Palm | Kelapa Sawit

Polisi terus menjadi penopang sistem perkebunan besar
“melihat tragedi penangkapan petani kecil di kelompok tani Anak Rantau Pasaman Barat Sumatra barat oleh Polres Pasaman dan PT. ANAM KOTO”

Bogor, 10 Agustus 2010. Polisi republik indonesia masih terus melakukan tindakan kriminalisasi kepada petani-petani kecil. Pada tahun 2010 hingga saat ini, polisi telah menangkap 78 orang petani terkait kasus-kasus ketidakadilan yang di lakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit skala besar dan sayangnya polisi menjadi pihak terdepan menantang upaya-upaya keadilan masyarakat petani. Tercatat dari kasus 78 petani yang tertangkap dalam perkebunann tahun 2010 ini, polisi telah menjadi bagian dari manajemen perusahaan dan di tuding tidak lagi loyal bagi keadilan dan kemanusiaan serta pelayanan masyarakat namun loyal bagi perintah pimpinan perusahaan.

PT. Anam koto yang beroperasi di kabupaten pasaman barat telah melakukan perampasan tanah anak nagari rantau pasaman dengan membangun perkebunan inti tanpa plasma. Perusahaan yang mendapat ijin dari pemerintah tersebut tidak juga serius membangun kebun intinya dengan tingkat produktifitas yang sangat rendah dengan kondisi kebun yang penuh dengan alang-alang. Sementara masyarakat yang terhimpit oleh beberapa perusahaan skala besar di sekitarnya hidup miskin dengan tidak memiliki lahan garapan.

Penangkapan petani berjumlah 6 orang yang juga tanahnya di rampas oleh PT. ANAM KOTO yakni warjo, Tiyar, Timin, Amiruddin, Azwir dan Muyasir dari kelompok tani anak rantau pasaman yang kemudian di lepaskan adalah bentuk pembendungan terhadap upaya-upaya keadilan yang di lakukan oleh masyarakat di dalam perkebunan skala besar dan tentu menjadi sebuah perangkat negara yang akan terus menerus menopang sistem perkebunan besar untuk terus langgeng di negri ini.

Atas beberapa persoalan kemiskinan di dalam perkebunan kelapa sawit, polisi sebagai agen negara harus mampu turut serta memberikan keprihatinan dan membangun masyarakat agar keluar dari kemiskinan. Polisi yang menjujungtinggi profesionalitas harus patuh pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan demokrasi. 12 tahun masa reformasi terasa sudah cukup mendidik polisi yang melekat dengan kekerasan, pelanggaran HAM dan berpihak pada pemilik modal.

SPKS sebagai sebuah organisasi petani kelapa sawit Indonesia melihat secara keseluruhan bahwa imperialisme yang melekat dalam rezim transisi saat ini memberikan effek bagi perangkat-perangkat negara yang memegang senjata dan berdalil pada prinsip keamanan dan petanahan menjadi tameng kekerasan bagi seluruh masyarakat yang berjuang keadilan dalam kesuburan investasi yang memonopoli tanah seperti perusahaan perkebunan skala besar.

Karena itu kami meminta bagi pihak kepolisian republik indonesia bahwa kemiskinan masyarakat di dalam perkebunan besar dan perjuangan masyarakat untuk keadilan di dalam perkebunan besar adalah akibat dari sistem perkebunan itu sendiri yang merupakan terusan dari kolonial belanda yang tentunya sudah tidak layak lagi saat ini dan akan terus mewarisi kemiskinan jangka panjang. Karena itu, upaya-upaya yang di lakukan masyarakat, tidak layak untuk dibalas dengan tindakan kriminalisasi (kekerasan, intimidasi dan penangkapan hingga di penjara). Sudah seharusnya polri menjujung tinggi nilai-nilai kemanusian dan demokrasi dan berpihak pada keadilan.

Forum Nasional SPKS : Mansuetus Darto (081-28000-37-34)