Palm | Kelapa Sawit

Jakarta. Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar meyakini kenaikkan harga BBM bakal berdampak pula pada naiknya ongkos produksi pertanian yang memberatkan para petani. "Buruh tani di sejumlah tempat di Kabupaten Bandung saja sudah mulai menaikkan tarif atau upah harian mereka menyusul kenaikan harga kebutuhan pokok dan rencana kenaikan harga BBM," ujarnya di Jakarta, Rabu (28/3).

Apalagi pada saat panen raya seperti sekarang ini, menurut dia, petani juga akan membutuhkan sarana transportasi untuk mengangkut gabahnya ke pasar, yang otomatis seluruh kenaikan biaya transportasi juga akan dibebankan kepada petani itu.

Sebelum kenaikan harga BBM, ia menambahkan, biaya produksi per petani mencapai rata-rata Rp5 juta dengan estimasi 1 hektare menghasilkan 7 ton gabah. Biaya tersebut belum termasuk transportasi dan upah buruh tani yang turut naik rata-rata 15-20 persen pada saat ini. "Kita tidak dapat membohongi diri sendiri, kenaikan harga BBM akan membuat petani ‘berteriak’ walaupun pemerintah akan memberikan kompensasi berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM)," ujarnya.

Menurut Rofi, pada dasarnya seluruh petani dan juga nelayan akan lebih memilih tidak dinaikkan BBM dibandingkan diberi BLSM oleh pemerintah.

Lebih lanjut Rofi mengatakan keyakinannya bahwa jumlah masyarakat miskin akan semakin bertambah akibat kenaikan BBM. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat penduduk miskin di Indonesia sudah mencapai 4,1 juta kepala keluarga dan jika ditotal jumlahnya bisa mencapai 16,4 juta jiwa.

Menurut BPS, definisi penduduk miskin adalah mereka yang hanya berpenghasilan Rp233 ribu per bulan, atau Rp7.000 per hari. "Pemerintah mengatakan bahwa jumlah penduduk miskin menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal pemerintah hanya menghitung keluarga berdasarkan jumlah penghasilan yang di bawah Rp7.000 per hari," ujarnya.

Setelah harga BBM dinaikkan dan ada dampak lanjutan berupa kenaikan berbagai bahan pokok, maka masyarakat yang berpendapatan Rp10 ribu ke bawah akan mudah tergelincir kepada kemiskinan. Karenanya, ia menyesalkan sikap pemerintah yang tetap bergeming tidak mau mengubah keputusannya menaikkan harga BBM di tengah berbagai pilihan solutif yang ditawarkan berbagai pihak.

"Berbagai masukan telah disampaikan kepada pemerintah. Namun sejauh ini pemerintah selalu bertahan dengan pendapatnya. Padahal ada jutaan petani dan nelayan miskin yang semakin menderita jika kebijakan ini jadi diberlakukan," ujarnya. (ant)

Medan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara Brilian Moktar mengatakan, proses pertanian di daerah ini dinilai kurang menguntungkan karena aturan yang tidak berpihak untuk petani.

Manado. Cuaca buruk ditandai hujan terus menerus yang terjadi dalam beberapa hari belakangan ini mengganggu olah tanah pertanian sebagian besar petani di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

"Sudah empat hari terakhir ini cuaca sangat ekstrim, hujan turun kemudian berhenti dan turun lagi, dengan intensitas tinggi, menyebabkan petani tak bisa melakukan olah tanah pertanian," kata Johnly, petani di Tondano, Minahasa, Senin.

Johnly mengatakan, baru kali ini menghadapi cuaca yang sangat ekstrim, dimana kondisi alam berubah begitu cepat, dan saat hujan turun deras disertai tiupan angin kencang.

Ferdy, petani Rurukan Kota Tomohon, mengatakan, akibat cuaca yang sangat ekstrim, menyebabkan petani merasa takut untuk mengolah hasil pertanian maupun melakukan penanaman, karena sering disertai bunyi gemuruh petir.

"Khawatir dengan keselamatan, karena itu memilih tidak melakukan aktivitas pertanian dalam beberapa hari belakangan ini,"kata Ferdy.

Para petani, cuaca yang paling ekstrim terjadi sejak Sabtu (10/3) hingga Senin (12/3), dimana hujan terus turun dari pagi hari hingga malam hari.

"Tiga hari terakhir ini, kegiatan sebagian besar petani hampir semuanya lumpuh, karena cuaca yang tidak bersahabat," kata Ferry, petani Kecamatan Tombulu, Minahasa.

Para petani berharap cuaca dalam beberapa hari ke depan bisa membaik, sehingga mereka dapat mengerjakan lahan dan persawahan dengan baik.

"Kami hanya mampu berdoa supaya cuaca dapat kembali normal, sehingga olah tanah pertanian dapat berlangsung seperti biasanya," kata Johanes Karundeng, petani Rumengkor Kecamatan Tombulu.

Bupati Minahasa, Stevanus Vreeke Runtu dalam beberapa kesempatan mengingatkan petani supaya berhati-hati mengolah pertanian ditengah cuaca buruk yang melanda seluruh wilayah Sulut saat ini.

"Peningkatan produksi pertanian tetap kita dorong, tetapi petani juga supaya perhatikan keselamatan mereka sendiri, karena cuaca sangat ekstrim akhir-akhir ini," kata Vreeke.

