Palm | Kelapa Sawit

Benar atau tidak, ternyata imbas badai krisis moneter yang belum berakhir hingga sekarang ini telah dijadikan alasan oleh para pengusaha kelapa sawit ketika ditanya perihal lepasnya lahan seluas 263 ribu hektare ke tangan Guthrie Berhad, holding company asal Malaysia.Kepada Sang Saka, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Derom Bangun mengakui, pengusaha Indonesia tidak mampu membeli aset eks Salim Grup yang berupa lahan perkebunan kelapa sawit yang telah diambil-alih BPPN."Barangkali sudah ditawarkan pemerintah tapi mungkin tidak ada yang membeli apalagi imbas krisi moneter belum sepenuhnya teratasi," ujarnyaLahan kelapa sawit di Riau ini dijual senilai US$ 350 juta.

Terlepas dari besar kecil nilainya, yang pasti lahan Indonesia sudah menjadi milik negara saingan Indonesia dalam hal kelapa sawit. Apalagi kelapa sawit Indonesia, kata Bangun masih muda dan peluang produksi makin besar. Dari segi produksi, Indonesia saat ini masih kecil yakni 6,5 juta ton yang dibandingkan Malaysia 10,5 juta ton.Malaysia memang pemasok CPO terbesar di dunia. Dan Indonesia menjadi pesaing utamanya.

Namun yang terjadi, lahan kelapa sawit Malaysia sudah tidak mungkin lagi diperbesar. "Tak pelak kemampuan produksinya lama kelamaan akan menurun," kata Bangun.Tentunya kondisi Malaysia tersebut sangat berbeda dengan Indonesia. Lahan yang tersedia masih luas di Indonesia. Tapi karena investasi yang terhenti kemampuan produksi CPO menjadi kecil.Sementara harga tidak stabil. Bangun menyatakan, saat ini pasaran harga sawit dunia hanya US$ 205 per ton.

Harga ini merosot dibandingkan harga tahun-tahun sebelumnya. Turunnya harga sawit ini terjadi karena besarnya produksi tahun ini.Menurutnya, fluktuasi harga ini sulit diramalkan. Ia menilai kemampuan ekspor Indonesia saat ini masih rendah. Tahun 1999 ekspor baru mencapai 3,3 juta ton. Dari ekspor, masuk ke kas negar sebesar US$ 1 milyar.Sesuai Prosedur Sementar itu Wakil Ketua BPPN, Sumantri Slamet secara terpisah menyatakan, dasar yang dilakukan BPPN dalam melakukan penjualan aset yang imiliki itu sudah melalui prosedur yang sesuai.Jadi aneh kalau sekarang ini banyak kalangan mempersoalkan yang sudah terjadi. Kalau memang merasa keberatan dengan apa yang akan dilakukan BPPN, kenapa tidak dari dulu saja sebelum semuanya terlaksana. Kok, baru sekarang ribut-ributnya. Dulu tidak mempersoalkan," katanya.Sumantri juga menyammpaikan bahwa penjualan aset yang ada diBPPN itu dilakukan secara terbuka melalui lelang. Karena pengumuman lelang itu sendiri sudah dilakukan dan diumumkan pada masyarakat."Itu kan bisa diartikan terbuka. Jadi tidak ada penjualan aset yang dilakukan diam-diam. Kalau mau mempersoalkan dulu saja sebelum lelang dilaksanakan. Jadi kenapa baru sekarang mempersoalkannya," paparnya.

Sementara itu, humas bidang Asset Management Inbvestment (AMI) - BPPN, Jefry mengatakan, sebetulnya dalam penjualan aset yang ada di BPPN itu tetap mengacu untuk kepentingan negara bukan hanya sekedar mencari untung atau untuk mengejar target yang telah ditetapkan pemerintah pada BPPN."Apa yang dilakukan itu semuanya sudah benar. Kita tidak ingin melakukan sesuatu yang jelas merugikan negara. Maka itu kita pilih Guthrie sebagai pemenang tender lelang dalam perkebunan sawit milik grup Salim," jelasnya.Pilihan itu jatuh ke Guthrie, ungkap Jefry, karena perusahaan dari Malaysia itu telah memberikan penawaran tertinggi dibandingkan yang lain. Jadi semuanya jelas bahwa kalau dalam tender itu sendiri siapa saja boleh ikut, apa itu BUMN atau PMA."Jadi tidak benar kalau lelang yang dilakukan BPPN itu di bawah tangan atau dilakukan diam-diam, tidak terbuka," tuturnya.

Jadi sekali lagi perlu dijelaskan, mengapa PMA dari Malaysia itu yang membeli perkebunan sawit senilai US$ 350 juta atau Rp 3,3 triliun, sebab karena memang mereka tawarkan harga yang paling tinggi.Janji Bantu Penduduk Dia juga mengemukakan bahwa selain membeli lahan perkebunan sawit seluas 263 ribu hektare, mereka juga berjanji untuk mengucurkan bantuan bagi penduduk dilingkungan perkebunan dengan cara membangun pemukiman dan pembuatan sanitasi yang diperkirakan senilai US$ 100 juta."Apa itu tidak baik, jadi jangan dulu berprasangka bahwa nanti akan merugikan padahal mereka ingin bantu perekonomian Indonesia," tambahnya.Namun, lepas dari sejumlah alasan tersebut, seyogyanya memang BPPN dalam menjual aset-aset yang dipegangnya tetap memikirkan nuansa nasionalisme bangsa. Sebab bukan tidak mungkin, lepasnya lahan perkebunan eks Salim Grup itu belakangan hari menjadi bumerang bagi produksi CPO dalam negeri, termasuk pula harga minyak goreng lokal. (NS/ADF/NM)