Keputusan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk menjual perkebunan kelapa sawit eks milik Grup Salim kepada perusahaan Malaysia, Kumpulan Ghutrie Berhad, memberi kontribusi terjadinya monopoli internasional terhadap Indonesia. Selain itu, hal tersebut juga mengabaikan kepentingan nasional jangka panjang dan peran masyarakat terhadap keberadaan perkebunan tersebut.Demikian rangkuman pendapat yang disampaikan secara terpisah oleh Direktur Jenderal Perkebunan Agus Pakpahan dan Presidium Uni Sosial Demokrat Bambang Warih Koesoema di Jakarta, Rabu (29/11). Senin lalu, BPPN telah menunjuk Guthrie sebagai pemenang tender penjualan perkebunan kelapa sawit eks milik Grup Salim, seharga 350 juta dollar AS atau sekitar Rp 3,3 trilyun.
Padahal, menurut Pakpahan, untuk membangun perkebunan itu melibatkan dana masyarakat. Ini terkait dengan kebijakan pemerintah melalui program Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN), yang mendorong munculnya perkebunan-perkebunan besar yang memiliki daya saing di pasar internasional.
Untuk menjalankan kebijakan itu, pemerintah memberi berbagai fasilitas terhadap pengusaha yang masuk ke sektor perkebunan, termasuk kepada Grup Salim. Fasilitas itu antara lain dengan memberi kredit murah dengan bunga 10 persen, jauh di bawah bunga yang berlaku saat itu.
"Jadi ada unsur subsidi, sehingga ada uang masyarakat yang masuk dalam pengembangan perkebunan itu. Oleh karena itu, perkebunan-perkebunan itu memiliki fungsi publik. Kalau dimiliki PMA (penanaman modal asing), bagaimana pemerintah dapat mengontrol fungsi-fungsi publik yang melekat dalam proses berkembangnya perusahaan tersebut," kata Pakpahan.
Manuver
Sementara dari data yang ada, Bambang Warih mencermati adanya manuver bisnis politik untuk mengambil alih aset-aset perusahaan yang terkait dalam usaha kelapa sawit termasuk industri turunan pertamanya, yang menjadi "pasien" BPPN. "Arah dari manuver itu adalah mengonsolidasikan aset-aset tersebut ke dalam satu tangan pengaruh kebijakan dengan bisnis serupa di Malaysia," tutur mantan anggota DPR ini.
Dari data yang ada, pada tahun 1998 Indonesia adalah pemasok 30,5 persen minyak sawit mentah (CPO/crude palm oil) dunia, sementara Malaysia 50,3 persen, dan sebanyak 19,2 persen lainnya dipasok dari negara-negara lain. "Dengan penjualan aset kelapa sawit Indonesia ke Malaysia, maka dalam jangka panjang peta pasokan CPO dunia sekitar 89 persen berada dalam satu kebijakan monopoli negara Malaysia," kata Warih.
Dampak lain yang sangat merisaukan adalah industri hilir yang diperkirakan sekitar 200 jenis dengan nilai tambah yang sangat besar, akan berpindah ke Malaysia. Indonesia di masa datang hanya akan menjadi pemasok bahan baku. Padahal, untuk membuka perkebunan sawit, yaitu mengonversinya dari hutan tropis menjadi perkebunan, dibutuhkan waktu yang sangat lama dengan pengorbanan materi yang besar.
"Ironis, keputusan BPPN justru memberi kontribusi terjadinya monopoli internasional, dalam hal ini Malaysia, terhadap Indonesia. Ini bertentangan dengan semangat reformasi yang antimonopoli. Oleh karena itu, harus diambil langkah untuk mencegah atau membatalkan proses penjualan aset perkebunan kelapa sawit oleh BPPN ke Malaysia," ujar Warih.
Dikatakan, jauh sebelum keputusan BPPN untuk menetapkan pemenang tender penjualan perkebunan kelapa sawit eks milik Grup Salim diumumkan, Uni Sosial Demokrat telah mengirim surat kepada Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri untuk mengingatkan masalah ini. "Harapan kami manuver bisnis politik itu dapat diatasi oleh BPPN dan Tim Ekonomi Kabinet, tetapi rupanya tidak ada reaksi positif dari pemerintah," ungkap Bambang Warih.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Pakpahan. Dikatakan, bila perkebunan kepala sawit yang besar dan baik pada akhirnya beralih kepada pihak asing, maka akan sulit bagi pemerintah untuk mengontrolnya. "Terutama yang berkaitan dengan masalah non market, seperti pricing policy (kebijakan harga-Red) yang sifatnya untuk pemerataan," ujar Dirjen Perkebunan.
Lahan yang digunakan oleh perkebunan eks milik Salim seluas 280.000 hektar adalah lahan dengan status hak guna usaha (HGU) 35 tahun. Luas seluruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia sekitar 2 juta hektar. Saat ini masih ada beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang akan dijual oleh BPPN.