JAKARTA. Pemerintah menyiapkan pos pengaduan bagi para petani agar mereka bisa melapor apabila terjadi pembelian beras dan gabah di bawah harga pembelian pemerintah yang baru.

Menko Perekonomian Hatta Radjasa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/3), mengatakan pos pengaduan yang diorganisasikan oleh Kementerian Pertanian tersebut akan disebar di seluruh daerah Indonesia.

"Kementerian Pertanian sudah minta agar jangan sampai ada petani yang menjual gabahnya di bawah HPP dan kalau itu ada berarti itu melanggar, tidak boleh terjadi. Dan harus ada pos pengaduan untuk itu," tuturnya.

Hatta menjamin Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak akan membeli beras petani dengan harga di bawah HPP yang baru.

Menurut dia, saat ini Kementerian Pertanian pun telah melakukan sosialisasi tentang HPP baru yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. "Menteri Pertanian sudah menggerakkan itu semua," ujarnya.

SUKOHARJO. Kalangan petani di wilayah Solo Raya, Jateng, sangat kecewa dengan kebijakan pemerintah yang tidak jadi mencairkan dana insentif pengganti padi puso periode Maret - Agustus 2011.

Hal itu menyusul pernyataan Gubernur Jateng Bibit Waluyo di Klaten dua hari lalu, yang menyebut tidak akan ada penggantian padi puso yang disebabkan oleh bencana alam dan wereng di Jawa Tengah.

"Sebenarnya kami sudah menduga lama bahwa pemerintah tidak pernah serius memikirkan petani. Hal itu sudah dijawab oleh Gubernur Bibit Waluyo sendiri. Dengan begitu, semakin jelas bahwa petani selama ini memang harus mengatasi sendiri persoalan yang mendera mereka," ungkap ketua Paguyuban Petani Pengguna Air (P3A) Irigasi Dam Colo Timur, Sarjanto Jigong, Jumat (24/2).

Hal sama diungkap oleh Ketua HKTI Jawa Tengah, Gunadi Wirjasukardja yang menyesalkan sikap pemerintah yang berlama-lama dan bahkan akhirnya tidak memenuhi janji untuk mengganti padi puso di Jateng yang disebabkan oleh bencana alam banjir dan serangan masif wereng pada periode Maret - Agustus 2011.

"Kalau dananya sudah ada, kenapa tidak jadi dicairkan. Padahal petani sudah berharap, agar kerugian saat gagal panen bisa diminimalkan dengan adanya bantuan dana insentif itu. HKTI akan terus memperjuangkan, dan pemerintah memang harus terus disadarkan," ujar Gunadi.

Sedang Ketua KTNA Sragen Suratno mengingatkan, agar pemerintah berhenti memain-mainkan petani yang sedang menderita, jika menginginkan ketahanan pangan nasional yang digalakkan tetap terjaga dan tidak tergerus oleh kepercayaan petani yang makin menipis.

"Kami khawatir, jika pemerintah selalu ingkar dengan janjinya, terus disikapi dengan cara sama oleh petani. KTNA Sragen selama ini terus berupaya membangkitkan semangat petani agar tidak patah di tengah jalan ketika menghadapi bencana alam dan juga serbuan OPT (organisme pengganggu tanaman ) yang masif. Tapi jika pemerintah terus membiarkan dan bahkan ingkar janji seperti ini, kami khawatir petani akan nglokro, yang gilirannya tentu akan berdampak pada program ketahanan pangan," tandas Suratno.

Setidaknya Widianto, petani Belimbing, Polokarto, kabupaten Sukoharjo mengamini apa yang diungkapkan Suratno dari Sragen tersebut.

"Saat ini jumlah petani semakin susut. Mereka memilih mencari pekerjaan lain, ketika lahan sawahnya tidak pernah menghasilkan panenan yang menjanjikan, karena serangan wereng dan juga bencana alam banjir yang disertai dengan angin topan. MT I ini saya rugi, hanya 50 persen yang bisa dipanen. Kalau yang tahun lalu tidak diganti pemerintah, modal untuk bertanam MT II nanti apa," ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Sukoharjo, Giyarti kepada Media Indonesia menyatakan, bahwa yang dinyatakan gubernur Jateng terkait soal dana insentif gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam dan serbuan wereng itu, belum pernah didengar.

"Sejak rapat terakhir awal Februari lalu, sampai sekarang belum ada pemberitahuan resmi," terang Giyarti
ketika dikonfirmasi.

Ia menegaskan, hasil rapat terakhir dengan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian di kantor PHP (Penanggulangan Hama Penyakit) Jawa Tengah pada awal Februari menyebutkan, sedang diupayakan adanya revisi pedoman umum (pedum) tentang kebijakan pemberian dana insentif sebesar Rp3,7 juta per hektare.

Revisi pedum sangat sangat diperlukan, mengingat seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah sepakat, dana insentif akan diganti dari uang menjadi bantuan in natura berupa bibit padi, pupuk dan obat-obatan.

"Tanpa ada perubahan Pedum, tentu kesepakatan itu tidak bisa dilaksanakan, dan dana insentif itu tidak akan cair dari kantor
Kementerian Pertanian," imbuh Giyarti lagi.

"Saya harus ngomong apa, apa itu tanggung jawab kita?," ujar Gita menanggapi tudingan Menteri Pertanian Suswono terkait penyelewengan pupuk subsidi saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (29/12).

