Palm | Kelapa Sawit

Serikat Petani: Moratorium Kelapa Sawit Sebaiknya Diperluas
Minggu, 31 Oktober 2010 , 12:58:00 WIB
Laporan: Widya Victoria


RMOL. Kebijakan moratorium perkebunan kelapa sawit memang sangat membantu meminimalisir laju doforestasi hutan alam dan konversi lahan gambut. Namun ada baiknya kebijakan moratorium itu diperluas lagi guna kesejahteraan rakyat.

Demikian dikatakan koordinator Forum Nasional Serikat Pekerja Kelapa Sawit, Mansuetus Darto kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu (31/10).

Seperti diketahui, moratorium perkebunan kelapa sawit yang bekerja sama dengan negara Norwegia tersebut sifatnya terbatas pada lingkup pengurangan emisi karbon. Sayangnya, SPKS menilai kebijakan moratorium ini terlalu sempit dan berpotensi semakin merugikan petani kelapa sawit, masyarakat adat dan buruh kebun.

Moratorium yang dicanangkan tersebut sebaiknya perlu diperluas yang tidak hanya berlaku pada kawasan hutan alam atau lokasi gambut namun secara keseluruhan investasi skala besar perkebunan.

"Artinya pemerintah perlu menghentikan juga pembukaan perkebunan yang berada di luar areal tersebut yang juga memiliki banyak masalah dalam keramahan sosial, budaya dan ekonomi," tegas Mansuetus.

Moratorium itu seharusnya tidak hanya merespon soal tuntutan global terkait emisi karbon tetapi juga harus ada tanggung jawab negara atas persoalan-persoalan lain dengan masyarakat adat, buruh kebun dan petani kelapa sawit. Apalagi mengingat sikap pemerintah yang cenderung hanya merespon tuntutan negara-negara maju dan belum merespon tuntutan krusial problem rakyat yang sudah lama dituntut untuk diselesaikan. Sehingga sikap pemerintah mendua dan bersikap tidak adil bagi rakyat.

Satu sisi pemerintah gencar mempromosikan moratorium namun di sisi lainnya pemerintah masih gencar memperluas kebun kelapa sawit yang justru menambah numpuk persoalan rakyat. SPKS mencatat hingga bulan oktober tahun 2010 saja sudah terdapat 119 petani yang ditangkap dan dipenjarakan akibat pembukaan perkebunan kelapa sawit karena tumpang tindih dengan kawasan kelola rakyat dan skema kemitraan yang tidak adil.

Persoalan rakyat di dalam perkebunan dan konflik dalam perkebunan belum menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah untuk menata ulang sistem perkebunan dan bahkan di beberapa daerah, kepala daerah mengalami demam kelapa sawit. Misalnya gubernur Kalimantan Timur menarget 1 juta hektar perkebunan kelapa sawit hingga akhir masa jabatannya dan hal yang samapun terjadi di provinsi Jambi yang menargetkan hal yang sama.

"Kami yakin ada kesalahan pendekatan pemerintah terkait soal peningkatan produksi CPO Indonesia untuk kebutuhan pasar dan sebaiknya merubah haluan pada optimalisasi produksi TBS dari perkebunan yang sudah ada karena tingkat produksi sangat rendah," papar dia.

Bagi SKPS, memperluas moratorium tersebut sangat penting untuk menjawab persoalan-persoalan social, ekonomi dan degradasi budaya masyarakat adat dan petani kelapa sawit di dalam perkebunan. [wid]