Palm | Kelapa Sawit

Penjualan perkebunan kelapa sawit eks grup Salim kepada Guthrie dinilai akan memperkuat monopoli Malaysia. Apa ruginya buat Indonesia ?Dijual musuh yang untung, tidak dijual awak yang rugi. Boleh jadi itulah dilema yang dihadapi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ketika menjual 25 perkebunan kelapa sawit eks Grup Salim yang sekarang dikelola Holdiko Perkasa.

Di satu sisi, BPPN dibebani target untuk menyetor ke kas negara sebesar Rp 18,9 triliun. Di sisi lain, penjualan tersebut bisa membuat monopoli Malaysia di pasar CPO (crude palm oil, minyak sawit mentah) internasional akan semakin kuat dan dikhawatirkan merugikan Indonesia.Apakah BPPN punya pilihan lain? Melihat tawaran perusahaan Malaysia, Kumpulan Guthrie Berhad, agaknya BPPN sulit menampiknya. Perusahaan yang didirikan pada 1812 itu mengajukan harga penawaran US$350 juta plus pembayaran utang Holdiko Perkasa kepada BPPN sebesar US$20 juta. Ini merupakan penawaran tertinggi di antara tujuh penawar perkebunan sawit tersebut. Kabarnya, salah satu peminatnya adalah Salim sendiri, yang mengajukan harga di bawah US$ 300 juta. Harga itu juga lebih tinggi dari hasil valuasi Goldman Sachs, yang hanya US$200 juta - US$300 juta.

Karena itu, BPPN kemudian memutuskan memenangkan Guthrie. Dalam siaran pers yang diterbitkan BPPN Senin pekan lalu, perusahaan yang kini memiliki 55 perkebunan dan 13 pabrik CPO di berbagai negara ini akan menjadi pemilik baru lahan sawit seluas 260 ribu hektare atau 10 persen dari total luas lahan perkebunan sawit di Indonesia. Guthrie sendiri bukan pemain baru di Indonesia. Saat ini, Guthrie sedang menyelesaikan pembangunan pabrik CPO berkapasitas 30 ribu ton per tahun di Pasaman, Sumatra Barat, dengan investasi US$6 juta.

Penjualan ini juga merupakan yang tertinggi dalam sejarah penjualan aset BPPN.Tapi, menurut beberapa kalangan, penjualan ini mengandung risiko yang tidak kecil. Cita-cita Indonesia untuk menggantikan Malaysia sebagai raja CPO dunia bisa gagal. Padahal, tak sedikit duit yang sudah dikucurkan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Menurut Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian, Agus Pakpahan, perkebunan swasta menikmati kredit berbunga rendah, hanya 12 persen, sementara suku bunga kredit komersial ketika itu 16 - 17 persen. Lahan yang dikembangkan pun berlipat lebih dari dua kali. Sementara pada 1990 arealnya baru 1,1 juta hektare, kini sudah 2,6 juta hektare. Pendek kata, banyak pihak yang yakin Indonesia akan bisa menggantikan Malaysia dalam lima tahun ke depan.Nah, penjualan tersebut bisa jadi akan membalikkan keyakinan tersebut.

Ketua Presidium Uni Sosial Demokrat, Bambang Warih Koesoema, mengungkapkan bahwa dengan penjualan tersebut, Malaysia dalam jangka panjang akan menguasai 89 persen pasar CPO dunia, padahal Indonesia menguasai pasokan sawit 50 persen. "Indonesia hanya akan jadi penyedia bahan baku alias hanya menjadi bangsa kuli," kata Bambang, seraya menambahkan bahwa 30 persen perkebunan sawit Indonesia kini berada di tangan Malaysia.Pakpahan dan Bambang - keduanya mempunyai cara valuasi berbeda - juga menyoroti harga jual perkebunan yang begitu murah. Menurut Pakpahan, harga jual perkebunan Salim hanya Rp 12 juta per hektare. Padahal, untuk mengembangkan perkebunan sawit, minimum dibutuhkan Rp 15 juta per hektare. "Harga kebun Salim yang wajar sekitar Rp 16 juta," kata Pakpahan. Sementara itu, Bambang menghitung bahwa untuk membangun perkebunan sawit baru seluas 1.000 hektare, dibutuhkan US$2,7 juta, sedangkan kebun Salim dijual cuma US$ 1,1 juta-US$ 1,2 juta. "Hitungan saya, harga kebun Salim paling murah US$900 juta," kata Bambang.

Namun, Direktur Asset Management Investment (AMI) BPPN, Dasa Sutantio, membantahnya. Menurut dia, itu merupakan harga terbaik. "Dan prosesnya transparan melalui tender," kata Dasa. Analis SocGen, Erwan Teguh, juga punya pendapat yang sama. "Harganya cukup bagus," ujarnya. Selain itu, Indonesiajuga bisa mendapatkan transfer teknologi dalam pemeliharaan perkebunan sawit ataupun pengolahan CPO. Harus diakui, Malaysia jauh lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari produktivitas CPO Malaysia, yang lebih bagus dari Indonesia (lihat tabel).

Di samping itu, Guthrie juga menawarkan 10 persen sahamnya untuk buruh perkebunan dan masyarakat sekitarnya.Menurut Erwan, Indonesia toh masih bisa mengeluarkan berbagai kebijakan yang tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas. Dia mencontohkan Malaysia, yang melarang ekspor CPO mentah dan mengharuskan sudah dalam bentuk olahan. Kebijakan ini mengharuskan setiap perkebunan kelapa sawit memiliki pabrik pengilangan (refinery) sendiri. "Indonesia bisa menerapkan kebijakan yang sama," kata Erwan. Jika ini bisa dilaksanakan, akan ada investasi baru dan juga penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. (M. Tauflqurohman, Iwan Setlawan)]