Gita menyatakan, pihaknya akan melakukan pembahasan dengan Kementerian Pertanian guna menyelesaikan masalah tersebut.

"Jadi begini, saya kemarin diajak Menteri Pertanian ke sana untuk sidak. Ini kan subsidi pupuk yang diwarnai khusus. Kita akan pelajari, tapi sepengetahuan saya itu bukan tanggung jawab penuh kita mengenai penyelewengan ini. Ini kan di lapangan, siapa yang harus di lapangan untuk mengawasi seperti ini, nanti kita akan duduk lah," jelasnya. (dtc)

Medan. Tingginya impor produk pertanian sangat merugikan petani yang kondisinya kian kesulitan karena tak mampu bersaing, baik dari sisi harga maupun kontinuitas produksi sesuai permintaan pasar. Karena itu, harus ada regulasi tata niaga impor yang memihak petani, di antaranya dengan tidak hanya memakai sudut pandang kebutuhan konsumen.
Hal tersebut diungkapkan pengamat ekonomi yang juga pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (FE-USU) Syafrizal Helmi Situmorang di Medan.

Ia menjelaskan, masuknya produk pertanian misalnya buah-buahan, kentang, kedelai dan lainnya tidak bisa dibiarkan terus-menerus jika ingin produksi pertanian di Sumut bisa paling tidak menjadi raja di rumahnya sendiri. "Harus ada upaya empowering (penguatan) kepada petani," ujarnya, Selasa (1/11).

Pada dasarnya, kata Helmi, kepentingan petani harus lebih diutamakan agar petani bisa lebih sejahtera. Ia berpendapat, Dinas Pertanian sebagai instansi yang bersinggungan langsung dengan para petani harus bisa memberikan tenaga ahli dengan memberikan model pertanian dan aplikasi teknologi tepat guna sehingga bisa dilakukan petani dengan mudah.

Dan yang tak kalah pentingnya, dalam hal pemasaran, harus diberikan ruang yang lebih besar untuk para petani memasarkan produknya serta tidak membiarkannya bersaing langsung dengan produk luar yang dalam pandangan masyarakat umum lebih baik. "Petani harus mendapatkan perlindungan dan jaminan bahwa produknya laku, bukan disalahkan karena daya saingnya kalah dengan produk impor,” jelasnya.

Perlindungan kepada petani, kata Helmi, antara lain bisa dilakukan dengan tidak mengimpor produk-produk yang sebenarnya ada di tingkatan lokal. Selain itu, tidak mengimpor produk yang mana produk tersebut di lokal sedang mengalami panen.

Kemudian, jaminan pemasaran bagi produk juga harus diberikan melalui promosi konsumsi produk lokal sembari melakukan perbaikan dan pembinaan kepada petani agar tidak terus-menerus menggunakan pestisida untuk pertaniannya. "Ini penting karena sebenarnya produk dari luar juga tidak lebih bersih dari penggunaan pestisida dari pada petani kita," ujarnya.

Ia menegaskan, regulasi tata niaga impor produk pertanian juga memastikan adanya ketegasan pemerintah dalam menentukan standar mutu produk sebelum masuk ke pasaran. "Jadi, pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan para konsumen saja, karena sebenarnya petani jauh lebih penting untuk diperhatikan," tambahnya.

Ada sebuah cerita dari seorang kakek berumur 67 tahun bernama Daldiri. Di dalam cerita itu kakek ini menuturkan keluh kesahnya sebagai seorang petani " Saya sampai tak bangga lagi kalau ada yang menyebut saya ini Pak Tani... (Kompas.com). Apa yang dirasakan kakek Daldiri barangkali hanyalah satu contoh betapa tidak membanggakannya hidup menjadi petani di negara ini. Di Hari Tani tahun inipun, kemiskinan, kesusahan atau golongan rendah masih identik dengan mereka. Hal ini seperti mau mengatakan tidak ada yang membanggakan dari seorang petani. Sehingga muncul kembali pertanyaan di dalam benak saya, bisakah hari tani tahun ini ada sebuah langkah awal untuk menumbuhkan kembali kebanggaan di dalam diri Pak Tani?

Menurut saya satu-satunya cara untuk membangun kembali kebanggaan petani adalah dengan memperbaiki kesejahteraan para petani. Petani yang hari ini identik dengan kemiskinan harus mengalami transformasi sesungguhnya yang menjadi akar kemiskinan para petani. Sekarang bagaimana membawa kesejahteraan bagi para petani yang miskin itu?

Hal pertama adalah transpormasi faktor internal para petani. Kebanggaan menjadi seorang tani akan tumbuh tidak lain dan bukan harus ditumbuhkan oleh petani itu sendiri. Saya melihat budaya malas bekerja keras masih dominan di dalam kehidupan para petani. Saya pernah mendengar bahwa sering sekali para petani akan berhenti bekerja setelah masa panen selesai. Sehingga yang terjadi adalah hasil panen akan habis untuk memenuhi kebutuhan hidup semata. Padahal jika setelah panen para petani tersebut mengusahakan tanaman lain sebelum masa tanam utama tiba tentunya akan memberikan pemasukan yang lebih banyak kepada petani. Atau sebagai contoh, seorang buruh tani di Tanah Karo yang dapat menerima upah harian seorang buruh tani berkisar 40-60 ribu per hari. Kalau saja ia bekerja enam kali seminggu maka sebenarnya ia akan mendapatkan penghasilan sebesar sekitar 1 jutaan per bulan. Dan itu sebenarnya tidak tergolong miskin, karena berpenghasilan di atas 20 ribu per hari. Namun karena budaya malas dan merasa sudah cukup untuk makan, maka terkadang lebih sering buruh tani hanya bekerja beberapa hari seminggu. Ibaratnya setelah habis uang dulu baru bekerja kembali.

