Palm | Kelapa Sawit

Pemerintah terus berencana untuk membangun kebun kelapa sawit hingga 2 juta ha pada 2 hingga 3 tahun mendatang. Namun sangat di sayangkan, jika persoalan pupuk terus bermasalah seperti saat ini. Perkebunan kelapa sawit, untuk lebih produktif sangat membutuhkan pupuk. Jika tidak, maka petani akan kesulitan untuk hidup dalam ekonomi yang lebih baik. Problem kelangkaan pupuk, tidak di lihat sebagai suatu masalah oleh pemerintah. Jeritan petani atas kelangkaan pupuk, seolah hanya sebuah permainan dan bahkan tidak berbuat apa-apa. Jawapan yang ada, hanya rencana memperluas kebun sawit.

Beberapa catatan SPKS di beberapa tempat, produktifitas kebun plasma 1 ha, hanya 12 - 14 ton/ha dalam sebulan. Padahal standar terbaik produktifitas kebun sawit adalah 24 ton/ha dalam sebulan. ternyata stadar terbaik tersebut, tidak juga dapat di penuhi oleh kebun inti yang dimiliki oleh perusahaan. catatan SPKS, produktifitas TBS inti hanya maksimal 17 ton/ha dalam sebulan. tentu ini sangat memprihatinkan.

Terdapat informasi dari beberapa sumber di petani kelapa sawit terkait dengan kondisi tersebut, adalah masalah pupuk langka. pupuk menjadi pendorong tingkat produktifitas kebun sawit. jika tidak di pupuk, maka produktifitas rendah. karena kebun sawit harus di manjakan dengan suport pupuk untuk terus dapat memacu pertumbuhan dan terus berbuah.

Selama ini, pupuk sulit diperoleh petani kelapa sawit. karena struktur distribusinya sangat panjang dan terdapat beberapa kapitalisasi di beberapa sektor. antara lain di sektor distributor dan agen pada lini 2 dan 3. sementara petani pada lini 4. struktur ini sedikit diskriminatif dengan struktur distribusi di kebun inti, karena mereka di spesialkan langsung berhubungan dengan produsen. dapat kita cek, tidak ada satupun pihak perusahaan yang mengeluhkan kelangkaan pupuk dan itu hanya petani saja yang mengalami kelangkaan itu.

Di pihak lain, pemerintah khususnya masih menjalankan kebijakan orientasi ekspor pupuk urea sementara dalam negri petani menjerit dengan kelangkaan pupuk. selain itu, proses pengawasan dan pemberlakuan RDKK masih belum efektif. proses pengawasan dalam rantai distribusi tidak pernah di lakukan, akibatnya permainan gelap mafia pupuk terus berlangsung.

Pemerintah harus tegas karena ini menyangkut ekonomi rakyat di perkebunan sawit. sangat di sayangkan, jika pemerintah terus memperluas kebun sawit sementara penyangga perkebunan seperti pupuk terus langka seperti sekarang ini. keluhan petani akan proses distribusi yang panjang harus di permudah oleh pemerintah dan bisa mengontrol harga peredarannya. karena beberapa temuan, pupuk urea 50 kg, harganya sampai 250 ribu rupiah, tentunya sangat mempersulit petani kelapa sawit. pemerintah segera menjawab persoalan ini.(drt)