Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pajak industrial kelapa sawit menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini menjadi sorotan, karena persentase alokasi dana dari sektor tersebut masih relatif minim.Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP menyatakan
upaya memperjuangkan hal tersebut terus dilakukan. Namun hingga kini, belum terlihat tanggapan dari pemerintah pusat untuk aspirasi tersebut.‘’Kita juga sudah meminta supaya pemerintah pusat memberikan alokasi bagi hasil untuk DBH sawit itu. Karena kita juga cukup besar (produksi). Bahkan target pajak kita hingga kini mencapai Rp16 triliun,’’ terangnya.
Langkah ini menarik perhatian, karena sektor tersebut memberikan pengaruh cukup signifikan di Bumi Lancang Kuning. Baik dalam perkembangan infrastruktur yang sedang digesa, hingga kesejahteraan masyarakat.
Karena itu lanjut Gubri, pihaknya meminta agar beberapa persen dari hasil sawit itu idealnya dialokasikan untuk mendukung pengembangan Riau. Seperti di Jawa, yang mendapatkan dana bagi hasil dari cukai rokok. ‘’Ini sudah kita ajukan. Karena itu, kita minta dukungan dari DPR,’’ tutur Gubri.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Aziz mengakui Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang paling besar memproduksi minyak kelapa sawit di Indonesia. Namun sayang, Riau tidak pernah menerima dana bagi hasil (DBH) dari ekspor minyak kelapa sawit.
Ini dikarenakan, tidak adanya upaya pro aktif pemerintah daerah untuk merebutnya.(rnl)/.RP
0 comments:
Posting Komentar