Peningkatan Etos Kerja

Hal inilah yang harus diubah di dalam diri para petani kita hari ini. Hari tani seharusnya memberikan hikmat dan perenungan terhadap peningkatan etos kerja. Peningkatan terhadap semangat kerja keras. Karena tanpa kerja keras dari diri petani itu sendiri, maka kemiskinan akan tetap identik dengan hidup petani. Dan menurut saya itu yang menjadi kunci kesuksesan para petani di Tanah Karo. Kalau kita melihat para ibu rumah tangga sendiripun harus bekerja keras diladang. Kalau hari biasa kecuali hari minggu maka akan sulit kita temui para ibu rumah tangga di rumah karena pada umumnya mereka bekerja diladang.

Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Perhatian pemerintah untuk mencabut akar kemiskinan di dalam tubuh para petani mutlak dibutuhkan. Perhatian itu harus dilakukan dengan investasi pertanian. Sebagaimana yang disarankan dan dorongan Bank dunia agar negara berkembang mencanangkan untuk mengadakan investasi pertanian untuk mengentaskan kemiskinan. Namun sayang seribu kali sayang hal ini rasanya sulit terwujud.

Investasi pertanian tidak dapat dilakukan disebabkan kurang memadai infrastruktur pertanian. Kalau dulu kita mendengar ada pembanguan irigasi air untuk mendistribusikan perairan untuk pertanian, namun sekarang infrastuktur apa yang dicanangkan pemerintah untuk memajukan para petani? Hampir tidak pernah terdengar. Perbaikan jalan dan transportasi juga masih jalan ditempat sehingga hal ini mengganggu produktivitas hasil pertanian dan distribusi sehingga margin biaya distribusi tinggi. Jalan ke desa-desa rusak berat dan bahkan di banyak desa harus dilalui dengan kendaraan gerdang dua. Kondisi ini sama dengan emencekikf leher para petani karena ongkos distribusi pertanian yang sangat besar. Sehingga kalau kita sederhanakan saja yang diharapakan petani di hari tani ini, yakni perbaiki infrastruktur jalan.

Begitu juga dengan harga pupuk dan pestisida. Pemerintah harus memberikan kebijakan yang berpihak kepada para petani. Memang benar terdengar kabar pupuk subsidi. Tetapi sering sekali pupuk subsidi itu tidak sampai ke tangan petani karena pengaruh kongkalikong para pengusaha dan penguasa. Di tambah lagi para petani yang harus menghadapi sendiri kalau terjadi hama. Seperti yang dialami petani jeruk di Tanah Karo akhir-akhir ini. Ketika hama buah menyerang petani jeruk, apa peran pemerintah untuk bersama-sama dengan petani menanggulangi hal itu? Tidak ada. Petani harus berjuang sendiri. Mereka harus mengeluarkan biaya pemeliharan yang lebih besar dengan membeli pestisida yang harganya selangit, yang sebenarnya juga tidak menjamin hama buah akan teratasi. Kalau harga pemeliharaan selangit ditambah lagi harga komoditas pertanian murah maka benarlah petani akan mati suri. Jadi kepada pemerintah investasi dibidang penanggulangan hama juga mendesak untuk diperhatikan pemerintah. Perlu diaktifkan pusat kajian dan laboratorium penanggulangan hama di dinas-dinas pertanian. Jangan biarkan petani menderita sendiri terhadap serangan hama tak kenal ampun itu.

Jadi kalau ada peningkatan etos kerja dan investasi pertanian dari pemerintah, niscaya kemiskinan yang hari ke hari semakin melekat di dalam hidup mereka akan terkikis setahap demi setahap. Dengan demikian sebagaimana seharusnya, seorang Pak Tani di negeri ini juga memiliki sukacita dan kebanggaan bisa terjadi. Setidaknya diawali melalui hari tani ini. Selamat Hari Tani.

Penulis adalah anak petani dan bangga Menjadi Anak Petani.

Jakarta. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan daya beli petani pedesaan sebesar 0,57 persen selama bulan April 2011. Menurut Kepala BPS Rusman Heriawan di Jakarta, Senin (2/5), hal itu terlihat dari kenaikan nilai tukar petani nasional selama bulan April 2011 dari 103,32 menjadi 103,91.

Kenaikan nilai tukar petani selama kurun waktu itu, kata dia, utamanya berasal dari kenaikan nilai tukar petani pada subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan dan perikanan. Nilai tukar petani tanaman pangan naik 0,79 persen karena kenaikan bermakna harga komoditas tanaman pangan seperti jagung dan kacang tanah.

Sementara kenaikan nilai tukar petani subsektor perkebunan sebesar 1,3 persen utamanya disebabkan oleh kenaikan harga karet dan kelapa dan peningkatan daya beli nelayan sebesar 0,54 persen utamanya akibat kenaikan harga ikan tenggiri dan tongkol serta kelompok ikan hasil budidaya.

Namun bersamaan dengan penurunan harga beberapa hasil pertanian tanaman hortikultura seperti cabai merah dan cabai rawit, selama bulan April nilai tukar petani hortikultura turun 0,21 persen.
Penurunan daya beli juga dialami para peternak. Nilai tukar peternak turun 0,07 persen, antara lain karena harga daging ayam dan sapi yang turun.

