Palm | Kelapa Sawit

Dalam jangka waktu tujuh mendatang, kebutuhan minyak nabati global mencapai lebih dari 236 juta ton. Peluang ini dapat dimanfaatkan pelaku sawit nasional untuk memperbesar suplainya ke pasar dunia. Siapkah Indonesia?

Proyeksi kebutuhan minyak nabati dunia pada 2020 menjadi topik pembahasan yang menarik dalam “Oilworld Outlook Conference” yang diselenggarakan Oilworld di Hamburg, Jerman, 2013 lalu. Beragam isu mulai dari suplai, permintaan, dan harga minyak nabati menjadi topik hangat yang diperbincangkan dalam konferesi ini.

Derom Bangun, Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), turut hadir sekaligus memberikan presentasi pada konferensi yang berlangsung satu hari penuh. Menurut Derom Bangun, proyeksi minyak nabati dunia pada 2020 merujuk kepada kepada pertambahan penduduk dan peningkatan permintaan dari masing-masing negara, serta produksi jenis minyaknya.

Populasi penduduk dunia tahun 2020 berpotensi naik menjadi 7,72 miliar jiwa dari tahun 2010 yang berjumtah 6,92 miliar jiwa. Dari situ akan dilihat berapa jumlah produksi minyak sawit yang ideal supaya tidak terjadi kekurangan dan dapat mencukupi kebutuhan dunia.

Berdasarkan data Oilworld, total produksi 17 jenis minyak nabati dan lemak dunia mencapai 236 juta ton pada 2020. Angka ini bertambah dari tahun ini yang berjumlah 189,5 juta ton. Derom mengatakan, kenaikan produksi minyak nabati di tahun 2020 diperkirakan akan terserap seiring tingginya permintaan global.

Pasalnya, pertumbuhan produksi akan mengikuti peningkatan konsumsi per kapita minyak nabati dan lemak penduduk dunia. Selain itu, akan ada pengaruh dari perekonomian sebuah negara terhadap permintaan minyak nabati dan lemak. “Diperkirakan produksi akan naik secara linear tetapi permintaan tumbuh secara eksponen, sehingga permintaan akan tumbuh lebih cepat dari produksi,” ujamya.

Besarnya kebutuhan minyak dan lemak global direpresentasikan dari kebutuhan dari India dan Cina. Pada 2012 saja, populasi penduduk Cina yang mencapai 1,32 miliar jiwa mempunyai konsumsi minyak nabati dan lemak sebesar 25,32 kilogram per kapita.

Total jumlah kebutuhan Cina dapat mencapai 34,29 juta ton minyak dan lemak yang dominan disuplai minyak sawit dan minyak kedelai. Sementara, konsumsi minyak dan lemak India sebesar 15,2 kilogram per kapita dengan jumlah penduduk mencapai 1,24 miliar, maka total kebutuhan sebanyak 18,87 juta ton.

Di sisi lain, besaran produksi 17 minyak dan lemak dunia yang mencapai 236 juta ton ditopang dari produksi minyak sawit dan minyak kedelai. Dalam presentasi Thomas Mietke, Analis Oilworld, yang berjudul “The Oil World Supply and Demand Forecast for the Year 2020″ memperkirakan hasil panen minyak sawit per hektare akan melampaui produktivitas minyak kedelai.

Pada 2020 mendatang, diperkirakan jumlah produksi minyak sawit mentah atau CPO sebesar 78 juta ton. Disusul dengan produksi minyak kedelai berjumlah 53,2 juta, minyak bunga matahari sebesar 18,3 juta ton, dan minyak kanola 31,5 juta ton. Sisanya berasal dari 13 jenis minyak lain yang berjumlah 55 juta ton seperti minyak inti sawit, minyak kelapa, minyak kacang tanah, dan minyak zaitun.

Thomas Mielke menambahkan, produksi CPO dunia yang mencapai 78 juta ton ini disokong dua produsen utama, yaitu Indonesia memproduksi 42 juta ton dan produksi dari MaLaysia sebanyak 23 juta ton. Berikutnya ada Nigeria yang memproduksi sebesar 1,3 juta ton; Kolombia berjumlah 1,6 juta ton; Thailand berjumlah 2,8 juta ton; dan negara-negara lainnya berjumlah 7,3 juta ton.

Berbeda dengan analisis dari Thomas Mielke itu, Derom Bangun yang dikenal sebagai Duta Besar Sawit Indonesia, memproyeksikan pertumbuhan produksi Indonesia tidak akan melebihi angka 40 juta ton. Hal ini karena melambatnya perluasan lahan sawit dalam periode 2015-2020.

Saat ini, luas lahan kelapa sawit Indonesia mencapai 9,1 juta hektare. Di mana sekitar 3,79 juta hektare lahan sawit merupakan milik petani dengan produktivitas rata-rata sebesar 3,8 ton CPO per hektare per tahun. Itu sebabnya, Derom Bangun memperkirakan jumlah produksi CPO Indonesia cuma sebesar 38 juta ton sampai 2020.

Produksi tadi dapat terealisasi asalkan ada lahan produktif kelapa sawit seluas minimal 9,5 juta hektare. Rata-rata pertumbuhan luas lahan di Indonesia dari 2015-2020 dibawah periode 1990-2000 yang sebesar 10%-12%. Dalam enam tahun mendatang, rata-rata pertumbuhan lahan sawit hanya berkisar 5%-6%.

“Produksi CPO Indonesia tidak akan lebih dari 40 juta ton karena terhambat sulitnya perluasan lahan dan perijinan. Apalagi muncul perhatian besar kepada masalah lingkungan sehingga kenaikan produksi tidak akan begitu besar,” kata Derom.

Dukungan lain berasal dari produktivitas CPO yang wajib ditingkatkan sampai 4 ton per hektare per tahun. Menurut Derom Bangun, ekspor minyak sawit Indonesia kepada pasar dunia tidak akan optimal setelah muncul mandatori pengunaan minyak sawit untuk biofuel di dalam negeri.

Karena pencampuran bahan bakar fosil dengan biodiesel wajib mencapai 10% pada 2014 dan sebanyak 20% pada tahun 2020. Apalagi, pembangkit listrik juga membutuhkan biodiesel untuk campuran mereka minimal sebesar 30% pada 2020.

