Palm | Kelapa Sawit

Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia. Potensi sumberdaya alam yang melimpah dengan hamparan tanah yang luas dan strategis untuk pengembangan industry kelapa sawit, betul-betul di keroyoki oleh pemerintah dan pengusaha perkebunan kelapa sawit. Hingga saat ini, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia 7, 8 juta ha. 30 % di antaranya adalah perkebunan rakyat baik melalui pola plasma maupun pola swadaya masyarakat.

Tulisan ini, untuk menjelaskan tentang petani swadaya di Indonesia yang tetap eksist di tengah melajunya pengembangan perkebunan kelapa sawit oleh sector industry. bagaimanapun, perkebunan swadaya tetap menjadi bagian yang penting dalam peningkatan produksi CPO dalam negri. Dalam catatan tahun 2005, luas perkebunan swadaya seluas 975.910 ha dan luasan petani kemitraan seluas 941 127 ha. Luasan perkebunan swadaya ini menunjukkan bahwa petani di Indonesia sudah memiliki inisiatif untuk mandiri begitupun hal nya petani kemitraan. Ini merupakan potensi utama petani sawit Indonesia untuk mandiri. Dari hal ini, banyak tugas pemerintah Indonesia dan pihak yang berkepentingan dengan persawitan untuk menjawab tantangan-tantangan yang muncul di petani swadaya.

Tulisan ini untuk menjelaskan relasi petani swadaya dengan kebun sawitnya dan relasi dengan pemerintah. Sehingga dapat di ketahui secara pasti tentang rintangan petani sawit swadaya. Dalam tulisan ini, tidak di jelaskan relasi dengan perusahaan perkebunan skala besar karena kedudukan petani swadaya di Indonesia melihat akspansi industry besar sebagai rintangan khusus bagi munculnya dan berkembangnya petani swadaya. Di akhir tulisan ini akan menjelaskan tentang rintangan-rintangan petani swadaya.

Relasi dengan kebun

Petani swadaya dalam berhubungan dengan kebun dilakukan secara langsung, tidak berbeda dengan petani plasma. Dalam hal status kepemilikan akan tanah sangat jelas. Di mana, kebun yang dimilikinya di bangun di atas tanah milik sendiri atau tanah milik komunitas. Dalam hal penentuan luasan pun, berdasarkan pada kebutuhan ekonomi rumah tangga dan system pembangunan dilakukan secara kolektif maupun di kerjakan secara individu.

Sedikit terdapat perbedaan dalam hal tehnis budidaya kebun petani swadaya. Jika petani plasma, kebun di bangun oleh perusahaan inti maka petani swadaya di bangun dari proses belajar dari dalam komunitas sawit itu sendiri. Soal dalam manajemen kebun terdapat beberapa kelemahan, Yakni dalam hal pembibitan dan perawatan. Pembibitan, petani sulit untuk mengakses bibit secara langsung ke pasar bibit karena soal ketiadaan modal. Namun terdapat sebagian petani yang mampu berhubungan langsung dengan produsen bibit seperti PPKS medan selain itu juga dengan dukungan pemerintah daerah membangun BUMD pembibitan. Sehingga petani memiliki akses langsung. Dengan ketiaaan akses dalam hal permodalan, petani swadaya lebih banyak membangun pembibitan sendiri yang mungkin kualitasnya tidak sebanding dengan produsen pembibitan.

Dengan beberapa varian tersebut karena terpengaruh oleh akses permodalan, tingkat produktifitas petani swadaya pun bervariasi. Intervensi modal yang besar dan berpengaruhnya peran pemerintah, mempengaruhi tingkat pemeliharaan yang tinggi dan produktifitas kebun yang baik.

Relasi dengan pemerintah

Banyak perkebunan swadaya yang juga di support oleh pemerintah. Support tersebut dalam bentuk permodalan dan support bibit sawit. Petani mengusulkan kepada pemerintah atas ketersediaan lahan dan kemudian pemerintah akan mensuport dan melakukan asistensi untuk manajemen kebun.
Namun, peran pemerintah terasa masih kurang. Karena terkesan hanya terbatas dip roses awal seperti bantuan permodalan di saat pembangunan dan pembibitan. Untuk selanjutnya, pemerintah meninggalkan petani swadaya ketika petani kelangkaan pupuk, sawit yang terserang hama, replanting, akses pemasaran dan masalah harga. Dari sekian masalah ini, terdapat dua yang penting yang seringkali menjadi pokok persoalan di petani, khususnya masalah akses pemasaran, dan masalah kelangkaan pupuk.