Oleh : Amin Siahaan

Tepat satu abad lalu industri perkebunan kelapa sawit dirintis di Sumatera Timur, tepatnya di Tanah Itam Ulu oleh perusahaan Olipalmen Cultuur dan di Pulau Raja oleh perusahaan Huileries de Sumatera.

Kini, Indonesia dikenal sebagai pemasok utama crude palm oil. Hasilnya, di tahun 2009, Indonesia mendapatkan 10 miliar dolar dari perdagangan CPO. Tanggal 28-30 Maret 2011 lalu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) beserta pemerintah merayakan peringatan 100 tahun komoditi kelapa sawit di Indonesia. Kota Medan dipilih untuk menjadi tuan rumah acara ini. Namun, cerita sukses ini meninggalkan derita tak terperi bagi ribuan buruh perkebunan kelapa sawit.

Pelanggaran Hak NormatifTahun lalu, Greenpeace merilis berita yang menyebutkan bahwa perusahaan Sinar Mas Group melakukan pelanggaran ekologi dalam proses produksi sawitnya. Akibatnya, perusahaan internasional Nestle dan Unilever menghentikan pembelian CPO untuk sementara waktu. Pengusaha sawit dan pemerintah pun segera mengambil sikap dengan mengatakan pemberitaan negatif atas sawit Indonesia adalah bentuk black campaign Barat. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mencatat luas perkebunan sawit nasional mencapai 9,2 juta hektar. Rata-rata seorang buruh sawit bekerja di atas lahan 5 hektare. Dengan demikian terdapat 1.840.000 buruh yang menggantungkan nasibnya terhadap tumbuhan asli Afrika ini.

Citra negatif perkebunan sawit tidak hanya identik dengan kerusakan lingkungan. Buruh sawit, yang bekerja mulai pagi hingga sore, bahkan malam, merupakan bagian dari masyarakat marjinal. Kehidupan buruh sawit sangat identik dengan kemiskinan. Ini dapat kita lihat dari buruh sawit asal Jawa di Sumatera yang sudah hidup tiga sampai empat generasi. Mereka biasanya dikenal dengan istilah Jawa Kontrak (Jakon). Kemiskinan buruh sawit diakibatkan sistem yang didesain secara sistemik dan terstruktur yang berujung hilangnya akses hidup buruh perkebunan. Manifestasi kemiskinan buruh sawit berupa, antara lain, pelanggaran atas hak-hak normatif.

Pertama, pelanggaran status kerja. Di mana buruh sawit kebanyakan berstatus harian lepas (harlep) atau kontrak. Implikasinya adalah mereka mendapatkan upah di bawah standar. Hanya Rp 10.000-Rp 15.000 per harinya. Ironisnya, sebagian besar di antara mereka bekerja di bagian produksi utama: pemanen dan perawatan. Hal ini jelas melanggar UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 56 ayat 1; 59 (2); dan 66 (1). Selain itu terdapat juga buruh brondolan sawit yang umumnya dikerjakan perempuan dan anak-anak. Meskipun bekerja dari awal sampai selesai, mereka tidak mendapatkan upah sama sekali.

Kedua, pelanggaran keselamatan kerja. Buruh perkebunan sawit bekerja tanpa dilengkapi alat pelindung kerja (APD). Helm, kacamata, masker, sarung tangan, sepatu boot, dan seragam amat minim diberikan. Ini melanggar UU No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja khususnya pasal 3 ayat 1 (f). Padahal, bekerja di perkebunan sawit sangat rentan terjadinya kecelakaan kerja seperti tertimpa buah sawit ataupun gigitan binatang buas (ular). Ketiga, pelanggaran alat kerja. Buruh kebun sawit pada umumnya harus membeli sendiri peralatan kerja mereka. Jika pun disediakan oleh perusahaan, maka harus membayar setengah harga yang dipotong dari gaji mereka. Sedangkan biaya perawatan atau kerusakan harus ditanggung sendiri.

Keempat, eksploitasi denda atau sanksi. Di perkebunan kelapa sawit berlaku denda berupa potongan gaji atas kesalahan kerja di lapangan. Misalnya, ketika ada buah sawit yang masak tapi tidak dipanen. Atau jika brondolan sawit banyak tertinggal di areal tanaman. Akumulasi denda ini akan dipotong dari gaji. Buruh tidak diberikan kesempatan membela kesalahannya. Umumnya kesalahan terjadi karena beratnya target kerja dan minimnya alat kerja. Kelima, pelanggaran atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Perkebunan telah mematikan kehidupan sosial-politik buruh dengan melarang berdirinya serikat buruh selain yang ditetapkan oleh perkebunan. Ancaman mutasi dan pemecatan segera diberlakukan jika ada buruh yang mencoba masuk atau mendirikan serikat buruh yang tidak direstui perkebunan. Di sisi lain, serikat buruh dukungan perkebunan lebih merupakan perpanjangan tangan perusahaan untuk mengawasi gerak-gerik buruh perkebunan.

