JAKARTA - Penyusutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau rightsizing, lebih difokuskan pada sektor perkebunan dan kehutanan.
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN Pandu Djajanto menyatakan jika hingga saat ini masih terus diupayakan terkait dengan penyusutan jumlah BUMN.
"Masih jalan prosesnya. Kita sampai saat ini masih mengupayakan, semua itu kan terkait dengan koordinasi. Karena ini bukan kita (Kementerian BUMN) saja, tapi itu semua instansi," katanya saat ditemui seusai Rapat dengan Komsisi XI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Kamis (6/10/2011).
Adapun yang lebih diutamakan dalam penyempitan jumlah BUMN ini adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki jenis usaha sektoral yang sama. Seperti misalnya perkebunan, kehutanan, serta BUMN-BUMN Karya. "Kalau yang untuk holding perkebunan itu sekarang masih dalam proses," tambahnya.Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN Pandu Djajanto menyatakan jika hingga saat ini masih terus diupayakan terkait dengan penyusutan jumlah BUMN.
"Masih jalan prosesnya. Kita sampai saat ini masih mengupayakan, semua itu kan terkait dengan koordinasi. Karena ini bukan kita (Kementerian BUMN) saja, tapi itu semua instansi," katanya saat ditemui seusai Rapat dengan Komsisi XI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Kamis (6/10/2011).
Sebelumnya, Menteri BUMN Mustafa Abubakar menyatakan rencana adanya penyusutan jumlah BUMN (rightsizing) menjadi 78 BUMN pada 2014 dari sekarang ini yang jumlah BUMN-nya ada sebanyak 141 BUMN.
"Masalah regrouping (rightsizing) BUMN yang sudah menjadi acuan kita tapi difinalisasi sekarang untuk dipresentasikan pada pak presiden," katanya.
Adapun rightsizing tersebut dilakukan mengingat sebagian besar kinerja BUMN yang belum optimal dan skala usaha relatif kecil. Sehingga diharapkan jumlah aset, ekuitas, pendapatan serta laba bersih dari keseluruhan BUMN tersebut bisa mencapai sekira 100 persen. (mrt)/ptpn8
0 comments:
Posting Komentar