LAMPUNG -: UPAH minimum provinsi (UMP) Lampung dipastikan di bawah kebutuhan hidup layak (KHL). Artinya, perwakilan pekerja di dewan pengupahan gagal memperjuangkan upah layak pada tahun 2012 nanti. ’’Karena ada kesepakatan bipartit antara Apindo dengan serikat pekerja dan buruh, UMP di kisaran Rp970 ribu, di bawah KHL Rp1.008.109,’’ ungkap Ketua Dewan Pengupahan Lampung Heri Munzaili kepada wartawan di Hotel Marcopolo kemarin (14/12).
Jika dibandingkan tahun 2011, dengan besaran UMP Rp855 ribu, maka kenaikan UMP Lampung pada tahun 2012 nanti hanya Rp115 ribu. ’’Tetapi ini kisaran saja. Sedangkan angka pastinya, kami akan melaporkannya terlebih dahulu ke gubernur,’’ terang dia.Yang pasti, sambung Heri, rapat penetapan UMP sudah dilakukan pada Selasa (13/12). Total pembahasan digelar sebanyak delapan kali.
Memang sejak pembahasan dilakukan, Heri kerap ’’menghindari’’ media dan sulit ditembus. Ia baru mau menggelar konferensi pers kemarin. Itu pun setelah Dinas Komunikasi dan Informatika memfasilitasi.
Menurut Heri, karena telah delapan kali rapat dan selalu tidak menemui titik temu, maka dewan pengupahan memberikan waktu bagi pengusaha dan buruh untuk menggelar rapat bipartit.
Sedangkan akademisi tetap dengan angka Rp1.043.181 (103,47 persen dari KHL) dan pemerintah seratus persen KHL.
Heri berjanji menghadirkan perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan serikat buruh/serikat pekerja (SB/SP) untuk mengemukakan dasar-dasar penetapan ump. ’’Nanti baru diketahui mengapa angka SB/SP yang tadinya di atas KHL, justru sekarang di bawah KHL,’’ katanya.
Ia berharap Apindo segera menyosialisasikan besaran UMP kepada perusahaan-perusahaan. Dewan Pengupahan Lampung juga mempersiapkan penetapan upah minimum kabupaten/kota. ’’Biasanya UMK di atas ump,’’ ujarnya.
Terpisah, anggota dewan pengupahan dari sejumlah unsur bungkam. Ketua Apindo Lampung Yusuf Kohar enggan berkomentar terkait angka UMP. ’’Nanti, saya koordinasi dengan dewan pengupahan dahulu,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon genggam.
Ketua Serikat Buruh Lampung Jonial mengatakan, publikasi angka UMP merupakan wewenang ketua dewan pengupahan. ’’Jadi, aku nggak bisa jawab. Sebab, dia (Heri) sendiri yang ngomong di rapat bahwa (publikasi) akan dilakukan setelah SK ditandatangani gubernur,’’ aku Jonial.
Hal senada diungkapkan akademisi Asrian Hendi Caya yang menjadi anggota dewan pengupahan dari unsur pakar. ’’Angka pastinya dengan Pak Heri,’’ ujarnya melalui pesan singkat.
Sebelumnya, anggota dewan pengupahan dari unsur pekerja, Jonial, mengatakan bahwa usulan UMP dari SB/SP pada Sabtu pekan lalu adalah Rp.1.025.645. Sedangkan Apindo belum dapat bergerak dari Rp950 ribu. (dna/c1/ary)
Kenapa Harus Bipartit?
- Karena para pihak menempuh penyelesaian secara damai.
- Mengacu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial.
- Perundingan bipartit harus sudah diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak dimulainya perundingan.
- Jika dalam jangka waktu itu para pihak tidak juga mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.
- Jika perjanjian bersama tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lain, maka pihak yang dirugikan itu dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Permohonan itu diajukan untuk memperoleh penetapan eksekusi terhadap pelaksanaan perjanjian bersama yang dilanggar oleh pihak yang tidak melaksanakannya. diberitakan Radarlampung.
0 comments:
Posting Komentar