Kelima, pelanggaran fasilitas. Hanya buruh berstatus tetap yang bisa mendapatkan fasilitas seperti perumahan, air, dan listrik. Itupun dengan kualitas sangat memprihatinkan. Perumahan umumnya terbuat dari kayu papan. Air berwarna hitam kecoklatan dan berkeruh karena perkebunan sawit berdiri di atas lahan gambut. Fasilitas sekolah kebanyakan hanya sampai tingkat sekolah dasar. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya anak buruh yang tidak sekolah karena ketiadaan biaya. Orangtua mereka "lebih suka" anaknya membantu bekerja di perkebunan.

Keenam, pelanggaran proses kerja. Tiap harinya buruh sawit bekerja dengan tiga target kerja sekaligus yaitu, jam kerja, luas areal dan target produksi. Buruh di bagian pemanen harus bekerja mulai pagi sampai sore dengan luas areal 5 hektar dan beban tandan buah segar (TBS) sebesar 1-2 ton. Ketiganya harus tercapai jika tidak ingin dikenakan denda atau sanksi. Pola inilah yang mengakibatkan istri dan anak buruh terpaksa harus ikut bekerja untuk meringankan pekerjaan dan menghindari sanksi.

Ketujuh, pelanggaran gender. Buruh perempuan, juga anak-anak, sangat rentan terhadap eksploitasi seksual. Pelakunya bisa berasal dari unsur pimpinan seperti Mandor ataupun sesama buruh. Lokasi kerja yang jauh dan sepi mendukung tindakan kriminal ini. Bahkan bukan rahasia lagi, praktek prostitusi inheren pada setiap perkebunan.

Pelanggaran hak-hak normatif merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia. Karena telah melanggar hak ekonomi, sosial, dan budaya serta hak sipil-politik buruh perkebunan. Kondisi yang tidak jauh berbeda seperti yang dikisahkan oleh Johanes Van den Brand dalam brosur Millioenen Uit Deli 109 tahun lalu.

Makna Perayaan

Dari paparan di atas patut kita pertanyakan apa korelasinya bagi buruh, dan keluarganya, gelaran satu abad sawit di Indonesia diadakan? Perayaan yang mengambil tema "Sawit Sahabat Rakyat" ini tidak akan mengubah sedikit pun kehidupan buruh sawit. Kemiskinan akan terus diwariskan ke generasi selanjutnya. Jelas bahwa industri sawit hanya menguntungkan segelintir pemodal. Lalu di mana peran pemerintah? Setali tiga uang. Pemerintah lebih nyaman duduk bersama pengusaha. Peran mensejahterakan rakyat (buruh) menjadi alpa karena begitu kuatnya intervensi pemodal.

Bukti terkini dapat kita lihat dalam draf moratorium yang ternyata hanya berlaku di obyek hutan primer. Perkebunan sawit yang sudah berdiri di atas hutan lindung atau lahan gambut tetap bisa beroperasi. Oleh karenanya, kebanggaan Indonesia sebagai pemasok utama CPO dunia adalah semu. Karena tidak berimplikasi pada perbaikan ekonomi jutaan buruh sawit. ***

Penulis aktif di NGO Lentera Rakyat (Bergerak di Bidang Pendidikan dan Pengorganisasian Buruh Perkebunan)

Malang. Hingga Kamis (28/4), paparan debu Gunung Bromo masih melanda Kabupaten dan Kota Malang, Jawa Timur. Meski tidak lagi mengganggu penerbangan, tanaman kubis warga mengering akibat terpapar asap dari gunung dengan ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut itu.

”Penerbangan sudah normal kembali. Pendaratan dan pemberangkatan sudah dilakukan dari Malang,” kata Kepala Dinas Operasi Bandara Abdulrachman Saleh Malang Kolonel Penerbang Novianto Widadi.

Meski demikian, para petani sayuran merasakan dampak paparan asap yang mengandung belerang tersebut. ”Dampak lirang (belerang) dari Bromo itu sudah kami rasakan sejak seminggu lalu. Bukan debunya, melainkan asap atau awan dari Gunung Bromo yang turun ke ladang pada malam hari,” kata Cipto, petani asal Dusun Jarak Ijo, Desa Ngadas. Dusun itu jaraknya 12 kilometer dari Gunung Bromo.

Menurut dia, kubis yang terkena belerang memang akan mengering, tetapi itu tidak akan lama. ”Seusai terkena lirang, biasanya nanti tanaman justru akan subur,” katanya.

Lahar dingin

Di Magelang, Jawa Tengah, dalam dua pekan terakhir banyak pengungsi korban lahar dingin Merapi mulai pulang ke rumah masing-masing. Mereka merasa situasi sudah cukup aman meski sebenarnya pemerintah masih memperpanjang masa tanggap darurat.

Jumlah pengungsi yang semula 3.588 orang, saat ini tinggal 2.947 orang.

Namun, Pemerintah Kabupaten Magelang tetap mengimbau mereka siap jika suatu waktu harus kembali mengungsi. Sebab, hujan dalam intensitas tinggi masih berpotensi terjadi.

"Sudah seminggu ini, penjualan tomat di pasaran terus mengalami kenaikan. Terkadang kehabisan stok dari petani," kata Suryati (44), penjual sayur keliling, warga Kembahang, Selasa (19-4).

Dia mengaku untuk mendapatkan tomat yang biasanya diantar petani ke rumah, kini ia harus langsung berkeliling ke kebun. Harga dari petani berkisar Rp2.000—Rp2.250 per kg, itu pun sulit di dapat. "Sudah harga mahal, tomatnya juga susah didapat. Biasanya setiap hari saya dipasok 75 kg, tetapi beberapa hari ini hanya mendapat jatah 25 kg," ujar wanita paruh baya itu.

