Palm | Kelapa Sawit

Tanjabar-jambi, 22 juli 2009. sistem perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan suatu sistem warisan kolonialisme. bentuk penghisapan dan penajajahan yang dilakukan dapat dilihat dari skema kemitraan perkebunan kelapa sawit (perusahaan dan petani sawit) dan penggunaan tanah milik masyarakat untuk perkebunan. persoalan inilah, menjadi suatu dasar perjuangan kaum tani dengan berdirinya serikat petani kelapa sawit di kabupaten tanjung jabung barat provinsi Jambi. beberapa persoalan petani sawit yakni
pertama; ketidakadilan dalam sumber kepemilikan perkebunan kelapa sawit. Dalam skema perkebunan kelapa sawit di Indonesia sudah di terakan pengaturan pengelolaan dan kepemilikan antara perusahaan perkebunan dan milik rakyat. Tercantum bahwa luasan yang di miliki oleh perusahaan perkebunan adalah raturan hektar sementara yang di miliki oleh rakyat dalam bentuk plasma adalah dua hektar. Ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan dan bentuk penghisapan serta monopoli oleh industri. Monopoli dan penghisapan ini akan memberikan dampat yang sangat besar bagi kemiskinan generasi mendatang baik yang ada di perkotaan maupun masyarakat yang sekarang masih dalam kandungan ibu, yang masih bayi, anak sekolah dan mahasiswa/i yang berasal dari kampung/desa. Monopoli atas tanah yang luasan yang besar secara tidak langsung memiskinkan masyarakat generasi baru di pedesaan untuk mengelola/menguasai tanah. Selain itu, resiko yang akan di terima oleh masyarakat adalah krisis pangan (beras, sayur dan bahan-bahan pokok lainnya). Sebab, konsekwensi dari monopoli atas tanah yang di kuasai oleh perusahaan perkebunan skala besar adalah monopoli komoditi sawit. Salah satu pengalaman yang kita dapat lihat langsung adalah krisis global yang telah mematikan petani sawit dengan harga anjlok hingga Rp 200 pada akhir 2008 silam. Seluruh petani banyak menjual tanah/kaplingnya untuk dapat membeli beras/sayur dan lain-lain sebagainya.
Kedua; Pemerintah tidak berpihak kepada petani kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat, semakin lemahnya proteksi pemerintah terhadap kaum tani di Indonesia dalam bentuk kebijakan untuk massa tani. Pemerintah justru bertindak sebaliknya, berpihak pada kaum pemodal. Contoh yang lebih jelas dapat di lihat yakni pemerintah seringkali mengeluarkan paket kebijakan untuk investasi, melakukan Privatisasi sumberdaya kehidupan rakyat, mengeluarkan ijin yang maha besar terhadap tanah yang telah di kelola oleh rakyat melalui ijin usaha perkebunan-hak guna usaha dan semakin lemahnya perhatian pemerintah terhadap petani dengan melihat kelangkaan pupuk dan kelangkaan beras. Di samping itu pula, lemahnya proses penyelesaian sengketa tanah dengan banyaknya konflik yang hingga petani meninggal, di bui/dipenjara walaupun masyarakat tersebut ingin berjuang untuk mempertahankan haknya untuk hidup.
Ketiga; Kaum Tani memiliki tingkat produktifitas yang rendah. Penghasilan TBS jauh dari maksimal. Petani tidak pernah di berdayakan untuk mengoptimalisasikan hasil tandan buah segar dari pemerintah maupun dari perusahaan perkebunan. Tingkat produktifitas yang rendah tersebut bahkan petani kembali menanggung kredit yang tinggi dan belum lagi membiayai kehidupan keluarganya untuk dapat mempertahankan hidup.
Keempat; petani seringkali diperlakukan tidak adil dalam penetapan harga tandan buah segar (TBS) dan sortasi buah di pabrik. dalam penetapan harga TBS, petani bahkan tidak pernah terlibat dalam prosesnya atau bahkan sebagai alat pelegitimasi hasil yang ditentukan oleh perusahaan dan pemerintah. Yang menjadi soal yang utamapun dalam skema penentuan harga adalah indeks K yang betul-betul menghisap kaum petani sawit. Segala macam operasional di pabrik seluruhnya di tanggung oleh petani, sehingga harga TBS terus menurun dan tidak pernah naik secara drastis. Dalam sortasi buah, petani seringkali di denda dengan alasan Tandan buah segar mentah dan lain-lain sebagainya. Hal tersebut, petani menerimanya dengan iklas dengan pemahaman yang kosong alias di tipu-tipu.
Beberapa bentuk di atas, menunjukkan bahwa kolonialisme belum mati di Indonesia. karena itu, dilakukan perlawanan yang kuat melalui penguatan posisi petani melalui keorganisasian petani. salah satu bentuk real yang telah di lakukan saat ini adalah dengan pembangunan serikat petani kelapa sawit kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Deklarasi serikat petani kelapa sawit dilakukan di kabupaten tanjung jabung barat pada tanggal 19-20 juli 2009. petani yang bermitra dengan Inti Indosawit subur (Asian Agri) dan agrowiyana (bakrie group) hadir dalam deklarasi ini. petani sawit yang bermitra dengan kedua perusahaan besar tersebut memiliki nasib yang sama dan terjajah oleh perusahaan tersebut.
Ini juga merupakan suatu bentuk antitesis yang di buat oleh asian agri melalui iklan resmi perusahaan di mana perusahaan telah memberikan pelayanan prima dan petani sejahtera. kondisi yang sebenarnya, justru sebaliknya. begitu banyak persoalan yang di alami oleh petani kelapa sawit. Dalam konggres petani sawit ini, terpilih sekjen SPKS atas nama Jasuri. dipercayakan oleh petani untuk memimpin SPKS kabupaten tanjabar. Petani sawit sangat mengharapkan, adanya perubahan yang mendasar di dalam sektor kehidupan petani sawit pada hari-hari mendatang melalui gerakan SPKS yang di pimpin oleh bapak Jasuri.