Pada 2020 nanti, tingginya kebutuhan minyak nabati dunia merupakan peluang Indonesia untuk mengisi permintaan. Mengingat dengan jumlah produksi CPO 38 juta ton, Indonesia akan mengungguli negara produsen minyak sawit lain. Artinya, Indonesia dapat memainkan peranan dan nilai tawar produk sawitnya di luar negeri.

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), mengatakan kewajiban penggunaan biodiesel ini menciptakan posisi tawar yang bagus terhadap produk CPO Indonesia. “Kalau Eropa masih menciptakan regulasi yang menghambat perdagangan ekspor CPO, tidak perlu kita jual ke sana,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Derom Bangun menyebutkan di Eropa semakin minim komentar bernada negatif yang ditujukan kepada produk ketapa sawit Indonesia. Beberapa tahun lalu, seringkali terdengar ucapan stop pemakaian minyak sawit. Lalu berubah menjadi permintaan untuk pakai minyak sawit yang sustainable. Negara-negara di Uni Eropa tidak akan berani untuk stop konsumsi CPO, karena kebutuhan mereka mencapai 6 juta ton.

“Dari mana Uni Eropa mau cari pengganti CPO yang berjumlah 6 juta ton itu? Apakah mau gunakan minyak kedelai? Jika subtitusinya minyak kedelai, maka jelas membutuhkan penambahan lahan di sana. Masalahnya, mau buka lahan baru dimana?” Tanya Derom Bangun.
Produksi CPO 31,6 Juta Ton

Pada 2014, Derom Bangun memproyeksikan produksi CPO Indonesia mencapai 31,6 juta ton. Jumlah tersebut berasal dari produksi di tahun ini 29,5 juta ton, dan ditambah sisa stok tahun 2013 yang berjumlah 2,1 juta ton.

Derom Bangun mengatakan produksi CPO tahun depan akan lebih tinggi dari tahun ini yang berjumlah sekitar 26,2 juta ton. Di tahun ini, sudah dilaporkan realisasi produksi lebih rendah akibat masalah iklim dan biologis misalnya terganggu penyerbukan, pembentukan TBS terlambat, dan pematangannya.

Beberapa emiten sawit melaporkan produksinya tumbuh 5% sampai 10%. Pertumbuhan ini di bawah angka tahun 2012. Untuk tahun depan, menurut Derom, kondisi cuaca lebih normal dari tahun ini.
Faktor lain berasal dari pematangan buah yang tertunda pada tahun 2013, baru matang pada tahun 2014.

“Produksi bertambah dari hasil penanaman lahan pada 2009 dan 2010,” ujarnya.
Dari total produksi 31,6 juta ton tadi, volume ekspor CPO dan produk turunannya dari Indonesia diperkirakan mencapai 18 juta ton. Konsumsi CPO Indonesia akan meningkat menjadi 11,3 juta ton pada 2014 karena ditopang penggunaan konsumsi lokal untuk sektor industri, pangan, dan biodiesel. Ini berarti, konsumsi domestik tahun depan lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 yang sekitar 9 juta ton. (Qayuum Amri)

Kelapa sawit terbukti memberikan peran yang nyata dalam pembangunan perekonomian, sosial dan lingkungan di Indonesia. Peran tersebut terutama dalam hal: penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, perolehan devisa bagi negara, mendukung industri dalam negeri berbasis bahan dasar kelapa sawit, pemanfaatan lahan kritis, sumber oksigen bagi kehidupan dan menyerap karbon dari udara.Luas areal ini akan berkembang terus sejalan dengan kebijakan revitalisasi perkebunan, kelapa sawit bukan monopoli perusahaan skala besar milik pemerintah dan swasta, tetapi terbuka luas untuk diusahakan pekebun rakyat. CPO berasal dari pengolahan Tandan Buah Segar (TBS). Setiap ton TBS yang diolah dapat menghasilkan 140 200 kg CPO dan limbah/produk samping, antara lain: limbah padat, limbah cair dan gas. Limbah cair yang dihasilkan cukup banyak, yaitu berkisar antara 600 700 kg. Bilamana limbah/produk samping ini tidak diolah akan menimbulkan masalah berupa; penumpukan limbah dan resiko cairan dan gas. Potensi Limbah Kelapa Sawit Limbah Kelapa Sawit memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan memberi nilai ekonomi dalam bidang pertanian dan industri, yaitu; pupuk, kompos, kertas, arang, dan sebagainya. Limbah Kelapa Sawit terdiri dari tandan kosong, pelepah, daun, serat buah, cangkang, limbah cair dan gas. Pada Tabel 1 disajikan Jenis, Potensi dan Manfaat Limbah Kelapa Sawit. Limbah kelapa sawit menghasilkan unsur hara makro yang diperlukan tanaman, seperti Nitrogen, Posfor, Kalium, Magnesium dan Calsium. Minyak sawit dan produk minyak sawit lainnya dapat diolah lebih lanjut menjadi minyak goreng, mentega, dan bahan baku untuk industri. Pada industri makanan, minyak sawit digunakan untuk mentega, shortening, coklat, diitive, minyak goring, es krim dan lain sebagainya. Pada industri obat-obatan dan kosmetik digunakan untuk krim, shampo, lotion, pomade, vitamin, dan β-karoten. Sedangkan pada industri kimia digunakan sebagai bahan kimia untuk pembuatan detergen, sabun, dan minyak.
Berbagai penelitian telah dilakukan menunjukkan bahwa limbah kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Berikut akan dijelaskan manfaat limbah kelapa sawit.
1. TKKS untuk pupuk organik
Tandan kosong kelapa sawit daoat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk organik yang memiliki kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanah dan tanaman. Tandan kosong kelapa sawit mencapai 23% dari jumlah pemanfaatan limbah kelapa sawit tersebut sebagai alternatif pupuk organik juga akan memberikan manfaat lain dari sisi ekonomi.
Ada beberapa alternatif pemanfaatan TKKS yang dapat dilakukan sebagai berikut :

