Pengembangan Industri Hilir Sawit di Riau Harus Didukung Regulasi
Posted by Labels: Berita riau terkiniKamis, 29 Januari 2009 15:46
Untuk mendukung upaya pembangunan industri hilir sawit, perlu adanya regulasi yang memfasilitasinya. Pemerintah diminta untuk membuat regulasi agar ada kepastian aturan.
Riauterkini-PEKANBARU-Direktur Eksekutif Kadin Riau, Muhammad Herwan kepada Riauterkini Kamis (29/1) mengatakan bahwa pembangunan industri hilir sawit perlu digesa. Tujuannya jelas selain ‘mencukupi’ kebuhan dalam negeri, juga untuk meningkatkan harga komoditas sawit di dunia internasional.
“Saya kira banyak investor yang sudah melirik untuk menanamkan modalnya di Indonesia untuk bisnis hilir sawit. Namun tentunya investor memerlukan kepastian bagi modal yang ditanamkannya. Setidaknya kepastian pasokan bahan baku industri sawit, yaitu tandan buah segar (TBS) sawit. Di sinilah diperlukan regulasi yang jelas untuk dapat menjaga kepastian pasokan bahan baku,” terangnya.
Disinggung mekanisme pasar yang akan mengaturnya, Herwan menyanggahnya. Katanya mekanisme pasar dapat dilakukan apabila spread (selisih) harga antara dalam negeri dengan luar negeri tidak jomplang alias senjang. “Selama harga sawit (Crude Palm Oil/CPO) masih senjang, jangan harap mekanisme pasar akan berjalan positif. Pasalnya, yang namanya pengusaha, tentu akan ‘membuang’ productnya ke pasar yang lebih tinggi mendatangkan keuntungan untuk perusahaan,” jelasnya.
Untuk itu, tambahnya, jelas dengan regulasi ekspor sawit (tata ulang ekspor dan reekspor) memiliki aturan main yang jelas, maka investor akan berduyun-duyun menanamkan dananya ke Indonesia dan Riau khususnya. Sebab dengan potensi produksi dari perkebunan sawit seluas 2 juta-an hektar, maka industri hilir sawit akan menjadi rebutan bagi investor luar negeri.
Menurut Herwan, sdaat ini di Riau baru Kebupaten Siak yang sudah memiliki perda tentang industri sawit. Dalam perda tersebut disebutkan bahwa 10 % dari produksi sawit (CPO) harus masuk ke indusri hilir sawit. Tujuan Pemkab Siak jelas untuk meningkatkan harga komoditas sawit sekaligus membuka peluang kerja bagi tenaga kerja tempatan di industri hilir itu.”Kita tunggu saja munculnya peraturan daerah yang mengurusi masalah industri hilir sawit yang dikeluarkan oleh Pemprov Riau,” katanya.***(H-we)
Untuk mendukung upaya pembangunan industri hilir sawit, perlu adanya regulasi yang memfasilitasinya. Pemerintah diminta untuk membuat regulasi agar ada kepastian aturan.
Riauterkini-PEKANBARU-Direktur Eksekutif Kadin Riau, Muhammad Herwan kepada Riauterkini Kamis (29/1) mengatakan bahwa pembangunan industri hilir sawit perlu digesa. Tujuannya jelas selain ‘mencukupi’ kebuhan dalam negeri, juga untuk meningkatkan harga komoditas sawit di dunia internasional.
“Saya kira banyak investor yang sudah melirik untuk menanamkan modalnya di Indonesia untuk bisnis hilir sawit. Namun tentunya investor memerlukan kepastian bagi modal yang ditanamkannya. Setidaknya kepastian pasokan bahan baku industri sawit, yaitu tandan buah segar (TBS) sawit. Di sinilah diperlukan regulasi yang jelas untuk dapat menjaga kepastian pasokan bahan baku,” terangnya.
Disinggung mekanisme pasar yang akan mengaturnya, Herwan menyanggahnya. Katanya mekanisme pasar dapat dilakukan apabila spread (selisih) harga antara dalam negeri dengan luar negeri tidak jomplang alias senjang. “Selama harga sawit (Crude Palm Oil/CPO) masih senjang, jangan harap mekanisme pasar akan berjalan positif. Pasalnya, yang namanya pengusaha, tentu akan ‘membuang’ productnya ke pasar yang lebih tinggi mendatangkan keuntungan untuk perusahaan,” jelasnya.
Untuk itu, tambahnya, jelas dengan regulasi ekspor sawit (tata ulang ekspor dan reekspor) memiliki aturan main yang jelas, maka investor akan berduyun-duyun menanamkan dananya ke Indonesia dan Riau khususnya. Sebab dengan potensi produksi dari perkebunan sawit seluas 2 juta-an hektar, maka industri hilir sawit akan menjadi rebutan bagi investor luar negeri.
Menurut Herwan, sdaat ini di Riau baru Kebupaten Siak yang sudah memiliki perda tentang industri sawit. Dalam perda tersebut disebutkan bahwa 10 % dari produksi sawit (CPO) harus masuk ke indusri hilir sawit. Tujuan Pemkab Siak jelas untuk meningkatkan harga komoditas sawit sekaligus membuka peluang kerja bagi tenaga kerja tempatan di industri hilir itu.”Kita tunggu saja munculnya peraturan daerah yang mengurusi masalah industri hilir sawit yang dikeluarkan oleh Pemprov Riau,” katanya.***(H-we)
http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=22658
0 comments:
Posting Komentar