Palm | Kelapa Sawit

Jakarta. Usul Kementerian Pertanian agar bea masuk impor kedelai kembali diterapkan perlu dikaji ulang. Hal itu karena pasokan dalam negeri masih belum mencukupi. Dikhawatirkan, penerapan bea masuk akan membebani industri yang mengandalkan bahan baku utama kedelai.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh menanggapi usul Kementerian Pertanian agar bea masuk impor kedelai diterapkan. ”Kami harus hati-hati dalam menilai pasokan sudah normal dan aman. Apakah dilihat dari harga atau jumlah pasokan yang tersedia,” kata Deddy di Jakarta, Rabu (13/4).

Menurut dia, kehatian-hatian tersebut sangat penting mengingat kedelai menjadi bahan baku utama industri rumah tangga (tahu, tempe, kecap), serta industri pakan ternak. ”Bila harga kedelai tinggi, biaya produksi naik sehingga otomatis harga jual ikut naik,” katanya.

Naiknya harga jual akan membebani konsumen dan mendongkrak inflasi. Inflasi tinggi membuat angka kemiskinan naik. ”Dampak ikutannya bisa banyak. Misalnya saja pakan ternak, kalau harganya naik otomatis peternak ayam akan teriak. Belum lagi konsumen tahu-tempe yang selama ini mendominasi. Makanya butuh kajian matang dan mendalam,” tambah Deddy.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Suswono mengatakan, pihaknya tengah mengkaji penerapan kembali bea masuk kedelai Saat ini, tarif bea masuk impor kedelai 0 persen.

Sementara itu, mantan Kepala Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian Malang, Prof Dr Subandi, mengatakan, petani tidak akan pernah tertarik menanam kedelai jika harganya tidak mencapai kondisi 2,5 kali harga jagung atau 1,5 kali harga beras karena kompetisi tiga tanaman padi, kedelai, dan jagung di atas tanah sawah. Artinya, kebutuhan kedelai nasional sekitar 2 juta ton bagi Indonesia harus dipenuhi dari impor.

”Penyebab terus terpuruknya produksi kedelai nasional bukan karena keluhan soal mutu, melainkan karena banjir impor yang terjadi sejak dekade 1990-an,” katanya.