a.Pupuk Kompos
Pupuk kompos merupakan bahan organik yang telah mengalami proses fermentasi atau dekomposisi yang dilakukan oleh micro-organisme. Pada prinsipnya pengomposan TKSS untuk menurunkan nisbah C / N yang terkandung dalam tandan agar mendekati nisbah C / N tanah. Nisbah C / N yang mendekati nibah C / N tanah akan mudah diserap oleh tanaman.
b. Pupuk Kalium
Tandan kosong kelapa sawit sebagai limbah padat dapat dibakar dan akan menghasilkan abu tandan. Abu tandan tersebut ternyata memiliki kandungan 30-40%, K2O, 7%P2O5, 9%CaO, dan 3%MgO. Selain itu juga mengandung unsur hara mikro yaitu 1.200ppmFe, 1.00 ppm Mn, 400 ppmZn, dan 100 ppmCu. Sebagai gambaran umum bahwa pabrik yang mengolah kelapa sawit dengan kapasitas 1200 ton TBS/ hari akan menghasilkan abu tandan sebesar 10,8%/hari. Setara dengan 5,8 ton KCL; 2,2 ton kiersit; dan 0,7ton TSP. dengan penambahan polimer tertentu pada abu tandan dapat dibuat pupuk butiran berkadar K2O 30-38% dengan pH 8 – 9.
c. Bahan Serat
Tandan kosong kelapa sawit juga menghasilkan serat kuat yang dapat digunakan untuk berbagai hal, diantaranya serat berkaret sebagai bahan pengisi jok mobil dan matras, polipot (pot kecil, papan ukuran kecil dan bahan pengepak industri.

2. Tempurung buah sawit untuk arang aktif
Tempurung kelapa sawit merupakan salah satu limbah pengolahan minyak kelapa sawit yang cukup besar, yaitu mencapai 60% dari produksi minyak. Arang aktif juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai industri. Antara lain industri minyak, karet, gula, dan farmasi.

3. Batang dan tandan sawit untuk pulp kertas
Kebutuhan pulp kertas di Indonesia sampai saat ini masih dipenuhi dari impor. Padahal potensi untuk menghasilkan pulp di dalam negeri cukup besar. Salah satu alternatif itu adalah dengan memanfaatkan batang dan tandan kosong kelapa sawit untuk digunakan bahan pulp kertas dan papan serat.

4. Batang kelapa sawit untuk perabot dan papan artikel
Batang kelapa sawit yang sudah tua tidak produktif lagi, dapat dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai tinggi. Batang kelapa sawit tersebut dapat dibuat sebagai bahan perabot rumah tangga seperti mebel, furniture,atau sebagai papan partikel. Dari setiapbatang kelapa sawit dapat diperoleh kayu sebanyak 0.34 m3.

5. Batang dan pelepah sawit untuk pakan ternak
Batang dan pelepah dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Pada prinsipnya terdapat tiga cara pengolahan batang kelapa sawit untuk dijadikan pakan ternak, yaitu pertama pengolahan menjadi silase, kedua dengan perlakuan NaOH dan yang ketiga adalah pengolahan dengan menggunakan uap.

Jakarta - Sinar Mas Group melalui pilarnya Asia Pulp & Paper (APP) mengadakan kegiatan “Peduli dan Berbagi Alquran untuk Negeri” di Pekanbaru, Riau. Turut mendukung kegiatan ini keluarga besar Sinar Mas lainnya yakni PT Arara Abadi dan PT Ivo Mas Tunggal.

Sebanyak 10.000 Alquran diwakafkan kepada masyarakat Riau seperti pemerintah daerah, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), hingga lembaga-lembaga dakwah.

"APP telah berinisiatif mengadakan wakaf Alquran guna membantu masyarakat yang membutuhkan," kata Direktur APP Suhendra Wiriadinata Suhendra dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/7).

Sebagai negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia, Indonesia memiliki kebutuhan kitab suci Alquran yang sangat besar. Kementerian Agama memperkirakan kebutuhan itu mencapai 2 juta mushaf per tahun pada tahun 2011. Namun, hingga kini pencetakan secara nasional baru bisa memenuhi sekitar 50-60.000 mushaf. “Praktik wakaf ini juga menjadi bagian dari upaya kami dalam memperkokoh tali silaturahmi dengan masyarakat,” ujar Suhendra.

Menutut dia, Sinar Mas berupaya memberikan manfaat atas kehadirannya di masyarakat. Untuk diketahui salah satu unit usaha APP yakni PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk-Perawang Mills beroperasi di Riau. Begitu juga dengan PT Arara Abadi yang merupakan pemasok kayu APP, serta PT Ivo Mas Tunggal yang merupakan bagian dari PT Smart Tbk, pilar bisnis Sinar Mas di lini perkebunan sawit.

Dalam rangka sambut Lebaran, ASIAN AGRI GROUP membagikan dua ribuan paket sembako kepada kaum Duafa pada acara Safari Ramadan 1435H tahun ini. Selain membagikan paket sembakoyang berisi bahan kebutuhan pokok. Dalam kegiatan yang dilangsungkan di 9 Kecamatan yang terdapat di 5 Kabupaten se- Provinsi Riau ini. ASIAN AGRI GROUP juga memberikan paket bingkisan berupa sajadah, sarung dan kipas angin.
�
Menurut Head Corporate Social Responbility ASIAN AGRI GROUP Haji Rafmen, didampingi Manager Social Security Lesense ASIAN AGRI GROUP Zulbahri saat melepas keberangkatan tim Safari Ramadan dari lokasi kantor yang berada di Jalan Sudirman Pekanbaru, pada 10 Juli kemarin,menyebutkan. Bantuan paket sembako yang diberikan kepada sedikitya 1.871 kaum Duafa, yang tersebar di 67 desa 9 Kecamatan dan 5 Kabupaten, yang lokasinya berada di sekitar wilayah unit bisnis ASIAN AGRI GROUP ini. Merupakan sebagai bentuk tali asih dan keperdulian perusahaan kepada masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu mampu. Dimana paket sembako yang berisi gula, sirup, roti kaleng dan lainnya itu, dapat sedikit membantu mengurangi beban kebutuhan sembako dalam menjalani puasa, serta menyambut lebaran Idul Fitri.

