Palm | Kelapa Sawit

 MEDAN: Proses sertifikasi lahan perkebunan kelapa sawit rakyat mandiri, atau yang dikelola sendiri oleh petani, dimulai pada tahun ini secara gratis dengan total luas lahan 1 juta hektare di 18 provinsi.
Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad mengemukakan program ini merupakan kesepakatan Badan Pertanahan Nasional, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian pada November 2011.

Dia mengemukakan selama ini, belum ada perkebunan rakyat yang dikelola secara swadaya (petani mandiri) yang memiliki sertifikat, sehingga sulit bagi petani sawit melakukan perluasan usaha karena terbatasnya dana.
“Departmen Pertanian buat konsep bersama BPN. Apkasindo mendata seluruh lahan pertanian kelapa sawit masyarakat yang dikerjakan secara swadaya. Perkebunan inti rakyat [PIR] yang memiliki bapak angkat tidak diikutsertakan dalam program ini,” ujarnya kepada Bisnis, hari ini.
Dia menjelaskan demplot percontohan akan dibuat di Kabupaten Labuhanbatu, Sumut seluas 1.750 hektare yang terdiri dari lahan sawit rakyat swadaya. Lahan percontohan ini akan diterapkan di lahan perkebunan lain.
Dalam waktu dekat, jelasnya, pihaknya akan menemui Kepala BPN Kabupaten Labuhanbatu, untuk membicarakan tindak lanjut pelaksanaan program ini di tingkat kabupaten, sehingga program ini dapat segera dilaksanakan.
Dia optmis langkah melakukan sertifikasi lahan petani sawit yang menjadi anggota Apkasindo akan berjalan sesuai dengan harapan mengingat data anggota dan luas lahan yang akan disertifikasi sudah dimiliki asosiasi petani itu.

Terlalu mahal
Para petani sawit mengaku sangat menyambut baik rencana sertifikasi lahan secara besar-besaran dan gratis ini. C. Nainggolan, seorang petani sawit swadaya di Labuhanbatu, mengakui sudah lama mendambakan areal tanaman sawitnya untuk disertifikasi.
“Ada 15 hektare milik saya. Satu hektare pun belum memiliki sertifikat. Kalau ada program Apkasindo melakukan sertifikasi, ini akan membantu petani kelapa sawit. Soalnya, selama ini masyarakat sulit mendapatkan sertifikat dan biayanya mahal,” tuturnya.
Nainggolan mengatakan untuk mensertifikasi lahan kelapa sawit selama ini membutuhkan dana puluhan juta per hektare. Dia mengatakan hampir tidak ada petani yang sanggup menyediakan dana itu, sehingga hingga saat ini belum ada lahan milik petani yang disertifikasi.
“Petani tidak sanggup menanggung biaya sebesar itu ,” tuturnya. (Ant)/B-S