Sesuai UU No. 16/ 2006 mengisyaratkan PKL sebagai profesi dan berhak mendapatkan Tunjangan Profesi. Tunjangan Profesi ini tidak bersifat otomatis seperti halnya Tunjangan Fungsional.
Untuk mendapatkan Tunjangan Profesi, PKL harus memiliki terlebih dahulu Sertifikat Kompetensi yang diperoleh setelah lulus Uji Kompetensi.
Uji Kompetensi akan dilaksankan oleh lembaga independent. dalam hal ini Pusbinluh bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Kehutanan Indonesia(LSP-HI).
Uji Kompetensi dilakukan oleh LSP-HI dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Penyuluh Kehutanan. Sampai saat ini SKKNI ini belum ada dan sedang dalam proses penyusunan.
Dasar dari penyusunan SKKNI adalah SK Menpan no 130/2002 (sedang dalam proses penyempurnaan).
Seperti halnya untuk Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Perikanan, diharapkan dalam tahun 2010 sudah mulai dilakukan Uji Kompetensi untuk PKL.
Biaya untuk Uji Kompetensi dapat melalui anggaran APBN (Pusbinluh), APBD (Prov/ Kab/Kota) atau secara pribadi.
0 comments:
Posting Komentar