"Pada Safari Ramadan kali ini kita membagikan bingkisan tali asih kepada kaum Duafa yang tersebar di 67 desa Provinsi Riau. Dimana desa-desa tersebut terletak di 9 Kecamatan dan 5 Kabupaten, yakni. Kecamatan Ukui, Pelalawan, Langgam, Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Kecamatan Rakit Kulim, Peranap, Kelayang, Lala, Lirik Kabupaten Indra Giri Hulu. Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Serta Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar," jelas Rafmen.
�
Masih menurut pria yang memimpin departemen yang mengurusi kedidupan sosial masyarakat yang khususnya tinggal disekitar lokasi unit bisnis kebun dan pabrik pengolahan kelapa sawit milik ASIAN AGRI GROUP ini, menambahkan. Selain melakukan kegiatan tali asih dengan membagikan ribuan sembako bagi kaum Duafa. Dalam Safari Ramadan kali ini, perusahaan juga memberikan paket bantuan kepada 54 masjid. Paket bantuan ini merupakan bantuan pengadaan kipas angin dan sajadah (alas lantai masjid tempat melakukan shalat-red)lebar.
�
"Safari Ramadan yang kita lakukan ini merupakan wujud kepedulian dan silaturrahim perusahaan, kepada seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan kebun ataupun pabrik kita. Untuk terus menjaga silaturrahim kepada masyarakat yang sebelumnya memang sudah terjalin erat ini, Insya Allah pada setiap tahunnya perusahaan terus� melakukan kegiatan ini, seperti pada tahun-tahun sebelumnya," ucap Rafmen seraya berharap akan adanya Safari Ramadan pada tahun depan.

Perusahaan PT Sampoerna Agro yang begerak di bidang perkebunan terus berupaya mendekatkan diri ke masyarakat serta menghelat pertemuan dengan stakeholder di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Minggu (20/7/2014).

General Manager (GM) Plasma Riswan Sinaga mengatakan, dilaksanakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan hubungan, stakeholder dimana bulam ramadhan sangat baik untuk meningkatkan pembinaan.

Disebutkan Riswan, perusahaan PT Sampoerna Agro memiliki anak cabang perusahaan seperti, PT Aek Tarum, PT Gunung Tua Abadi, PT Mutiara Bunda Jaya. Dari ide-ide anak cabang perusahaan ini timbul pertemuan antara masyarakat dan unsur muspida di Pemerintahan Kabupaten OKI.

“Pertemuan ini untuk meningkatkan kualitas pembinaan hubungan antara perusahaan dan masyarakat serta pemerintah,” ujar Riswan didampingi Koordinator CSR PT Sampoerna Agro Ardian Indra Putra.

Untuk itu ditambahkan, Riswan, dengan terlaksananya kegiatan ini menambah kebahagian atas atensi dan apresiasi dari stakeholder yang memberikan masukan dan dukungan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dan melalui kegiatan ini diharapkan terus mampu merawat silaturahmi, kebersamaan, dan sinergi untuk hidup berdampingan dan tumbuh bersama-sama.

Camat Mesuji Raya, Zainal Abidin mengungkapkan, kebanggaannya atas keberadaan dan peran investor swasta yang turut dalam menyukseskan agenda pembangunan daerah. Menurutnya, dukungan dari semua pihak dan semoga PT Sampoerna Agro terus maju dan jaya kedepannya.

“Dengan adanya pertemuan ini, paling tidak bisa menampung keluhan masyarakat. Dan masyarakat juga bisa menjalin kerja sama yang baik terhadap perusahaan,” ungkap Zainal.

Beragam apresiasi dan masukan berharga juga disampaikan Kades Sumber Baru, Yulia dan Kades Mulya Jaya, Amroni yang menyoroti pentingnya sinergi dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban sosial masyarakat dan perusahaan. “Maraknya pencurian baik yang dialami masyarakat atau pencurian buah sawit terhadap kebun perusahaan, bahkan tindak kriminalitas lain misalnya yang baru-baru ini dialami para pelajar yang melakukan perjalanan ke sekolah, harus menjadi kewaspadaan semua, terutama memasuki Idul Fitri ini,” tekan perwakilan kades.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) secara resmi mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTB) pertama di Indonesia. Pembangkit listrik ini memanfaatkan tongkol jagung sebagai sumber energi utama untuk menggerakkan generator dan menghasilkan listrik.

Menteri BUMN Dahlan Iskan meresmikan operasional PLTB itu disaksikan Direktur Operasi Indonesia Timur PLN Vickner Sinaga, dan Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim serta GM PLN Suluttenggo, Santoso Januwarsono pada Senin (21/7/2014). PLTB itu memiliki kapasitas 500 kilo watt (kW) y

Menurut Santoso Januwarsono, ide awal pembangunan PLTB ini karena ditantang oleh Vickner Sinaga pada 2 tahun lalu untuk bisa menghasilkan listrik dengan melihat potensi lokal Gorontalo. "PLTB Pulubala ini menjadi salah satu upaya nyata PLN untuk menggunakan kearifan lokal. Apalagi Gorontalo selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil jagung terbesar di Indonesia," ujarnya.

Dahlan Iskan berharap PLTB Pulubala menjadi awal hadirnya pembangkit-pembangkit biomassa di Indonesia. "PLTB Pulubala ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan listrik masyarakat kita. Nanti akan dibangun lebih banyak lagi pembangkit listrik biomassa dengan kapasitas bervariasi, mulai dari 500 kW bahkan hingga diatas 1 MW. Bahan bakarnya pun bisa dari apa saja, tidak terbatas tongkol jagung, tapi dari cangkang sawit, pelepah kayu dan sebagainya" ujarnya.

Saat ini pertumbuhan ekonomi di Gorontalo mencapai 7,76 persen, sehingga kebutuhan listriknya naik 11,36 persen per tahun. Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik di Gorontalo jika menggunakan BBM adalah Rp 2.900/kWh sedangkan jika menggunakan PLTB Tongkol Jagung ini, bisa ditekan menjadi Rp 1.058/kWh.

Beban listrik di Gorontalo saat ini mencapai 78 MW untuk melayani 187.000 pelanggan, diantaranya 70.000 pelanggan di seluruh propinsi Gorontalo telah menggunakan layanan listrik prabayar. Saat ini listrik di Gorontalo telah terhubung dalam sistem interkoneksi 150 kV Sulutgo (Sulawesi Utara-Gorontalo).

