Palm | Kelapa Sawit

Medan. - Sekalipun Kota Medan sudah punya Perda Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW), ternyata Propinsi Sumatera Utara (Sumut) masih belum rampung menyusunnya. Akibatnya realisasi investasi, khususnya di sektor perkebunan, dikhawatirkan melambat.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut Irfan Mutyara mengemukakan, belum adanya kepastian terkait RTRW tersebut menyebabkan sejumlah investor ragu untuk berinvestasi, khususnya terkait kepemilikan lahan perkebunan di Sumut.

"Dengan tidak adanya kepastian itu, karena belum ada RTRW, maka investor ragu membeli lahan. Bahkan yang sudah eksisting selama ini pun mulai mengkhawatirkan sejumlah lahan yang sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) tapi dinyatakan masuk dalam kawasan hutan," kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut Irfan Mutyara, kepada MedanBisnis, Selasa (13/7).

Irfan mengatakan, kekhawatiran ini sebenarnya sudah muncul sejak diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor 44 Tahun 2005 tentang Kawasan Hutan.

Dalam SK tersebut disebutkan lebih dari 3 juta hektare kawasan di Sumut masuk kawasan hutan. "Dalam kawasan itu bahkan sudah ada yang memiliki HGU dan bahkan pemukiman warga dan perkantoran, ini tentu menjadi kekhawatiran yang beralasan," terang Irfan Mutyara.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut Riadil Akhir Lubis mengatakan, saat ini RTRW masih pembahasan lanjutan oleh Pansus RTRW DPRD Sumut.

Pembahasan dimaksud terkait zona per zona. "Namun memang pembahasan ini masih menunggu keputusan terkait usulan daerah terkait revisi SK 44/2005. Sampai saat ini, belum ada hasil terkait sejauh mana Menhut mengakomodir usulan revisi dari daerah tersebut," katanya. (herman saleh/yuni naibaho) MB