Palm | Kelapa Sawit

Namun, begitupun masih ada juga ditemukan beberapa daerah yang masuk dalam kategori rawan pangan. “Kita tidak menyangka ternyata masih ada juga daerah yang masuk dalam kategori rawan pangan. Padahal, kami tahu Sumatera Utara termasuk daerah yang berhasil dalam menciptakan swasembada pangan,” kata Mandala kepada wartawan, Selasa (24/5) di kantor Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumut, Jalan Gatot Subroto, Medan.

Tim peneliti dari Sekjen DPR RI yang terdiri dari 8 orang tersebut melakukan penelitian ke Sumut antara lain ke Dinas Pertanian Sumut, HKTI Sumut dan Fakultas Pertanian USU, Medan untuk menggali berbagai informasi tentang pertanian, ketahanan pangan dan pelaksanaan UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Pertemuan dengan pengurus HKTI Sumut tersebut dipimpin langsung oleh Ketua HKTI Sumut Zaman Gomo Mendrofa, Wakil Ketua Tosim Gurning, ME Girsang, Sekretaris Yan Toguh Damanik dan Bendahara Nova Juli Rosanna.

Menurut Mandala, di balik kesuksesan Sumut dalam pencapaian swasembada beras ternyata masih ditemukan beberapa kendala. Selain masih adanya daerah rawan pangan, koordinasi antar instansi baik di tingkat propinsi maupuan kabupaten/kota dalam menjalankan suatu kebijakan masih lemah, misalnya dalam hal pengadaan lumbung beras.

Selain itu, alih fungsi lahan yang terus terjadi tidak saja di Sumut tapi di propinsi lain juga menjadi kendala atau ancaman dalam menjaga ketahanan pangan. “Di Sumut saja, dari laporan yang kami terima alih fungsi lahan terus terjadi tiap tahunnya. Nah, ini merupakan salah satu ancaman bagi kita dalam menjaga ketahanan pangan dalam negeri,” jelasnya.

Karena itu, persoalan-persoalan yang terjadi di Sumut, menurut Mandala, akan disampaikan ke DPR RI untuk dikaji lebih dalam persoalan yang ada serta dicarikan solusinya termasuk masalah minimnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertanian.

Sebelumnya, Ketua HKTI Sumut Zaman Gomo Mendrofa menyampaikan sejumlah masalah pertanian dan ketahanan pangan di Sumut. Di antaranya, mengenai pergeseran atau alih fungsi lahan pertanian karena sektor pertanian dianggap tidak lagi menguntungkan bagi petani.

Kemudian, penetapan anggaran APBD baik propinsi maupun kabupaten yang belum mendukung pengembangan pertanian.

“Karena itu, kami berharap kedatangan para tim peneliti dari Sekretariat Jenderal DPR RI ini dapat menampung seluruh aspirasi ataupun persoalan yang dihadapi para petani di daerah ini sehingga surplus atau swasembada beras yang kita peroleh selama ini bisa dipertahankan,” katanya sembari menambahkan HKTI Sumut pada prinsipnya siap bekerja sama dengan instansi terkait dalam menjalankan program-program pemerintah dalam bidang pertanian khususnya masalah ketahanan pangan.

Terkait minimnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertanian, Sekretaris HKTI Sumut Yan Toguh Damanik mengatakan, pemerintah harus meningkatkan anggaran tersebut. Paling tidak 15% dari dari total anggaran mengingat lebih dari 50% rakyat hidup dari sektor pertanian serta sistem pertanian yang masih bersifat konvensional.

“Pertanian kita belum masuk era industrilisasi, padahal kita memiliki potensi yang besar tidak hanya tanaman pangan dan hortikultura saja tapi sektor perkebunan juga memiliki potensi yang luar biasa besarnya, seperti kelapa sawit, karet dan kakao,” jelasnya.(MB)