Jakarta - PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), per Mei tahun ini sudah memiliki total lahan yang tertanam seluas 282,59 ribu hektare. Adapun jumlah penanaman baru seluas 1.219 hektare. Saat ini keberadaan lahan yang dimiliki AALI tersebar diberbagai tempat di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Head of Public Relation AALI Tofan Mahdi menyebutkan, produksi tandan buah segar (TBS) hingga lima bulan pertama mengalami kenaikan 12 persen menjadi 2,27 juta ton. Lalu kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) naik 19,4 persen menjadi 707 ribu ton. Adapun penyerapan CPO mayoritas hingga 97 persen ke pasar lokal dan sisanya 3 persen ke Tiongkok dan India.

"Permintaaan dalam negeri tinggi, jadi banyak terserap di dalam negeri. Kurs dolar memang kemarin lagi tinggi, tapi kalau soal
harga itu di luar kendali kita," ujarnya di Jakarta, Jumat (4/7).

Lebih lanjut, perseroan yang saat ini sudah memiliki total 26 pabrik kelapa sawit ini dengan kapasitas 1.280 ton per jam, di semester II ini akan menambah 3 pabrik lagi. Ketiganya ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Barat. Di mana, kapasitas masing-masing pabrik ialah 45 ton per jam.

"Investasinya antara lain dari capex, yang sudah dianggarkan tahun ini Rp 3,5 triliun, naik dari tahun lalu Rp 2,8 triliun. Dananya dari kas dan pinjaman perbankan," kata Tofan.

Terkait kinerja, ia yakin perseroan bisa membukukan kinerja yang jauh lebih baik pada tahun ini. Mengingat harga kurs dan dampak El Nino yang belum signifikan pada semester I ini. "Tahun ini optimistis akan catatkan kinerja yang baik," ungkapnya.

Per kuartal I, AALI tercatat mengalami pendapatan 36,8 persen dari Rp 2,73 triliun menjadi Rp 3,72 triliun. Dengan laba yang melonjak hingga 120,2 persen, dari Rp 356,4 miliar menjadi Rp 784,6 miliar. Adapun harga CPO pada periode Januari hingga April rata-rata naik 36,7 persen, dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.900 per kilogram.

"Minyak sawit bagi Indonesia tidak hanya penting bagi perekonomian nasional, namun menjadi sarana pula bagi pengentasan kemiskinan, pembangunan pedesaan dan sumber mata pencaharian bagi petani," kata Bayu dalam keterangannya seperti yang dikutip, Sabtu, 7 Juni 2014.

Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tahunan European Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) beberapa hari lalu. Pertemuan yang dihadiri lebih dari 100 anggota RSPO ini mengambil tema "100% Certified Sustainable Palm Oil: Our Shared Responsibility".

RSPO, merupakan salah satu jenis dari beragam sertifikasi minyak sawit yang keberterimaannya paling tinggi di pasar ekspor. Walaupun demikian, tercatat baru 16 persen dari produksi minyak sawit dunia yang memiliki sertifikasi RSPO.

"Dari 9,7 juta ton minyak sawit yang bersertifikasi RSPO, Indonesia menyumbang sekitar 48 persen atau 4,6 juta ton produksi minyak sawit bersertifikasi (certified sustainable palm oil/CSPO) RSPO," kata dia.

Untuk mendukung komitmen Indonesia terhadap produksi minyak sawit berkelanjutan, diimplementasikan regulasi yang mewajibkan perkebunan kelapa sawit di Indonesia untuk memiliki sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) paling lambat 2014.

"Melalui ISPO, target jangka menengah Indonesia untuk dapat mengekspor 100 persen produksi CSPO diyakini dapat dicapai dalam jangka pendek," ujar mantan wakil menteri pertanian itu.

Wacananya, ada kemungkinan saling dukung antara ISPO-RSPO karena tujuan yang ingin dicapai pun sama, yaitu 100 persen CSPO. Konvergensi antara ISPO-RSPO dimungkinkan karena hanya 11 persen dari indikator ISPO yang belum tercakup dalam RSPO, sedangkan sekitar 25 persen dari indikator RSPO belum tercakup dalam ISPO.

Berlandaskan pada kesamaan yang cukup banyak itu, diharapkan agar produk yang telah memenuhi persyaratan ISPO juga dapat memenuhi persyaratan RSPO tanpa harus mengulang proses sertifikasi dari awal.

"Perlu ditingkatkan standar dari indikator-indikator pada ISPO, RSPO atau jenis sertifikasi lainnya yang semuanya itu diharapkan dapat mendukung baik produksi maupun ekspor minyak sawit berkelanjutan," papar Bayu.

Jakarta: Industri kelapa sawit Indonesia menghadapi tekanan dari banyak sisi. Salah satunya tekanan isu produk kelapa sawit yang tidak ramah lingkungan. Kampanye anti-kelapa sawit gencar dilakukan banyak pihak, bukan hanya di luar negeri, tetapi juga di dalam negeri.

Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Soedjai Kartasasmita mengatakan, pelaku industri kelapa sawit harus menciptakan sebuah platform yang berkelanjutan bagi produk-produk kelapa sawit.

"Maka itu kita selenggarakan ICEPO (International Conference and Exhibition on Palm Oil) agar para pemain industri kelapa sawit saling bertukar informasi terkait platform produk yang berkelanjutan, meninjau kemajuan dalam pengembangan kelapa sawit, analisa dan mengatasi tantangan industri dan mengembangkan jaringan," kata Soedjai dalam pembukaan Fifth ICEPO di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2014).

Menurut Soejai, tuduhan kelapa sawit Indonesia tidak ramah lingkungan tidak benar. Tuduhan itu sengaja dijadikan isu oleh pihak tertentu untuk mempengaruhi persepsi konsumen terkait persaingan pasar.

"Produk sawit kita ramah lingkungan. CPO Indonesia paling dominan mengantongi sertifikat sawit berkelanjutan atau Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)," ujar Soedjai.

Menurut data RSPO Indonesia, produksi sawit yang memiliki RSPO di dunia mencapai 9,7 juta ton. Dari jumlah itu sebesar 47,85 persen atau sebanyak 4,8 juta ton di antaranya berasal dari Indonesia.

"Bahkan Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan yang kuat untuk mengembangkan kelapa sawit yang ramah lingkungan. Sejak 2011, pemerintah Indonesia memberlakukan standar baru, yaitu Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang bersifat mandatori atau wajib," ucap Soedjai yang juga Advisory Board of ICEPO 2014 ini.