Di tempat terpisah, Harmain (51), petani tomat di Pekon Padangdalom, Kecamatan Balikbukit, mengaku bersyukur dengan adanya kenaikan harga tomat dalam beberapa hari terakhir. "Alhamdullilah, saat saya panen, harganya tiap hari naik. Mungkin memang rezeki buat nyekolahin ketiga anak saya," kata dia.

Dibiarkan

Waktu harga tomat anjlok sekitar satu bulan lalu, kata Harmain, kondisi tomat di ladangnya baru memasuki masa pembuahan. Dengan begitu, dia membiarkan kebun tomatnya dipenuhi rumput karena takut membuang-buang tenaga saja jika dirawat.

"Namun, ketika memasuki masa panen, harga tomat terus membaik. Awalnya saya cemas karena membiarkan kebun tomat tidak dikoret sehingga buahnya kurang bagus dan hasilnya sedikit," kata dia.

Dia berharap ke depan pemerintah memberi informasi kepada petani tentang penyebaran penanaman sayuran sehingga pasokan dan harganya stabil. "Maunya pemerintah memberi tahu petani kalau di daerah lain sedang menanam apa, dan kita harus menanam apa. Biar tidak seperti bulan lalu, di sini banjir tomat, daerah lain juga begitu. Jadi, yang rugi juga petani," ujar dia.

Bulan lalu, sejumlah petani di Lambar membiarkan buah tomatnya membusuk di batang. Hal itu karena tomat tidak laku dijual dan harganya sangat murah, antara Rp250—Rp350 per kg. Petani tomat membiarkan tomatnya membusuk karena akan mengalami kerugian lebih besar jika dipanen.

"Untuk menutupi biaya petik saja tidak tertutupi, lebih baik kami biarkan membusuk di batang," kata seorang petani tomat.

Sambas. Perkebunan kelapa sawit seluas 16.400 hektar di Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, tumpang tindih dengan lahan milik warga. Di Bengkayang, proses ganti rugi dan pelepasan kawasan hutan untuk kebun sawit seluas 29.000 hektar juga belum selesai.

Kepala Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan, Petrus Nampe, mengatakan, sampai saat ini persoalan tumpang tindih lahan itu belum ada penyelesaian. Padahal, ada perusahaan yang sudah menanam bibit sawit.

”Ada masyarakat dengan bukti sertifikat yang belum menerima ganti rugi lahan yang diambil perusahaan untuk perkebunan. Kami sudah bernegosiasi dengan para pengusaha, tetapi belum menemukan kesepakatan,” kata Nampe, Kamis (14/4).

Menurut Nampe, masyarakat khawatir proses penyelesaian itu tidak akan memihak mereka. ”Masyarakat takut lahan mereka akhirnya benar-benar diserobot karena mereka belum menerima ganti rugi, tetapi penanaman sudah dilakukan,” kata Nampe.

Bupati Sambas Burhanuddin A Rasyid dan Kepala Dinas Perkebunan Kalbar Hiarsolih tidak bisa dikonfirmasi. Telepon seluler milik Burhanuddin tidak aktif, sementara Hiarsolih tidak mengangkat panggilan.

Selain di Sambas, tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit juga terjadi di Kecamatan Jagoi, Kabupaten Bengkayang. Perkebunan sawit seluas 29.000 hektar di Jagoi Babang tumpang tindih dengan hutan produksi, hutan rakyat, dan lahan milik masyarakat.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kalbar Erma Suryani Ranik mengatakan, kasus tumpang tindih lahan perkebunan di Jagoi Babang itu dilaporkan oleh masyarakat ketika dirinya melakukan kunjungan kerja dalam masa reses.

”Yang di Bengkayang merupakan dampak penyerahan kewenangan yang tidak tuntas setelah pemekaran dan aturan yang tidak jelas,” kata Erma. (kompas)

Jambi. Bupati Batanghari Abdul Fattah menyatakan, ribuan petani sawit dan karet di daerahnya terlilit utang di bank dalam jumlah milyaran rupiah akibat produksi panen yang tidak menentu.

Bupati Abdul Fattah menyampaikan hal itu di hadapan Wakil Presiden Boediono saat menghadiri acara dialog dengan ratusan petani karet di Dusun Rasau, Kelurahan Jembatan Emas, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, Sabtu.

"Utang kredit itu menumpuk sejak sekitar 1979, dan ini jelas sangat menghambat laju perkembangan usaha para petani. Jumlahnya mencapai Rp6,4 miliar, dan angka petani yang terlilit utang terhitung sebanyak 4.168 kepala keluarga (KK)," ujar Fattah.

Sementara untuk pola PIR khusus dan PIR trans, sisa utang petani sejak awal dimulai program tersebut mencapai Rp25 miliar, dengan 3.330 KK petani yang dilibatkan, katanya.

Beberapa petani yang berdialog langsung dengan Wapres sempat mengusulkan agar sisa utang mereka tersebut dapat dihapuskan.

Seiring dengan penghapusan itu, petani juga mengharapkan sertifikat tanah mereka yang sempat dipakai agunan untuk mendapatkan kredit, dapat dikembalikan.

Dengan demikian, kata petani, sertifikat itu nantinya dapat dijadikan agunan untuk skem kredit pengembangan energi nabati dan revilatisasi pertanian.

