MEDAN - Meski luas perkebunan rakyat masih mendominasi lahan perkebunan di Sumatera Utara (Sumut), namun pada faktanya, produksi perkebunan rakyat kalah bersaing dengan perkebunan besar. Bahkan saat ini, 30 persen perkebunan rakyat di Sumut membutuhkan peremajaan.
Kepala Dinas Perkebunan Sumut, Aspan Sofyan Batubara, hari ini mengatakan total luas lahan perkebunan di Sumut hingga tahun 2010 sebesar 1.962.216 hektar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.088.932,14 hektar merupakan lahan perkebunan rakyat, 411.731 hektar perkebunan PTPN, dan 461.553 milik PBSN/PBSA.
Aspan menyebutkan, dari 1.088.932,14 hektar luas perkebunan milik rakyat, sebanyak 30 persennya membutuhkan peremajaan. Peremajaan itu seperti pemberian pupuk dan lainnya.Kepala Dinas Perkebunan Sumut, Aspan Sofyan Batubara, hari ini mengatakan total luas lahan perkebunan di Sumut hingga tahun 2010 sebesar 1.962.216 hektar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.088.932,14 hektar merupakan lahan perkebunan rakyat, 411.731 hektar perkebunan PTPN, dan 461.553 milik PBSN/PBSA.
Dia menjelaskan, meski 55 persen total luas lahan perkebunan di Sumut merupakan perkebunan rakyat, namun dari aspek produksi, perkebunan rakyat masih rendah dibanding dengan perkebunan besar lainnya seperti BUMN.
Menurut Aspan, hal ini dikarenakan rendahnya produktifitas perkebunan rakyat yang diakibatkan akses kemampuan SDM, modal, dan Iptek pada perkebunan rakyat yang masih rendah. Aspan berharap, ke depan, kualitas dan daya saing petani dapat lebih ditingkatkan.
Lebih lanjut Aspan mengatakan, keterbatasan modal juga menjadi salah satu kendala masalah peremajaan perkebunan rakyat di Sumut. Dinas Perkebunan sendiri, ujarnya, memberikan bantuan bibit unggul dan saprodi, penambahan luas areal tanaman perkebunan, meningkatkan produksi perkebunan, serta meningkatkan infrastruktur perkebunan rakyat.
Aspan juga menjelaskan, tantangan pembangunan perkebunan di Sumut, antara lain belum adanya kejelasan bagi hasil perkebunan/PPH BUMN kepada Pemprov Sumut. Terbatasnya penyediaan data dan infromasi teknologi, terbatasnya dukungan infrastruktur, serta terbatasnya akses perkebunan ke sumber pendanaan.
Untuk itu, Aspan berharap akan ada bantuan dana diperoleh untuk perkebunan rakyat ini, baik dari pemerintah maupun swasta.(Wspd)
Editor: SUWANDi
0 comments:
Posting Komentar