Produksi kelapa sawit Indonesia meningkat cepat dalam 10 tahun, mencapai 26 juta metrik ton pada 2013 atau meningkat 118 persen dibandingkan tahun 2003 yang hanya 11,9 juta metrik ton. Peningkatan juga terjadi pada perluasan areal perkebunan, yang naik sebesar 80 persen menjadi 9 juta hektare pada 2013 dibandingkan tahun 2003 yang hanya 5 juta hektare.

Pemerintah tengah mempertimbangkan perubahan struktur bea keluar produk sawit dan turunannya. Perubahan itu dilakukan untuk mendorong industri hilir.

"Jadi nanti bea keluar untuk produk turunan crude palm oil (CPO), makin ke hilir akan makin rendah, bahkan mungkin di-nol-kan," kata Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krismurthi di kantornya, Kamis, 22 Mei 2014.

Menurut Bayu, saat ini Kementerian Perdagangan sedang menyusun formula untuk menyusun struktur bea keluar yang baru. Selain itu, beberapa pemangku kepentingan lain seperti Kementerian Perindustrian dan asosiasi pengusaha juga dimintai masukan.

Saat ini, tarif bea keluar progresif untuk CPO ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Tarif bea keluar CPO terendah adalah 7,5 persen untuk harga referensi US$ 750-800 per ton.

Sedangkan harga tertinggi adalah 22,5 persen untuk harga referensi di atas US$ 1.250 ton. Sedangkan untuk 32 item produk turunannya sebesar ditetapkan 0-15 persen.

Pernyataan Bayu diamini oleh Panggah Susanto, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin). "Di Kementerian Perindustrian sudah selesai, sekarang tinggal interdept antarkementerian," ujarnya. Setelah itu, baru hasilnya akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi ke Kementerian Keuangan.

Meski tidak merinci, Panggah bilang setidaknya ada sekitar lima produk hasil rekomendasi Kemenperin yang akan diubah untuk diturunkan bea keluarnya. Beberapa produk tersebut antara lain adalah bungkil sawit dan biodiesel.

Sementara, Direktur Eksekutif Gapki Fadhil Hasan, Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), menyatakan bea keluar sawit yang berlaku di Indonesia saat ini sudah tidak kompetitif lagi. Sebab, bea keluar untuk sawit dan produk turunannya di Malaysia sudah jauh lebih rendah.

Fadhil mencontohkan bea keluar CPO Malaysia saat ini hanya berkisar 0-5,5 persen. "Kami juga sudah sampaikan kajian kami ke pemerintah. Kami minta bea keluar ini diturunkan," katanya.

"Pemerintah Indonesia harus memiliki data kerusakan hutan untuk membuktikan bahwa degradasi hutan terjadi bukan akibat dari penanaman kelapa sawit maupun karet, melainkan pembalakan liar," kata Enny.

Jakarta, Aktual.co — Pakar ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia bukan akibat dari penanaman atau perkebunan kelapa sawit.

"Pemerintah Indonesia harus memiliki data kerusakan hutan untuk membuktikan bahwa degradasi hutan terjadi bukan akibat dari penanaman kelapa sawit maupun karet, melainkan pembalakan liar," kata Enny, di Jakarta, Rabu (24/4).



Enny menyarankan hal itu terkait tidak diterimanya produk CPO dan karet Indonesia ke dalam daftar produk ramah lingkungan.

Sejumlah komoditas yang masuk ke daftar tersebut mendapatkan pengurangan bea-masuk sebesar 5 persen seperti yang telah disepakati sejumlah pemimpin negara anggota Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

Dengan data kerusakan hutan tersebut, Enny berharap, pemerintah dapat memberikan penjelasan mengenai wilayah hutan Indonesia yang rusak dan wilayah hutan industri yang memang digunakan untuk tanaman kelapa sawit.

"Indonesia punya beberapa kementerian terkait dengan hutan dan industri. Sejumlah lembaga itu harus bersinergi dalam menunjukan kepada dunia internasional bahwa area kelapa sawit menggunakan lahan hutan industri," kata Enny.

Selain itu, untuk mengantisipasi keluarnya investor di sektor agri-bisnis karena komoditas tidak diterima dalam daftar produk ramah lingkungan, Enny mengatakan pemerintah harus membangun infrastruktur di wilayah hilir untuk mendapat ketertarikan dari para pelaku bisnis.

"Para investor memprioritaskan keuntungan dan pemerintah harus berupaya menarik keinginan mereka dengan membangun infrastruktur di wilayah hilir untuk memberi nilai tambah kepada bahan baku," jelas Enny.

Kemudian Enny juga mengatakan pemerintah harus membenahi administrasi birokrasi yang rumit untuk memudahkan investor masuk ke Indonesia.

"Hal ketiga untuk menarik investor adalah kepastian adanya lahan untuk industri karena mereka butuh itu. Sehingga harus ada sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena yang mengeluarkan izin berada di pihak daerah," jelas Enny.

Dalam pertemuan tingkat Menteri APEC di Surabaya pada pekan lalu, sejumlah negara berkembang gagal memasukan beberapa komoditas tambahan ke dalam daftar produk ramah lingkungan.

Selain itu, sejumlah negara berekonomi maju, seperti Amerika Serikat, menolak diskusi mengenai pemasukan CPO dan karet serta beberapa produk agro-bisnis yang lain ke dalam daftar tersebut.

Presiden SBY mengajukan konsep three plus one sebagai solusi untuk menghadapi gejolak yang terjadi di industri kelapa sawit. Solusi ini ditujukan kepada masalah harga, hambatan perdagangan, lingkungan ditambah lagi sosial. Selain itu, SBY menyarankan sinergi di antara berbagai pihak seperti pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, LSM, dan media.

Kondisi perekonomian Indonesia dan dunia kembali mengalami gejolak terutama emerging market industri kelapa sawit akibat turunnya volume ekspor dan harga CPO dunia. Hal ini perlu menjadi perhatian serius yang memerlukan sinergi kebersamaan antara pemerintah baik pusat dan daerah.

Pada 2006, Presiden SBY sempat menerima kunjungan tamu negara yang merupakan seorang pemimpin dari Uni Eropa. Dalam pertemuan tersebut, kelapa sawit mendapatkan sorotan sebagai faktor merusak lingkungan. Terus terang, kata SBY, pernyataan ini membuat dirinya tidak gembira dan menyanggah perkataan tamu tersebut.