Pada pemaparannya, Bupati Abdul Fattah menjelaskan, Kabupaten Batanghari memiliki areal tanaman karet yang dikembangkan melalui PIR khusus, PIR tran dan proyek UPT seperti proyek rehabilitasi yang dimulai sejak tahun 1979 pada lahan seluas 29.336 hektare.

"Dilihat dari sisi teknis saat ini, kebun karet atau sawit tersebut sudah tidak layak lagi karena sudah melampaui usia produksi, sehingga produktivitasnya rendah bahkan tidak bernilai ekonomis lagi, bahkan banyak tanaman yang sudah mati," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wapres Boediono mengatakan, sisa kredit para petani tidak bisa dihapuskan, mengingat itu sudah menjadi perjanjian antara petani sebagai debitur kepada pihak bank.

"Tetapi kondisi ini bisa menjadi dasar dan contoh agar pihak bank bisa memberikan kebijakan khusus, khususnya kepada petani dalam memberikan kredit lunak," ujarnya.

Wapres juga mengimbau agar pihak bank khususnya bank-bank pemberi kredit petani, bisa meninjau kembali sistem pencairan serta agunan yang harus dipenuhi petani agar tidak memberatkan.

Pada kegiatan tersebut, Wapres bersama Ny Herawati Boediono, tampak didampingi Menteri Pertanian Suswono, Mendagri Gamawan Fauzi, Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto serta Gubernur Jambi Hasan Basri Agus dan jajarannya.(ant)

LANGKAT. Seribuan warga Dusun Tahun 10 Titi Kurus, Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Sarangan dan Dusun Tahun 20, Desa Kebun Balok, Kecamatan Batang Sarangan, bentrok dengan anggota mafia getah, Selasa (5/4) malam sekira pukul 21.30 WIB.

Peristiwa ini berawal dari tidak bersedianya Sumino (40) warga Dusun Jati Mulya, Desa Sei Bamban menjual getah miliknya kepada pimpinan mafia getah Batang Sarangan, berinisial KG (35) warga Dusun Namunggas, Desa Kwala Sawit, Kecamatan Batang Sarangan.

Ketidakpatuhan Sumino tadi, membuat KG berang dan merasa dilecehkan. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, KG pun memerintahkan empat orang anak buahnya untuk menemui Sumino, agar menjual getahnya kepada KG.
Lagi-lagi, permintaan anak buah KG, ditolak mentah-mentah oleh Sumino dengan alasan, kalau dia sudah memiliki agen getah sendiri. Namun, alasan Sumino membuatnya harus beradu fisik dengan 4 anak buah KG. Adu jotos pun terjadi.

Karena kalah dengan jumlah dan tertekan, Sumino mengambil sebilah parang di rumahnya dan secara membabi buta menyerang keempat anak buah KG. Ternyata, serangan membabi buta Sumino, mengenai tangan salah seorang utusan KG. Karena ada yang terluka, ketiga utusan lainnya meninggalkan Sumino dan membawa temannya untuk berobat.

Tak sampai di situ, selang beberapa jam kemudian, puluhan anggota KG kembali mendatangi rumah Sumino untuk membalas dendam. Beruntung, Sumino sudah meninggalkan rumah, bersama anak dan istrinya bersembunyi. Meski Sumino selamat, namun rumah dan seisinya, menjadi amukan anggota KG hingga hacur berantakan.

Sejak peristiwa itu, kondisi Batang Sarangan mulai tidak kondusif. Puncaknya, Selasa (5/4) malam, ribuan warga sepakat untuk melakukan perlawanan kepada KG. Dengan membawa kelewang dan mengenakan ikat kepala, ribuan warga melakukan penyisiran terhadap sejumlah tempat yang dicurigai menjadi persembunyian KG.

Setelah melakukan penyisiran di sejumlah kawasan, warga tak kunjung berhasil menemukan pimpinan mafia getah Batang Sarangan itu. Lalu warga berkumpul di Kelurahan Pekan Batang Sarangan menunggu kepulangan KG. Secara kebetulan, satu unit mobil could diesel BK 8508 RD milik KG berisi getah, melintas di Pekan Batang Sarangan dan tak ayal mobil tersebut menjadi sasaran kemarahan warga dengan membakarnya di tengah-tengah lapangan bola kaki Batang Sarangan.

Tak sampai di situ, dua unit sepeda motor milik anggota KG juga turut menjadi amukan warga yang sudah kesal dengan ulah KG yang gemar menganiaya warga. Peristiwa ini juga membuat lutut Camat Batang Sarangan Zainul Arifin gemetar dan kabur dari rumah dinasnya.

Keterangan Partono (62) tokoh masyarakat setempat menyebutkan, aksi brutal yang dilakukan warga ini, merupakan bentuk kekesalan terhadap KG yang kerab melakukan penganiayaan kepada warga yang tidak bersedia menjual getah kepadanya. Sekaligus kekesalan terhadap aparat kepolisian yang tidak respon dan terkesan melakukan pembiaran atas prilaku KG kepada warga. “Kami sudah kelewat kesal, makanya bisa mengumpulkan semua warga untuk melakukan perlawanan. Habis, kalau dilapor ke polisi tidak mempan, bolak balik dilaporkan, tidak kunjung ada tindakan, malah pelapor yang dihajar mafia, jadi mau lapor kemana lagi,” kesal Partono. Camat Batang Sarangan Zainul Arifinmengaku, bersembunyi untu menghindar amukan warga.