Palm | Kelapa Sawit

Jakarta. Kapasitas dana pemerintah diharapkan mampu memulihkan kembali lahan pertanian yang gagal panen atau puso maksimal seluas 769.230 hektar tahun 2011. Hal itu karena anggaran dana pengolahan lahan gagal panen mencapai Rp 2 triliun, yang akan disalurkan Rp 2,6 juta per hektar.

”Pagu dana kontingensi Rp 2 triliun. Berdasarkan rangkaian data yang ada, lahan yang puso itu hanya sekitar 100.000 hektar sehingga untuk 100.000 hektar puso hanya diperlukan dana Rp 388 miliar,” ujar Menteri Pertanian Suswono di Jakarta, Rabu (6/4) usai menghadiri Rapat Koordinasi Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Menurut Suswono, pemerintah telah memutuskan untuk memberikan benih, pupuk, dan bantuan biaya pengolahan sebesar Rp 2,6 juta per hektar.

Bantuan itu hanya akan dicairkan jika memang ada laporan dari daerah. Pemerintah menetapkan pengawasan atas bantuan pengolahan lahan gagal panen ini di tingkat kecamatan.

”Jadi, kalau nanti terjadi kegagalan panen akibat puso, lahannya bisa ditanam kembali karena benihnya sudah disediakan, pupuknya ada, plus bantuan biaya pengolahan. Hasil evaluasi menunjukkan, petani tidak melanjutkan kembali menanam karena harus meminjam dana lagi,” ujarnya.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan, produksi gabah pada angka ramalan I 2011 meningkat. Pada angka ramalan I 2010 tercatat masih tumbuh 0,88 persen, sedangkan pada angka ramalan I 2011 naik jadi 1,35 persen.

”Jadi trennya tetap naik dari tahun sebelumnya. Berdasarkan rangkaian data yang ada, pada 2011 kemungkinan Indonesia bisa tumbuh 4-5 persen. Namun, target kami sebenarnya adalah ada pertumbuhan produksi 2011 sebesar 7 persen. Banyak upaya yang harus dilakukan, antara lain, optimalisasi lahan agar bisa meningkatkan produksinya,” kata Suswono.

Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, harga beras ada di sekitar 10-15 persen di atas harga pembelian pemerintah dalam empat minggu terakhir ini. Atas dasar itu, Perum Bulog menggunakan semua cara agar tetap mampu melaksanakan tugas yang dibebankan pemerintah yakni memastikan stok beras 3,2 juta ton setiap saat.

”Untuk pengadaan beras, semuanya kami buka. Dari membeli ke petani, kelompok tani, dari penggilingan kecil, melalui mitra, kemudian Kontak Tani dan Nelayan Andalan, oleh satuan tugas Perum Bulog yang bekerja sama dengan BUMN, semua kami lakukan,” katanya.

Sementara itu, dari Banyuwangi, Jawa Timur, dilaporkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawasi langsung pemberian bantuan benih ke petani. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah manipulasi data dan tidak sampainya bantuan ke petani.

Ali Masykur Musa, anggota BPK Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Kelautan, akhir pekan lalu, mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan di seluruh daerah yang menerima bantuan pertanian. (kompas)