“Saya minta, dia tidak begitu saja menggeneralisasi dan memvonis kelapa sawit identik dengan kerusakan lingkungan,” kata SBY dalam pidato pembukaan IPOC di Bandung.

Selanjutnya pada 2010, SBY bercerita pernah bertemu dengan kalangan aktivis NGO internasional salah satunya adalah Greenpeace. Disitu, dia mengajak supaya kalangan LSM dapat bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Artinya, apabila ada kesalahan yang dilakukan silakan untuk dikritik. Tetapi setelah dilakukan perbaikan , maka sebaiknya mereka harus berani berkata kepada dunia bahwa kelapa sawit di Indonesia telah melakukan upaya perbaikan dan tidak merusak lingkungan. Sehingga, produk kelapa sawit itu tidak patut untuk diembargo dan dihambat, bahkan ditolak masuk.

Di Forum Asian Pacific Economic Cooperation (APCE), SBY mendapatkan laporan dari Gita Wirjawan selaku Menteri Perdagangan bahwasannya negosiasi cukup alot. Namun begitu, namanya negosiasi memiliki pola take and give dimana Indonesia harus memainkan peran yang dapat fleksibel. Tetap dengan tujuan supaya kelapa sawit diterima oleh negara lain dan bukan menjadi produk yang tidak diterima dunia.

“Kita harus fight apabila memang ada ketidakadilan terhadap komoditas yang diperdagangkan secara nasional maupun secara internasional,” papar lulusan Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri) tahun 1973 ini.

Sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi, SBY mengajukan solusi bernama three plus one. Pertama, isu mengenai harga CPO yang diharapkan berdampak baik bagi Indonesia di mana harga stabil tetapi tidak boleh terlalu rendah. Sebagaimana sudah menjadi teori umum yaitu price is about supply and demand. Maka, ketika komoditas sawit membanjiri pasar di dunia tetapi permintaan sedang mengalami penurunan terutama negara Cina dan India. Akibat dari melemahnya pertumbuhan ekonomi di kedua negara tadi. Sementara Eropa dan Amerika Serikat belum sepenuhnya pulih secara signifikan. Hal ini berdampak kepada harga yang turun seperti itulah hukum ekonominya.

Sebagai solusi jangka menengah dan jangka panjang dari penurunan harga perlu ditunjang dengan meningkatnya lagi pertumbuhan ekonomi dunia. Tetapi, Indonesia tidak hanya menunggu pertumbuhan ekonomi global. Untuk itu, perlu diperkuat dengan dari pasar domestik melalui kontribusi palm oil untuk biofuel di dalam negeri. Jumlahnya dapat diperkirakan mencapai 3 juta-5 juta ton dan harapan saya minimal 20 % dari solar biofuel berasal dari palm oil.

Susilo Bambang Yudhoyono menambahkan langkah mandatori apabila berhasil dijalankan akan meningkatkan permintaan secara pesat di dalam negeri dan memberikan insentif pula. Dampaknya, akan membuat harga minyak sawit lebih baik kembali.

Oleh karena itu, menurut SBY, dirinya sudah berbicara kepada menteri pertanian bahwa bulan depan perlu dirumuskan kebijakan mandatori biodiesel ini. Jika perlu akan dibuat instruksi presiden dan peraturan presiden Kebijakan yang baik ini bisa saja masuk angin jika tidak ditindaklanjuti secara cepat karena dapat muncul masalah baru.

“Saya minta kepada menteri sekretaris negara untuk menghubungi menteri-menteri terkait dan segera rumuskan duduk bersama. Sebaiknya perlu diundang menteri ESDM, Menteri Pertanian, Dirut Pertamina, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustria untuk dirumuskan secara bersama. Ini ide bagus karena semua setuju manfaatnya riil tetapi kalau tidak diimplementasikan lebih cepat maka sangat disayangkan,” imbuh SBY.

Di tingkat internasional, Indonesia dapat membangun kerjasama dengan negara sahabat seperti Malaysia sesama produsen CPO. Sebagai kepala pemerintahan di Indonesia, jelas SBY, dirinya menggunakan forum internasional dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Forum yang tersedia ini adalah G-21, APEC, forum ASEAN yang bertujuan sebagai kolaborasi regional dan global.

Solusi kedua, bagaimana menghadapi hambatan perdagangan dimana perlu dilakukan kegiatan negosiasi. Negosiasi ini ditekankan supaya Indonesia tak mudah menyerah dan jangan karena persaingan dagang lalu Indonesia di persalahkan dan dicari-cari alasan sebagai perusak lingkungan. Untuk itu, kita mesti mendapatkan keadilan. Di dalam hubungan internasional itu ada strategi saling membalas. Artinya, apabila komoditas kita dihalangi masuk ke negara tertentu maka Indonesia juga dapat melarang impor komoditas dari negara tadi.

“Ada baiknya dilakukan sebuah kolaborasi dari pemerintah dan dengan dunia usaha. Begitupula dijalankan antara Indonesia dan negara-negara sahabat. Kita akan bekerja dan terus bekerja,“ungkap putra asli Pacitan ini penuh semangat.

Solusi ketiga untuk bidang lingkungan, kata SBY, semua pemimpin usaha perkebunan kelapa sawit berpedoman kepada praktek lingkungan yang terbaik dan jangan rusak lingkungan. Sebab, presiden dan menteri sudah pasang badan. Jangan sampai, pemerintah bertarung di tingkat internasional namun diantara pelaku usaha ceroboh merawat lingkungan.

Dilanjutkan SBY, standar ISPO bagus dan diharapkan sertifikasi berjalan baik. Dengan demikian, kalau pemerintah membela sawit di di dunia internasional maka dari itu pemerintah tidak cemas apakah pelaku usaha memiliki sudah memiliki ISPO atau belum semua. “Ayo kita bekerjasama dan bermitra dengan LSM internasional. Jadikan LSM itu mitra bukan musuh,” papar SBY.

Dalam pandangan SBY, dunia ini penuh dengan perang persepsi sebaiknya para pemimpin industri sawit membangun opini dan counter opinion. Jika tidak dilakukan yang terjadi industri sawit akan dihakimi media. Sehingga terbangun persepsi benar kelapa sawit itu merusak lingkungan akibatnya kita yang rugi. Untuk itu, perlu digunakan cara yang cerdas dan riil bukan artifisial bahwa pelaku usaha benar menjaga kelestarian lingkungan.

