Palm | Kelapa Sawit

Pemerintah harus Siapkan Grand Design Petani Sawit
Okt 28/10/2010 12:11

PEMERINTAH seharusnya mulai membangun desain bagi masa depan petani sawit Indonesia. Desain ini diharapkan dapat memberikan ruang kepada para petani untuk menjadi petani mandiri.

"Kami yakin, hanya dengan keterlibatan petani yang efektif, kemitraan yang sejajar, berkeadilan dan dibuka akses serta ruang yang lebar, industri kelapa sawit Indonesia akan maju pesat dan lebih berkeadilan," ujar Ketua Forum Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto di Palangka Raya, baru-baru ini.

Grand design untuk petani misalnya dengan memikirkan proses transfer teknologi pertanian sehingga setahap demi setahap petani kita mampu memperkuat industri ini. "Hal ini bisa meminimalisir konflik yang sering terjadi dalam perkebunan," jelasnya.

Mansuetus menambahkan, memberikan ruang kepada petani untuk menjadi petani mandiri merupakan tahapan awal yang harus ditempuh. Kini, di berbagai wilayah telah tumbuh dan berkembang petani kelapa sawit mandiri yang telah berkontribusi dalam peningkatan produksi nasional.

Di sisi lain, kurang lebih 2,5 juta petani kelapa sawit di Indonesia akan menghadapi problem baru terkait sistem pengelolaan baru kemitraan yang diatur melalui kebijakan revitalisasi perkebunan.

Kebijakan ini diatur melalui Surat Keputusan (SK) No33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang pengembangan perkebunan melalui program revitalisasi perkebunan.

Melalui surat keputusan itu, perkebunan rakyat yang bermitra dengan perusahaan akan menerapkan pengelolaan satu manajemen dimana perusahaan sebagai pengelola dan petani menjadi buruh.

Selanjutnya, perusahaan menggunakan dana hasil kredit petani, perusahaan yang membangun kebun, perusahaan yang merawat kebun dan perusahaan yang memanen hasil produksi.

Problem ini telah bermuara pada munculnya konflik di beberapa Pulau Sumatra dan Kalimantan antara petani dan perusahaan perkebunan sawit.

"Selain itu, kemitraan yang ada selama ini tidak luput dari berbagai masalah mulai dari transparansi kredit petani sampai dengan penentuan harga yang dirasakan tidak adil," ungkapnya.

SPKS melihat kebijakan revitalisasi perkebunan telah meminggirkan posisi petani dalam pengelolaan kebun dan telah jauh dari cita-cita untuk petani mandiri dan berdaya.

"Pengembangan model kerjasama antara petani dengan perusahaan yang lebih setara menjadi lebih penting dan mendesak daripada pengabaikan potensi petani melalui pola satu manajemen," tegas Mansuetus. (*)

Sumber: mediaindonesia.com