Palm | Kelapa Sawit

JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) menuntut janji pemerintah untuk melaksanakan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dan menentang keras program sewa lahan yang akan dilakukan BUMN.

"Kami menentang keras rencana itu. Kalau diteruskan, kami akan melakukan demo menentang rencana ini di seluruh Indonesia. Karena masalahnya, bukan bagi hasil itu intinya, tetapi mengapa BUMN menyewa lahan gurem petani yang hanya sedikit punya lahan itu. Seharusnya pemerintah melaksanakan distribusi tanah kepada petani," ujar Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih dalam pesan singkatnya di Jakarta, Jumat (20/05/2011).

Lebih lanjut, ia juga menyatakan bahwa Kementerian Pertanian maupun BUMN belum pernah melakukan sosialisasi apapun kepada petani.

"Seharusnya pemerintah konsentrasi saja lah dengan PPAN agar bisa memberdayakan petani gurem untuk terus berproduksi dengan mendistribusikan tanah-tanah yang dikuasai perusahaan perkebunan dan kehutanan swasta asing dan nasional," lanjutnya lagi.

Seperti diketahui, Menteri BUMN Mustafa Abu Bakar mengakui bahwa pihaknya memang kurang melakukan sosialisasi terkait rencana penyewaan lahan petani oleh BUMN. Menurutnya, kekhawatiran petani adalah sesuatu yang berlebihan karena metode sewa yang akan dilakukan pasti menguntungkan petani.

Program ini akan melibatkan lahan petani seluas 570 ribu hektar yang akan disewa BUMN untuk budi daya padi. PT Pertani menyewa 200 ribu hektar, PT Sang Hyang Seri 200 ribu hektar, PT Pupuk Sriwidjaja 100 ribu dan Perum Perhutani 70 ribu hektar. Selain padi, 260 ribu hektar lahan juga akan disewa untuk budi daya jagung dan 50 ribu hektar untuk kedelai.(okezone)