Palm | Kelapa Sawit

VIVAnews - Pemerintah menganjurkan para produsen sawit Indonesia keluar dari forum Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Alasannya, Indonesia tidak memperoleh keuntungan berupa harga premium dari keanggotaannya dalam lembaga tersebut.

Di samping itu, Indonesia akan mengeluarkan sendiri standar minyak sawit lestari versi Indonesia atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Sebagai informasi, RSPO adalah konsep pengelolaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Perusahaan yang terdaftar menjadi anggota RSPO dianggap telah menjalankan bisnis yang berkelanjutan.

"Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan keluar dari RSPO. Menurut saya, itu bagus karena kami sudah punya ISPO," ujar Menteri Pertanian Suswono saat ditemui di sela jumpa pers acara Expo Nasional Inovasi Perkebunan 2011 di Balai Kartini, Jakarta, Jumat 14 Oktober 2011.

Keikutsertaan produsen kelapa sawit Indonesia dalam RSPO, Suswono melanjutkan, dianggap tidak memberikan keuntungan apa pun. Selama ini, harga yang diperoleh produsen kelapa sawit yang terdaftar dalam RSPO, sama sekali tidak menggunakan harga premium.

"Perusahaan-perusahaan Indonesia gunakan saja lah ISPO sebagai standar," tuturnya.

Meski keluar dari RSPO, pemerintah meyakini produk sawit Indonesia tetap akan diminati. Bahkan diyakini, China dan India masih akan tetap menjadi importir terbesar produk sawit Tanah Air.

Faktor pendukung lain adalah kualitas minyak kelapa sawit Indonesia belum ada yang mampu menyaingi. "Mereka tidak ada alternatif pengganti CPO karena relatif lebih murah, baik melalui sunflower atau rapeseed yang ada di Eropa itu kalah dengan sawit kita. Jadi, menurut saya tidak usah khawatir," jelasnya.

Ke depan, ungkap Mentan, pemerintah akan memberikan insentif untuk subsidi biofuel. Kebijakan itu bisa menjadi peluang peningkatan konsumsi sawit sebagai bahan bakar nabati. "Jadi, prospek lebih baik lagi ke depan," ucapnya.

Suswono menyatakan pembentukan ISPO ini demi kepentingan bangsa. ISPO memiliki standardisasi yang tidak jauh berbeda dengan RSPO. "Jadi, tidak ada alsan tidak diakui di dunia internasional," imbuhnya.

Rencananya, pemerintah akan mewajibkan penggunaan sertifikat ISPO untuk seluruh pelaku industri sawit di Indonesia. Semua pelaku sawit termasuk industri sawit harus sudah memiliki sertifikasi ISPO paling lambat 2014. (art)