Palm | Kelapa Sawit

JAMBI ‑ Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Provinsi Jambi, Haris AB, menyatakan Upah Minimun Provinsi (UMP) di Jambi ditetapkan sebesar Rp 1.141.500.

"Ini sudah menjadi Peraturan Gubernur tentang Upah Minimun Provinsi (UMP)," kata Haris AB, Senin (28/11).
Dia mengatakan,
usulan kenaikan UMP itu sudah diajukan sejak lama ke Gubernur Jambi. Usulan tersebut sesuai yang diajukan Dewan Pengupahan Provinsi Jambi yakni sebesar Rp1.141.500.
"Besarannya sudah dipastikan, tidak ada perubahan lagi," kata Haris.

Terkait permintaan dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang meminta kenaikan UMP sebesar Rp2,076 juta, tidak mungkin dipenuhi. Alasannya, ajuan Dewan Pengupahan sudah berdasarkan pertimbangan dengan merujuk pada KHL dan ketentuan lainnya.
UMP ini akan mulai berlaku sejak 2012 mendatang. Usai ditanda tangani Gubernur, UMP ini akan segera disosialisasikan.
"Kita akan sosialisasikan dan akan kita kirimkan surat ke tripartit, yakni perusahaan dan buruh," ujarnya.
Dengan ditetapkan UMP ini, artinya UMP tahun 2012 mendatang akan mengalami kenaikan sebesar 11 persen atau sebesar Rp113.500. UMP tahun 2011 ini yakni, Rp1.028.000, sementara di tahun 2010 lalu hanya Rp900.000.
Sebelumnya, KSBSI meminta kenaikan UMP sebesar Rp2,076 juta. Sebab, nilai itu adalah hasil terendah dari survei KHL dewan pengupahan.
Koordinator Wilayah KSBSI Provinsi Jambi, Roida Pane, mengatakan pihaknya tidak terlalu muluk terhadap tuntutan yang mereka lakukan, yakni hanya meminta pemerintah menetapkan UMP tersebut sama dengan survei KHL terendah. Menurut mereka hal ini masih wajar saja mengingat kebutuhan hidup masyarakat saat ini semakin tinggi.

Editor : deddy
Sumber : Antara