"Untuk yang swasta kami tidak tahu, tapi untuk yang terkait dengan PIR (Perkebunan Inti Rakyat) ada tim bersama antara BPPN dan Ditjen Perkebunan, dan total utang pokok yang ditangani sekitar Rp 3,8 trilyun," tambah Pakpahan
Padahal, menurut Pakpahan, untuk membangun perkebunan itu melibatkan dana masyarakat. Ini terkait dengan kebijakan pemerintah melalui program Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN), yang mendorong munculnya perkebunan-perkebunan besar yang memiliki daya saing di pasar internasional.
Untuk menjalankan kebijakan itu, pemerintah memberi berbagai fasilitas terhadap pengusaha yang masuk ke sektor perkebunan, termasuk kepada Grup Salim. Fasilitas itu antara lain dengan memberi kredit murah dengan bunga 10 persen, jauh di bawah bunga yang berlaku saat itu.
"Jadi ada unsur subsidi, sehingga ada uang masyarakat yang masuk dalam pengembangan perkebunan itu. Oleh karena itu, perkebunan-perkebunan itu memiliki fungsi publik. Kalau dimiliki PMA (penanaman modal asing), bagaimana pemerintah dapat mengontrol fungsi-fungsi publik yang melekat dalam proses berkembangnya perusahaan tersebut," kata Pakpahan.
Manuver
Sementara dari data yang ada, Bambang Warih mencermati adanya manuver bisnis politik untuk mengambil alih aset-aset perusahaan yang terkait dalam usaha kelapa sawit termasuk industri turunan pertamanya, yang menjadi "pasien" BPPN. "Arah dari manuver itu adalah mengonsolidasikan aset-aset tersebut ke dalam satu tangan pengaruh kebijakan dengan bisnis serupa di Malaysia," tutur mantan anggota DPR ini.
Dari data yang ada, pada tahun 1998 Indonesia adalah pemasok 30,5 persen minyak sawit mentah (CPO/crude palm oil) dunia, sementara Malaysia 50,3 persen, dan sebanyak 19,2 persen lainnya dipasok dari negara-negara lain. "Dengan penjualan aset kelapa sawit Indonesia ke Malaysia, maka dalam jangka panjang peta pasokan CPO dunia sekitar 89 persen berada dalam satu kebijakan monopoli negara Malaysia," kata Warih.
Dampak lain yang sangat merisaukan adalah industri hilir yang diperkirakan sekitar 200 jenis dengan nilai tambah yang sangat besar, akan berpindah ke Malaysia. Indonesia di masa datang hanya akan menjadi pemasok bahan baku. Padahal, untuk membuka perkebunan sawit, yaitu mengonversinya dari hutan tropis menjadi perkebunan, dibutuhkan waktu yang sangat lama dengan pengorbanan materi yang besar.
"Ironis, keputusan BPPN justru memberi kontribusi terjadinya monopoli internasional, dalam hal ini Malaysia, terhadap Indonesia. Ini bertentangan dengan semangat reformasi yang antimonopoli. Oleh karena itu, harus diambil langkah untuk mencegah atau membatalkan proses penjualan aset perkebunan kelapa sawit oleh BPPN ke Malaysia," ujar Warih.
Dikatakan, jauh sebelum keputusan BPPN untuk menetapkan pemenang tender penjualan perkebunan kelapa sawit eks milik Grup Salim diumumkan, Uni Sosial Demokrat telah mengirim surat kepada Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri untuk mengingatkan masalah ini. "Harapan kami manuver bisnis politik itu dapat diatasi oleh BPPN dan Tim Ekonomi Kabinet, tetapi rupanya tidak ada reaksi positif dari pemerintah," ungkap Bambang Warih.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Pakpahan. Dikatakan, bila perkebunan kepala sawit yang besar dan baik pada akhirnya beralih kepada pihak asing, maka akan sulit bagi pemerintah untuk mengontrolnya. "Terutama yang berkaitan dengan masalah non market, seperti pricing policy (kebijakan harga-Red) yang sifatnya untuk pemerataan," ujar Dirjen Perkebunan.
Lahan yang digunakan oleh perkebunan eks milik Salim seluas 280.000 hektar adalah lahan dengan status hak guna usaha (HGU) 35 tahun. Luas seluruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia sekitar 2 juta hektar. Saat ini masih ada beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang akan dijual oleh BPPN.
"Untuk yang swasta kami tidak tahu, tapi untuk yang terkait dengan PIR (Perkebunan Inti Rakyat) ada tim bersama antara BPPN dan Ditjen Perkebunan, dan total utang pokok yang ditangani sekitar Rp 3,8 trilyun," tambah Pakpahan
Kompas, 30 November 2000
0 comments:
Posting Komentar