Palm | Kelapa Sawit

Kualalumpur, 1 nopember 2009. Pertemuan task force smallholder (pokja petani) dilaksanakan di kualalumpur Malaysia bertempat di hotel istana membicarakan khusus tentang petani kelapa sawit. Pertemuan ini dilakukan sebelum pertemuan besar “general assembly” round table 7 sustainable palm oil pada tanggal 2 hingga 4 nopember 2009.

Sebagaimana biasanya, Task Force Smallholder di fasilitasi oleh marcus collchester dari forest people program. Dalam pertemuan ini, petani kelapa sawit dari Indonesia di wakili oleh SPKS (serikat petani kelapa sawit) membawakan presentasi. Adalah Cion Aleksander yang mempresentasikan tentang masa depan kemitraan perkebunan di Indonesia.

Dalam presentasinya, cion mengangkat 3 isu strategis kemitraan yang selama ini sangat timpang. Yakni masalah skema penentuan harga tandan buah segar sawit, masalah revitalisasi perkebunan dan masalah komitment penyelesaian konflik. Lanjut dia, masalah harga tandan buah segar sawit selama ini yang di atur oleh pemerintah menguntungkan pengusaha perkebunan di indonesia. tidak salah jika banyak pengusaha perkebunan menyukai berinvestasi di Indonesia karena keuntungan eksploitasi berlebihan di banding Negara lainnya. Pengusaha mendapatkan hasil curian melalui indek K dan juga melalui keuntungan perdagangan CPO. Di sebutkan, indek K adalah biaya dalam bentuk prosentase dan mengandung 15 pokok kebutuhan yang dikeluarkan oleh petani kelapa sawit. Cion melanjutkan, 15 pokok kebutuhan itu adalah kebutuhan pabrik dan perdagangan CPO yang seharusnya di tanggung oleh pengusaha perkebunan bukan oleh petani kelapa sawit.

Begitupun halnya revitalisasi perkebunan yang mengkerdilkan petani kelapa sawit. Revitalisasi perkebunan ini juga menjadi petani kelapa sawit sebagai buruh selama 25 tahun karena program yang di tawarkan tidak menyetujui petani kelapa sawit mengelola kebunnya secara langsung seperti program PIR (perusahaan inti rakyat) seperti sebelumnya yang mana kebun secara langsung dikelola oleh petani mulai tanaman itu menghasilkan pada tahun ke 4. Pemerintah juga tidak mengijinkan petani kelapa sawit berhubungan langsung dengan bank. Petani betul-betul di kunci dalam kegelapan ketidakberdayaan, tandas cion.

Beberapa reaksi di berikan oleh beberapa pengusaha perkebunan kelapa sawit tentang presentasi cion. Beberapa di antaranya, untuk meluruskan pandangan petani tentang indek K. pengusaha perkebunan menerangkan, keberadaan indek K dalam penentuan harga TBS di karenakan Indonesia masih menghasilkan CPO. Pernyataan ini terus di bantah oleh petani kelapa sawit yang tergabung dalam SPKS yang menegaskan bahwa indek K harus di hapuskan dan operasional pabrik adalah tanggungjawab perusahaan karena mayoritas perkebunan di kuasai oleh swasta dan Negara.

Perwakilan SPKS dari forum nasional, Mansuetus Darto menerangkan bahwa persoalan yang di angkat petani kelapa sawit sebagaimana yang dipresentasikan oleh mereka, merupakan persoalan dasar saat ini yang membuat kemitraan di dalam perkebunan kelapa sawit antara inti dan plasma tidak berimbang. Petani kelapa sawit terus di Sandra secara politik oleh negaranya dan di kepung oleh tekanan-tekanan industry besar. Mansuetus darto yang juga sebagai presiden forum nasional, mengajak seluruh pihak untuk memperhatikan nasib petani di masa depan untuk memperhatikan kebeimbangan kemitraan yang sejajar, penghargaan atas kedaulatan politik kaum tani dan memikirkan untuk kesejahteraan yang permanen dengan memandirikan rakyat dalam pengelolaan sumber daya kehidupannya.