Akses pemasaran; petani swadaya tidak memiliki akses langsung dengan pabrik. Akibatnya, petani swadaya selalu berhubungan dengan tengkulak. Jika berhubungan dengan tengkulak maka harga yang berlaku memiliki perbedaan yang cukup tinggi dengan harga yang berlaku di pabrik. Petani swadaya seringkali di permainkan oleh para tengkulah dengan system penimbangan berat TBS, dan juga potongan pengangkutan. Petani swadaya banyak tidak berdaya akibat tidak adanya pabrik yang khusus melayani petani swadaya.

Sepertinya, masalah ini akan terus berlangsung. Karena pemerintah membuat kebijakan tentang pembangunan pabrik yang harus memiliki kebun. Ini yang akan mempersulit petani swadaya dalam akses pemasaran langsung dengan pabrik.
Kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk di Indonesia terus saja meresahkan petani swadaya atau petani sawit pada umumnya. Pupuk menjadi kunci dalam peningkatan produktifitas kebun petani. Selain itu, petani sulit memperoleh pupuk yang di butuhkan karena harganya sangat mahal.

Beberapa hal yang mempengaruhi kelangkaan pupuk adalah kebijakan pemerintah yang tidak di ikuti dengan pengawasan. Akibatnya banyak pupuk yang jadikan ajang bisnis oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu juga, pemerintah tidak focus dalam peningkatan produksi petani dan sibuk memperluas perkebunan kelapa sawit. Tidak ada kordinasi antara departemen pertanian dan produsen pupuk, mengakibatkan pupuk langka.
Dalam kebijakan pemerintah terkait dengan persoalan ini, petani tidak memiliki akses langsung dengan produsen pupuk, melainkan melalui distributor, pengecer atau agen. Ini berbeda dengan relasi antara perusahaan perkebunan besar yang langsung berhubungan dengan produsen pupuk. Petani sangat menginginkan adanya tata kelola pupuk yang lebih baik di mana petani sawit melalui keorganisasiannya melakukan akses secara langsung dengan produsen pupuk.

Relasi pemerintah dan petani swadaya hanya terbingkai dalam konteks pertumbuhan industri besar dan tidak terbingkai dalam suatu konteks pelayanan yang serius untuk kesejahteraan petani.

Rintangan-rintangan petani swadaya

Rintangan petani swadaya yang besar adalah soal ancaman akumulasi tanah pada sector pengusaha perkebunan kelapa sawit. Petani swadaya memiliki potensi untuk lebih mandiri jika memiliki dukungan penuh dari pemerintah dan mampu menekan ancaman-ancaman industry skala besar seperti ekspansi perkebunan kelapa sawit.
Beberapa kasus yang di temui, bahwa petani ingin membangun perkebunan kelapa sawit di atas tanah milik nya atau milik komunitas, namun pemerintah dengan sewenang-wenang memberikan tanah milik masyarata tersebut kepada pengusaha perkebunan dengan ijin usaha perkebunan hingga hak guna usaha.
Terdapat beberapa persoalan lain juga adalah lokasi kebun petani swadaya tumpang tindih dengan lokasi perkebunan besar. Akibat ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sewenang-wenang dan kebijakan tidak adanya pengakuan eksistensi tanah milik rakyat.

Penguasa perkebunan yang terus menerus mengembangkan perkebunan kelapa sawitnya sebagai ancaman bagi runtuhnya petani swadaya secara social, ekonomi dan budayanya. Sebab, potensi yang di miliki petani swadaya di Indonesia saat ini adalah berkembangnya cara pemahaman dan pendidikan di tingkat petani tentang perkebunan kelapa sawit khususnya tehnis budidaya. Ini tentunya potensi yang menjadikan petani lebih mandiri dan juga bisa menjadi ancaman akan ekspansi industry besar karena perebutan tanah antara petani swadaya dan pengusaha perkebunan.
Setidaknya pemerintah perlu melihat dinamika perkembangan dan kondisi petani swadaya. Baik akan kemampuannya dan usahanya yang mandiri. Yang perlu di lakukan oleh pemerintah adalah terus melakukan dampingan dan mesuport petani swadaya dalam hal distribusi pupuk yang langsung, akses pabrik dan pembangunan pabrik khusus untuk petani swadaya. Perlu juga pemerintah untuk mengendalikan ancaman dari sector industry besar dengan melihat potensi dan kemampuan petani swadaya yang terus berkembang hingga saat ini di Indonesia.