Palm | Kelapa Sawit

Mempelajari kasus PT. TRIBAKTI SARI MAS yang beroperasi di kabupaten Kuansing Riau
OLEH : MANSUETUS DARTO
Ketua Forum Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit


PENGANTAR

PT. tribakti sari mas (TBS) adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi sejak tahun 1999 di kabupaten kuansing tepatnya di kecamatan kuantan mudik. Dalam critra masyarakat yang sempat saya ketemui, PT. TBS menjanjikan pla KKPA yang pengelolaannya langsung oleh petani bukan melalui pola manajemen satu atap yang seluruh kebun plasma di kelola oleh perusahaan seperti saat ini.

Pola manajemen satu atap sebagaimana yang di praktekkan oleh PT. TBS, tersirat dalam proyek revitalisasi perkebunan tahun 2006-2010. Revitalisasi perkebunan di maksudkan untuk meningkatkan kualitas produksi dari produksi rendah menjadi produksi tinggi. Dengan kondisi tingkat produksi dari perkebunan Indonesia dengan 17 – 18 ton/ ha / tahun tentunya tidak sebanding dengan kualitas produksi TBS perkebunan Malaysia yang mencapai 24 ton/ ha / tahun. Dengan begitu, luas perkebunan Indonesia sekitar 8 juta ha sebanding tingkat produksinya dengan Malaysia yang luasnya sekitar 5 juta ha.

Pola manajemen satu atap di yakini oleh pemerintah akan memperbaiki tingkat produksi perkebunan kelapa sawit Indonesia. Petani yang menguasai 35 % dari total luas perkebunan Indonesia menjadi momok munculnya kebijakan tersebut. petani di anggap tidak mampu meningkatkan produksi TBS walaupun kondisi terbalik dengan harapan petani dan penopang tingkat produksi seperti pupuk, kapasitas good agriculture practice petani kelapa sawit dan upah buruh yang murah yang turut mempengaruhi tingkat produksi di petani kelapa sawit.

Kita dapat melihat sejauh mana tingkat harapan pemerintah yang di yakini melalui program revitalisasi perkebunan tersebut dapat memperbaiki tingat produktivitas tandan buah segar kelapa sawit yang dapat di lihat dari PT. TBS yang beroperasi di kabupaten kuansing.

Kondisi kebun

Di awal mula, petani dengan mudah menyerahkan tanahnya seluas 4 ha lebih kepada PT. TBS. PT. TBS bersedia untuk membangun kebun KKPA bagi masyarakat di sebelah desa. Di perkirakan, 11 desa tersebut menyerahkan lahan kepada PT. TBS seluas 12.500 ha, yang sebelumnya adalah kebun karet milik masyarakat dan sebagiannya ladan dan tanah adat milik masyarakat yang masih berhutan.

Pada tahun 1999, PT. TBS membangun kebun KKPA. Catatan saat ini, yang baru di buka sekitar 9000 ha dan baru 4500 ha kebun KKPA yang sudah TM (tanaman menghasilkan). Pendapatan petani dari hasil kebun tersebut sekitar Rp. 40.000 – Rp. 300.000 yang di bagikan triwulan. Mekanisme pemberian hasil kebun tersebut kepada petani adalah, perusahaan memberikan uang kepada koperasi dan koperasi membagikan kepada petani atau ketua kelompok untuk seterusnya di bagikan kepada anggota. Dalam pengakuan masyarakat setempat, kejadian seperti ini sudah berlangsung 5 tahun terakhir dan tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam perihal hasil kebun sawit.

Petani sudah lama memperjuangkan ini hingga Jakarta. Pemerintah daerah dan DPRD baik kabupaten maupun provinsi sudah tidak lagi menggubris persoalan kami. Bahkan sampai masyarakat melakukan demonstrasi baik di provinsi maupun di kabupaten. Dulu waktu pilkada, bupati kabupaten kuansing berjanji untuk menyelesaikan persoalan ini jika menjabat. Tapi tidak ada khabarnya sampai saat ini. Tegas masyarakat yang sudah resah dengan kelakuan PT. TBS.

Jika melihat kondisi kebun KKPA seluruhnya dalam kondisi yang tidak baik. Di duga, kebun KKPA yang di bangun oleh PT. TBS tidak layak di konversikan kepada petani. Kebun penuh dengan alang-alang, jalan-jalan dalam kebun tidak bagus, dan bahkan dalam kebun penuh dengan kayu yang tingginya sudah hamper sama dengan tinggi kebun sawit. Hal ini terbukti dari hasil kebun yang kecil dan produksi TBS yang rendah. Begitupun halnya kebun KKPA yang di bangun 1999/2000 masih banyak sekitar 50 % yang belum menghasilkan. Tetapi, koperasi KKPA dan juga laporan perusahaan TBS, bahwa biaya yang telah di berikan kepada petani telah dip tong dari upah buruh, pupuk dan operasional lain untuk pemeliharaan kebun. Namun, kondisi kebun KKPA seperti tidak terpelihara. Keluh masyarakat.

Penutup

Dari sekilah kondisi yang di jelaskan di atas, dapat kita simpulkan bahwa proyek revitalisasi perkebunan melalui pola manajemen satu atap sangat tidak bernilai bagi masyarakat dari seluruh aspek kehidupannya. karena pemerintah sangat berharap, melalui pola manajemen satu atap tersebut dapat memperbaiki kualitas social ekonomi dan tingkat produksi TBS perkebunan Indonesia.

PT. TBS menjadi contoh tentunya bagi harapan pemerintah tersebut, bahwa perusahaan juga ternyata tidak mampu untuk memperbaiki kondisi produksi Tandan buah segar. Tidak hanya PT. TBS ternyata tetapi juga terjadi dengan PT. Kebun Ganda Prima yang beroperasi di sanggau dan kebun KDA (kresna Duta Agro Indo) yang beroperasi di sarolangun jambi yang pendapatan petani berkisar Rp.50.000 – Rp.500.000 setiap bulannya. Ketiga perusahaan ini sedang berkonflik dengan petani akibat pola pengelolaan hingga pendapatan petani perbulannya.

Pemerintah tentunya harus memikirkan ulang proyek revitalisasi perkebunan dengan melihat contoh-contoh perusahaan perkebunan yang telah memulai menerapkan kebijakan pola manajemen satu atap dalam proyek revitalisasi perkebunan. Apakah ini merupakan jawapan dari tingkat produksi yang rendah atau malah menjadikan petani sebagai subyek untuk menjalankan roda perkebunan kelapa sawit ini yang justru lebih mampu.