Three plus one, ditambah dengan isu sosial. Menurut SBY, cegahlah konflik dengan rakyat dan berikan mereka pekerjaan. Jika perkebunan sawit tumbuh pastikan juga masyarakat tumbuh yang berpengaruh positif terhadap penghasilan mereka nantinya. Masyarakat yang diberikan pekerjaan akan mendapatkan hidup layak sehingga tidak perlu khawatir munculnya konflik dan kasus kekerasan.

“Manfaatkanlah CSR perusahaan dengan baik. Memang sepertinya ada anggaran tambahan tetapi itu bagian dari modal sosial, yang namanya modal itu akan pasti membawa kebaikan bagi perusahaan. Imbas baiknya, masyarakat ikut mengamankan dan mendukung perusahaan dimana masyarakat tinggal disitu. Itulah tiga plus satu, konkret sederhana tetapi harus segera dilaksanakan,” kata SBY.

Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia yang idealnya paling Berjaya. Berjaya untuk industrinya dan rakyat yang sama-sama kita cintai. SBY berpandangan peluang Indonesia sangatlah besar karena mempunya 250 juta jiwa yang mengarah kepada tumbuhnya kelas konsumsi dan tumbuhnya permintaaan. Tahun lalu, kelas menengah sekitar 45 juta jiwa yang akan meningkat pada 2030 sebesar 135 juta jiwa, itu artinya memerlukan pangan dan energi yang lebih.

Industri kelapa sawit yang diinginkan dalam jangka waktu 5-15 tahun mendatang yang bersifat kuat berkelanjutan dan berdaya saing. Kesemua hal ini dibutuhkan guna menghadapi gejolak dan krisis yang silih berganti.

Demi menuju ke arah sana, jelas SBY, perlu dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab antara tiga pihak, yang bisa disebut kontrak tanggung jawab. Pertama Negara disini saya bicara pemerintah adalah pusat dan daerah. Tanggung jawab negara dan kepala daerah seperti gubernur walikota sebaiknya tidak membuat regulasi yang aneh maupun bertentangan dengan kepentingan nasional.

Sebaiknya pemerintah daerah, imbuh SBY, memberikan perijinan untuk kemudahan berusaha. Pemimpin daerah apabila ingin daerahnya maju, ekonomi bergerak, lapangan kerja tercipta, maka harus mengundang investor dan membuat bisnisnya hidup. Jika bisnis berjalan baik maka pajak diperoleh dan terciptanya lapangan pekerjaan sehingga pasti akan terpilih kembali waktu pilkada nanti.

Sekarang tanggung jawab pelaku usaha dengan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing. Lalu perkuat industri hilir supaya kalau krisis terjadi maka dapat memanfaatkan pasar domestik. Potensi menghasilkan produk-produk turunan yang dapat masuk ke dalam pasar kita karena permintaan ada. “Tentu keterkaitan antara hulu dan hilir juga penting karena mengembangkan industri hilir akan didukung dengan pasokannya,” ujar SBY.

SBY meminta perusahaan untuk alokasikan dana bagi kegiatan riset pengembangan dan inovasi. Sebab, hal inilah yang menjadi kelemahan perusahaan Indonesia lantaran kurang kuat di bidang riset. Elemen daya saing adalah kegiatan riset menjadi hal utama sektor industri swasta.

Yang ketiga, ada tanggung jawab civil society dalam hal ini diperlukan peranan dari NGO dan media massa. Jadi, silakan mereka mengontrol dan kritisi kebijakan dibuat pemerintah termasuk pula dunia usaha kelapa sawit. Jika kurang bagus maka katakan itu kurang bagus, kalau lalai ya sebaiknya katakanlah lalai supaya tahu dan bisa bercermin. Namun, sesudah ada perbaikan dari kritikan yang diberikan tadi kemudian terjadi perubahan sesuai standar global. Dalam hal ini, NGO dan pers semestinya menjelaskan pula bahwa dunia industri sudah berubah. Hal ini penting dijalankan karena kalau tidak nanti Indonesia sendiri yang merugi. Akibatnya, dunia akan menghambat produk sawit kita karena harus diingat kompetisi global itu keras termasuk perdagangan antar komoditas.

*Tulisan ini disarikan dari pidato pembukaan Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI,

dalam Konferensi IPOC and 2014 Price Outlook di Bandung, 28-29 November 2013.

• U.S. retail sales post largest rise since September
• U.S. economy outperforms, boosting dollar sentiment
• Euro hurt by higher Italian bond yields after auction
• RBNZ keeps rates steady, says won't raise rates this year

Channel NewsAsia 13 Mar 13;

SINGAPORE: Singapore is on track to meeting its unconditional pledge of reducing greenhouse gas emissions by seven to 11 per cent below targeted 2020 levels. This is according to Second Minister for Trade and Industry S Iswaran.

Speaking in Parliament on Wednesday, Mr Iswaran said there are measures in place to reduce the carbon footprint of Singapore's industries.

These include tax incentives and third-party financing schemes which encourage private financing of energy-efficient projects.

But while the use of fuel oil and natural gas are less polluting energy options used by industries, the Tembusu Multi-Utilities Complex located on Jurong Island uses a mix of clean coal and biomass to produce steam and electricity for chemical companies.

Mr Iswaran said: "Clean coal is a significantly cheaper fuel option compared to fuel oil and natural gas, and the use of coal is expected to reduce steam prices by at least 10 per cent for customers of TMUC.

"To strike a balance with environmental concerns, only the use of low ash and low sulphur coal has been permitted, and biomass is mixed with coal to lower greenhouse gas (GHG) emissions to below that of an equivalent fuel oil plant.

"The co-generation process employed by TMUC is also more efficient than the separate production of steam and power through boilers and combined cycle gas turbines.

"In addition, measures have been put in place by our environmental agencies to ensure that the TMUC meets environmental standards as stipulated under the Environmental Protection and Management Act and its regulations. TMUC is held to stringent requirements for pollutants such as particulate matter (PM) and mercury. The company is also required to transport coal via covered transportation systems to prevent fugitive dust emissions, and recycle ash as construction material."

-CNA/ac