Palm | Kelapa Sawit

Siaran Pers
SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit)

Memperingati hari kemerdekaan republik Indonesia pada 17 agustus 2009

Sesungguhnya, Belum Ada kemerdekan itu bagi Kaum Tani



Hari ini, 17 agustus 2009 bertepatan dengan perayaan kemerdekaan Negara kesatuan republik Indonesia yang ke 64. Pada 64 tahun silam, kebanggaan para pendiri negri ini dan mewariskan sejarah hingga saat ini dengan pembacaan proklamasi. Proklamasi adalah surat yang memberikan isyarat bahwa bangsa Indonesia yang di jajah oleh kolonialisme belanda telah berakhir. Kemerdekaan yang di hasilkan melalui pejuangan berdarah massa rakyat khususnya kaum tani mengandung arti bahwa; penjajahan dan penghisapan itu berakhir bagi kaum tani pasca 45. Perjuangan rakyat yang gigih untuk kemerdekaan merupakan suatu cita-cita dasar yang diperjuangkan rakyat untuk kebebasan dari kungkungan kolonialisme belanda sehingga masa rakyat bisa menikmati kehidupan yang lebih baik dan sejahtera di masa mendatang.

Kalau boleh jujur, perjuangan untuk kemerdekaan banyak dilakukan oleh kaum tani diseluruh pelosok negri yang terdapat sarang colonial. Perjuangan kaum tani tentunya untuk membebaskan kehidupan kaum tani yang terhisap oleh system primordialisme colonial. Salah satu contoh adalah tanam paksa yang mengkonversi kepentingan petani menjadi kepentingan pasar colonial yang dilakukan tidak berprikemanusiaan dan beradab. Penghisapan itu di dalam perkebunan misalnya, menjadi andalan utama kolonialisme baik VOC, pemerintah kolonial Belanda, maupun perusahaan-perusahaan swasta besar kolonial milik Inggris, Amerika, dan Belanda secara struktural.

Kita merayakan kemerdekaan pada tanggal 17 agustus hari ini. Apa makna nya bagi kaum tani khusunya atas jasanya yang gigih mengusir penjajah dan nasib kaum tani hari ini ? kita mencoba melirik sedikit sistem perkebunan kelapa sawit skala besar jika kita mengatakan bahwa penjajahan dan penghisapan belum berakhir.

Sistem perkebunan kelapa sawit skala besar.

Sejarah perkembangan perkebunan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan kolonialisme dan kapitalisme. Di negri ini, perkebunan hadir sebagai perpanjangan kapitalisme agraris Barat yang diperkenalkan melalui sistem perekonomian kolonial. Awalnya, ia hadir sebagai sistem perekonomian baru yang belum dikenal yaitu sistem perekonomian pertanian komersial yang bercorak kolonial. Sistem perekonomian yang dibawa oleh pemerintah kolonial atau oleh korporasi kapitalis asing itu pada dasarnya adalah sistem perkebunan Eropa yang mungkin bisa kita katakan tidak ccok dengan system pertanian kita saat itu yang bercirikan berbentuk usaha kecil, tidak padat modal, penggunaan lahan terbatas, sumber tenaga kerja berpusat pada anggota keluarga, kurang berorientasi pada pasar, akan tetapi lebih berorientasi subsisten. Sedangkan sistem perkebunan Barat berbentuk usaha pertanian skala besar dan kompleks, padat modal, lahan luas, organisasi tenaga kerja besar, pembagian kerja rinci, sistem upah buruh, struktur rapi, menggunakan teknologi modern, serta penanaman tanaman komersial untuk komoditi ekspor pasar dunia. Cara yang sering di gunakan adalah ambil tanah secara paksa dan serah wajib.

Perihal yang di tuliskan di atas masih belum berubah hingga detik ini di saat Indonesia merayakan kemerdekaannya. Dalam sistem perkebunan kelapa sawit di Indonesia, jika melihat sisi kuasa dan kelolanya maka sector industri yang memegang kendali, monopoli dan penghisapan. Teriakan kaum tani di dalam perkebunan sawit saat ini terasa tak menyentuh hati pemimpin negri ini; seperti perampasan tanah yang massif milik masyarakat, kriminalisasi bagi kaum tani, dan monopoli tanah perusahaan serta dalam pengembangan perkebunan-negara kesatuan republic indoonesia ini masih mengakomodasi swasta asing, swasta nasional untuk menguasai hak-hak rakyat. Petani di singkir di mana-mana, petani di jawa, bali, nusa tenggara mengikuti program transmigrasi untuk menopang sistem perkebunan kelapa sawit yang kapitalistik dan monopolistik. Dalam memperoleh tanah seluas-luasnya, di lakukan secara paksa dan hasil produksi petani kemitraan di serahkan wajib ke perusahaan inti. Seperti tanam paksa saja yang masih eksis. Jika tidak, maka petani akan dikenakan sangsi hukum yang di buat pemerintah dalam peraturan kemitraan.

Berkaitan dengan perayaan kemerdekaan 17 agustus pada hari ini dan penting bagi kaum tani untuk mengingat dan mendesak pemerintah republik Indonesia maka kami dari SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit) kabupaten sanggau kalbar, SPKS kabupaten Paser kaltim, SPKS Kabupaten Rokan Hulu Riau, SPKS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi, dan SPKS Sekadau Kalbar mendesak;

1.Pemerintah republik Indonesia segera melakukan pembaruan sistem perkebunan kelapa sawit skala besar yang masih mewarisi sistem kolonialisme dan kapitalisme global. Sudah saat nya, Pemerintah meninggalkan sistem yang ada saat ini yang kami nilai sudah usang dan segera menuju sistem yang baru berkeberdaulatan dan mandiri dan berkesejahteraan di mana kuasa dan pengelolaan perkebunan dan sumber daya penghidupan rakyat lainnya di kelola berbasis rakyat. Sebab, Perjuang kaum tani di masa lalu, tidak di nikmati oleh kaum tani hari ini. Bahkan di nikmati kembali oleh penjajah asing dan pengusaha swasta nasional dalam bentuk pembangunan perkebunan maha luas yang dibaluti dengan kesejahteraan masyarakat.

2.Sebagai wujud kedaulatan kaum tani, Segera membuat kebijakan pro petani dengan pelaksanaan replanting mandiri, penghapusan indek K dalam skema penentuan harga TBS (Tandan Buah Segar), merancang agenda nasional dengan melaksanakan optimalisasi Produksi TBS dengan distribusi pupuk murah langsung ke petani dan menghentikan perluasan perkebunan kelapa sawit skala besar yang sudah di rancang dalam program revitalisasi perkebunan.

3.Perjuangan kaum tani hingga hari ini, menunjukkan bahwa kaum tani masih terjajah atau negri ini belum merdeka. Bahkan perjuangan kaum tani Indonesia hari ini banyak di kriminalisasikan dan hari ini perayaan kemerdekaan masih banyak petani yang mendekam dalam penjara. Kami menegaskan segera hentikan kriminalisasi bagi kaum tani yang berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan dan bebaskan kaum tani yang masih di sekam di jeruji besi.
Sekadau, 17 Agustus 2009



Mansuetus Darto
Ketua Presidium Nasional SPKS