MEDAN: Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan Sumatra (BKS-PPS) meminta agar pemerintah tidak membebani perusahaan perkebunan di daerah ini dengan berbagai pungutan, sehingga mampu menghadapi gejolak krisis ekonomi Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Soedjai Kartasasmita, Ketua Umum BKS-PPS meminta agar pemerintah (pusat dan daerah) mengurangi beban pajak dan retribusi terhadap sub perkebunan, sehingga perkebunan swasta di Sumatra dan daerah lain mampu bertahan terhadap krisis ekonomi global yang lebih dahsyat dibandingkan dengan krisis ekonomi pada 2008 lalu.
"Pemerintah perlu mengantisipasi dampak krisis ekonomi global dengan menurunkan berbagai tarif pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian perkebunan nasional mampu bertahan terhadap krisis ekonomi dunia yang bakal muncul lebih dahsyat," ujarnya.(Sosialisasi UU No.28/2009 6 Oktober 2011)
Menurut dia, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pertengahan 2008, subsektor perkebunan lebih tahan terhadap gejolak karena krisis terjadi di dalam negeri. Krisis ekonomi kali ini, jelas mantan direksi PT Perkebunan Negara itu, terjadi di Amerika Serikat dan Uni Eropa yang akan mengurangi permintaan komoditas perkebunan yang selama ini digunakan negara maju.
Permintaan terhadap komoditas perkebunan (sawit, karet, kakao, kopi) diperkirakan bakal turun, sehingga berdampak pada turunnya harga komoditas itu di pasar internasional. Menurut perkiraan Sujai, permintaan terhadap minyak mentah kelapa sawit atau CPO (crude palm oil) bakal turun dari Uni Eropa. Ini berarti, kata dia, akan menekan harga CPO di pasar global.
Sujai mengungkapkan, berdasarkan data, bulan ini harga CPO sudah turun menjadi sekitar US$800-US$900 per ton dari sebelumnya US$1.200 per metrik ton. "Ini terjadi bukan hanya karena kelebihan pasok CPO, namun lebih disebabkan turunnya permintaan CPO di pasar Uni Eropa dan Amerika."
Untungnya, kata dia, pasar di China dan India masih mampu menyerap sebagian produk CPO Indonesia, sehingga harga di pasar internasional tidak turun terlalu drastis.(sut)(BI)
Soedjai Kartasasmita, Ketua Umum BKS-PPS meminta agar pemerintah (pusat dan daerah) mengurangi beban pajak dan retribusi terhadap sub perkebunan, sehingga perkebunan swasta di Sumatra dan daerah lain mampu bertahan terhadap krisis ekonomi global yang lebih dahsyat dibandingkan dengan krisis ekonomi pada 2008 lalu.
"Pemerintah perlu mengantisipasi dampak krisis ekonomi global dengan menurunkan berbagai tarif pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian perkebunan nasional mampu bertahan terhadap krisis ekonomi dunia yang bakal muncul lebih dahsyat," ujarnya.(Sosialisasi UU No.28/2009 6 Oktober 2011)
Menurut dia, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pertengahan 2008, subsektor perkebunan lebih tahan terhadap gejolak karena krisis terjadi di dalam negeri. Krisis ekonomi kali ini, jelas mantan direksi PT Perkebunan Negara itu, terjadi di Amerika Serikat dan Uni Eropa yang akan mengurangi permintaan komoditas perkebunan yang selama ini digunakan negara maju.
Permintaan terhadap komoditas perkebunan (sawit, karet, kakao, kopi) diperkirakan bakal turun, sehingga berdampak pada turunnya harga komoditas itu di pasar internasional. Menurut perkiraan Sujai, permintaan terhadap minyak mentah kelapa sawit atau CPO (crude palm oil) bakal turun dari Uni Eropa. Ini berarti, kata dia, akan menekan harga CPO di pasar global.
Sujai mengungkapkan, berdasarkan data, bulan ini harga CPO sudah turun menjadi sekitar US$800-US$900 per ton dari sebelumnya US$1.200 per metrik ton. "Ini terjadi bukan hanya karena kelebihan pasok CPO, namun lebih disebabkan turunnya permintaan CPO di pasar Uni Eropa dan Amerika."
Untungnya, kata dia, pasar di China dan India masih mampu menyerap sebagian produk CPO Indonesia, sehingga harga di pasar internasional tidak turun terlalu drastis.(sut)(BI)
0 comments:
Posting Komentar