Palm | Kelapa Sawit

Perubahan kondisi dunia termasuk perubahan iklim, disadari secara tidak langsung merupakan akibat pola bisnis yang kurang tepat dilakukan dimasa yang lalu. Hal ini memicu munculnya kesadaran untuk melakukan usaha yang lestari (sustainable).
Dalam industri persawitan, kesadaran dari pembeli produk minyak sawit untuk berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dengan membeli minyak dari usaha yang “sustainable” mulai muncul. Sustainable disini  dimaknai sebagai usaha yang memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial.
Dorongan dari pembeli dan pihak-pihak lain tersebut, telah memunculkan standar dan skema yang bermaksud untuk memfasilitasinya, seperti halnya Rountable Sustainable Palm Oil (RSPO).

Indonesia sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia sejak akhir 2006, dengan luasan kebun kelapa sawit mencapai 7,8 juta hektar dan pelibatan 3,4 juta pekerja didalamnya, ingin agar produk minyak sawit dari Indonesia dapat diterima di pasar lokal maupun internasional dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Palm Oil).
Dalam Peraturan Menteri Pertanian tersebut, mewajibkan usaha perkebunan dan pabrik kelapa sawit untuk memenuhi kriteria ISPO paling lambat tahun 2014. Di dalam Peraturan tersebut juga dicantumkan sistem sertifikasi dan hubungan kelembagaan/instansi terkait.
Dalam kesempatan Seminar ISPO 2010, dengan tema “Kelangsungan Industri Perkebunan Pasca Diberlakukannya Permentan nomor 19 tahun 2011”, tanggal 28 September 2011 di Medan, Sumatera Utara, Kepala BSN/Ketua KAN, Dr. Bambang Setiadi menyampaikan Peraturan Menteri Pertanian tersebut sejalan dengan kegiatan-kegiatan standardisasi yang mengembangkan konsep kelestarian. Dr. Bambang menyatakan dukungan atas ide kelestarian dengan ISPO tersebut.
Di hadapan para stakeholders bidang persawitan Indonesia tersebut, Dr. Bambang Setiadi menambahkan pentingnya program ISPO tersebut mengikuti aturan internasional terkait kriteria dan penilaian kesesuaian yang digunakan. Dr. Bambang juga menyampaikan agar diperjelas kewenangan masing-masing lembaga/instansi yang terkait didalamnya, seperti peran KAN sebagai Badan Akreditasi yang telah diakui di dunia sebagai penilai kompetensi, lembaga sertifikasi sebagai pelaksana akreditasi, Komisi ISPO sebagai pembuat skema dan Kementerian Pertanian sebagai pengawas pemberlakuan Peraturan Menteri tersebut.
Pengalaman kerjasama pelaksanaan akreditasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Legalitas Kayu antara KAN dengan Kementerian Kehutanan, diyakini dapat menjadi contoh pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi ISPO.(zul)