Palm | Kelapa Sawit

Pandan. Petani di Kabupaten Tapanuli Tengah belakangan ini kesulitan memeroleh pupuk bersubsidi. Jika kondisi ini tak diatasi segera, selain kekhawatiran petani bakal gagal panen, peluang kegagalan program peningkatan ketahanan pangan di daerah setempat pun semakin tinggi.

Demikian diungkapkan anggota DPRD Tapteng, Jamarlin Purba ditemui di Pandan, baru-baru ini. Jamarlin menilai, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Tapteng tak begitu serius menggairahkan ketahanan pangan di daerah tersebut.

Terbukti, penyaluran pupuk bersubsidi masih tetap tak merata kepada petani, sehingga tak sedikit petani kesulitan mendapatkan pupuk yang telah disubsidi pemerintah.

Beberapa hari lalu politisi asal PDI Perjuangan Tapteng ini menemukan, sekelompok petani padi sawah di Desa Simanosor, Kecamatan Sibabangun mengeluh menghilangnya pupuk bersubsidi di daerahnya. Padahal, saat ini memasuki masa pemupukan tanaman padi sawah petani, setelah melalui musim tanam.

"Keluhan ini satu dari puluhan keluhan petani lainnya yang sampai kepada kami. Banyaknya keluhan tersebut jelas menggambarkan bahwa hingga saat ini, persoalan pendistribusian pupuk bersubsidi, masih menjadi kendala utama pertanian di Tapteng. Distannak Tapteng tidak serius dan kurang mampu meningkatkan ketahanan pangan di Tapteng. Padahal, DPRD Tapteng sudah acapkali mengingatkan instansi tersebut agar memperhatikan masalah ini lebih serius," ujar Jamarlin.

Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Tapteng ini, dalam mengatasi persoalan pupuk bersubsidi, seharusnya Distannak lebih agresif dalam hal jemput bola. Artinya, Distannak Tapteng harus mengintensifkan pemantauan langsung ke lingkungan petani dan penyalur pupuk secara kuntiniu, khususnya tiap musim pemupukan tiba.

"Selama ini, distannak selalu beralasan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi akan bisa dilaksanakan bila para kelompok tani membuat program Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), sebelum musim tanam tiba, agar para agen pupuk bisa menyediakannya. Bila hal ini yang menjadi kendala, kenapa Distannak Tapteng tidak turun langsung ke kelompok tani secara rutin untuk mengingatkan hal tersebut," tukasnya.

Praktik Spekulan

Kemudian, sambung Jamarlin, apa mutlak menjadi kesalahan petani yang tidak membuat RDKK itu benar, atau malah distributor dan kios pupuknya yang bermain atau tidak mau menampung pupuk bersubsidi dikarenakan keuntungannya yang mereka nilai sangat sedikit?

"Contoh nyata, para petani di Desa Simanosor, Kecamatan Sibabangun, petani mengaku sudah membuat RDKK-nya, tetapi hingga kini pupuk bersubsidi pesanan mereka tak kunjung diterima. Ini menunjukan adanya praktik spekulan yang memainkan pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani setempat," ujar wakil rakyat Tapteng ini.

Bila ternyata distributor atau kios penyalur pupuk ini yang tidak becus, Jamarlin menegaskan, agar Distannak Tapteng menindak tegas atau bila perlu mencabut izin penyalurannya.

Menanggapi permasalahan itu, Kadis Pertanian dan Peternakan Tapteng, Ir Happy Silitonga menyatakan, hingga kini pihaknya selalu berupaya meningkatkan ketahanan pangan di daerah setempat. Mengenai persoalan penyaluran pupuk bersubsidi yang kerap dikeluhkan petani, Happy Silitonga mengaku kerap mengimbau dan mengingatkan para petani agar selalu memesan pupuk bersubsidi di kios-kios pupuk yang telah dihunjuk di daerah masing-masing, dengan membuat RDKK, sekaligus membayar langsung pesanan tersebut sesuai kebutuhan kelompok masing-masing.