Palm | Kelapa Sawit

Staf Ahli Menteri Pertanian Republik Indonesia, Prof Dr Tahlim Sudaryanto mengatakan, kendala ketahanan pangan Indonesia terletak pada kualitas data yang belum optimal. "Kita belum memiliki data suplai dan demant yang akurat dari seluruh daerah, sehingga kita belum dapat mengukur kebutuhan dan produksi yang sesuai dengan pasokan yang kita miliki," katanya di Bogor, Selasa (28/6).

Menurut Tahlim, kualitas data sangat penting untuk sebagai acuan pengelolaan produksi pangan nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan data pertanian di daerah masing-masing.

Tahlim mengatakan, secara umum ketersediaan pangan nasional sangat mencukupi. Hanya beberapa kendala diantaranya data dan infrastruktur menghambat pendistribusian pangan ke masyarakat.

Ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup masyarakat dan pengentasan kemiskinan. "Selain itu, permasalahan pangan sangat berefek pada pemanasan suhu politik," katanya.

Oleh karena itu lanjutnya, pembangunan ketahanan pangan perlu diposisikan sebagai central of development bagi keseluruhan pencapaian target Millenium Development Goal"s (MDGs). "Pemerintah dan masyarakat, harus sepakat untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan nasional," katanya.

Selain data dan infrastruktur, lanjut Tahlim, teknologi dan informasi juga perlu ditingkatkan. Sesuai dengan tema lokakarya yakni Peranan pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia : belajar dari pengalaman global dan nasional. "Ada baiknnya kita juga belajar dari negara lain yang sudah sukses mengelola ketahanan pangannya. Ini dapat menjadi input untuk kita ke depan belajar mengelola seperti mereka," kata Tahlim.

Tahlim mengatakan, Brasil sukses dengan program nasionalnya Zero Hunger dan China yang berhasil dengan food security analysis service serta pencapaian ketahanan pangan nasionalnya melalui cadangan biji-bijiannya.

Pengalaman tersebut ujar Tahlim, dapat mendorong Indonesia sebagai wilayah yang mampu mempertahankan ketahanan pangannya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan nasional tapi ASEAN dan G 20.

Tahlim mengatakan, penyusunan data tersebut telah dilakukan secara bertahap dari seluruh wilayah. Untuk data dari pemerintahan, tidak terlalu sulit untuk dikumpulkan. Sementara untuk data dari swasta masih ada kendala karena belum terkoordinir. (ant)