagi warga Karo yang berjumlah 350 ribu jiwa sapi yang dipotong sekitar 25 ekor per hari. Untuk itu masyarakat Karo, yang diperkirakan 80% pencahariannya dari bertani agar mengalihkan sebagian profesinya untuk memelihara hewan ternak.

Padang. Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat menerjunkan sebanyak 1.600 petugas untuk menyensus sapi dan kerbau pada 1-30 Juni 2011.

"Pendataan dilakukan sebagai dasar kebijakan peternakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan peternak yang lebih baik," kata Kepala BPS Sumbar, Muchsin Ayub, di Padang, Selasa.

Ia menjelaskan tentang perlunya data dasar jumlah sapi potong, sapi perah, dan kerbau pada 2011.

Pemerintah telah menetapkan target swasembada daging sapi dan kerbau sebesar 420 ribu ton pada 2014.

"Namun selama ini pemerintah belum memiliki data dasar yang memadai tentang jumlah ternak sehingga perencanaan pengembangan kesejahteraan peternak masih terkendala," katanya.

Ia mengatakan, pada sensus tersebut akan diperoleh jumlah ternak sapi potong menurut umur, jenis kelamin, dan rumpun ternak.

Selain itu, katanya, diketahui posisi stok sapi potong, sapi perah, dan kerbau dalam negeri untuk mengurangi impor, serta terdata seluruh rumah tangga atau unit usaha pemeliharaan sapi dan kerbau, termasuk ternak di tingkat pedagang.

"Pada akhirnya terbangunnya data dasar berdasar nama dan alamat peternak sapi dan kerbau yang lengkap, akurat dan mutakhir," katanya.

Ia mengatakan, sensus tersebut dilakukan petugas secara gratis.

Ia menjelaskan tentang pendataan yang mencakup pemeliharaan sapi potong, sapi perah, dan kerbau untuk pengembangbiakan, penggemukkan, dan pembibitan ternak itu.

Selain itu, katanya, usaha perdagangan sapi potong atau kerbau baik oleh kalangan rumah tangga, perusahaan, maupun unit usaha lain seperti rumah potong hewan, asrama, pesantren, dan unit pelaksana teknis terkait lainnya.