Palm | Kelapa Sawit

Perangkat desa juga menolak BLT yang bakal memicu kecemburuan di masyarakat sehingga memantik konflik.

PETANI dan nelayan ramai-ramai menolak program kompensasi atas penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi berupa bantuan langsung tunai (BLT). Program itu dinilai tidak produktif, cuma mau menyelamatkan citra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat.

Para pemimpin kelompok tani dan nelayan yang ditemui Media Indonesia di sejumlah daerah di Tanah Air, kemarin, mendesak pemerintah memberikan bantuan program menyeluruh, yang hasilnya dirasakan seluruh petani dan nelayan, bukan cuma segelintir orang.

Pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi mulai April. Sebagai kompensasinya, pemerintah mengucurkan BLT Rp150 ribu per bulan per satu rumah tangga sasaran selama sembilan bulan.

Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (bukan Lembaga Survei Indonesia seperti yang dikutip kemarin), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat menjadi pihak yang paling disalahkan atas penaikan harga BBM bersubsidi. Akan tetapi, program BLT ternyata mampu menyelamatkan citra Yudhoyono dan partai yang dibinanya.

BLT hanya menjadi jaring pengaman bagi citra penguasa, padahal petani dan nelayan tidak membutuhkannya. Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menjelaskan jauh lebih baik bila pemerintah membuat program bantuan yang menyeluruh, semua petani merasakan dampaknya, daripada BLT yang dirasakan orang per orang.

Bantuan menyeluruh yang manfaatnya dapat dirasakan petani, kata Winarno, dapat berupa benih gratis, subsidi pupuk, dan perbaikan irigasi.
Ketua KTNA Kabupaten Tapanuli Utara Viktor Hutabarat mengusulkan kompensasi penaikan harga BBM bersubsidi dialihkan dari BLT ke infrastruktur. Menurut dia, BLT tidak mendidik.


Picu kecemburuan

Saran agar BLT dialihkan ke infrastruktur juga datang dari Wakil Ketua KTNA Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Sutatang dan Ketua KTNA Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Wening Swasono. Menurut Wening, petani butuh bantuan sarana produksi dan pemasaran hasil panen, bukan BLT.

Umar Hasan, Ketua Kelompok Nelayan Rukun Jaya, Kabupaten Malang, Jawa Timur, juga menolak BLT. Selain tidak mendidik, ia menilai BLT tidak tepat sasaran karena uangnya cepat habis dibelanjakan.

Menurut Umar, kompensasi penaikan harga BBM bersubsidi sebaiknya dalam bentuk bantuan peralatan tangkap untuk melaut, di antaranya pancing, jaring, senar, dan rumpon.

Bukan cuma petani dan nelayan yang menolak BLT. Perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) juga ikut menolak. Sudarko, Ketua PPDI Banyumas, Jawa Tengah, menjelaskan penyaluran BLT bakal memicu konflik di masyarakat.

"Pemerintah pusat harus tahu bahwa penyaluran BLT membikin repot perangkat paling bawah karena akan memicu kecemburuan antarwarga. Oleh karena itu, kami tegas menolak kebijakan tersebut," tukas Sudarko.

Benarkah BLT tidak mendidik? Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menjelaskan BLT tidak memanjakan rakyat. Menurut dia, BLT disalurkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Penjelasan pemerintah itu tidak memuaskan mahasiswa. Sejumlah orang yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia (Konami) berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Mereka sempat bentrok dengan aparat kepolisian.